Recht Studiosum Law Review最新文献_第2页

Pertanggungjawaban Ayah Terhadap Anak Kandung Sebagai Kewajiban Hukum Dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 根据2004年第23号废除家庭暴力的法律，父亲对亲生孩子的责任是家庭责任范围的法律义务

Recht Studiosum Law Review Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11873

Rumanty Fitriana Sagala, Madiasa Ablisar, Mahmul Siregar, M. Nasution

{"title":"Pertanggungjawaban Ayah Terhadap Anak Kandung Sebagai Kewajiban Hukum Dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga","authors":"Rumanty Fitriana Sagala, Madiasa Ablisar, Mahmul Siregar, M. Nasution","doi":"10.32734/rslr.v2i1.11873","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11873","url":null,"abstract":"Every husband/father in the household is prohibited from abandoning people within the scope of his family as stipulated in Article 9 paragraph (1) of the Law on the Elimination of Domestic Violence. Husband/father or because of approval or agreement, providing life, care, or maintenance to these biological children is obligatory. In positive law, a father is obliged to provide maintenance for his child. The issues raised are regarding 1) The responsibility of a father towards his biological children in terms of positive law; and 2) The legal considerations of the panel of judges regarding the responsibility of fathers towards their biological children; case studies of court decisions regarding child neglect. This research is juridical-normative research that is descriptive-analytical with a statutory approach. The study uses secondary data from the Medan District Court Decision collected by field study techniques at the Medan District Court Registrar's Office. Data analysis used qualitative data analysis methods. Results of the study: From the point of view of marriage law, the limits on the obligations and responsibilities of parents (including fathers) towards their biological children can be seen in Article 45 paragraph (2) of the Marriage Law. In implementing sentencing objectives, not all judges can explore the actual legal facts in a case. It is recommended that law enforcement officials in handling cases of criminal acts of child protection and domestic violence prioritize the best interests of the child.","PeriodicalId":299989,"journal":{"name":"Recht Studiosum Law Review","volume":"62 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133019124","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Tinjauan Hukum Tentang Gugatan Sederhana Dalam Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online Pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt

Recht Studiosum Law Review Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11435

Nurhadi Ahmad Juang

{"title":"Tinjauan Hukum Tentang Gugatan Sederhana Dalam Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online Pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt","authors":"Nurhadi Ahmad Juang","doi":"10.32734/rslr.v2i1.11435","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11435","url":null,"abstract":"Gugatan sederhana yang dilegitimasi sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sedehana beserta perubahannya yang diatur di dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019, adalah proses penyelesaian perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugat materiil maksimal Rp500.000.000 yang diselesaikan dengan mekanisme persidangan dan pembuktian yang sederhana dalam jangka waktu maksimal 25 hari kerja sejak hari sidang pertama. Sistem yang tergolong baru dikenal dan diberlakukan ini masih menuai beberapa komentar seperti halnya terkait bentuk peraturan, kurangnya penjelasan, hingga tidak adanya pengaturan yang tegas tentunya dapat menjadi celah hukum. Salah satu perkara yang diadili dengan proses gugatan sederhana adalah wanprestasi atas perjanjian arisan online pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana proses penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana, kesesuaian putusan dengan hukum acara gugatan sederhana, serta bagaimana akibat hukum putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Didukung dengan alat dan teknik pengumpul data berupa wawancara informan yaitu Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Medan guna memperkuat data penelitian. Penelitian ini berkesimpulan tidak semua perkara perdata dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana, melainkan hanya perkara yang termasuk ruang lingkup gugatan sederhana sebagaimana diatur salam Pasal 3 dan 4 Perma Gugatan Sederhana yang didasarkan pada pemeriksaan pendahuluan. Adapun proses penyelesaian perkara gugatan sederhana pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt dinilai telah sesuai dengan hukum acara gugatan sederhana dan putusan tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu Tergugat selaku owner arisan wajib untuk memenuhi prestasinya berupa pembayaran uang arisan online. \u0000 ","PeriodicalId":299989,"journal":{"name":"Recht Studiosum Law Review","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128313548","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Peran Perwakilan Diplomatik dalam Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Internasional 从国际法的角度来看，外交代表在保护印尼移民工人方面的作用

Recht Studiosum Law Review Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11461

Winda Nur Khotimah

{"title":"Peran Perwakilan Diplomatik dalam Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Internasional","authors":"Winda Nur Khotimah","doi":"10.32734/rslr.v2i1.11461","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11461","url":null,"abstract":"Ketika warga negara berada dalam bahaya, negara harus turun tangan untuk memastikan keselamatan mereka di dalam dan luar negeri. Sudah bukan berita yang mengejutkan lagi bahwa Indonesia memiliki populasi pekerja asing yang cukup besar dari Indonesia, sehingga saat ini perlindungan terhadap mereka masih perlu dioptimalisasikan terkait pelaksanaannya. Kehadiran instrumen-instrumen hukum belum diimplementasikan sebagaimana yang tertulis. Perbedaan nilai-nilai antara negara Indonesia dengan yang lain bisa menjadi hambatan dalam penanganan konflik yang dihadapi pekerja migran Indonesia. Dalam mengatasi konflik antarnegara, maka diperlukan untuk berpedoman pada sumber-sumber hukum internasional dan tidak hanya berpedoman pada salah satu hukum nasional suatu negara yang berkonflik. Penyelesaian konflik internasional umumnya dilakukan oleh perwakilan diplomatik yang ditugaskan ke suatu negara. Kajian mengenai perwakilan diplomatik ada dalam Hukum Diplomatik yang juga termasuk ke dalam kajian Hukum Internasional. Penyelesaian konflik internasional umumnya dilakukan oleh perwakilan diplomatik yang ditugaskan ke suatu negara. Kajian mengenai perwakilan diplomatik ada dalam Hukum Diplomatik yang juga termasuk ke dalam kajian Hukum Internasional.","PeriodicalId":299989,"journal":{"name":"Recht Studiosum Law Review","volume":"67 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121648782","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

RESOLUSI KONFLIK ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA DAN VIETNAM DALAM PENGAMANAN SUMBER DAYA MARITIM NATUNA UTARA 印尼和越南专属经济区的冲突解决方案，保护纳图纳北部的海洋资源

Recht Studiosum Law Review Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11279

Andri Yanto

{"title":"RESOLUSI KONFLIK ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA DAN VIETNAM DALAM PENGAMANAN SUMBER DAYA MARITIM NATUNA UTARA","authors":"Andri Yanto","doi":"10.32734/rslr.v2i1.11279","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11279","url":null,"abstract":"North Natuna is one part of the territorial waters of Indonesia which is very rich in resources. According to the applicable jurisdiction based on Law Number 17 of 1985 concerning the 1982 UNCLOS Ratification, North Natuna which has been proven to have the largest natural gas reserves in the Asia Pacific, is an inseparable part of Indonesia's EEZ. However, the 1982 ratification of UNCLOS in another country, namely Vietnam, also provides a similar explanation, that geographically North Natuna is its territory. This difference in conception has resulted in many incidents, from confrontations between law enforcement officers from the two countries, the capture of Vietnamese fishermen and the sinking of ships by the Indonesian authorities, to the complexity of the negotiation process between the two countries. In the midst of these problems, the governments of the two countries must make quick efforts in the face of growing external pressure, namely China's Nine Dash Line claims, as well as the need to use North Natuna itself. Using a juridical-normative research pattern, this paper attempts to unravel the 1982 UNCLOS provisions in conflict resolution and their relevance to Indonesia's strategy in resolving the EEZ dispute case with Vietnam in North Natuna.","PeriodicalId":299989,"journal":{"name":"Recht Studiosum Law Review","volume":"58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117317056","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Analisis Hukum Praktik Human Trafficking Dengan Modus Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan 这是对人类贩卖行为的法律分析，以不经审判的收养方式

Recht Studiosum Law Review Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11730

Farid Arby Harefa, Syafruddin Kalo, Marlina Marlina, Chairul Bariah

{"title":"Analisis Hukum Praktik Human Trafficking Dengan Modus Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan","authors":"Farid Arby Harefa, Syafruddin Kalo, Marlina Marlina, Chairul Bariah","doi":"10.32734/rslr.v2i1.11730","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11730","url":null,"abstract":"Procedurally, the applicable law states that a child adoption needs to go through the procedures for applying for a determination of adoption to the local District Court. If a court decision has not been obtained, it turns out that it can be reported to the local police. Children who are traded by their biological parents to other people, of course, involve various parties. For this reason, it is necessary to know the criminal responsibility of these perpetrators, and what is the basis for the panel of judges considerations in imposing a sentence on the defendant in a case of adoption which results in child trafficking as referred to in the P.N.Sim Decision. No. 398/Pid.Sus/2017 An. Defendant \"G.M\". The issues raised are: First, regulation of human trafficking crimes in Indonesia; and second, legal analysis of the practice of criminal acts of human trafficking with the mode of adoption without a court decision. 398/Pid.Sus/2017. This research is juridical-normative research which is descriptive-analytic. The results of this analysis show that: First, the provisions on criminal sanctions in the PTPPO Law cannot be used to indict perpetrators of child adoption without a court order; Second, based on the criminal responsibility of the Defendant \"GM\", he can be responsible for the mistakes he has made. It is recommended that the Government of Indonesia make a policy by summarizing the procedures for adopting children through the courts.","PeriodicalId":299989,"journal":{"name":"Recht Studiosum Law Review","volume":"285 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132483803","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Analisis Yuridis Persyaratan Kepemilikan Saham Asing Pada Bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Daftar Negatif Investasi 根据消极投资清单分析了国外股份所有权要求的法律

Recht Studiosum Law Review Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11486

Irene Elfira Dewi Siegfried, Budiman Ginting, S. Sunarmi, Mahmul Siregar

{"title":"Analisis Yuridis Persyaratan Kepemilikan Saham Asing Pada Bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Daftar Negatif Investasi","authors":"Irene Elfira Dewi Siegfried, Budiman Ginting, S. Sunarmi, Mahmul Siregar","doi":"10.32734/rslr.v2i1.11486","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11486","url":null,"abstract":"Oil palm plantations play an important role in the national economy and have great potential for national economic development in the context of realizing the prosperity and welfare of the people in an equitable manner. Even though Indonesia needs foreign capital, foreign investment must still pay attention to the national interest. One of the national interests is to protect natural resources in Indonesia. The Presidential Regulation No. 44 of 2016 concerning the List of Business Fields That Are Closed and Business Fields That Are Open with Requirements regulates the limitation of foreign share ownership in companies engaged in oil palm plantations by 95%. The oil palm plantation business does not require high technology, only land, nurseries, and fertilization which have been done since the colonial era. However, with the existence of the Presidential Regulation on the Negative Investment List, the Government has opened up a huge influx of foreign investment. Therefore, problems arise 1) Requirements for foreign share ownership in the oil palm plantation business sector based on the Negative Investment List in Indonesia; and 2) The basis for consideration in determining the requirements for limiting foreign share ownership in the oil palm plantation business sector in Indonesia. This research is normative legal research. The nature of descriptive research. Data analysis was carried out qualitatively and deductively concluded. The results of the research show that: 1) Presidential Regulation No. Investment Negative List. 44 of 2016 is a government policy that supports foreign investment more than domestic investment, and 2) The basis for considering the opening of foreign shareholdings of up to a maximum of 95% based on the Presidential Regulation on the Negative Investment List is the relatively large need for funds which cannot be fully met solely by relying on Domestic Investment.","PeriodicalId":299989,"journal":{"name":"Recht Studiosum Law Review","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131358461","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PENGATURAN TERHADAP PEMANFAATAN JASA NELAYAN TRADISIONAL DALAM MENCIPTAKAN SISTEM PELESTARIAN EKOSISTEM TEPI LAUT 安排利用传统渔民服务创建沿海生态系统

Recht Studiosum Law Review Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11899

Adam Alfarid, P. Rahmadani, Ridho, Septa Yorianda, Kata Kunci, Tujuan, Pembangunan Berkelanjutan, Menjaga Ekosistem, Laut Nelayan, Tepi Tradisional, Laut

引用次数: 0

Urgensi Pembentukan UU Teknologi Finansial Sebagai Perlindungan Hukum Konsumen dari Penagihan Intimidatif Kreditur P2P Lending 成立金融技术法案是为了保护消费者免受P2P Lending信用抑制法的影响

Recht Studiosum Law Review Pub Date : 2022-10-25 DOI: 10.32734/rslr.v1i2.10031

M. A. H. Al Habsyi, M. D. Alfandy, Wahyu Laksana Mahdi

{"title":"Urgensi Pembentukan UU Teknologi Finansial Sebagai Perlindungan Hukum Konsumen dari Penagihan Intimidatif Kreditur P2P Lending","authors":"M. A. H. Al Habsyi, M. D. Alfandy, Wahyu Laksana Mahdi","doi":"10.32734/rslr.v1i2.10031","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/rslr.v1i2.10031","url":null,"abstract":"Karya tulis ini menjelaskan urgensi dibentuknya regulasi yang secara lex specialis mengatur tentang teknologi finansial di Indonesia. Berangkat dari fakta bahwa nasabah yang menggunakan jasa P2P Lending seringkali menjadi korban dari praktik penagihan intimidatif oleh kreditur. Belum diakomodasinya perusahaan P2P Lending sebagai pelaku usaha dalam Peraturan OJK, berimplikasi pada tidak terikatnya perusahaan P2P Lending dengan kewajiban sebagai pelaku usaha yaitu melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Maka dari itu, penulis menggagas pembentukan UU Teknologi Finansial dengan maksud memperjelas kedudukan P2P Lending sebagai pelaku usaha dan pengaturan terkait penagihan pinjaman demi menjamin perlindungan hukum nasabah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji problematika yang dialami oleh nasabah dalam penagihan pinjaman online serta menghadirkan perlindungan hukum dari penagihan intimidatif. Penulis menggunakan metode penulisan yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Manfaat dari penulisan ini sebagai bentuk formulasi perlindungan bagi konsumen pengguna platform P2P Lending dan mengharmonisasikannya dengan regulasi yang telah ada.","PeriodicalId":299989,"journal":{"name":"Recht Studiosum Law Review","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115618629","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Adat Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat

Recht Studiosum Law Review Pub Date : 2022-10-25 DOI: 10.32734/rslr.v1i2.10032

Alfi Rahman

引用次数: 0

Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara 保护南部群岛原住民土地的紧急情况

Recht Studiosum Law Review Pub Date : 2022-10-25 DOI: 10.32734/rslr.v1i2.9670

Nabil Abduh aqil, Jessica Armies, Asri Verauli, Muhammad Iqbal Baiquni

{"title":"Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara","authors":"Nabil Abduh aqil, Jessica Armies, Asri Verauli, Muhammad Iqbal Baiquni","doi":"10.32734/rslr.v1i2.9670","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/rslr.v1i2.9670","url":null,"abstract":"Pemindahan Ibu Kota Negara (selanjutnya disingkat IKN) Republik Indonesia berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat adat di wilayah IKN Nusantara, khususnya bidang pertanahan. Tujuan dari penelitian ini adalah menelaah bagaimana implikasi pembangunan IKN Nusantara terhadap bidang tanah masyarakat hukum adat serta bagaimana solusi efektif dalam melindungi hak masyarakat hukum adat. Pembahasan karya tulis ini, yaitu mengenai implikasi dan tantangan yang akan dihadapi masyarakat hukum adat terhadap pembangunan IKN Nusantara dan upaya perlindungan hukum preventif terhadap masyarakat hukum adat di wilayah IKN Nusantara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Bahan yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun simpulan berdasarkan jabaran pembahasan adalah masyarakat hukum adat di wilayah IKN mempunyai problematika setifikat tanah, permasalahan degradasi pemilikan tanah, konsensi tanah, dan kebijakan yang saling tumpang tindih. Perlindungan hukum preventif yang dilakukan, yaitu mempertahankan living law, menerbitkan aturan Rencana Tata Ruang, dan mengadakan pendaftaran tanah bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat. Adapun rekomendasi yang ditawarkan adalah perlu dimasukkan muatan mekanisme pengadaan tanah masyarakat adat di wilayah IKN Nusantara dalam aturan mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional dan diwujudkan dalam bentuk Perpres serta menghormati living law yang selama ini masih dipegang oleh masyarakat hukum adat.","PeriodicalId":299989,"journal":{"name":"Recht Studiosum Law Review","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125203172","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1