Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum最新文献

{"title":"ANALISA PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI DESA PUPUT BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI NO. HK.01.07/MENKES/382/2020","authors":"Virna Dewi","doi":"10.24967/vt.v6i1.2069","DOIUrl":"https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2069","url":null,"abstract":"Covid-19 merupakan virus yang pada awal tahun 2020 menjadi suatu penyakit yang  menyerang masyarakat di seluruh dunia. Desa Puput adalah salah satu daerah yang terdampak Covid-19. Penerapan protokol kesehatan di Desa Puput dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Metode penelitian ini mengunakan metode yuridis normatif dan sosiologis normatif dengan menggunakan cara mengumpulkan bahan pustaka atau data sekunder seperti Undang-undang dan hasil karya sarjana hukum dan melakukan wawancara secara terbuka terhadap responden.","PeriodicalId":203861,"journal":{"name":"Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130707876","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TELAAH KRITIS RELEVANSI CITIZEN LAW SUIT (GUGATAN WARGA NEGARA) SEBAGAI BENTUK KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA","authors":"Ahmad Afandi, Udiyo Basuki","doi":"10.24967/vt.v6i1.2071","DOIUrl":"https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2071","url":null,"abstract":"Sebagai penganut demokrasi, Indonesia menempatkan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat mempunyai peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kontribusi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, secara teoritis dapat diwujudkan melalui dua model, yaitu secara langsung ataupun keterwakilan melalui lembaga-lembaga tertentu sebagai mandataris rakyat. Model kedua dipilih oleh Indonesia dalam menempatkan kedaulatan rakyat. Sehingga, kedaulatan yang dimiliki rakyat sedikit banyak dibatasi dan hanya dapat direalisasikan secara tidak langsung melalui lembaga-lembaga perwakilan. Padahal, sesungguhnya peran aktif rakyat dalam pemerintahan amatlah penting, mengingat sejatinya negara itu dibuat oleh rakyat, dari rakyat, dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.Indonesia juga merupakan penganut civil law system, dimana dalam tradisi ini semua peraturan perundang-undangan yang ada ditetapkan secara tertulis dalam hukum positif.  Berbeda dengan tradisi common law system yang menitikberatkan pada hukum kebiasaan dan  putusan hakim terdahulu sebagai dasar dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Gejala adanya transplantasi hukum tengah terjadi dewasa ini. Realitanya civil law system yang dianut Indonesia sedikit demi sedikit mulai bergeser dengan diberlakukannya mekanisme yurisprudensi dalam memeriksa dan memutus gugatan citizen law suit sebagai bentuk kedaulatan rakyat.","PeriodicalId":203861,"journal":{"name":"Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122792088","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PELAKSANAAN PEMBERIAN SANKSI HUKUMAN BERSYARAT","authors":"Winda Yunita, D. Syahputra","doi":"10.24967/vt.v6i1.2070","DOIUrl":"https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2070","url":null,"abstract":"Hukuman bersyarat disediakan khusus untuk penjahat yang melakukan sesuatu bertindak berdasarkan dorongan atau keinginan tertentu yang sangat diperlukan dan hukum melihatnya juga memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan tersebut untuk kembali turun ke jalan sebenarnya, masih mungkin bagi pelaku kejahatan yang bersangkutan untuk melakukannya Kesempatan ini diharapkan dapat diberikan kepada para pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Tujuan utama lembaga pembebasan bersyarat adalah untuk memberikan kesempatan kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah atau dihukum untuk memperbaiki diri dan merehabilitasi dirinya tidak berkedudukan dan tidak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP), bagaimanapun, narapidana dihukum untuk ditempatkan dan berada di penjara lingkungannya serta berada di tengah-tengah masyarakat tempat terpidana berada bertempat tinggal atau berdomisili dan aktif.Jika pidana bersyarat dijatuhkan dalam waktu yang relatif singkat, misalnya 4 bulan kepada terpidana, maka sanksinya menurut undang-undang dianggap terlalu singkat sehingga kurang mampu mencapai tujuannya yaitu berusaha dan mampu memperbaiki dan merehabilitasi narapidana agar kembali ke jalan yang benar.","PeriodicalId":203861,"journal":{"name":"Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum","volume":"108 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116256037","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"GAGASAN PEMISAHAN PEMILU LOKAL DAN NASIONAL : EVALUASI DAN DEKONSTRUKSI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019 DI INDONESIA","authors":"A. Fathurrahman, Sekhar Chandra Pawana, K. Kurnia","doi":"10.24967/vt.v6i1.2081","DOIUrl":"https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2081","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dan dekonstruksi terhadap pelaksanaan pemilihan umum serentak yang dilaksanakan di Indonesia pada Tahun 2019. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan metode wawancara dan studi dokumen. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin yang mengidentifikasi efektifitas penerapan suatu kebijakan dengan 3 (tiga) indikator, yaitu : Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pemilihan umum serentak yang dilaksanakan Indonesia pada Tahun 2019 masih belum terlaksana secara efektif. Pertama, dari tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku sudah menunjukkan ketaatan dan kepatuhan yang baik, dimana hal tersebut dapat dilihat dari setiap dilaksanakannya kebijakan oleh KPU dan BAWASLU dan tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Kedua, diukur dari lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, diperoleh hasil bahwa masih ditemukan banyak sekali hambatan dan kesulitan dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak seperti banyaknya petugas pelaksana pemilihan umum yang meninggal akibat kelelahan serta tingkat kesalahan input data yang masih tinggi. Ketiga, dari segi hasil yang dikehendaki, pemilihan umum serentak telah menghasilkan output berupa Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, DPD terpilih, namun, hal tersebut melalui proses yang tidak efisien, menimbulkan banyak permasalahan, serta pelaksanaannya belum secara holistik hingga pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, pelaksanaan pemilihan umum serentak masih belum terlaksana secara maksimal dan masih memerlukan penyempurnaan sistem agar mencapai hasil yang jauh lebih optimal di masa depan.","PeriodicalId":203861,"journal":{"name":"Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum","volume":"144 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122077789","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"WACANA PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN PERSPEKTIF PEMIKIRAN HUKUM PROGRESIF","authors":"Dani Amran Hakim, Muhamad Rusjana","doi":"10.24967/vt.v6i1.2084","DOIUrl":"https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2084","url":null,"abstract":"Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan semata. Munculnya wacana amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang salah satu pasal penting dan diwacanakan untuk diubah adalah terkait dengan perpanjangan masa jabatan Presiden menuai penolakan di berbagai elemen masyarakat. Terjadinya banyak penolakan dengan wacana tersebut memperlihatkan tidak adanya partisipasi publik dalam memutuskan wacana tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan paradigmatik yaitu penegakan hukum progresif. Pemikiran hukum progresif sebetulnya sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum yang utamanya menyentuh langsung dimasyarakat. Meskipun demikian dalam tataran ketatanegaraan tentunya pemikiran hukum progresif juga memiliki peran. Hal ini berkaitan dengan politik hukum yang baik dan pembangunan hukum yang tepat bagi Indonesia kedepannya. Wacana amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan menyisipkan perpanjangan masa jabatan Presiden ini tidak sejalan dengan pemikiran progresif yang menginginkan hukum dibuat dan dijalankan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta bersifat responsif mengedepankan partisipasi publik. Selain itu wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dilihat dari pandangan hukum progresif tersebut bertolak belakang dengan prinsip hukum progresif yang memandang bahwa hukum dibuat dan dilaksanakan untuk manusia bukan sebaliknya. Sumber utama dari pembentukan atau perubahan hukum yang dilakukan ialah dari manusia atau masyarakatnya.","PeriodicalId":203861,"journal":{"name":"Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum","volume":"213 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114844787","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN YURIDIS FUNGSI DAN TUGAS KANTOR ADMINISTRASI PELABUHAN MUNTOK DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG PELAYARAN","authors":"Sri Yuliana","doi":"10.24967/vt.v6i1.2068","DOIUrl":"https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2068","url":null,"abstract":"Pelabuhan merupakan suatu jembatan antar daratan dan lautan sebagai sarana aktifitas manusia. Agar perdagangan di pelabuhan mengalami kemajuan perlu pengaturan dan pengolahan yang baik dan efisien. Pelabuhan dahulu hanya merupakan suatu tepian dari lautan yang sangat luas di mana kapal-kapal dan perahu-perahu bersandar dan membuang jangkar untuk melakukan pekerjaan membongkar dan memuat barang-barang, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kemudian sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi, pelabuhan yang pada jaman dahulu sederhana berkembang menjadi suatu daerah atau lingkungan yang cukup luas yang perlu perhatian dari pemerintah dimana pelabuhan itu berada. Pelabuhan yang telah dikelola terdapat berbagai fasilitas yang diperlukan guna menyelenggarakan pemuatan dan pembongkaran barang dari dan ke kapal sesuai dengan bentuk atau desain kapal untuk pelayanan kegiatan embarkasi dan debarkasi penumpang, barang dan hewan.Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum terhadap bongkar muat di Pelabuhan Muntok. Penelitian menggunakan metode dan teknik penelitian yuridis normatif yaitu dengan Penelitian kepustakaan dan penelitian dokumen.Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan nasional, dan memperkukuh ketahanan nasional.","PeriodicalId":203861,"journal":{"name":"Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127712457","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PRAPERADILAN","authors":"Andriansyah Kartadinata","doi":"10.24967/vt.v6i1.2087","DOIUrl":"https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2087","url":null,"abstract":"Praperadilan, kompetensi hakim pada dasarnya sama seperti peradilan umum di rutinitasnya berkaitan dengan tugas hakim dalam mengadili. Menurut Sudarto tugas hakim sebagai seorang penegak hukum, seorang hakim dituntut untuk bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Jika seorang hakim melanggar kode etiknya, maka meskipun aparat keamanan negara bekerja secara profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan tetap sia-sia. Perkembangan hukum yang terjadi pada saat ini telah memperluas objek praperadilan yang tidak hanya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP saja, karena pada tanggal 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 21/PUU-XII/2014. Isu hukum dalam penulisan ini adalah Bagaimana pembaharuan hukum pidana berperan dalam putusan hakim perkara peradilan dan Apa makna pembaharuan hukum pidana bagi kepentingan masyarakat Indonesia. Penulisan ini didukung dengan tinjauan pustaka eksistensi praperadilan Indonesia dan metode penelitian legal research yang memetakan teori, konsep, ketentuan hukum, peristiwa hukum yang tersturktur dan mengerucut terhadap pembahasan isu yang diangkat.Hasil yang dibahas kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan, untuk mengoperasionalkan hukum pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan, yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana. Pembaharuan yang dilakukan menerapkan nilai luhur hukum Indonesia sendiri, tidak bisa terpisahkan dari Pancasila, maka dari itu dalam setiap produk hukumnya termasuk yurisprudensi tidak boleh bertentangan dengan lima asas yang diatur dalam Pancasila.Konklusi penulisan, praperadilan diharapkan menciptakan keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum dan individu, perlindungan/ kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana, kepastian hukum, kelenturan/fleksibillitas dan keadilan, bukan menjadi alat melarikan diri tersangka dari tanggungjawabnya dan mencemarkan cita hukum yang sesungguhnya.","PeriodicalId":203861,"journal":{"name":"Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122255509","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PELAKSANAAN SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM PEMBUATAN E-KTP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013","authors":"Martina Male","doi":"10.24967/vt.v6i1.2086","DOIUrl":"https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2086","url":null,"abstract":"Pelayanan publik merupakan titik strategis dalam pengembangan good governance. Salah satu dari tugas-tugas pemerintah yaitu pelayanan pembuatan e-KTP di selenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di masing-masing kabupaten/kota salah satunya berada di Kota Bandar Lampung tepatnya di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat di dalam melayani masyarakat, pemerintah tidak terlepas dari permasalahan yang berkenaan dengan kondisi pelayanan yang relatif belum memuaskan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan sistem administrasi kependudukan dalam pembuatan e-KTP berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan apakah faktor penghambat pelaksanaan sistem administrasi kependudukan dalam pembuatan e-KTP berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum deskriptif kualitatif  melalui pendekatan normatif dan empiris. Jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dan dianalisis secara kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.Dari hasil pembahasan di simpulkan bahwa pelaksanaan sistem administrasi kependudukan dalam pembuatan e-KTP di tingkat kelurahan hanya menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan seperti  memberikan surat pengantar bagi masyarakat yang akan membuat e-KTP. Faktor penghambat dalam pembuatan e-KTP, meliputi faktor internal berupa sumber daya manusia (PNS) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung masih kekurangan, dan faktor eksternal berupa Jaringan Komunikasi Data sering terjadi gangguan di samping terjadi data duplicate record (data ganda) disebabkan karena warga melakukan perekaman lebih dari satu kali.","PeriodicalId":203861,"journal":{"name":"Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115842903","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN","authors":"Rifaldi Ahmad, Muhamad Rusjana, Yudi Yusnandi","doi":"10.24967/vt.v5i2.1767","DOIUrl":"https://doi.org/10.24967/vt.v5i2.1767","url":null,"abstract":"Setiap orang yang memiliki keluarga selalu memiliki masalah yang terjadi, begitu juga di kota Bandar Lampung masalah KDRT masih terjadi dengan berbagai penyebab yang mengarah pada KDRT. Penelitian ini memuat dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana penyelesaian kasus KDRT dengan korban anak melalui mediasi penal di tingkat penyidikan dan Apa faktor penghambat penyelesaian kasus KDRT dengan korban anak melalui mediasi penal di tingkat penyidikan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penelitian ini memperoleh data dari lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk pengolahan datanya menggunakan sumber data sekunder dan sumber data primer. Proses analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Polres Bandar Lampung adalah memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak korban KDRT. Akibat hukum dari mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT adalah para pihak mendapat pelayanan dan putusan hukum yang saling menguntungkan (win-win solution), yang dalam hal ini korban menerima ganti rugi materiil dan permintaan maaf dari pihak yang dirugikan. pelaku atas kejahatan tersebut. tindakan terhadap korban. Para pelaku mendapat keringanan hukum setelah kesepakatan dianggap sebagai keputusan terbaik bagi keduanya.","PeriodicalId":203861,"journal":{"name":"Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum","volume":"27 6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123491195","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALSIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEROMPAKAN","authors":"Wijayono Hadi Sukrisno","doi":"10.24967/vt.v5i2.1855","DOIUrl":"https://doi.org/10.24967/vt.v5i2.1855","url":null,"abstract":"Kejahatan di wilayah perairan sangat merugikan para nelayan dimana para nelayan telah bersusah payah mencari ikan di laut dan kemudian diambil paksa oleh sekelompok perompak. Mengenai tindak pidana pembajakan itu sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 439, 440, dan 441 KUHP. Sementara itu, perompakan laut diatur dalam Pasal 438 KUHP tentang kejahatan pelayaran. Metode penelitian, pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, data primer adalah data tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, studi lapangan. Pengolahan data yang dilakukan meliputi pemilihan data dan klasifikasi data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku pembajakan adalah mendengar pembacaan dakwaan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa dalam memutus suatu perkara Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, dengan memperhatikan keterangan saksi. dan barang bukti yang diajukan di pengadilan. Alat bukti dalam kasus perompakan nomor 1635/Pid.B/2018/2020/PN.Tjk didasarkan pada Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Pengadilan memperhatikan surat-surat yang diajukan di pengadilan, yaitu surat pendelegasian perkara, surat pengangkatan hakim, surat penetapan hari sidang.","PeriodicalId":203861,"journal":{"name":"Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133171721","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}