PELAKSANAAN SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM PEMBUATAN E-KTP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013

Abstract

Pelayanan publik merupakan titik strategis dalam pengembangan good governance. Salah satu dari tugas-tugas pemerintah yaitu pelayanan pembuatan e-KTP di selenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di masing-masing kabupaten/kota salah satunya berada di Kota Bandar Lampung tepatnya di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat di dalam melayani masyarakat, pemerintah tidak terlepas dari permasalahan yang berkenaan dengan kondisi pelayanan yang relatif belum memuaskan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan sistem administrasi kependudukan dalam pembuatan e-KTP berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan apakah faktor penghambat pelaksanaan sistem administrasi kependudukan dalam pembuatan e-KTP berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum deskriptif kualitatif  melalui pendekatan normatif dan empiris. Jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dan dianalisis secara kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.Dari hasil pembahasan di simpulkan bahwa pelaksanaan sistem administrasi kependudukan dalam pembuatan e-KTP di tingkat kelurahan hanya menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan seperti  memberikan surat pengantar bagi masyarakat yang akan membuat e-KTP. Faktor penghambat dalam pembuatan e-KTP, meliputi faktor internal berupa sumber daya manusia (PNS) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung masih kekurangan, dan faktor eksternal berupa Jaringan Komunikasi Data sering terjadi gangguan di samping terjadi data duplicate record (data ganda) disebabkan karena warga melakukan perekaman lebih dari satu kali.