Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum最新文献_第3页

ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 分析了COVID-19大流行期间对囚犯的同化实施

Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2022-07-29 DOI: 10.24967/vt.v5i2.1854

M. Imanuddin

{"title":"ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19","authors":"M. Imanuddin","doi":"10.24967/vt.v5i2.1854","DOIUrl":"https://doi.org/10.24967/vt.v5i2.1854","url":null,"abstract":"Pelaksanaan asimilasi bagi narapidana di masa pandemi merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Sebelum Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Mengatasi Penyebaran. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan asimilasi bagi narapidana selama masa Pandemi? dan apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana selama masa Pandemi? \u0000Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder dengan sumber data meliputi data sekunder, data primer dan data tersier. Pengumpulan kepustakaan dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan, dan pengolahan data dilakukan dengan seleksi data dan klasifikasi data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. \u0000Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan selama Pandemi cukup efektif sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020. Dalam Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Masa Pandemi, terdapat masih terdapat kendala yaitu kendala dari faktor internal artinya kendala dari dalam diri narapidana itu sendiri seperti pelanggaran disiplin dan faktor eksternal sarana sarana yang berasal dari luar narapidana seperti tidak adanya keluarga yang menjamin dan orang yang mau menerima narapidana.","PeriodicalId":203861,"journal":{"name":"Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114465839","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI (Studi Putusan Nomor 6/Pid-Sus-TPK/2020/PN.Tjk) 法官对摄政王对腐败行为行为的法律分析(第六项判决/皮尔斯-苏- tpk /2020/ Tjk研究)

Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2022-07-28 DOI: 10.24967/vt.v4i2.1727

Debby Wulandari Almega, Ino Susanti, Tian Terina

{"title":"ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI (Studi Putusan Nomor 6/Pid-Sus-TPK/2020/PN.Tjk)","authors":"Debby Wulandari Almega, Ino Susanti, Tian Terina","doi":"10.24967/vt.v4i2.1727","DOIUrl":"https://doi.org/10.24967/vt.v4i2.1727","url":null,"abstract":"Tindak pidana korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara. Salah satu kasus contoh kasus terjadi di Kabupaten Lampung Utara sebagaimana telah diputus oleh Hakim melalui putusan nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk. penelitian ini akan membahas mengenai analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam menangani perkara tindak pidana korupsi tersebut. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yurdis normatif dan yuridis empiris. \u0000Hasil penelitian disimpulkan bahwa: pertama, pertimbangan hakim dalam putusan No.6/Pid. Sus-TPK/2020/PN.Tjk didasarkan atas beberapa pertimbangan, yakni berpedoman pada surat dakwaan dan didasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang ada. 2. Ringannya hukuman yang merupakan kebijakan hakim dinilai akan mempersuram pemberantasan korupsi di Indonesia. Saran agar kiranya hakim dapat mempertimbangkan juga aspek yang memberatkan pelaku.","PeriodicalId":203861,"journal":{"name":"Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum","volume":"592 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132933025","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

PERLINDUNGAN HUKUM PPAT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN (Studi Di Polresta Bandar Lampung Dan Ppat Wilayah Kota Bandar Lampung)

Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2021-11-01 DOI: 10.24967/vt.v4i2.1732

Ainun Desmarini, Lina Maulidiana, Muhamad Rusjana

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM PPAT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN (Studi Di Polresta Bandar Lampung Dan Ppat Wilayah Kota Bandar Lampung)","authors":"Ainun Desmarini, Lina Maulidiana, Muhamad Rusjana","doi":"10.24967/vt.v4i2.1732","DOIUrl":"https://doi.org/10.24967/vt.v4i2.1732","url":null,"abstract":"Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus tetap teliti supaya tidak menemui masalah yang dapat membahayakan profesinya. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah dipalsukannya dokumen berupa KTP maupun sertifikat lainnya oleh pengguna jasa PPAT. Dengan demikian penting untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap PPAT pada pelaksanaan jual beli tanah dalam hal adanya dokumen yang dipalsukan oleh pemohon serta faktor penghambat perlindungan hukum terhadap PPAT pada pelaksanaan jual beli tanah dalam hal adanya dokumen yang dipalsukan oleh pemohon. \u0000Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dan dianalisis secara kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap PPAT pada pelaksanaan jual beli tanah dalam hal adanya dokumen yang dipalsukan oleh pemohon adalah menekankan pola preventif yaitu dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, ketelitian, serta menjunjung tinggi kejujuran, moralitas serta tidak melupakan profesionalitas. Penyelesaian tindak pidana pemalsuan dokumen dalam jual beli tanah yang dalam hal ini dilakukan oleh penghadap PPAT bisa dijatuhi pidana telah menyuruh memasukan keterangan palsu identitas, dokumen, data palsu kepada PPAT kedalam akta otentik. PPAT yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas tidak bisa/dalam arti tidak dibenarkan menurut hukum untuk mempertanggungjawabkan atas akta para pihak/partij akte yang dibuat.","PeriodicalId":203861,"journal":{"name":"Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum","volume":"146 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115692937","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (Studi Putusan Nomor : 323/Pid.B/2021/PN TJK) 《刑法》、《刑法》、《刑法》、《刑法》、《刑法》、《刑法》、《刑法》、《刑法》、《刑法》、《刑法》、《刑法》、《刑法》、《刑法》、《刑法》B PN 2021 / TJK)

Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2021-11-01 DOI: 10.24967/vt.v4i2.1729

Ezma Effendi, J. Januri, Yudi Yusnandi

{"title":"KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (Studi Putusan Nomor : 323/Pid.B/2021/PN TJK)","authors":"Ezma Effendi, J. Januri, Yudi Yusnandi","doi":"10.24967/vt.v4i2.1729","DOIUrl":"https://doi.org/10.24967/vt.v4i2.1729","url":null,"abstract":"Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakkan terhadap pelanggarnya. Salah satu kasus yang terjadi sebagaimana dalam Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN.Tjk. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan saat ini ditinjau dari Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN.Tjk dan bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana dimasa akan datang. Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum deskriptif kualitatif melalui pendekatan normatif dan empiris. Jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dan dianalisis secara kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. \u0000Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan saat ini sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN.Tjk adalah dengan cara menyusun Rancangan Undang-Undang KUHP dengan menggunakan kajian komparatif dengan membandingkan aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana penipuan pada masa sekarang yang semakin meningkat maka dibutuhkan ketegasan dalam paya pemberantasannya. Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana dimasa akan datang adalah dengan cara mengupayakan penyelesaian secara non penal dengan menggunakan pendekatan pembaruan budaya hukum yang menekankan pada perubahan kultur, moralitas dan perilaku.","PeriodicalId":203861,"journal":{"name":"Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115257939","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM BAGI USAHA KECIL MENENGAH PADA KOPERASI TRI SATYA DHARMA BANDAR LAMPUNG

Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2021-11-01 DOI: 10.24967/vt.v4i2.1731

Yogi Sugiarto, Idham Idham, Tian Terina

{"title":"PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM BAGI USAHA KECIL MENENGAH PADA KOPERASI TRI SATYA DHARMA BANDAR LAMPUNG","authors":"Yogi Sugiarto, Idham Idham, Tian Terina","doi":"10.24967/vt.v4i2.1731","DOIUrl":"https://doi.org/10.24967/vt.v4i2.1731","url":null,"abstract":"Koperasi Tri Satya Dharma sebagai sarana simpan pinjam guna membantu perekonomian kecil dan menengah. Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan antara Koperasi Tri Satya Dharma dengan anggota didasarkan pada perjanjian sebagai aturan yang telah disepakati. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam bagi usaha kecil menengah pada Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung? dan Apakah faktor penghambat penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam bagi usaha kecil menengah pada Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung? Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum deskriptif kualitatif melalui pendekatan normatif dan empiris. Jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dan dianalisis secara kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. \u0000Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penyelesaian nasabah yang dalam keadaan wanprestasi terhadap Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung dapat dibebani untuk memenuhi perjanjian atau dibatalkannyaa perjanjian disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga, tetapi pada prakteknya atau kebiasaannya tidak membayar seluruhnya. Faktor penghambat dalam penyelesaian Wanprestasi pada KSP Tri Satya Dharma Bandar Lampung yaitu disebabkan karena usaha yang dibuat oleh nasabah (yang meminjam uang) telah bangkrut. Jadi tentunya nasabah itu tidak mempunyai penghasilan untuk membayar angsurannya. Saran yang dapat diberikan seharusnya dalam perjanjian kredit pada KSP Tri Satya Dharma Bandar Lampung peminjaman dengan menggunakan jaminan harus tetap dipertahankan. Dan apabila nasabah ada yang lalai dalam pengembalian uang, pihak koperasi harus tegas dalam menangani hal ini. Karena supaya nasabah tidak semena-mena dengan peminjaman uang. Diharapkan pihak KSP Tri Satya Dharma Bandar Lampung dapat memberi pelatihan kepada nasabah agar tidak terjadi lagi kejadian serupa (wanpresasi).","PeriodicalId":203861,"journal":{"name":"Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121856733","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PENYELESAIAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDATANGAN PADA DELIK ADUAN SECARA NON LITIGASI (Studi Kasus Polres Tanggamus) 反诉讼诈骗重罪解决(州犯罪个案研究)

Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2021-11-01 DOI: 10.24967/vt.v4i2.1730

Setiawan Setiawan, Dwi Putri Melati, Yuli Purwanti

{"title":"PENYELESAIAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDATANGAN PADA DELIK ADUAN SECARA NON LITIGASI (Studi Kasus Polres Tanggamus)","authors":"Setiawan Setiawan, Dwi Putri Melati, Yuli Purwanti","doi":"10.24967/vt.v4i2.1730","DOIUrl":"https://doi.org/10.24967/vt.v4i2.1730","url":null,"abstract":"Kejahatan pemalsuan tandatangan mengandung sistem ketidak benaran dan merupakan suatu bentuk tindak pidana. Namun penyelesaian secara non litigasi dapat ditempuh sebagai bentuk restorative justice dalam upaya penyelesaian di luar pengadilan. Dengan demikian maka akan tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana pelaksanaan penyelesaian hukum tindak pidana pemalsuan tandatangan pada delik aduan secara non litigasi dengan menagngkat salah satu contoh kasus yang terdapat di Polres Tanggamus, dan apakah faktor penghambat terhadap penyelesaian tindak pidana pemalsuan tandatangan pada delik aduan secara non litigasi.Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum deskriptif kualitatif melalui pendekatan normatif dan empiris. Jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dan dianalisis secara kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. \u0000Hasil pembahasan disimpulkan bahwa pelaksanaan penyelesaian hukum tindak pidana pemalsuan tandatangan pada delik aduan yang dilakukan Supendi kepada Anton diselesaikan dengan cara non litigasi dikarenakan korban Anton meminta penyidik menghentikan penyidikan dan mencabut laporannya dengan alasan sudah terjadi kesepakatan damai dan tersangka Supendi sudah membayar hutang dan mengembalikan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) kepada Anton. Faktor penghambat dalam penyelesaian tindak pidan pemalsuan tandatangan yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanggamus yaitu hambatan dari aspek komponen dan hambatan dari aspek substantif, struktur maupun kultur.","PeriodicalId":203861,"journal":{"name":"Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum","volume":"13 2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133135328","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERSPEKTIF ALTERNATIF PEMBERIAN PIDANA KERJA SOSIAL BAGI ANAK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN (Studi Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang) 针对儿童的社会犯罪的另一种观点来自于选举的目标。

Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2021-10-30 DOI: 10.24967/vt.v4i2.1728

Billy Agustio, Ino Susanti, Tian Terina

{"title":"PERSPEKTIF ALTERNATIF PEMBERIAN PIDANA KERJA SOSIAL BAGI ANAK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN (Studi Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang)","authors":"Billy Agustio, Ino Susanti, Tian Terina","doi":"10.24967/vt.v4i2.1728","DOIUrl":"https://doi.org/10.24967/vt.v4i2.1728","url":null,"abstract":"Pengadobsian pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan bagi anak di Indonesia merupakan suatu hal yang mendesak. Hal ini tidak terlepas dari tekad untuk menjadikan hukum pidana anak yang tidak saja berorientasi pada perbuatan tetapi juga berorientasi pada pelaku. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu bagaimanakah perspektif alternatif pemberian pidana kerja sosial bagi anak ditinjau dari tujuan pemidanaan dan apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian pidana kerja sosial bagi anak. \u0000 \u0000Metode penelitian menggunakan pendekatan secara normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif alternatif pemberian pidana kerja sosial bagi anak cukup berpotensi untuk diterapkan di Indonesia sebagai salah jenis pemidanaan yang kemudian dirumuskan dalam RKHUP dan Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya, faktor penghambat dalam pemberian pidana kerja sosial bagi anak di antaranya belum adanya aturan atau regulasi tentang pidana kerja sosial sebagai alternatif dalam penanggulangan pidana anak. Saran dalam penelitian ini yaitu perlu melakukan kajian yang lebih medalam bersama dengan para pakar untuk menemukan formulasi serta bentuk pidana kerja sosial yang proporsional dan tepat yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada untuk diterapkan di Indonesia.","PeriodicalId":203861,"journal":{"name":"Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum","volume":"171 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124176653","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0