TINJAUAN YURIDIS FUNGSI DAN TUGAS KANTOR ADMINISTRASI PELABUHAN MUNTOK DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG PELAYARAN

Pelabuhan merupakan suatu jembatan antar daratan dan lautan sebagai sarana aktifitas manusia. Agar perdagangan di pelabuhan mengalami kemajuan perlu pengaturan dan pengolahan yang baik dan efisien. Pelabuhan dahulu hanya merupakan suatu tepian dari lautan yang sangat luas di mana kapal-kapal dan perahu-perahu bersandar dan membuang jangkar untuk melakukan pekerjaan membongkar dan memuat barang-barang, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kemudian sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi, pelabuhan yang pada jaman dahulu sederhana berkembang menjadi suatu daerah atau lingkungan yang cukup luas yang perlu perhatian dari pemerintah dimana pelabuhan itu berada. Pelabuhan yang telah dikelola terdapat berbagai fasilitas yang diperlukan guna menyelenggarakan pemuatan dan pembongkaran barang dari dan ke kapal sesuai dengan bentuk atau desain kapal untuk pelayanan kegiatan embarkasi dan debarkasi penumpang, barang dan hewan.Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum terhadap bongkar muat di Pelabuhan Muntok. Penelitian menggunakan metode dan teknik penelitian yuridis normatif yaitu dengan Penelitian kepustakaan dan penelitian dokumen.Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan nasional, dan memperkukuh ketahanan nasional.