Lex Publica最新文献

{"title":"Implementasi Prinsip Negara Kesejahteraan Berdasarkan Rechtsstaat dalam Mewujudkan Hukum Perpajakan yang Berwawasan Pancasila","authors":"Yeheskiel Minggus Tiranda","doi":"10.58829/lp.4.2.2017.760-767","DOIUrl":"https://doi.org/10.58829/lp.4.2.2017.760-767","url":null,"abstract":"Untuk memenuhi kebutuhan individu, public dan sosial, negara hadir untuk memastikan hak dan kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik dan seimbang. Asas negara kesejahteraan banyak dirujuk sebagai basis untuk mewujudkan kesejahteraan bersama sekaligus menjamin hak asasi individu. Salah satu upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan dan pencapaian kesejahteraan bersama ini adalah melalui pemajakan. Tulisan ini berupaya untuk mendiskusikan penerapan konsepsi negara kesejahteraan melalui perpajakan di Indonesia, dengan mendasarkan pada filsafat nasional Pancasila dan konsepsi negara hukum (rechsstaat). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan konseptual. Penelitian yuridis konseptual atau yurisprudensi konseptual berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang sifat-sifat yang membedakan hal-hal yang hukum dari hal-hal yang bukan hukum. Hasil dari studi ini menyoroti UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil studi ini menggarisbawahi karakter-karakter speisifik dari implementasi konsep negara kesejahteraan berdasarkan Pancasila adalah kegotongroyongan yang dilandasi asas kerukunan. Pemajakan yang berbasis pada Pancasila dapat menjadi pemicu bagi seluruh sektor kehidupan, tetapi juga menimbulkan tantangan bagaimana lembaga perpajakan membenahi dan mengatur isu strategis mengenai pajak dalam kerangka hukum yang lebih responsive pada tantangan zaman.\u0000Abstract\u0000To fulfill individual, public, and social needs, encourage the state to be present to ensure that rights and obligations can be carried out properly and in a balanced manner. The principle of the welfare state is widely referred to as the basis for realizing common prosperity while guaranteeing individual human rights. One of the efforts to balance the needs and achievement of this common welfare is through taxation. This paper seeks to discuss the application of the concept of a welfare state through taxation in Indonesia, based on the national philosophy of Pancasila and the conception of the rule of law (rechsstaat). This study uses a descriptive qualitative method with a conceptual approach. Conceptual juridical research or conceptual jurisprudence serves to provide an explanation of the characteristics that distinguish things that are legal from things that are not legal. The results of this study highlight Law No. 11 of 2016 concerning Tax Amnesty serves to increase taxpayer compliance. In addition, the results of this study underline the specific characteristics of the implementation of the concept of a welfare state based on Pancasila, namely mutual cooperation based on the principle of harmony. Taxation based on Pancasila can be a trigger for all sectors of life, but it also poses a challenge for how tax agencies fix and regulate strategic issues regarding taxes within a legal framework that is more responsive to the challenges of the times.\u0000Keywords: Welfare State, Tax Law, Rechtsstaat, Pa","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2017-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123949857","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Ratio Decidendi and the Constitutional Court Jurisprudence in Examining Constitutional Rights of Single Candidate in Regional Head Election","authors":"Anwar Usman","doi":"10.58829/lp.4.2.2017.743-751","DOIUrl":"https://doi.org/10.58829/lp.4.2.2017.743-751","url":null,"abstract":"The first wave of simultaneous regional elections in 2015 emerged a new phenomenon: several regions that carried out regional elections had one pair of candidates. So there is a possibility that the celebration of the local democratic party at that time will have to be postponed, bearing in mind Law No. 8 of 2015 requires that regional elections can take place if there are at least two pairs of candidates contestations. The method used in this research will examine the main issues through a case approach, namely examining the ratio decidendi in the Constitutional Court decisions, which are the object of research, and the statutory approach. The data analysis method is a qualitative analysis and is presented in a descriptive form. The legal problems of a single regional head candidate in the simultaneous regional head elections in 2015 were motivated by negligence in the legislative process of Law No. 8 of 2015 regarding the emergence of the phenomenon of a single regional head candidate in several regions. The Pilkada Law requires that regional head elections have a minimum of two pairs of candidates in each region. However, on a das sein basis, three regions have only one pair of regional head candidates at the end of the registration extension period. Against this condition, a single-candidate solution emerged from the Indonesian General Elections Commission (Komisi Pemilihan Umum/KPU) with the issuance of General Election Commission Regulation No. 12 of 2015, which contains the postponement of the implementation of elections for regions with only one pair of candidates. Based on these conditions, Constitutional Court Decision No. 100/PUU-XIII/2015 provides a solution whereby regions with a single candidate can still carry out Pilkada so that the constitutional rights of the people in the area are not lost. For the constitution to live and be reflected in the administration of the state and the citizens’ daily lives, the Constitutional Court and other state components must approach and make constitutional thoughts. This task is the responsibility of all state institutions, government agencies, and citizens.\u0000Abstrak\u0000Pilkada serentak gelombang pertama tahun 2015 muncul fenomena baru, di mana beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada hanya mempunyai satu pasangan calon. Sehingga ada kemungkinan perayaan pesta demokrasi lokal kala itu harus tertunda, mengingat Undang-Undang No.8 tahun 2015 mensyaratkan bahwa Pilkada dapat berjalan apabila minimal ada dua pasangan calon yang bertarung. Metode yang digunakan penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan kasus, yakni mengkaji ratio decidendi dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi objek penelitian dan pendekatan perundangundangan (statute approach). Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Problematika hukum calon tunggal kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah serentak di 2015 dilatarbelakangi oleh kea","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"84 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2017-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127536261","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Beritikad Baik dalam Transaksi Jual Beli yang Dibatalkan karena Adanya Gugatan Pihak Ketiga: Studi Kasus Putusan Nomor 800/Pdt.G/2013/PN.Dps","authors":"Hidayati Hidayati","doi":"10.58829/lp.4.2.2017.782-788","DOIUrl":"https://doi.org/10.58829/lp.4.2.2017.782-788","url":null,"abstract":"Dalam kehidupan di masyarakat banyak transaksi jual beli yang tidak sempurna artinya memiliki cacat hukum, baik objek jual beli tersebut belum diserahkan dalam transaksi jual beli maupun mengenai keabsahan legalitas seseorang untuk dinyatakan sah sebagai hak untuk melakukan transaksi jual beli. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis aspek perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik dalam transaksi jual beli yang dibatalkan karena adanya gugatan pihak ketiga. Studi ini mengambil studi kasus Putusan No. 800/Pdt.G/2013/PN.Dps. Dalam studi ini, aspek hukum yang dikaji adalah adanya gugatan terhadap suatu transaksi jual beli dari pihak ketiga. Ini secara hukum mempunyai konsekuensi terhadap hak pembeli yang beritikad baik, dan aturan hukum menyediakan perlindungan hukum dalam kasus ini. Sebagai temuan, bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pembeli tanah yang beriktikad baik tidak dipertimbangkan oleh hakim, dalam kasus Putusan No. 800/Pdt.G/2013/PN.Dps. Sebaliknya, pertimbangan hakim hanya ditujukan terhadap Penggugat saja tanpa mempertimbangkan mengenai adanya unsur-unsur pemenuhan kategori pembeli beritikad baik yang juga seharusnya dilindungi hak-haknya sesuai undang-undang yang ada.\u0000Abstract\u0000In life in society, many buying and selling transactions are imperfect, meaning they have legal defects, whether the object of sale and purchase has not been submitted in a sale and purchase transaction or regarding the validity of the legality of a person to be declared valid as the right to carry out a sale and purchase transaction. This study analyzes aspects of legal protection for good faith buyers in sales and purchase transactions canceled due to a third-party lawsuit. This study takes the case study of Decision No. 800/Pdt.G/2013/PN.Dps. In this study, the legal aspect studied was a lawsuit against a sale and purchase transaction from a third party. It has legal consequences for the rights of the good faith purchaser, and the rule of law provides legal protection in this case. As a finding, the form of legal protection given to land buyers with good intentions was not considered by the judges in the case of Decision No. 800/Pdt.G/2013/PN.Dps. On the other hand, the judge's considerations were only aimed at the plaintiff without considering the elements of fulfilling the category of good faith buyers whose rights should also be protected in accordance with existing laws.\u0000Keywords: Legal protection, Transactions, Good faith","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"64 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2017-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123320973","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Hukum Tata Negara sebagai Sarana Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Selaras dengan Prinsip Demokrasi","authors":"M. Cahyono","doi":"10.58829/lp.4.2.2017.752-759","DOIUrl":"https://doi.org/10.58829/lp.4.2.2017.752-759","url":null,"abstract":"Indonesia termasuk ke dalam negara yang menganut paham kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam negara, tetapi pelaksanaannya diatur oleh undang-undang dasar. Pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Dalam penelitian ini akan menggunakan 2 (dua) metode yang berkembang dalam ilmu sosial dan ilmu hukum, dengan menggunakan metode penelitian doktrinal atau normatif. Metode yang digunakan dalam ilmu hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil daripada penelitian menjelaskan pentingnya kerangka hukum tata negara yang jelas sebagai haluan negara, sekaligus mengungkapkan pentingnya tata hubungan kerja antar lembaga negara di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain itu, penelitian ini menekankan prinsip good governance sebagai bagian pokok dan inheren dalam konseptualisasi dan pelaksanaan hukum tata negara Indonesia.\u0000Abstract\u0000In principle, humans are independent, so power over humans only applies with the knowledge and permission of that power. This power can be said to be the highest power in the state. Indonesia is included as a country that adheres to the ideology of people’s ownership. The people have the highest power in the state, but the constitution regulates its implementation. The real owner of the highest power in the Indonesian state is the people. That power must be realized from the people, by the people, and for the people; even power should be held together with the people. In this study, 2 (two) methods have been developed in the social and legal sciences, emphasizing examining doctrinal or normative research methods. The method used in legal science is to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced. The results of the research explain the importance of a clear constitutional legal framework as the direction of the state, as well as reveal the importance of working relations between state institutions in the system of administering state government. In addition, this study emphasizes the principle of good governance as a fundamental and inherent part of the conceptualization and implementation of Indonesian constitutional law.\u0000Keywords: Law, Constitutional Law, Governance, Governance, Democracy","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2017-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129110312","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINDAK PIDANA DALAM RUMAH TANGGA","authors":"Hanafi Arief","doi":"10.58829/lp.4.1.2017.723-738","DOIUrl":"https://doi.org/10.58829/lp.4.1.2017.723-738","url":null,"abstract":"Tindak pidana dalam rumah tangga, khusus terhadap perempuan (istri) umumnya terjadi karena ba- nyak masyarakat masih meyakini adanya dominasi budaya patriarkhi. Disahkannya Undang-Un- dang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan momentum sejarah bagi bangsa indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok ma- syarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. La- hirnya Undang-Undang tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat di- golongkan sebagai tindak pidana kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dalam rumah tangga tertuang dalam pasal 44, 45, 46, 47. Menurut penjelasan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang 23 Ta- hun 2004, ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ini adalah pidana penjara pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15 juta. Khusus bagi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5 juta seperti tertuang dalam pasal 44 ayat (4). Adapun ancaman pidana yang da- pat dikenakan bagi pelaku kekerasan psikis terhadap perempuan yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9 juta dan dalam hal perbuatan tersebut tidak menim- bulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau ke- giatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3 juta sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang 23 Tahun 2004. Dilihat dari rumusan pasal 46 berkaitan dengan sanksi pidana yang diatur terhadap tindak pidana kekerasan seksual da- lam rumah tangga, maka pelaku kekerasan diancamkan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Adapun Pa- sal 47 sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang me- langgar Pasal 8 huruf b yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan untuk pidana den- danya paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sementara straf maksimum khusus untuk pidana penjaranya yaitu paling lama 15 (lima belas) tahun dan untuk pidana dendanya paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2017-11-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114381081","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Punishment Prevention Oriented)","authors":"Ali Dahwir","doi":"10.58829/lp.4.1.2017.645-656","DOIUrl":"https://doi.org/10.58829/lp.4.1.2017.645-656","url":null,"abstract":"Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sudah tergolong dalam kejahatan yang bersifat extra ordinary crime. Oleh sebab itu upaya penanggulangannya juga tidak dapat dilakukan seperti penanggulangan tindak pidana yang bersifat konvensional. Penelitian ini merupakan penelitian hu- kum normatif dengan pendekatan Undang-undang. Penelitian ini membahas tentang: bagaimanakah idealnya sanksi pidana yang diterapkan dalam rangka penanggulangan sekaligus sebagai pence- gahan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia? Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi yang berorientasi pada pencegahan dapat dilaksana- kan dengan penetapan ancaman sanksi yang berat terhadap tindak pidana korupsi. Ancaman pidana dimaksudkan adalah maksimal pidana mati dan minimal khusus pidana penjara 6 (enam) tahun.","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2017-11-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133884416","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"HARMONISASI PERATURAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI ERA GLOBAL","authors":"Ronny Winarno","doi":"10.58829/lp.4.1.2017.657-678","DOIUrl":"https://doi.org/10.58829/lp.4.1.2017.657-678","url":null,"abstract":"Peran KPK semakin penting serta memiliki fungsi yang sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam penegakan hukum korupsi di era globalisasi. Modus tindak pidana korupsi yang semakin kompleks dan mengakar memerlukan harmonisasi hukum positif yang digunakan oleh KPK dalam pembe- rantasan tindak pidana korupsi. Harmonisasi pengaturan KPK menjadi kunci terlaksananya penega- kan hukum tindak pidana korupsi.","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2017-11-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117195105","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING) DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG DILAKUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA","authors":"Samuel","doi":"10.58829/lp.4.1.2017.701-709","DOIUrl":"https://doi.org/10.58829/lp.4.1.2017.701-709","url":null,"abstract":"Perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945, melahirkan dan memberikan kewenangan kepada lembaga Mahkamah Konstitusi sejak Agustus 2003. Indonesia mulai memantapkan diri untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional modern. Setiap undang-undang yang dinilai melanggar Undang Undang Dasar 1945 pasca amandemen dapat dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji konstitusionalitasnya (constitutional review) oleh hakim konsitusi. Pelem- bagaan mekanisme pengujian undang-undang (judicial review) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud dari adanya pemurnian atau purifikasi sistem pemerintahan presidensial di Indonesia setelah dilakukannya empat kali (1999-2002) perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi tiga kewenangannya, yaitu memutus pengujian undang-undang atas Undang-Undang Dasar 1945, sengketa kewenangan lembaga negara, dan perselisihan hasil pemilihan umum dan kemudian termasuk pula perselisihan pemilihan kepala daerah menyusul diberikannya kewenangan memutus sengketa pemilihan kepala daerah kepada Mahkamah Kons- titusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya menguji konstitusionalitas un- dang-undang telah memberi akses bagi warga negara Indonesia untuk memperjuang-kan hak-hak konstitusional mereka.","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2017-11-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116667867","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"UPAYA TAKTIS DAN STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA","authors":"B. Waluyo","doi":"10.58829/lp.4.1.2017.623-630","DOIUrl":"https://doi.org/10.58829/lp.4.1.2017.623-630","url":null,"abstract":"Sebagai extraordinary crime, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilaksanakan secara tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif. Selain itu, diperlukan keterpaduan dan kebersamaan antar pene- gak hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi secara tegas dapat dilakukan antara lain melalui penjatuhan pidana mati, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, dan penjatuhan pidana bagi pelaku korporasi. Singkat kata pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilaksanakan secara komprehensif, masif, integral, dan holistik. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat, in- vestor, martabat bangsa, serta menimbulkan efek jera dan mengoptimalkan pengembalian keuangan negara.","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"119 5","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2017-11-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114133377","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI REAKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA","authors":"Firman Freaddy Busroh","doi":"10.58829/lp.4.1.2017.631-644","DOIUrl":"https://doi.org/10.58829/lp.4.1.2017.631-644","url":null,"abstract":"Persoalan korupsi mendera bangsa Indonesia seperti tidak pernah selesai menjadi topik pembica- raan. Korupsi yang terjadi di Indonesia dari berbagai lapisan dari tingkat elit sampai tingkat pejabat paling rendah. Pemerintah bersama KPK telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas ko- rupsi. Bahkan pemerintah juga telah membentuk satgas Saber Pungli, akan tetapi tetap tidak jera bahkan terus saja terjadi. Berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian tunjangan dan renumerasi sepertinya tidak menghentikan wabah korupsi di Indonesia. Untuk memberantas korupsi diperlukan upaya preventif dan represif. Hal ini sangat penting mengi- ngat persoalan korupsi harus segera dituntaskan. Salah satu upaya pencegahan korupsi yaitu melalui reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang didalamnya menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan adat yang perlu untuk dipertahankan. Melalui reaktualisasi nilai nilai Pancasila maka diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi.","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2017-11-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122350525","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}