Lex Publica最新文献

{"title":"Public Participation for Constitutional Democracy and Constitutional Governance Based on Law No. 17 of 2014","authors":"M. Cahyono","doi":"10.58829/lp.5.2.2018.13-22","DOIUrl":"https://doi.org/10.58829/lp.5.2.2018.13-22","url":null,"abstract":"The existence of community and regional aspirations is very important in implementing democratic consolidation towards democratic and constitutional governance, so as a technical and substantial supporting element, it is necessary to develop strategies for managing community and regional aspirations to increase public participation optimally. This paper aims to discuss the task of The People Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR) to absorb community aspiration and involve public participation. The analysis was conducted based on Law No. 17 of 2014 concerning the People’s Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR), House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR), Regional Representative Council (Dewan Perwakilan Daerah/DPD) and Regional People’s Representative Assembly (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) (MD3). This study uses research methods with a qualitative approach. The law stipulates that one of the tasks of the MPR is to review the constitutional system, the Constitution, and its implementation, as well as absorb the aspirations of the people and regions regarding the implementation of the Constitution. The MPR, as a people’s deliberation institution, must be able to respond to the dynamics of aspirations and strengthen people’s sovereignty. This research is also to provide a breakthrough in the optimal management of community aspirations through technology-based change projects. The conclusion of the study found that to be able to achieve these goals; key success factors must be implemented, such as commitment and support from leaders and stakeholders, discipline in time management related to the implementation of the change project agenda that has been made, as well as the adoption and adaptation of best practices of the innovation of existing complementary-collaborative policies.\u0000Abstrak\u0000Keberadaan aspirasi masyarakat dan daerah sangat penting dalam rangka pelaksanaan konsolidasi demokrasi menuju pemerintahan yang demokratis dan konstitusional, sehingga sebagai unsur pendukung teknis dan substansial perlu disusun strategi pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara optimal. MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat harus mampu menjawab dinamika aspirasi, sekaligus memperkuat kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memberikan terobosan dalam pengelolaan aspirasi masyarakat secara optimal melalui proyek-proyek perubahan berbasis teknologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif memiliki tahapan penelitian yang melampaui berbagai tahapan berpikir kritis ilmiah, dimana seorang peneliti mulai berpikir secara induktif yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena sosial melalui observasi di lapangan, kemudian menganalisisnya dan mencoba melakukan penelitian. berteori berdasarkan konteks dari apa yang diamati. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk dapat mencapai tuj","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-07-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133727534","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Urgensi Bank Tanah dan Penguasaan Negara atas Tanah Menurut Landasan Konstitusional Indonesia","authors":"I. M. P. Dharsana, Indrasari Kresnadjaja, I. Budiartha","doi":"10.58829/lp.5.2.2018.31-37","DOIUrl":"https://doi.org/10.58829/lp.5.2.2018.31-37","url":null,"abstract":"Tanah memiliki arti penting dalam kehidupan manusia berbangsa dan bernegara, dikarenakan tanah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset. Sebagai social asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan, sedangkan capital asset, tanah merupakan faktor modal bagi kepentingan pembangunan. Di satu sisi tanah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat baik secara lahir, batin adil dan merata. Sedangkan disisi lainnya, tanah harus dijaga kelestariannya. Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa sekaligus sebagai sumber daya alam yang strategis bagi bangsa, negara dan rakyat, dan Bank Tanah dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup bangsa Indonesia, sehingga perlu campur negara untuk mengaturnya.\u0000Abstract\u0000The land has an important meaning in the life of the nation and state because the land has a dual function, namely as a social asset and a capital asset. As a social asset, the land is a means of binding social unity among Indonesian people to live and live, while as a capital asset, the land is a capital factor for development interests. On the one hand, the land must be used and utilized to the fullest extent possible for the welfare of the people both physically and spiritually fairly and equitably, while on the other hand, its sustainability must be maintained. The land is a gift from God Almighty as well as a strategic natural resource for the nation, state, and people, and the Land Bank can be used as a means to achieve the welfare of the Indonesian nation so that the state must intervene to regulate it.\u0000Keywords: Land bank, State control over land, Normative studies, Land law","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114619318","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Rekonseptualisasi Tindak Pidana Pajak yang Merugikan Keuangan Negara sebagai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia","authors":"Kms Herman, Faisal Santiago, Bambang Bernanthos","doi":"10.58829/lp.5.2.2018.23-30","DOIUrl":"https://doi.org/10.58829/lp.5.2.2018.23-30","url":null,"abstract":"Tindak pidana di bidang perpajakan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana. Perbuatan pidana yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sudah seharusnya dan tepat bila dikategorikan sebagai suatu tindak pidana korupsi, sebagaimana Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan, 1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana di bidang pajak, 2) Mengapa tindak pidana di bidang pajak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka jenis penelitian adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian yang dilakukan juga bersifat deskriptif. Di dalam metode penelitian hukum normatif terdapat tiga macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana di bidang pajak di Indonesia saat ini dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku sebagai Hukum yang Khusus (Lex Spesialis) dibidang Perpajakan, namun jika tidak cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, maka diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Hukum yang Umum (Lex Generalis) berdasarkan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).\u0000Abstract\u0000A crime in the field of taxation is an act that violates tax laws and regulations that causes losses to state finances where the perpetrator is threatened with criminal penalties. Criminal acts that can harm state finances or the country's economy should be categorized as a criminal acts of corruption, as defined in the definition of criminal acts of corruption according to the law on eradicating criminal acts of corruption. Problems, 1) How is criminal law enforcement in the tax sector, 2) Why can criminal acts in the tax sector be categorized as criminal acts of corruption? Based on the problems studied, the type of research is normative legal research methods. Normative legal research methods are carried out by examining existing library materials. The research conducted is also descriptive in nature. The authors use three kinds of library materials in the normative legal research method: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study show that the enforcement of criminal law in the field of taxation in Indonesia is currently carried out based on laws and regulations in the field of taxation that apply as a Special Law (Lex Specialist) in the field of taxation, but if it is not sufficiently regulated in the laws and regulations in the field of taxation, then provisions, as stipulated in the Criminal Code as General Law (Lex Ge","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"2016 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132756711","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Reconceptualization of Empowerment Principles by Banking in Supporting Small and Medium Enterprises According to Law No. 20 of 2008 Concerning SMEs","authors":"Ukay Karyadi, L. T. Rizki","doi":"10.58829/lp.5.1.2018.1-7","DOIUrl":"https://doi.org/10.58829/lp.5.1.2018.1-7","url":null,"abstract":"In the economy, Small and Medium Enterprises (SMEs) are the business groups that have the largest number of business actors. In addition, this group has proven to be resistant to various kinds of shocks from the economic crisis. It is very important to strengthen the SME group that involves many parties because the SME sector contributes greatly to employment. The criteria for businesses included in SMEs have been regulated under the legal umbrella based on the law, especially Law No. 20 of 2008 concerning SMEs. This study aims to determine the role of banking in empowering SMEs by using the empowerment principle as stated in Law No. 20 of 2008 concerning SMEs. Law No. 20 of 2008 concerning SMEs provides a foundation and an important role for banks and financial institutions in funding and empowering SMEs. In accordance with the principle of empowerment, a broader effort is needed to foster a business climate by establishing laws and policies covering aspects of funding. From an empowerment perspective, banks indirectly play a role in driving the community's economy by channeling funds to the real sector in society. Further, the development of the SME sector will be able to absorb more workers, improve the welfare of the working community the workforce, reduce unemployment, and ultimately alleviate poverty.\u0000Abstrak\u0000Dalam perekonomian, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah pelaku usaha terbesar. Selain itu, kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan akibat krisis ekonomi. Penguatan kelompok UKM yang melibatkan banyak pihak ini sangat penting karena sektor UKM memberikan kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja. Kriteria usaha yang termasuk dalam UKM telah diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perbankan dalam pemberdayaan UMKM dengan menggunakan prinsip pemberdayaan sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UKM memberikan landasan dan peran penting bagi bank dan lembaga keuangan dalam pembiayaan dan pemberdayaan UKM. Sesuai dengan asas pemberdayaan, diperlukan upaya yang lebih luas untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mencakup aspek pendanaan. Dari sisi pemberdayaan, dengan menyalurkan dana ke sektor riil di masyarakat, secara tidak langsung bank berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya, pengembangan sektor UKM akan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja dalam angkatan kerja, mengurangi pengangguran dan pada akhirnya mengentaskan kemiskinan.\u0000Kata kunci: Rekonseptualisasi, Prinsip Pemberdayaan, UKM, Bank","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124101991","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Demokrasi dan Legitimasi Kepemimpinan Desa: Tinjauan Hukum Normatif terhadap Dinamika dan Peraturan Terkait Pemilihan Kepala Desa","authors":"Dedi Mulyadi, M. R. Aridhayandi, Ari Budiono","doi":"10.58829/lp.5.1.2018.23-31","DOIUrl":"https://doi.org/10.58829/lp.5.1.2018.23-31","url":null,"abstract":"Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan bagaimana dinamika dan peraturan terkait dengan pemilihan kepala desa di Indonesia. Desa berperan penting sebagai tonggak demokrasi publik di akar rumput, sehingga pemilihan kepala desa merupakan wujud akar rumput dari pemberian legitimasi dari masyarakat kepada kandidat yang ditunjuk dalam jabatan publik. Terdapat beberapa aturan yang secara spesifik mengatur tentang pemilihan kepala desa. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dilakukan secara Demokrasi dan menggunakan sistem jujur adil dan Transparan agar tidak munculnya ketidakpercayaan terhadap Panitia Pemilihan khususnya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.\u0000Abstract\u0000This research describes the dynamics and regulations related to village head elections in Indonesia. The village plays an important role as a pillar of public democracy at the grassroots, so the election of a village head is a grassroots form of granting legitimacy from the community to candidates appointed to public office. Several rules specifically regulate village head elections. Regional Head Elections (Pilkada) and Village Head Elections (Pilkades) are carried out democratically and use an honest, fair, and transparent system so that distrust does not arise in the Election Committee, especially the Election of Village Heads (Pilkades) regulated in the Regulation of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 112 of 2014 concerning Village Head Election.No.\u0000Keywords: Village Head Election, Simultaneous Village Head Election, Democracy, Legitimacy, Normative Law","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133269738","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Judicial Independence in the Enforcement of Military Crimes in the Indonesian Justice System","authors":"Joko Sasmito","doi":"10.58829/lp.5.1.2018.16-22","DOIUrl":"https://doi.org/10.58829/lp.5.1.2018.16-22","url":null,"abstract":"The military court has the function of carrying out judicial duties in the context of upholding law and justice by taking into account the interests of the administration of state defense and security, which in this case, is carried out by the military. However, it should be remembered that law enforcement through military courts is the last resort (ultimum remidium) when disciplinary law enforcement by superiors fails to overcome the existing problems. Military Courts are regulated in Article 10 of Law No. 31 of 1997, that Courts under Military Courts are authorized to try crimes committed in the jurisdiction of defendants, including units in their jurisdiction. The protection of judicial independence is usually considered to cover various aspects that operate at different levels, in this case, external and internal independence and institutional and individual independence. External independence refers to the independence of the judiciary from political branches (Executive and Legislative powers), as well as other non-judicial actors. However, there must be a relationship between the judiciary and political power (especially the executive). The importance of the independence, impartiality, and competence of military courts is recognized by all experts. In a number of presentations, it was noted that, in some countries, the issue of command interference and lack of institutional independence remains a source of concern. Regarding the personal jurisdiction of military courts, the Human Rights Committee has discussed this issue, stating that civilians should not submit to the jurisdiction of military courts except in exceptional circumstances. Military jurisdiction should be set aside in favor of civilian courts in cases where allegations of serious human rights violations are made against military personnel, and that military jurisdiction should be limited to military offenses.\u0000Abstrak\u0000Peradilan militer mempunyai fungsi melaksanakan tugas peradilan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, yang dalam hal ini dilakukan oleh militer. Namun perlu diingat bahwa penegakan hukum melalui peradilan militer merupakan upaya terakhir (ultimum remidium) ketika penegakan hukum disiplin oleh atasan gagal mengatasi permasalahan yang ada. Peradilan Militer diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, bahwa Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer berwenang untuk mengadili kejahatan yang dilakukan dalam wilayah hukum atau para terdakwa, termasuk unit-unit yang berada dalam wilayah hukumnya. Perlindungan independensi peradilan biasanya dianggap mencakup berbagai aspek yang beroperasi pada berbagai tingkatan, dalam hal ini independensi eksternal dan internal, serta independensi institusional dan individu. Independensi eksternal mengacu pada independensi peradilan dari cabang-cabang politik (kekuasaan eksekutif dan legislatif), serta aktor non-yudisial lainnya, meskipun haru","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131329989","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Ganti Rugi Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Pembangunan Ruas Jalan Tol","authors":"Cecep Wiharma, Asep Hasanudin, Leny Megawati, Hadi Koswara","doi":"10.58829/lp.5.1.2018.44-50","DOIUrl":"https://doi.org/10.58829/lp.5.1.2018.44-50","url":null,"abstract":"Pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus menjamin keadilan bagi masyarakat dalam perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan, termasuk di dalamnya pemberian ganti rugi pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan ruas jalan tol. Dalam pelaksanaannya timbul pertanyaan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum perlu mendapatkan ganti rugi, dan bagaimana bentuk ganti rugi yang diberikan kepada pemilik hak atas tanah berdasarkan peraturan perundang – undangan serta upaya yang harus di lakukan masyarakat untuk menanggulangi hambatan bagi masyarakat mendapatkan ganti rugi sesuai aturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara: yuridis normatif, deskriptif analis, jenis dan sumber, yaitu data primer dan skunder, kualitatif. Setelah di kaji lebih dalam menunjukan bahwa ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan amanat konstitusional dan sebagai kompensasi atas potensi ekonomi tanah yang dimiliki masayarakat. Ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman Kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Upaya yang harus di lakukan masyarakat untuk mendapatkan ganti rugi adalah mendatangi sumber informasi resmi seperti kantor desa atau kelurahan dan kecamatan. Kemudian pastikan dokumen-dokumen adalah dokumen asli yang diakui oleh negara.\u0000Abstract\u0000Procurement of land for the public interest must ensure justice for the community in acquiring land for the implementation of development, including the provision of compensation for land acquisition for the benefit of the construction of toll roads. In practice, the question arises, why does land acquisition for the public interest need compensation? What is the form of compensation given to the owner of land rights based on the legislation? What efforts should be made by the community to overcome obstacles for the community to get compensation? According to applicable regulations? The methods used in this study include normative juridical, descriptive analysis; types and sources, namely primary and secondary data, qualitative. After further review, it shows that compensation in land acquisition for the public interest is a constitutional mandate and is compensation for the economic potential of the land owned by the community. Compensation can be given as money, replacement land, resettlement, share ownership, or other forms agreed upon by both parties. Efforts that the community must make to obtain compensation are to visit official sources of information such as the Office Village and Subdistrict. Then make sure the documents are original documents recognized by the state.\u0000Keywords: Land Acquisition, Compensation, Public Interest, Law No. 2 of 2012","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121685380","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kajian Yuridis tentang Sewa Menyewa Aset Yayasan Rumah Sakit kepada Rumah Sakit yang Berbentuk Perseroan Terbatas: Studi Kasus pada PT. Senuk Jaya Husada","authors":"Edy Lisdiyono, Setiyowati Setiyowati, E. Wijayanti","doi":"10.58829/lp.5.1.2018.32-43","DOIUrl":"https://doi.org/10.58829/lp.5.1.2018.32-43","url":null,"abstract":"Undang-undang No. 28 Tahun 2004 perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dalam Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa kekayaan Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung. Faktanya, terdapat Rumah Sakit dari suatu Yayasan yang karena terdesak oleh kebutuhan peningkatan manajemen Rumah Sakit, Yayasan tersebut yang mengelola unit usaha Rumah Sakit membentuk PT untuk mengelola unit usaha Rumah Sakit. Dalam penelitian ini dibahas tentang peran Notaris dalam proses peralihan aset Yayasan Rumah Sakit kepada Rumah Sakit yang berbentuk Perseroan Terbatas dan bagiamana mekanisme proses peralihan aset Yayasan Rumah Sakit kepada Rumah Sakit yang berbentuk Perseroan Terbatas serta bagaimana tanggung jawab hukum organ yayasan dalam upaya peralihan aset Yayasan Rumah Sakit kepada Rumah Sakit yang berbentuk Perseroan Terbatas. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil analisis disajikan secara Kualitatif. Data di lapangan diambil melalui wawancara dengan Pihak Yayasan dan Notaris yang membuat akta sewa menyewa tersebut. Hasil Penelitian ini adalah peran Notaris dalam peralihan aset tersebut adalah Notaris berperan sebagai pembuat perjanjian sewa menyewa atas tanah milik PT Husada kepada Rumah Sakit Khoirunissa. Mekanisme proses peralihan aset Yayasan Rumah Sakit kepada Rumah Sakit yang berbentuk PT adalah melalui perjanjian sewa menyewa. PT Husada menyewakan assetnya berupa tanah dan disewa oleh Yayasan Khoirunisa yang diatasnya didirikan sebuah Rumah Sakit Yayasan bernama RSIA Umi Barokah.\u0000Abstract\u0000UU No. 28 of 2004 concerning Amendments to Law No. 16 of 2001 concerning Foundations, Article 5 paragraph (1) explains that the Foundations' assets are prohibited from being transferred or distributed directly or indirectly. There is a hospital from a foundation that, because of the need to improve hospital management, the foundation which manages the hospital business unit formed a PT to manage the hospital business unit. The formulation of the problem in this research is: 1) What is the role of the Notary in the process of transferring the assets of the hospital foundation to the hospital in the form of PT; 2) What is the mechanism for the transfer of assets from the Hospital Foundation to a Hospital in the form of a PT; 3) What is the legal responsibility of the foundation organs in the effort to transfer the assets of the Hospital Foundation to the hospital in the form of PT. This research is normative juridical research based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles, and legislation related to research. The results of the analysis are presented qualitatively. Data in the field was taken through interviews with the Foundation and the Notary who made the lease deed. The result ","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"2008 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125620478","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Application of the Retroactive Principle in Criminal Law on Gross Human Rights Violations","authors":"Joko Sasmito","doi":"10.58829/lp.4.2.2017.775-781","DOIUrl":"https://doi.org/10.58829/lp.4.2.2017.775-781","url":null,"abstract":"AbstractStarting from the development of law in Indonesia to resolve the problem of gross human rights violations, it is necessary to establish a human rights court that is specifically a court for gross human rights violators. The superiority of regulating human rights in the constitution provides a very tight guarantee because amendments and/or deletion of one of the articles in the constitution, such as in the Indonesian constitution, experience a very difficult and lengthy process, while the weakness is that what is regulated in the constitution only contains rules that are still global in nature. The purpose of this research is to find out and understand the existence of the principle of legality in the applicable laws and regulations in Indonesia, restorative policies in law enforcement against human rights violations in the legal context in Indonesia, and find the ideal legal concept in law enforcement against human rights violations. The type of research to be used is included in the normative legal research group, namely legal research on legal principles, legal systematics, legal synchronization, comparative law, and legal history. So, research or study of legal norms is the legal system’s contents. The results of the study found that the legality principle in Indonesian laws and regulations still needs to be maintained because the essence of the legality principle is to create legal certainty and justice. Retroactive policies in law enforcement against human rights violations in the context of Indonesian law need to be carried out to uphold justice because there are general or greater benefits than protecting the rights of perpetrators that are partial. The ideal concept in retroactive policies against gross human rights violations is to clarify the substance of statutory provisions regarding retroactive enforcement of extraordinary crimes\u0000Abstrak\u0000Berawal dari perkembangan hukum di Indonesia untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat, maka perlu dibentuk pengadilan HAM yang khusus merupakan pengadilan bagi pelanggar HAM berat. Keunggulan pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat ketat karena perubahan dan/atau penghapusan salah satu pasal dalam konstitusi, seperti dalam konstitusi Indonesia, mengalami proses yang sangat sulit dan panjang, sedangkan kelemahannya adalah yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan-aturan yang masih bersifat global. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami adanya asas legalitas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kebijakan restoratif dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM dalam konteks hukum di Indonesia, dan menemukan konsep hukum yang ideal dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. Jenis penelitian yang akan digunakan termasuk dalam kelompok penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Jadi, penel","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2017-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126486054","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Land Procurement for Public Interest and Spatial Planning: Legal and Juridical Implications","authors":"Edy Lisdiyono","doi":"10.58829/lp.4.2.2017.768-774","DOIUrl":"https://doi.org/10.58829/lp.4.2.2017.768-774","url":null,"abstract":"Population growth, industrial development, and national infrastructure made the government legislate Law No. 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest. Apart from functioning as a catalyst for national development, this law also functions to manage spatial planning. This law is also related to land conversion and spatial planning, namely Law No. 26 of 2007 concerning Spatial Planning. Transfer of functions and spatial planning activities need to be synchronized in law to balance the need for land and to control the transfer of functions properly and in accordance with the spatial plan. Consequently, if there is a violation of the spatial plan that is not in accordance with its designation, both the permit giver and the user of the space, criminal sanctions must be applied to minimize the occurrence of land conversion. The Spatial Planning Law is ideal for realizing a safe, comfortable, productive, and sustainable national space based on the archipelago concept and national resilience. It is hoped that the dream of spatial planning can be achieved through the realization of harmony between the natural environment and the built environment, integration of the use of natural resources and artificial resources with due regard to human resources, and protection of spatial planning functions and prevention of negative impacts on the environment due to space utilization.\u0000Abstrak\u0000Pertambahan penduduk, perkembangan industri dan infrastruktur nasional membuat pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Selain berfungsi sebagai katalisator pembangunan nasional, undang-undang ini juga berfungsi untuk mengatur tata ruang. Undang-undang ini juga terkait dengan alih fungsi lahan dan tata ruang, yakni Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. alih fungsi dan kegiatan penataan ruang perlu disinkronkan dalam undang-undang untuk menyeimbangkan kebutuhan tanah dan mengendalikan alih fungsi secara baik dan sesuai dengan rencana tata ruang. Konsekuensinya, jika terjadi pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya, baik pemberi izin maupun pengguna ruang harus dikenakan sanksi pidana dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan. UU Penataan Ruang sangat ideal untuk mewujudkan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan konsep nusantara dan ketahanan nasional. Harapan penataan ruang yang dicita-citakan dapat tercapai melalui terwujudnya keselarasan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan, keterpaduan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan perlindungan fungsi tata ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.\u0000Kata Kunci: Kepentingan Umum, Pengadaan Tanah, Penataan Ruang, UU No. 26 Tahun 2007","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2017-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128696136","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}