Lex Publica最新文献

{"title":"Reformasi Hukum dalam Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Nasional","authors":"Lucky Ferdiles","doi":"10.58829/lp.6.1.2019.25-31","DOIUrl":"https://doi.org/10.58829/lp.6.1.2019.25-31","url":null,"abstract":"Penelitian ini berupaya mengonseptualisasikan penerapan restorative justice dalam pasal kesusilaan dan juga secara fundamental perlu untuk mereformasi hukum dengan memasukkan konsepsi restorative justice ke dalam kodifikasi hukum pidana materiil, sehingga akan lebih luas mendapatkan keterlibatan peran masyarakat, pelaku dan korban dalam penyelesaian tindak pidana. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis eksistensi restorative justice dalam Rancangan Undang- Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), dan membedah dasar hukum bagi konsep restorative justice sebagai landasan bagi para penegak hukum untuk bisa dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Keadilan restoratif tidak diatur secara rinci dalam sistem peradilan pidana tetapi merupakan konsep orientasi baru dalam konsep pemidanaan. Penanganan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya dilakukan secara prosedural dan formalitas baku yang kaku dan terbatas dalam sistem peradilan pidana konvensional. Para penegak hukum diharapkan tidak hanya menghadirkan hukum yang represif, tetapi juga melakukan tindakan hukum yang responsif sebagai hukum yang dicita-citakan (ius constituendum).\u0000Abstract\u0000This research seeks to conceptualize the application of restorative justice in the decency article and also fundamentally needs to reform the law by incorporating the concept of restorative justice into the codification of material criminal law so that it will be more widely involved in the role of the community, perpetrators, and victims in settlement of criminal acts. The purpose of this study is to analyze the existence of restorative justice in the Draft of the Criminal Code (RUU KUHP) and to dissect the legal basis for the concept of restorative justice as a basis for law enforcers to be implemented in the criminal justice system in Indonesia. This research was compiled using normative juridical research, research that is focused on examining the application of rules or norms in positive law. Restorative justice is not regulated in detail in the criminal justice system but is a new orientation concept in the concept of punishment. Handling of perpetrators of criminal acts is not only carried out in a standard procedure and standard formalities that are rigid and limited in the conventional criminal justice system. Law enforcers are expected to present repressive laws and take responsive legal actions as the desired law (ius constituendum).\u0000Keywords: Restorative Justice, Criminal Justice System, Responsive Legal Action","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125642996","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Authority of the Constitutional Court in the Dispute Resolution of Regional Head Elections","authors":"Anis Mashdurohatun., Erman Suparman, I. Handayani","doi":"10.58829/lp.6.1.2019.52-60","DOIUrl":"https://doi.org/10.58829/lp.6.1.2019.52-60","url":null,"abstract":"Abstract\u0000Through Law No. 32 of 2004 concerning Regional Government, direct regional head elections (Pilkada) can finally be realized. In accordance with the mandate of Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution, it stipulates that one of the powers of the Constitutional Court is to decide disputes over election results, which means that this includes post-conflict local election disputes. In this context, the Constitutional Court performs its role to maintain the purity of the people’s voice if there is a voting dispute in the election process. Upholding the constitution is a form of protecting the constitutional rights of citizens and is a consequence of the adherence to the notion of constitutionalism that the 1945 Constitution chose. In this context, the constitution becomes a living constitution in the life of the nation and state. Constitutional values and norms will always be ‘alive’ in the sense that they are constantly developing and enriched with new values and systems based on the practice of the constitution itself and real experiences in everyday life. To maintain the election process in order to achieve the expected results, it cannot rely on only one or two institutions. It requires the cooperation of all state organs, including KPU, Bawaslu, DKPP, police, prosecutors, courts, and the Constitutional Court. All these state organs must work together to make the local elections a success to maintain the sovereignty of the people.\u0000Abstrak\u0000Melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung akhirnya dapat diwujudkan. Sesuai amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menetapkan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa hasil pemilu, yang berarti di dalamnya termasuk pula sengketa pemilukada. Dalam konteks inilah Mahkamah Konstitusi melakukan perannya, yaitu untuk menjaga kemurnian suara rakyat jika terdapat sengketa suara dalam proses pilkada. Penegakan konstitusi merupakan wujud dari perlindungan hak atas konstitusional warga negara, dan merupakan konsekuensi dari dianutnya paham konstitusionalisme yang dipilih oleh pembentuk UUD 1945. Dalam konteks inilah, konstitusi menjadi “a living constitution”, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai dan norma konstitusi akan selalu ‘hidup’, dalam arti senantiasa berkembang dan diperkaya dengan nilai dan sistem baru, berdasarkan praktek konstitusi itu sendiri, dan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjaga proses pilkada agar mencapai hasil sesuai yang diharapkan, tentu tidak dapat disandarkan kepada satu atau dua lembaga saja, dibutuhkan kerjasama seluruh organ negara, diantaranya KPU, Bawaslu, DKPP, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta Mahkamah Konstitusi. Keseluruhan organ negara tersebut, harus bersinergi untuk mensukseskan pilkada demi terjaganya kedaulatan rakyat.\u0000Kata kunci: Pemilu Serentak, Mahkamah Konstitusi, Demokrasi, Indonesia","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"379 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115899198","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Jaminan Hukum atas Pengakuan dan Eksistensi Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat","authors":"G. Nasir, Khudzaifah Dimyati, A. Absori","doi":"10.58829/lp.6.1.2019.32-40","DOIUrl":"https://doi.org/10.58829/lp.6.1.2019.32-40","url":null,"abstract":"Hak-hak masyarakat hukum adat harus diakui sebagaimana terlihat dalam Pasal 56 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa hak-hak masyarakat hukum adat akan diatur dalam undang-undang yang belum dilaksanakan. Karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang hak milik, pelaksanaan hak ulayat mengalami masalah, pengabaian hak bisa terjadi terhadap masyarakat adat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kemauan politik dan itikad baik dari pemerintah untuk mengakui hak-hak masyarakat adat. Meninggalkan hak ulayat dengan asumsi tergantung perkembangan zaman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang pengetahuan dasar dan teori-teori yang dibahas secara tertulis dengan melakukan kajian hukum normatif yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang realitas atau fenomena pengakuan Hak Ulayat oleh Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang kemudian dianalisis guna menjelaskan keberadaan hak ulayat hingga saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan keberadaan hak ulayat masih lemah. Selain itu, dalam rangka pembangunan sistem hukum tanah nasional, selain mengatur kedudukan hak ulayat, perlu diatur pula pengertian hak ulayat, subyeknya, bendanya, ciri-cirinya, batas-batasnya, hak dan kewajibannya yang melekat pada ulayat tersebut.\u0000Abstract\u0000The rights of indigenous peoples must be recognized in Article 56 of the Basic Agrarian Law (BAL), that the rights of indigenous peoples will be regulated in laws that have not been implemented. Because no law regulates property rights, implementing customary rights has problems for indigenous peoples. This condition shows that the government has no political will and good faith to recognize indigenous peoples' rights. Leaving Ulayat rights with the assumption that it depends on the times. This study uses a normative or library research method, which uses a normative juridical approach. This use is to obtain data about and theories discussed in writing by conducting a normative legal study which is used to provide an overview of the reality or phenomenon of knowledge of the recognition of Ulayat Rights by the State as regulated in Article 3 of the Basic Agrarian Law which is then analyzed to explain the existing customary rights to date. The results of the study indicate that in the legislation, customary rights are still weak. In addition, in the context of developing a national land law system, apart from regulating Ulayat rights, it is necessary to regulate the definition of Ulayat rights, their subjects, objects, characteristics, boundaries, rights, and obligations attached to these Ulayat.\u0000Keywords: Customary Rights, Indigenous Law Communities, Legal Guarantees, Indonesia","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"324 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124421444","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Proses dan Bentuk Penataan Ruang Masyarakat Hukum Adat Arfak Papua Barat dalam Perspektif Penataan Ruang Nasional","authors":"Robert K.R Hammar","doi":"10.58829/lp.6.1.2019.41-51","DOIUrl":"https://doi.org/10.58829/lp.6.1.2019.41-51","url":null,"abstract":"Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia khususnya MHA Arfak Papua Barat memiliki kearifan lokal (local wisdom) tentang penataan ruang. Kearifan lokal penataan ruang MHA perlu digali melalui penelitian dan pengkajian yang mendalam dalam rangka penataan ruang nasional dan daerah, guna sinergitas dan meminimalisasi perebutan ruang yang seringkali terjadi akibat pelaksanaan pembangunan yang tidak populis dan demokratis. Penataan ruang MHA Arfak Papua Barat, pada jaman dahulu dilakukan oleh para leluhur melalui ritual guna mendapat petunjuk dari sang penguasa jagad dalam rangka keberlanjutan dan keseimbangan kosmis. Saat ini dalam konteks pembangunan nasional, proses dan bentuk penataan ruang itu dilakukan berdasarkan musyawarah MHA dengan pertimbangan tanah, hutan adalam ibu (mama) dan pertimbangan ekologis, berupa kawasan lindung, kawasan produksi dan kawasan budidaya.\u0000Abstract\u0000Indigenous Law Communities (Masyarakat Hukum Adat/MHA) in Indonesia, especially MHA Arfak West Papua, have local wisdom about spatial planning. Local wisdom of MHA spatial planning needs to be explored through in-depth research and assessment in the context of national and regional spatial planning to synergize and minimize space struggles that often occur due to unpopular and democratic development implementation. The spatial arrangement of the MHA Arfak West Papua, in ancient times, was carried out by the ancestors through rituals in order to get instructions from the ruler of the universe in the context of cosmic sustainability and balance. Currently, in the context of national development, the process and form of spatial planning are carried out based on MHA deliberations with considerations of land, forest in the mother (mama), and ecological considerations in the form of protected production areas and cultivation areas.\u0000Keywords: Spatial planning, Customary Law Community, Papua","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"47 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131012305","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pembaruan Sistem Pemidanaan dalam Praktik Peradilan Modern","authors":"Muhammad Syarifuddin","doi":"10.58829/lp.6.1.2019.1-9","DOIUrl":"https://doi.org/10.58829/lp.6.1.2019.1-9","url":null,"abstract":"Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan mampu menjawab kebutuhan pencari keadilan yang lemah secara ekonomi. “Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, mengandung makna peradilan harus membuka ruang lebar bagi acces to justice terutama bagi yang lemah secara ekonomi dan rentan secara sosial politik, untuk itu pengadilan dituntut membantu pencari keadilan agar mendapat perlakuan yang adil.1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4) disebutkan: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan Pasal 4 ayat (2) disebutkan: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana2 ,cepat, dan biaya ringan”. Sejak dimulainya era reformasi sistem ketatanegaraan dan kelembagaan negara, MA sudah merespons adanya perubahan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari visi, misi, dan cetak biru MA 2010-2035, yang dilakukan tahap demi tahap. Semua ini dalam rangka penanganan atau penyelesaian perkara yang efektif dan efisien melalui sarana dan prasarana teknologi informasi. Merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bukan lagi hanya slogan semata dalam sistem peradilan saat ini. MA telah membuktikan hal ini, dari setiap laporan tahunan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kinerja (penyelesaian perkara) yang signifikan. \u0000  \u0000Abstract \u0000A simple, fast and low-cost trial is expected to be able to answer the needs of economically weak justice seekers. \"The principle of a simple, fast and low-cost judiciary means that the judiciary must open up wide space for access to justice, especially for those who are economically weak and socio-politically vulnerable. For this reason, courts are required to assist justice seekers in order to receive fair treatment. Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, Article 2 paragraph (4) states: \"Judicial are carried out simply, quickly and at low cost\" and Article 4 paragraph (2) states: \"The court assists justice seekers and tries to overcome all obstacles and obstacles to a simple, fast, and low-cost trial can be achieved”. Since the start of the reform era of the state administrative system and institutions, the Supreme Court has responded to these changes. This can be seen from the vision, mission, and blueprint of the 2010-2035 MA, which was carried out step by step. All of this is in the context of effective and efficient handling or settlement of cases through information technology facilities and infrastructure. Realizing the principle of simple, fast, and low-cost justice is no longer just a slogan in the current justice system. The Supreme Court has proven this, from each annual report from year to year there has been a significant increase in performance (case resolution) \u0000Keywords: Modern Justice, Criminal System, Indonesia","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"78 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127170831","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Accommodation of Social and Cultural Forces in the Decision-making Process by Judges In Indonesia","authors":"A. Saptomo","doi":"10.58829/lp.6.1.2019.18-24","DOIUrl":"https://doi.org/10.58829/lp.6.1.2019.18-24","url":null,"abstract":"This paper aims to explain the accommodation of social and cultural forces in the legal verdict-making process by judges in Indonesia. A good legal verdict is a legal decision resulting from structural interactions between the arguments of attorneys, lawyers, advocates, witnesses, expert testimonies, and other parties regulated in certain Acts related to the legal cases filed in the court. However, the good process of social interaction requires the accommodation of social forces (social value) and cultural forces (cultural value) of the community where the case occurs. Lately, the response has developed in the midst of a society where the legal verdict by judges in Indonesia does not reflect justice. Justice in society can only be fulfilled in the legal verdict-making process. The question to be asked is whether or not the judge discovers the legal values implemented in society. Discovering the legal values that live in such a society in accordance with legal and normative theories is also regulated in Article 5, paragraph 1 of Judicial Power Act No. 48/2004.\u0000Abstrak\u0000Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan akomodasi kekuatan sosial dan budaya dalam proses pengambilan keputusan hukum oleh hakim di Indonesia. Putusan hukum yang baik adalah putusan hukum yang dihasilkan dari interaksi struktural antara dalil-dalil para kuasa hukum, advokat, advokat, saksi, keterangan ahli, dan pihak-pihak lain yang diatur dalam undang-undang tertentu yang berkaitan dengan perkara hukum yang diajukan di pengadilan. Akan tetapi, proses interaksi sosial yang baik memerlukan akomodasi kekuatan sosial (social value) dan kekuatan budaya (cultural value) masyarakat di mana kasus tersebut terjadi. Belakangan ini, respon berkembang di tengah masyarakat dimana putusan hukum oleh hakim di Indonesia tidak mencerminkan keadilan. Keadilan dalam masyarakat hanya dapat dipenuhi dalam proses pengambilan keputusan hukum. Pertanyaan yang harus diajukan adalah apakah hakim menemukan atau tidak nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat. Menemukan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut sesuai dengan teori-teori hukum dan normatif juga diatur dalam Pasal 5 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2004.\u0000Kata kunci: Kekuatan sosial dan budaya, Hakim, Putusan pengadilan","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131125626","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Aligning Governance in Structuring Policies for the Development of Pancasila ideology and National Resilience","authors":"L. T. Rizki, M. Cahyono, Bambang Soesatyo","doi":"10.58829/lp.6.1.2019.10-17","DOIUrl":"https://doi.org/10.58829/lp.6.1.2019.10-17","url":null,"abstract":"The management of fostering the Pancasila ideology during the New Order era, which among other things, gave birth to a centralized government system, then the management of the Pancasila Ideology development by Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) must be rearranged so that Pancasila is truly actual in the life of society, nation, and state. In relation to the development of the Pancasila ideology, the formulation of the problem is how to arrange policies for the development of the Pancasila ideology to strengthen national resilience in terms of management aspects. Indonesia's national resilience is the dynamic condition of the Indonesian nation, which includes all aspects of integrated national life containing tenacity and resilience, which contains the ability to develop national strength in facing and overcoming all challenges, threats, obstacles, and disturbances coming from outside and from within. To ensure the nation's and state's identity, integrity, survival, and the struggle to achieve its national goals. Aspects of governance in structuring policies fostering Pancasila ideology on national security have a significant influence. Advances in information technology shape the character of the millennial generation, namely wanting to be fast, practical, to the point, and attached to social media. The inculcation of Pancasila values in the millennial generation must be done in a short, solid, and clear way using visual media. The millennial generation has advantages in understanding information technology and smart thinking logically, rationally, and critically. So, the relationship between the meaning of the precepts and operationalization must be logical and must be proven empirically.\u0000Abstrak\u0000Tata laksana pembinaan ideologi Pancasila pada masa orde baru yang antara lain telah melahirkan sistem pemerintahan yang sentralistis, maka tata laksana pembinaan Ideologi Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) harus ditata ulang sehingga Pancasila benar-benar aktual dalam kehidupan bermasyarakat, bserbangsa dan bernegara. Terkait dengan pembinaan Ideologi Pancasila, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana penataan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkokoh ketahanan nasional ditinjau dari aspek tata kelola atau governance. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. sAspek tata laksana dalam penataan kebijakan pembinaan ideologi pancasila terhadap ketahanan nasional mempunyai pengaruh yang signifikan. Kemajuan teknologi informasi membentuk karakter generasi millennial yakni ingin serba cep","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122146135","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Preference of Non-litigation Procedures through Alternative Dispute Resolution in the Settlement of Sharia Economic Disputes","authors":"Amran Suadi","doi":"10.58829/lp.5.2.2018.1-12","DOIUrl":"https://doi.org/10.58829/lp.5.2.2018.1-12","url":null,"abstract":"Besides the settlement of cases through litigation in courts, there is another institution of non-litigation settlements through Alternative Dispute Resolution (ADR). From the normative side, it is clear that alternative dispute resolution is given a wide space to solve disputes between citizens and citizens and the state, especially regarding sharia economic disputes. Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Case Resolution regulates dispute resolution outside the Court through Consultation, Negotiation, Mediation, Conciliation, and Expert Assessment. Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution can be said to be the most real and more specific manifestation of the state’s efforts to apply and socialize the institution of peace in sharia business disputes. This law also states that the state gives freedom to the public to resolve their sharia business disputes outside the court, either through consultation, mediation, negotiation, conciliation, or expert judgment. The law is intended to regulate dispute resolution in sharia business disputes outside the court forum by providing the possibility and right for the disputing parties to resolve disputes or differences of opinion between the parties in a forum that is more in line with the parties’ intentions. This forum is expected to accommodate the interests of the disputing parties, especially in terms of sharia economic disputes.\u0000Abstrak\u0000Cara penyelesaian konflik (perselisihan) antar individu dalam masyarakat selama ini, cenderung lebih banyak dilakukan melalui jalur konvensional yaitu penyelesaian perkara melalui litigasi (pengadilan). Sehingga banyak orang ingin mencari cara lain atau lembaga lain dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Saat ini penyelesaian sengketa atau konflik sudah mulai bergeser ke penyelesaian non litigasi yang dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara mengatur penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. yaitu melalui Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Expert Assessment. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai wujud paling nyata dan lebih spesifik dari upaya Negara menerapkan dan mensosialisasikan pranata perdamaian dalam sengketa bisnis. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa Negara memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa bisnisnya di luar pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli. Undang-undang dimaksudkan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat antara para pihak dalam suatu forum yang lebih sesuai dengan keinginan para pihak. Sebuah forum diharapkan dapat mengakomodir kepentinga","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-07-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128393726","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Independensi dan Akuntabilitas Ombudsman Republik Indonesia dengan Instrumen Westminster Foundation for Democracy (WFD)","authors":"Ahmad Redi, M. R. Bakry","doi":"10.58829/lp.5.2.2018.52-66","DOIUrl":"https://doi.org/10.58829/lp.5.2.2018.52-66","url":null,"abstract":"Tulisan ini membahas mengenai bagaimana independensi dan akuntabilitas Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam menjalankan tugasnya terhadap potensi intervensi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dan teknik analisis data melalui teknik deskriptif analitis kualitatif. Berdasarkan penilaian melalui Instrument Institutional design and governance, Actual autonomy in exercising its mandate dari Westminster Foundation For Democracy (WFD) terdapat beberapa penilaian independensi dan akuntabilitas yang rendah, yaitu pada: (1) sufficiency of financial resources for performing its functions; (2) extent of autonomy to generate its own financial revenues; (3) security and stability of budget during past three years; dan (4) stability of staff and extent of staff turn-over. Ke depan ORI harus memperbaiki beberapa skor rendah independensi dan akuntabilitas dengan relasi kelembagaannya kepada DPR.\u0000Abstract\u0000This paper discusses the independence and accountability of the Ombudsman of the Republic of Indonesia (ORI) in carrying out their duties regarding potential intervention from the People’s Representative Council (DPR). A method is a qualitative approach, with library research data collection techniques and data analysis techniques through qualitative analytical descriptive techniques. Based on an assessment through the Instrument Institutional design and governance, Actual autonomy in exercising its mandate from the Westminster Foundation For Democracy (WFD), there are several assessments of independence and low accountability, namely on: (1) sufficiency of financial resources for performing its functions; (2) the extent of autonomy to generate its financial revenues; (3) security and stability of the budget during the past three years; and (4) stability of staff and extent of staff turn-over. In the future, ORI must improve several low scores on independence and accountability with its institutional relationship with the DPR.\u0000Keywords: Ombudsman of the Republic of Indonesia, independence, accountability, Power, Control","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-07-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126482478","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Konsolidasi Tanah yang Berkelanjutan dalam Kebijakan Relokasi Kawasan Kumuh: Analisis Empiris Yuridis","authors":"B. Sihombing, Elza Syarief","doi":"10.58829/lp.5.2.2018.38-51","DOIUrl":"https://doi.org/10.58829/lp.5.2.2018.38-51","url":null,"abstract":"Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang dijabat oleh Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan dalam menata Kawasan Kampung Akuarium, Jakarta Utara. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan Ahok sangat kontroversi dengan tidak menerapkan konsep konsolidasi tanah dan terus mendapat penolakan keras dari para warga masyarakat, menjadi sorotan publik dan mendapat kontra dari masyarakat luas di Indonesia karena melakukan penggusuran paksa dan merelokasi warga ke beberapa rusun. Sementara itu, kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, yang akan membangun shelter, hunian sementara bagi eks warga di tempat itu yang dahulu tergusur dan berencana menata ulang kawasan tersebut dengan konsep konsolidasi tanah secara konsisten, berkeadilan dan berkesinambungan.\u0000Abstract\u0000This study aims to find out about the policies of the Governor of Jakarta Province, held by Basuki Tjahaja Purnama (a.k.a Ahok) and Anies Baswedan in managing the Aquarium Village Area, North Jakarta. The approach method used in this study is to use an empirical juridical approach. The results of the study show that the policy of Ahok is very controversial because by not applying the concept of land consolidation and continues to receive a strong rejection from the community, it becomes the public spotlight and gets contra from the wider community in Indonesia for carrying out forced evictions and relocating residents to several flats. In contrast, the policy of the Governor of Jakarta Province, Anies Baswedan, is to build temporary shelters for former residents in the area who were previously evicted and plans to reorganize the area with the concept of consistent, equitable, and sustainable land consolidation.\u0000Keywords: Sustainable land consolidation, Basic Agrarian Law (BAL), Law No. 1 of 2011, Relocation, Public policy","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-07-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122140165","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}