Proses dan Bentuk Penataan Ruang Masyarakat Hukum Adat Arfak Papua Barat dalam Perspektif Penataan Ruang Nasional

Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia khususnya MHA Arfak Papua Barat memiliki kearifan lokal (local wisdom) tentang penataan ruang. Kearifan lokal penataan ruang MHA perlu digali melalui penelitian dan pengkajian yang mendalam dalam rangka penataan ruang nasional dan daerah, guna sinergitas dan meminimalisasi perebutan ruang yang seringkali terjadi akibat pelaksanaan pembangunan yang tidak populis dan demokratis. Penataan ruang MHA Arfak Papua Barat, pada jaman dahulu dilakukan oleh para leluhur melalui ritual guna mendapat petunjuk dari sang penguasa jagad dalam rangka keberlanjutan dan keseimbangan kosmis. Saat ini dalam konteks pembangunan nasional, proses dan bentuk penataan ruang itu dilakukan berdasarkan musyawarah MHA dengan pertimbangan tanah, hutan adalam ibu (mama) dan pertimbangan ekologis, berupa kawasan lindung, kawasan produksi dan kawasan budidaya. Abstract Indigenous Law Communities (Masyarakat Hukum Adat/MHA) in Indonesia, especially MHA Arfak West Papua, have local wisdom about spatial planning. Local wisdom of MHA spatial planning needs to be explored through in-depth research and assessment in the context of national and regional spatial planning to synergize and minimize space struggles that often occur due to unpopular and democratic development implementation. The spatial arrangement of the MHA Arfak West Papua, in ancient times, was carried out by the ancestors through rituals in order to get instructions from the ruler of the universe in the context of cosmic sustainability and balance. Currently, in the context of national development, the process and form of spatial planning are carried out based on MHA deliberations with considerations of land, forest in the mother (mama), and ecological considerations in the form of protected production areas and cultivation areas. Keywords: Spatial planning, Customary Law Community, Papua