{"title":"Reformasi Hukum dalam Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Nasional","authors":"Lucky Ferdiles","doi":"10.58829/lp.6.1.2019.25-31","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Penelitian ini berupaya mengonseptualisasikan penerapan restorative justice dalam pasal kesusilaan dan juga secara fundamental perlu untuk mereformasi hukum dengan memasukkan konsepsi restorative justice ke dalam kodifikasi hukum pidana materiil, sehingga akan lebih luas mendapatkan keterlibatan peran masyarakat, pelaku dan korban dalam penyelesaian tindak pidana. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis eksistensi restorative justice dalam Rancangan Undang- Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), dan membedah dasar hukum bagi konsep restorative justice sebagai landasan bagi para penegak hukum untuk bisa dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Keadilan restoratif tidak diatur secara rinci dalam sistem peradilan pidana tetapi merupakan konsep orientasi baru dalam konsep pemidanaan. Penanganan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya dilakukan secara prosedural dan formalitas baku yang kaku dan terbatas dalam sistem peradilan pidana konvensional. Para penegak hukum diharapkan tidak hanya menghadirkan hukum yang represif, tetapi juga melakukan tindakan hukum yang responsif sebagai hukum yang dicita-citakan (ius constituendum).\nAbstract\nThis research seeks to conceptualize the application of restorative justice in the decency article and also fundamentally needs to reform the law by incorporating the concept of restorative justice into the codification of material criminal law so that it will be more widely involved in the role of the community, perpetrators, and victims in settlement of criminal acts. The purpose of this study is to analyze the existence of restorative justice in the Draft of the Criminal Code (RUU KUHP) and to dissect the legal basis for the concept of restorative justice as a basis for law enforcers to be implemented in the criminal justice system in Indonesia. This research was compiled using normative juridical research, research that is focused on examining the application of rules or norms in positive law. Restorative justice is not regulated in detail in the criminal justice system but is a new orientation concept in the concept of punishment. Handling of perpetrators of criminal acts is not only carried out in a standard procedure and standard formalities that are rigid and limited in the conventional criminal justice system. Law enforcers are expected to present repressive laws and take responsive legal actions as the desired law (ius constituendum).\nKeywords: Restorative Justice, Criminal Justice System, Responsive Legal Action","PeriodicalId":181611,"journal":{"name":"Lex Publica","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"3","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Lex Publica","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.58829/lp.6.1.2019.25-31","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 3
Abstract
Penelitian ini berupaya mengonseptualisasikan penerapan restorative justice dalam pasal kesusilaan dan juga secara fundamental perlu untuk mereformasi hukum dengan memasukkan konsepsi restorative justice ke dalam kodifikasi hukum pidana materiil, sehingga akan lebih luas mendapatkan keterlibatan peran masyarakat, pelaku dan korban dalam penyelesaian tindak pidana. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis eksistensi restorative justice dalam Rancangan Undang- Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), dan membedah dasar hukum bagi konsep restorative justice sebagai landasan bagi para penegak hukum untuk bisa dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Keadilan restoratif tidak diatur secara rinci dalam sistem peradilan pidana tetapi merupakan konsep orientasi baru dalam konsep pemidanaan. Penanganan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya dilakukan secara prosedural dan formalitas baku yang kaku dan terbatas dalam sistem peradilan pidana konvensional. Para penegak hukum diharapkan tidak hanya menghadirkan hukum yang represif, tetapi juga melakukan tindakan hukum yang responsif sebagai hukum yang dicita-citakan (ius constituendum).
Abstract
This research seeks to conceptualize the application of restorative justice in the decency article and also fundamentally needs to reform the law by incorporating the concept of restorative justice into the codification of material criminal law so that it will be more widely involved in the role of the community, perpetrators, and victims in settlement of criminal acts. The purpose of this study is to analyze the existence of restorative justice in the Draft of the Criminal Code (RUU KUHP) and to dissect the legal basis for the concept of restorative justice as a basis for law enforcers to be implemented in the criminal justice system in Indonesia. This research was compiled using normative juridical research, research that is focused on examining the application of rules or norms in positive law. Restorative justice is not regulated in detail in the criminal justice system but is a new orientation concept in the concept of punishment. Handling of perpetrators of criminal acts is not only carried out in a standard procedure and standard formalities that are rigid and limited in the conventional criminal justice system. Law enforcers are expected to present repressive laws and take responsive legal actions as the desired law (ius constituendum).
Keywords: Restorative Justice, Criminal Justice System, Responsive Legal Action