发布求助
文献互助 智能选刊 最新文献

Jurnal Dialektika Hukum最新文献

筛选
英文 中文
Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Jurnal Dialektika Hukum Pub Date : 2021-12-01 DOI: 10.36859/jdh.v3i2.754
Mohamad Roky Huzaeni, Wildan Rofikil Anwar
{"title":"Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah","authors":"Mohamad Roky Huzaeni, Wildan Rofikil Anwar","doi":"10.36859/jdh.v3i2.754","DOIUrl":"https://doi.org/10.36859/jdh.v3i2.754","url":null,"abstract":"Dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah, terdapat unsur yang harus dipenuhi salah satunya adalah keterbukaan. pelaksaan keterbukaan bukan sekedar menginformasikan namun dengan memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah. Penelitian ini menguraikan dan memberikan gambaran tentang mekanisme pelaksanaan asas keterbukaan dengan menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan perundang-undangan. hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan keterbukaan telah diatur dalam Undang-undang tentang mekanisme partisipasi publik, namun masih belum ada ketentuan lebih jauh terhadap pengakomodiran partisipasi publik sehingga pelaksaan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah hanya sebatas ritual semu.","PeriodicalId":172501,"journal":{"name":"Jurnal Dialektika Hukum","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125189814","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
Eksistensi Gerakan Bantuan Hukum Menurut Peraturan Yang Pernah Ada Dan Masih Berlaku Di Indonesia 这项法律援助运动曾经存在，现在仍然存在于印度尼西亚
Jurnal Dialektika Hukum Pub Date : 2021-12-01 DOI: 10.36859/jdh.v3i2.744
Andi Muhammad Santoso
{"title":"Eksistensi Gerakan Bantuan Hukum Menurut Peraturan Yang Pernah Ada Dan Masih Berlaku Di Indonesia","authors":"Andi Muhammad Santoso","doi":"10.36859/jdh.v3i2.744","DOIUrl":"https://doi.org/10.36859/jdh.v3i2.744","url":null,"abstract":"Di Indonesia bantuan hukum muncul sebagai konsekuensi negara hukum yang dianut Indonesia. Bantuan hukum merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam sebuah negara yang menghendaki persamaan dimuka hukum. lahirnya UU Bantuan Hukum di Indonesia bukan melalu perjalanan singkat, melainkan melalui proses yang panjang. Tujuan penulisan menulis artikel ini karena penulis tertarik untuk memaparkan bagaimana proses terbentuknya UU Bantuan hukum serta pandangan penulis terutama pada peraturan bantuan hukum yang berlaku saat ini apakah sudah mengakomodir kepentingan pemberi dan pencari bantuan hukum. Hasil pembahasan dikemukakan bahwa pengaturan tentang bantuan hukum sudah ada sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan mulai muncul peraturan yang baru untuk mengatur pelaksanaan bantuan hukum dengan maksud menjaminan serta perlindungan hak asasi manusia dan mengakomodir kepentingan pencari keadilan. Namun, menurut penulis dalam peraturan yang baru masih ditemukan beberapa masalah sehingga diperlukanya revisi UU Bantuan Hukum. Di akhir artikel ini penulis menyarankan sebaiknya pihak yang pemberi bantuan hukum bersikap proaktif.","PeriodicalId":172501,"journal":{"name":"Jurnal Dialektika Hukum","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117010133","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Kepastian Hukum Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Dinyatakan Positif Covid 19 Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi manusia Covid 19为保护人权而确认的公共卫生保健的法律保障
Jurnal Dialektika Hukum Pub Date : 2021-12-01 DOI: 10.36859/jdh.v3i2.650
Diah Pudjiastuti
{"title":"Kepastian Hukum Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Dinyatakan Positif Covid 19 Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi manusia","authors":"Diah Pudjiastuti","doi":"10.36859/jdh.v3i2.650","DOIUrl":"https://doi.org/10.36859/jdh.v3i2.650","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana tanggung jawab negara dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dinyatakan positif Covid 19 dalam rangka perlindungan hak asasi manusia dan untuk mengetahui bagaimana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dinyatakan positif Covid 19 di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penanganan terhadap pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri dirasakan belum optimal baik dari tingkat pelayanan kesehatan maupun dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan dalam melakukan penanggulangan pandemic COVID-19 melalui pemeriksaan swab antigen dan PCR gratis bagi seluruh masyarakat selain tentunya obat gratis dan juga vaksin gratis yang merupakan program yang sudah tepat, namun perlu ditingkatkan terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dinyatakan positif yang melakukan isolasi mandiri melalui pemenuhan kebutuhan medis dan non medisnya.","PeriodicalId":172501,"journal":{"name":"Jurnal Dialektika Hukum","volume":"07 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121297548","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
IMPLIKASI PENERAPAN METODE OMNIBUS LAW DALAM SISTEM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jurnal Dialektika Hukum Pub Date : 2021-06-01 DOI: 10.36859/jdh.v3i1.562
Restu Gusti Monitasari, Eki Furqon, Enis Khaerunnisa
{"title":"IMPLIKASI PENERAPAN METODE OMNIBUS LAW DALAM SISTEM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN","authors":"Restu Gusti Monitasari, Eki Furqon, Enis Khaerunnisa","doi":"10.36859/jdh.v3i1.562","DOIUrl":"https://doi.org/10.36859/jdh.v3i1.562","url":null,"abstract":"Obesitas Regulasi menjadi alasan diterapkannya metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perudang-udangan di Indonesia, dengan dimulai melalui pembentukan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun penerapan metode omnibus law di Indonesia pada hakikatnya belum popular dan masih menuai konflik sebab dalam Indonesia memiliki system Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana dalam membentuk Undang-undang harus mendasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (beginselen van begoorlijke regelgeving) dan juga berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk melihat implikasi penerapan metode omnibus law dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa, Dan Indonesia dalam perkembangannya menganut sistem hukum eropa kontinental, sehingga hukum yang dibentuk kemudian dikodifikasi dan tertulis untuk dapat diberlakukan. Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-Undangan, pembentukan harus mendapat legitimasi dari UUD NRI Tahun 1945 dengan menjadikannya sebagai landasan ditambah dengan aturan dan ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011. Kemudian berdasarkan problematika yang ada dalam menerapkan omnibus law dapat berimplikasi adanya perubahaan terhadap UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena belum memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan baik dari formil maupun materil. \u0000Kata Kunci: implikasi, Omnibus law, sistem pembentukan perundang-undangan.","PeriodicalId":172501,"journal":{"name":"Jurnal Dialektika Hukum","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117151195","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN KAWASAN BANDUNG UTARA 对万隆北部地区管理的法律审查
Jurnal Dialektika Hukum Pub Date : 2021-06-01 DOI: 10.36859/jdh.v3i1.528
Ardini Rakhmania Ardan
{"title":"KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN KAWASAN BANDUNG UTARA","authors":"Ardini Rakhmania Ardan","doi":"10.36859/jdh.v3i1.528","DOIUrl":"https://doi.org/10.36859/jdh.v3i1.528","url":null,"abstract":"Kawasan Bandung Utara merupakan kawasan dengan luas wilayah ±38.543,33 Ha dan merupakan kawasan perbukitan yang menjadi wilayah resapan air bagi daerah bawahannya. Saat ini telah terjadi perubahan di KBU, pembangunan yang semakin luas dan cenderung tidak terkendali, sehingga mengakibatkan penurunan daya tampung, daya dukung dan daya lenting KBU sebagai kawasan resapan air. Sebagian lahan di KBU mengalami alih fungsi lahan dengan dibangun kompleks perumahan oleh beberapa pengembang, yang mengakibatkan fungsi kawasan konservasi berubah menjadi kawasan pemukiman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, memaparkan teori tentang perizinan dan tata ruang serta pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan kasus alih fungsi. Hal ini harus menjadi perhatian para pemberi izin karena dalam Pasal 54 Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat dijelaskan perlunya rekomendasi dari gubernur untuk mendapatkan izin. Hal ini menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam penaatan hukum lingkungan yaitu lebih berhati-hati dalam mengeluarkan izin sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan.","PeriodicalId":172501,"journal":{"name":"Jurnal Dialektika Hukum","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133793244","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
HUKUM ADAT SUKU BUGIS 布吉斯部落法律
Jurnal Dialektika Hukum Pub Date : 2021-06-01 DOI: 10.36859/jdh.v3i1.536
Yuniar Rahmatiar, Suyono Sanjaya, Deny Guntara, Suhaeri Suhaeri
{"title":"HUKUM ADAT SUKU BUGIS","authors":"Yuniar Rahmatiar, Suyono Sanjaya, Deny Guntara, Suhaeri Suhaeri","doi":"10.36859/jdh.v3i1.536","DOIUrl":"https://doi.org/10.36859/jdh.v3i1.536","url":null,"abstract":"Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbedabeda. Keanekaragaman terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia adalah negara yang melahirkan beragam suku bangsa dan dari suku-suku itulah yang membuat adanya ciri khas atau keunikan dari setiap suku yang berada di Indonesia. \u0000Bugis adalah salah satu etnik besar di Sulawesi Selatan. Kebudayaan Bugis-Makassar adalah kebudayaan dari suku bangsa Bugis Makassar yang mendiami jazirah selatan pulau Sulawesi. Suku Bugis sebagai salah satu suku terbesar di Sulawesi Selatan memiliki nilai kebudayaan tersendiri. Ada tiga wujud kebudayaan, yaitu sistem budaya, sistem sosial dan hasil nyata budaya yang satu sama lain berhubungan secara timbal balik dan saling berhubungan dengan struktur kebudayaan. Struktur kebudayaan yang dimaksud antara lain adalah sistem politik yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat terutama yang barkaitan dengan pembagian tugas dan penyelenggaraan kekuasaan. Kekuasaan kerajaan yang dianut oleh bangsa Bugis zaman dulu adalah berbentuk monarchi atau kerajaan \u0000 \u0000Kata Kunci : Hukum Adat, Suku Bugis \u0000","PeriodicalId":172501,"journal":{"name":"Jurnal Dialektika Hukum","volume":"86 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133339220","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
IMPLEMENTASI QANUN ACEH NO. 10 TAHUN 2004 DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PERBANKAN DI ACEH
Jurnal Dialektika Hukum Pub Date : 2021-06-01 DOI: 10.36859/jdh.v3i1.530
Fauzan Saputra
{"title":"IMPLEMENTASI QANUN ACEH NO. 10 TAHUN 2004 DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PERBANKAN DI ACEH","authors":"Fauzan Saputra","doi":"10.36859/jdh.v3i1.530","DOIUrl":"https://doi.org/10.36859/jdh.v3i1.530","url":null,"abstract":"Penulisan ini dilatar bekalangi terkait implementasi pembiayaan kredit yang dilakukan oleh perbankan di Aceh. Bank merupakan badan usaha yang memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Keberadaan Bank telah mendukung upaya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Fungsi bank menjadi intermediasi bagi masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat dan kekurangan dana. Dalam rangka melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, bank memberikan kredit kepada masyarakat ekonomi menengah untuk melakukan Usaha Kecil Masyarakat (UKM). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Sentra Usaha kecil. Hasil penelitian terdapat bahwa qanun Aceh tetap dijalankan oleh Bank walaupun sebenarnya aturan hukumnya tidak memiliki kekuatan hukum bertentangan asas Lex posterior derogat legi priori dan asas Lex superior derogat legi inferior.","PeriodicalId":172501,"journal":{"name":"Jurnal Dialektika Hukum","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117239292","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
KUDETA MILITER MYANMAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL 从国际法来看，缅甸军事政变
Jurnal Dialektika Hukum Pub Date : 2021-06-01 DOI: 10.36859/jdh.v3i1.541
Firdaus Muhammad Iqbal
{"title":"KUDETA MILITER MYANMAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL","authors":"Firdaus Muhammad Iqbal","doi":"10.36859/jdh.v3i1.541","DOIUrl":"https://doi.org/10.36859/jdh.v3i1.541","url":null,"abstract":"Kudeta adalah kunci bagi seorang perwira militer untuk dapat mengambil alih kekuasaan negara yang kemudian peristiwa itu disebut kudeta militer. Dalam negara berkembang, pihak militer sebagai fungsinya selalu ikut campur dalam pemerintahan yang sedang berkuasa. Negara yang sering mengalami kudeta salah satunya yaitu Myanmar. Riwayat terjadinya kudeta militer Myanmar dimulai pada tahun 1962, 1988 hingga tahun 2021 yang disebabkan militer Myanmar ingin tetap mempertahankan eksistensi atau pengaruhnya. Kudeta yang terjadi di Myanmar merupakan polemik bagi semua pihak, sebab negara atau orgainasi internasional maupun regional tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri/non-intervensi berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah tertuang secara hukum. Sehingga penyelesaian konflik kudeta tersebut terhalang secara hukum internasional karena sudah ada ketentuan yang mengikat.","PeriodicalId":172501,"journal":{"name":"Jurnal Dialektika Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133862180","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
UPAH KERJA LEMBUR TERHADAP JABATAN ACCOUNT OFFICER
Jurnal Dialektika Hukum Pub Date : 2021-06-01 DOI: 10.36859/jdh.v3i1.529
Zulfiyanda Zulfiyanda
{"title":"UPAH KERJA LEMBUR TERHADAP JABATAN ACCOUNT OFFICER","authors":"Zulfiyanda Zulfiyanda","doi":"10.36859/jdh.v3i1.529","DOIUrl":"https://doi.org/10.36859/jdh.v3i1.529","url":null,"abstract":"Penulisan ini dilatar belakangi adanya beberapa perbankan yang tidak menerapkan upah kerja lembur terhadap jabatan account officer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah upah lembur wajib diterapkan terhadap jabatan account officer. Hasil penelitian, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur tidak menentukan secara spesifik pekerjaan atau jabatan apa saja yang tidak lagi mendapatkan upah kerja lembur. Oleh karena itu, perbankan memiliki kewenangan dalam menentukan jabatan account officer berhak mendapatkan upah kerja lembur atau tidak.","PeriodicalId":172501,"journal":{"name":"Jurnal Dialektika Hukum","volume":"123 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128456734","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT NON AGUNAN DITINJAU DARI SISI HUKUM PERIKATAN 从法律的角度来看，将非抵押贷款用于信贷的谨慎原则应用于工会
Jurnal Dialektika Hukum Pub Date : 2020-12-01 DOI: 10.36859/jdh.v2i2.514
Diah Pradhani Perwirasari, Zulfika Ikrardini
{"title":"PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT NON AGUNAN DITINJAU DARI SISI HUKUM PERIKATAN","authors":"Diah Pradhani Perwirasari, Zulfika Ikrardini","doi":"10.36859/jdh.v2i2.514","DOIUrl":"https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.514","url":null,"abstract":"Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati hati. Dalam penerapan prisip kehati-hatian bertujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif. Prinsip Kehati-hatian memiliki lima Kriteria-kriteria dalam melakukan suatu kredit non agunan yang sering disebut (The Five C’s Of Credit Analysis).","PeriodicalId":172501,"journal":{"name":"Jurnal Dialektika Hukum","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115795292","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 3
首页 上一页 下一页 尾页
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整，为了账户安全，请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们：info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务，方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号：481959085
Book学术官方微信