Jurnal Dialektika Hukum最新文献

MENYOAL EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAWA BARAT 指控西爪哇省环境犯罪的有效性

Jurnal Dialektika Hukum Pub Date : 2023-06-20 DOI: 10.36859/jdh.v5i1.1441

Ade Mahmud

{"title":"MENYOAL EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAWA BARAT","authors":"Ade Mahmud","doi":"10.36859/jdh.v5i1.1441","DOIUrl":"https://doi.org/10.36859/jdh.v5i1.1441","url":null,"abstract":"The application of imprisonment for perpetrators of environmental crimes in West Java deserves to be questioned because imprisonment does not show a deterrent effect which affects the reduction of environmental crimes, on that basis the existence of imprisonment should be corrected. This writing aims to explain the effectiveness of imposing sanctions to reduce environmental crimes in West Java Province and to analyze environmental law enforcement to prevent environmental crimes in West Java. This writing method uses a normative legal approach that refers to secondary data in the form of books, journals, research results, regulations and court decisions which are analyzed qualitatively. The effectiveness of criminal sanctions for perpetrators of environmental crimes in West Java has not contributed to reducing environmental crimes, the indicators can be seen from the data of various court decisions in West Java that have imposed prison sentences on perpetrators but reports of environmental cases in West Java have continued to increase. The majority of environmental crimes committed by individuals and corporations aim to gain economic benefits so that environmental law enforcement to prevent environmental crimes is to apply criminal fines to recover losses due to criminal acts and to utilize administrative sanctions, especially government coercion when the business activities carried out cause pollution or damage. quite heavy on the environment so that through administrative legal instruments the government can restore environmental functions","PeriodicalId":172501,"journal":{"name":"Jurnal Dialektika Hukum","volume":"228 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123094169","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

GREEN POLITICS SEBAGAI GERAKAN DEMOKRATISASI HIJAU DI INDONESIA 绿色政治是印尼的民主化运动

Jurnal Dialektika Hukum Pub Date : 2023-06-20 DOI: 10.36859/jdh.v5i1.1615

Lily Andayani, Indah Dwiprigitaningtias

引用次数: 0

TELAAH HUKUM TERHADAP PERIZINAN DALAM PROSES INVESTASI DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA 在《版权法》生效后，研究允许投资流程的法律

Jurnal Dialektika Hukum Pub Date : 2023-06-20 DOI: 10.36859/jdh.v5i1.1179

L. Hakim

{"title":"TELAAH HUKUM TERHADAP PERIZINAN DALAM PROSES INVESTASI DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA","authors":"L. Hakim","doi":"10.36859/jdh.v5i1.1179","DOIUrl":"https://doi.org/10.36859/jdh.v5i1.1179","url":null,"abstract":"Pada saat ini perizinan dikategorikan sesuai dengan basis risiko kegiatan usaha serta menggunakan sistem resmi yakni Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) secara daring, akan tetapi sistem tersebut dinilai rumit serta masyarakat belum dapat menyesuaikan dengan sistem terkini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui terkait dengan perizinan investasi yang mengacu pada UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan maupun konseptual. Dalam perizinan terkait badan usaha yang akan melakukan investasi apabila merujuk UU Cipta Kerja maupun Peraturan dibawahnya, Pemerintah mengakomodasi dengan metode analisa risiko terhadap kegiatan usaha tersebut dengan ketentuan diantaranya : a) Pengidentifikasian kegiatan usaha; b) Penilaian tingkat bahaya; c) Penilaian potensi terjadinya bahaya; d) Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha; e) Penetapan jenis perizinan berusaha. Dimana analisa risiko tersebut merupakan suatu metode guna mengklasifikasikan standarisasi perizinan yang tepat terhadap kegiatan suatu badan usaha terkait. Pemerintah diharapkan memerikan suatu wadah dalam bentuk institusi disetiap kabupaten, kota maupun provinsi yang memberikan pelayanan perizinan investasi badan usaha agar tidak terjadi sentralisasi, karena apabila perizinan dilaksanakan secara sentralisasi besar kemungkinan mekanisme tersebut akan berlangsung lama dan tidak oprimal.","PeriodicalId":172501,"journal":{"name":"Jurnal Dialektika Hukum","volume":"28 2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134196063","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PROBLEMATIKA STATUS KEBERANGKATAN PENGUNGSI DI INDONESIA SECARA YURIDIS-NORMATIF 关于印尼难民离境状况的问题

Jurnal Dialektika Hukum Pub Date : 2023-06-20 DOI: 10.36859/jdh.v5i1.1504

S. Simanjuntak

引用次数: 0

TINJAUAN TENTANG HARGA DAN UKURAN DALAM JUAL BELI (EKSPOR) BENIH LOBSTER MENURUT HUKUM DAGANG DAN UNDANG-UNDANG PERMEN-KP NO.1 TAHUN 2015 根据《贸易法》和2015年《税法》对龙虾种子出口的价格和规模的概述

Jurnal Dialektika Hukum Pub Date : 2023-06-20 DOI: 10.36859/jdh.v5i1.1420

Muhammad Irkham Firdaus, Saefudin Saefudin

{"title":"TINJAUAN TENTANG HARGA DAN UKURAN DALAM JUAL BELI (EKSPOR) BENIH LOBSTER MENURUT HUKUM DAGANG DAN UNDANG-UNDANG PERMEN-KP NO.1 TAHUN 2015","authors":"Muhammad Irkham Firdaus, Saefudin Saefudin","doi":"10.36859/jdh.v5i1.1420","DOIUrl":"https://doi.org/10.36859/jdh.v5i1.1420","url":null,"abstract":"Pelaksanaan praktik jual beli Benih Lobster yang terjadi pada saat ini diduga belum sesuai dengan Hukum positif. Pada praktik jual beli tersebut khususnya dalam ekspor, terdapat beberapa pihak yang merasa dirugikan, seperti halnya Nelayan, dan juga Negara Republik Indonesia sendiri, karena harga yang ditetapkan oleh penjual belum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam hukum positif sendiri dalam jual beli benih lobster ada aturan dan ketetapan jenis dan ukuran dalam jual beli lobster laut. Namun sangat disayangkan beberapa nelayan saat melakukan profesi mereka tidak memperhatikan efek kedepannya, yang dimana sebagian nelayan ada yang melakukan transaksi jual beli benih lobster tidak sesuai kebijakan yang telah dibuat. Ditakutkannya pula ini akan berdampak pada tingkat ekonomi khususnya dalam jual beli biota laut, terutama untuk hewan lobster. Dikarenakan, bewan tersebut menjadi incaran para nelayan sebab harganya yang jika dijual lumayan mahal dan rasanya sendiri bila dikonsumsi sungguh nikmat sehingga permintaan pasar akan hewan tersebut terus menerus tiada henti. Oleh sebab itu, pemerintah membuat kebijakan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan kepiting dan lobster di wilayah NKRI.","PeriodicalId":172501,"journal":{"name":"Jurnal Dialektika Hukum","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127264917","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

AKIBAT HUKUM BAGI PEMEGANG HAK BEKAS EIGENDOM VERPONDING DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH 在土地所有权问题上持有前特权的人享有法律权利

Jurnal Dialektika Hukum Pub Date : 2022-12-15 DOI: 10.36859/jdh.v4i2.776

Pedro Sutanto

{"title":"AKIBAT HUKUM BAGI PEMEGANG HAK BEKAS EIGENDOM VERPONDING DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH","authors":"Pedro Sutanto","doi":"10.36859/jdh.v4i2.776","DOIUrl":"https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2.776","url":null,"abstract":"Eigendom verponding is a right to land ownership whose rights must beadjusted through the conversion provisions of the UUPA. The implementation of theconversion was given a period of time until September 24, 1980. In practice, therewas still recognition of ownership of the formerland eigendom verponding whichlater resulted in a dispute over the land. For example, the acknowledgment ofownership of the former eigendom verponding in decision number19/Pdt.G/2019/PN.Slw and decision number 30/Pdt.G/2019/PN.Unr. Theformulation of the problem in the research: 1. What is the legal status of theformerland eigendom verponding which has not been converted according to thelaws and regulations? 2. What are the legal consequences for holders of ex-rightseigendom verponding that are not converted in land ownership disputes?The approach method used is qualitative with the type of normative legalresearch. The main data source comes from secondary data which is alsointerviewed as supporting data. Secondary data sources are divided into primarylegal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Datacollection techniques using library research and field studies in the form ofinterviews. \u0000","PeriodicalId":172501,"journal":{"name":"Jurnal Dialektika Hukum","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123597911","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

KONTRIBUSI SISTEM CIVIL LAW (EROPA KONTINENTAL) TERHADAP PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA 民权制度对印尼法律制度发展的贡献

Jurnal Dialektika Hukum Pub Date : 2022-12-15 DOI: 10.36859/jdh.v4i2.1120

Firdaus Muhammad Iqbal

{"title":"KONTRIBUSI SISTEM CIVIL LAW (EROPA KONTINENTAL) TERHADAP PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA","authors":"Firdaus Muhammad Iqbal","doi":"10.36859/jdh.v4i2.1120","DOIUrl":"https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2.1120","url":null,"abstract":"The legal system is a set of regulations, including commands, restrictions, and permissibility. The Civil Law System and the Anglo-Saxon System are the two legal systems now in use in the world. As a legacy of the Dutch colonial authority, Indonesia follows the Civil Law system, or Continental Europe. A normative legal research methodology using secondary data types was used. The Civil Law system, which emerged in countries in Mainland Europe and was codified from Ancient Roman Law, is the subject of this study's findings and discussion. The 13th century saw the beginning of the movement of this system, which has a lengthy history and is inextricably linked to economic, political, and intellectual forces in Western Europe. This system of laws acknowledges the division between public and private law. The Civil Law system is characterized by the existence of a codification or legal record that preserves the law and serves as a foundation or mechanism for judges to act and uphold the legal system documented in the law. The three dimensions of the national legal order, which is based on the Civil Law legal order, are the maintenance dimension, the renewal dimension, and the creative dimension. Along with these features, the Civil Law system also strengthens Indonesia's legal framework by, among other things, creating new laws, discovering new laws, and using judges as law's mouthpieces to enforce laws that affect people's daily lives.","PeriodicalId":172501,"journal":{"name":"Jurnal Dialektika Hukum","volume":"300 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116881840","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

TINDAK PIDANA RAHASIA DAGANG DITINJAU DARI UU NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG 《刑法》将审查商业机密。2000年30年的商业秘密

Jurnal Dialektika Hukum Pub Date : 2022-12-15 DOI: 10.36859/jdh.v4i2.1101

Muhammad Irkham Firdaus, Fajar Satriyawan Wahyudi

{"title":"TINDAK PIDANA RAHASIA DAGANG DITINJAU DARI UU NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG","authors":"Muhammad Irkham Firdaus, Fajar Satriyawan Wahyudi","doi":"10.36859/jdh.v4i2.1101","DOIUrl":"https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2.1101","url":null,"abstract":"Legal protection applies to the rights of every citizen, both to rights obtained due to transfer or rights arising from the results of their own copyrighted work. For rights in the form of copyrighted works, in the legal world they are included in the category of Intellectual Property Rights (IPR). Trade secrets as part of the Intellectual Property Rights system are not given much attention by the wider community, therefore they should be given protection like other Intellectual Property Rights objects. The purpose of this research is to find out criminal acts against violators of trade secrets and analyze using Law No. 30 of 2000. This research method uses normative research with a qualitative approach. The legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. The primary legal material is the legislation in the field of intellectual property rights in Indonesia, namely Law no. 30 of 2000. Secondary legal materials used in this research are legal publications such as books, research results and so on. The results of this study indicate that anyone who intentionally and without rights uses or discloses a Trade Secret, or reneges on an agreement to maintain a Trade Secret or obtains or controls a Trade Secret in a way that is contrary to the applicable laws and regulations: shall be sentenced to a maximum imprisonment of 2 (two) years and/or a maximum fine of Rp.300,000,000.00 (three hundred million rupiah).","PeriodicalId":172501,"journal":{"name":"Jurnal Dialektika Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125426206","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

IMPLEMENTASI PENINGKATAN PARIWISATA BAHARI BERADASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PESAWARAN NOMER 35 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN WISATA BAHARI DI KABUPATEN PESAWARAN

Jurnal Dialektika Hukum Pub Date : 2022-12-15 DOI: 10.36859/jdh.v4i2.1091

A. Ulya

{"title":"IMPLEMENTASI PENINGKATAN PARIWISATA BAHARI BERADASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PESAWARAN NOMER 35 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN WISATA BAHARI DI KABUPATEN PESAWARAN","authors":"A. Ulya","doi":"10.36859/jdh.v4i2.1091","DOIUrl":"https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2.1091","url":null,"abstract":"One of the forms of tourism in Indonesia is marine tourism. The marine area is afavorite place for both local and international tourists to visit and enjoy the naturalbeauty of the sea. In general, marine areas are located on the coast and are locatedin places that have a natural, cool and healthy environment so that they can achievean optimal recreational activity. Pesawaran Regency is one of the regencies inLampung Province. Pesawaran Regency most of the tourist attractions are still notdeveloped and there are no adequate facilities. In the context of structuring marinetourism areas in Pesawaran Regency in order to increase economic growth andpeople's welfare, environmental conservation and natural cultural resources, marinetourism in Pesawaran Regency needs to be managed properly. There are efforts inorder to improve the tourism sector in Pesawaran Regency, one of these efforts isthe issuance. Regulation of the Regent of Pesawaran Regency Number 35 of 2017concerning Management of Marine Tourism Areas in Pesawaran Regency. With thisregulation, it is hoped that tourism in Pesawaran Regency can become a touristdestination.","PeriodicalId":172501,"journal":{"name":"Jurnal Dialektika Hukum","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125839040","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU HACKER DENGAN TUJUAN PEMESANAN FIKTIF 为伪造预订的黑客承担刑事责任

Jurnal Dialektika Hukum Pub Date : 2022-12-15 DOI: 10.36859/jdh.v4i2.974

Fitri Sucia, A. Pamungkas, Ali Akbar, Saptaning Ruju Paminto

{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU HACKER DENGAN TUJUAN PEMESANAN FIKTIF","authors":"Fitri Sucia, A. Pamungkas, Ali Akbar, Saptaning Ruju Paminto","doi":"10.36859/jdh.v4i2.974","DOIUrl":"https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2.974","url":null,"abstract":"Advances in science and technology have made the types and forms of crime more sophisticated and diverse. One of the most common crimes is hacking personal accounts with the aim of placing online orders for other people. Criminal liability is carried out to fulfill justice, if you have committed a crime and fulfill the elements specified in the law. The method used in this writing is normative juridical by conducting a study using books, journals, writings and using a case study approach with the decision Number 1597/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, with the aim of seeing how criminal responsibility in Indonesia is against perpetrators. who do Hackers to then place orders online on behalf of other people. Based on the results of the research conducted, it was concluded that the defendant Untung Arif Budiman fulfilled the elements of a criminal offense and was able to take responsibility for the mistakes committed which were against the law so that the judge sentenced the defendant to Article 35 in conjunction with Article 51 paragraph (1) of the Law. Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 8 of 1981 concerning the Law of Criminal Procedure and other relevant laws and regulations.","PeriodicalId":172501,"journal":{"name":"Jurnal Dialektika Hukum","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134213145","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0