Jurist-Diction最新文献

{"title":"Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Kewajiban Karantina Bagi Pelaku Perjalanan Internasional","authors":"H. Terhadap, Pelanggaran Kewajiban, Karantina Bagi Pelaku, Perjalanan Internasional, Hafidh Fawwaidz","doi":"10.20473/jd.v5i5.38550","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38550","url":null,"abstract":"AbstractAt the beginning of 2020 the world was shocked by the outbreak of a new virus, namely the new type of Covid-19 (SARS-CoV-2) and the disease was called Coronavirus Disease 2019 or Covid-19. To prevent the spread of the corona virus, the government issued a regulation in which the rule was set forth in Presidential Instruction Number 6 of 2020 concerning increasing discipline and law enforcement of health protocols in the prevention and control of Covid-19. So if there is a citizen who violates these rules and actually travels abroad, can he be punished? This research is a normative research, using a statutory approach and a conceptual approach. The purpose of this study is to analyze the criminal provisions related to violators of quarantine obligations for international travelers. The results of this study are that if you do not obey or refuse to carry out health quarantine obligations, you can be subject to imprisonment and fines as stipulated in Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine and Law Number 4 of 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases.Keywords: Covid-19; Health Quarantine; International Travel.\u0000AbstrakAwal tahun 2020 dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu Covid-19 jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Untuk melakukan pencegahan tersebarnya virus corona pemerintah mengeluarkan aturan dimana aturan itu dituangkan dalam Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Lantas jika ada seorang warga yang melanggar aturan tersebut dan justru melakukan perjalanan ke luar negeri apakah dapat dipidana. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis Ketentuan pidana terkait pelanggar kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan internasional. Hasil dari penelitian ini yakni apabila tidak mentaati atau menolak untuk melaksanakan kewajiban karantina kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan pidana denda yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Kata Kunci: Covid-19; Karantina Kesehatan; Perjalanan Internasional","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125268650","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pertanggungjawaban Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Narkotika","authors":"Taris Luthfansyah","doi":"10.20473/jd.v5i5.38560","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38560","url":null,"abstract":"AbstractThe phenomenon of globalization creates many serious crime problems, one of which is the crime of trafficking in persons. The crime of trafficking in persons is a contemporary slavery and violation of human rights. The crime of trafficking in persons is closely related to narcotics crimes, this can be seen in the free circulation of narcotics Victims of trafficking in persons are exploited to distribute narcotics to various regions and countries. Narcotics dealers use victims of trafficking in persons to be free from punishment in the event of an arrest in the delivery of the narcotics. That way the victims of the crime of trafficking in persons will receive the legal consequences of their actions. Whereas in Article 18 of Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, it is stated that victims of the crime of trafficking in persons cannot be punished.Keywords: Human Trafficking; Narcotics; Article 18 of the PTPPO Law.\u0000AbstrakFenomena globalisasi membuat banyak permasalahan kejahatan yang cukup serius, salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang merupakan perbudakan masa kini dan pelanggaran hak asasi manusia. Tindak pidana perdagangan orang sangat berkaitan dengan tindak pidana narkotika, hal tersebut dapat dilihat pada peredaran bebas narkotika. Pelaku bandar narkotika menggunakan tindak pidana perdagangan orang untuk mengedarkan narkotika. Para korban tindak pidana perdagangan orang dieksploitasi unutuk mendistribusikan narkotika ke berbagai daerah dan negara. Pelaku bandar narkotika menggunakan korban tindak pidana perdagangan orang agar terbebas dari hukuman apabila terjadi penangkapan dalam pengiriman narkotika tersebut. Dengan begitu para korban tindak pidana perdagangan orang yang akan menerima akibat hukum dari perbuatanya. Padahal dalam pasal 18 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa korban dari tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dipidana.Kata Kunci: Perdagangan Orang; Narkotika; Pasal 18 UU PTPPO.","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123774924","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Hak Otonomi Pasien Dalam Menentukan Persetujuan Tindakan Kedokteran Berdasarkan Transaksi Terapeutik","authors":"Achmad Rizaldi Umam","doi":"10.20473/jd.v5i5.38428","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38428","url":null,"abstract":"AbstractThe formulation of article 13 paragraph (2) of the Minister of Health Regulation number 290/MENKES/PER/III/2008 stipulates that doctors have the authority to evaluate patient competence. However, the regulation does not explain the criteria used to assess patient competence, so there is concern that it will lead to subjective judgments and in fact make the implementation of the patient’s autonomy rights no longer autonomous. This research is a normative legal research using a statute approach and conceptual approach. The results of this study indicate that based on the 2006 medical action approval manual prepared by the Indonesian Medical Council, it is stated that the benchmarks used to assess a patient’s competence are age and the patient’s ability to communicate. Furthermore, regarding the implementation of inappropriate informed consent, if the doctor is in doubt about the assessment of the patient’s competence, as a result the agreement can be conceled by the judge through a court order at the request of the party requesting concellation. Keywords: Patient Autonomy Rights; Patien Competence; Informed Consent.\u0000AbstrakRumusan pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 mengatur bahwa dokter memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian terhadap kompetensi pasien. Namun peraturan tersebut tidak menjelaskan kriteria yang digunakan untuk menilai kompetensi pasien, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan penilaian yang subjektif dan justru membuat pelaksanaan dari hak otonomi pasien menjadi tidak lagi otonom. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran 2006 yang dibuat oleh Konsil Kedokteran Indonesia, menyebutkan bahwa tolak ukur yang digunakan untuk menilai kompetensi pasien adalah usia dan kemampuan pasien dalam berkomunikasi. Selanjutnya terhadap pelaksanaan informed consent yang tidak sesuai, apabila dokter ragu terhadap penilaian kompetensi pasien, akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh hakim melalui penetapan pengadilan atas permintaan pihak yang meminta pembatalan. Kata Kunci: Hak Otonomi Pasien; Kompetensi Pasien; Informed Consent.","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134541012","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perlindungan Hukum Bagi Pasien Akibat Diberlakukannya Surat Edaran Kemenkes Tentang Himbauan Tidak Praktik Kecuali Emergensi","authors":"Alde Erfajrin Syabana","doi":"10.20473/jd.v5i5.38432","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38432","url":null,"abstract":"AbstractAs a rule of law, it is appropriate for the Indonesian government to fulfill the rights that guaranteed and regulated through statutory regulations. However, in practice, it is not uncommon for the Indonesian government to issue policies that are deemed to violate the rights of its citizens. One example is the issuance of a Form Letter of the Ministry of Health Number YR.03.03 / III / III8 / 2020 concerning Appeals for No Practices except Emergencies by the Director General of Health Services. The form letter is deemed to have violated the rights of citizens, especially in health services. In order to guarantee the rights of citizens, it is necessary to have legal protection. This legal protection is a step for citizens who feel aggrieved by the issuance of this form letter. This paper aims to find out what efforts can be made by citizens if they feel aggrieved by this form letter as a measure of legal protection. This paper uses the Reform-oriented Research method with a statutory approach and a conceptual approach.Keywords: Rights; Legal Protection; From Letter.\u0000AbstrakSebagai negara hukum, sudah sepantasnya bagi pemerintah Indonesia untuk memenuhi hak-hak yang dijamin dan diatur melalui peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, tak jarang pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan-kebijakan yang dirasa melanggar hak-hak warga negaranya. Salah satu contohnya adalah dengan diterbitkannya Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor YR.03.03/III/III8/2020 Tentang Himbauan Tidak Praktik Kecuali Emergensi oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan. Surat edaran tersebut dianggap melanggar hak warga negara khususnya dalam pelayanan kesehatan. Dalam rangka menjamin hak-hak warga negaranya, maka perlu adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini menjadi langkah bagi warga negara yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya surat edaran tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan oleh warga negara apabila merasa dirugikan oleh surat edaran tersebut sebagai langkah perlindungan hukum. Tulisan ini menggunakan metode Reform-oriented Research dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Kata Kunci: Hak-Hak; Perlindungan Hukum; Surat Edaran.","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130085649","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Apoteker Yang Melakukan Kesalahan Pemberian Obat","authors":"Mohammad Diska Prananda","doi":"10.20473/jd.v5i5.38555","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38555","url":null,"abstract":"AbstractIn carrying out its business, pharmacists have servants or commonly referred to as officers or pharmacist assistants who are in charge of maintaining the business and providing drugs to consumers, in this case the pharmacist must also have a pharmaceutical background. But in practice, there are several cases of negligence in administering drugs. The purpose of this study is to analyze the errors related to drug administration by pharmacists that can be qualified as negligence and to analyze the pharmacist's responsibility in the event of medication errors. This research uses the type of legal research and uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study are the occurrence of negligence by the pharmacist becomes the qualification of an act that can harm the patient as a consumer in the dignity of a pharmacist who has full responsibility for his actions because it involves a person's life. And the criminal responsibility attached to the pharmacist is (personal liability) or the responsibility attached to a person's individual.Keywords: Pharmacist; Negligence; Drug Administration; Responsibility.\u0000AbstrakDalam menjalankan usahanya apoteker mempunyai pelayan atau biasa disebut sebagai petugas atau asisten apoteker yang bertugas menjaga usaha dan memberikan obat kepada konsumen, dalam hal ini petugas apotek tersebut juga harus memiliki latar belakang kefarmasian. Tetapi dalam praktiknya, ada beberapa kasus mengenai kelalaian dalam pemberian obat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis berkaitan kesalahan pemberian obat oleh apoteker dapat dikualifikasi sebagai kelalaian dan menganalisis pertanggungjawaban apoteker apabila terjadi kesalahan pemberian obat. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian legal research dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah terjadinya kelalaian oleh apoteker menjadi kualifikasi suatu perbuatan yang dapat merugikan pasien selaku konsumen pada marwahnya seorang apoteker memiliki tanggung jawab penuh akan perbuatannya karena menyangkut nyawa seseorang. Dan pertanggungjawaban pidana yang melekat pada apoteker adalah (personal liability) atau tanggungjawab yang melekat pada individu seseorang.Kata Kunci: Apoteker; Kelalaian; Pemberian Obat; Tanggung Jawab.","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"55 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115395917","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kewajiban Pemberian Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berkaitan Dengan Hak Otonomi Pasien","authors":"yaitu Pasal, Penjelasan Pasal","doi":"10.20473/jd.v5i5.38436","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38436","url":null,"abstract":"AbstractThe outbreak of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) caused various impacts on the sectors of life. One of the efforts is the implementation of the COVID-19 vaccination, with the aim of reducing the transmission of COVID-19. The implementation of mandatory vaccination for every citizen as determined by the government in several regulations. But everyone has the right to autonomy to determine health services for himself. This writing aims to examine and analyze patient autonomy rights related to the administration of the COVID-19 vaccine. The problems are studied through a statute approach and a conceptual approach with a doctrinal research which all legal materials are collected by means of a literature study. The results of this paper indicate that the right to autonomy can be overridden because vaccination has the objective of protecting the community. Keywords: COVID-19 Vaccination; Patient Autonomy Rights; Covid-19 Vaccination Obligations.\u0000AbstrakTerjadinya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menimbulkan berbagai dampak pada sektok kehidupan. Salah satu upaya yaitu pelaksanaan vaksinasi COVID-19, dengan tujuan mengurangi penularan COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi wajib bagi setiap warga sebagaimana telah ditentukan oleh pemerintah dalam beberapa peraturan. Tetapi setiap orang memiliki hak otonomi untuk menentukan pelayanan kesehatan bagi dirinya. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hak otonomi pasien berkaitan dengan pemberian vaksin COVID-19 Permasalahan dikaji melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan metode penulisan doctrinal research dimana semua bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa hak otonomi dapat dikesampingkan dikarenakan vaksinasi memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat.Kata Kunci: Vaksinasi COVID-19; Hak Otonomi Pasien; Kewajiban Vaksinasi Covid-19.","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"70 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115890754","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tanggung Gugat Dokter Akibat Kesalahan Diagnosa Terhadap Pasien Dalam Layanan Kesehatan Telemedicine","authors":"Dionisius Surya Ernawan","doi":"10.20473/jd.v5i5.38434","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38434","url":null,"abstract":"AbstractThe diagnosis made by the doctor online is different from the diagnosis made by the doctor in person. The aims of this research are to; (1) Analyzing the legal relationship between doctors and patients in telemedicine health services; and (2) Analyzing legal protection and legal remedies that can be taken for patients who experience losses due to misdiagnosis by doctors in telemedicine-based health services. The research method is legal research (legal research) with legislation (Statue approach), conceptual approach (conceptual approach). The author in this case concludes that (1) the legal relationship between patients and doctors in telemedicine services before the COVID-19 pandemic has not been clearly regulated in the legislation, but after COVID-19 the regulations regulate the legal relationship between doctors and patients in therapeutic agreements; and (2) the laws and regulations have not clearly regulated the legal protection for patients who have been misdiagnosed by doctors in telemedicine services. However, patients can take legal action in the form of litigation, amicably and report to MKDKI.Keywords: Telemedicine; COVID-19; Misdiagnosis.\u0000AbstrakDiagnosa yang dilakukan oleh dokter secara daring (telemedicine) ini berbeda dengan diagnosa yang dilakukan oleh dokter secara tatap muka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk; (1) Menganalisa bentuk hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam layanan kesehatan telemedicine; dan (2) Menganalisa perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pasien yang mengalami kerugian karena kesalahan diagnosa oleh dokter dalam layanan kesehatan berbasiskan telemedicine. Metode Penelitian adalah Penelitian Hukum (legal research) dengan peraturan perundang-undangan (Statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Penulis dalam hal ini menyimpulkan bahwa (1) hubungan hukum antara pasien dan dokter dalam layanan telemedicine sebelum pandemi COVID-19 belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun setelah adanya COVID-19 peraturan mengatur hubungan hukum dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik; dan (2) peraturan perundang-undangan belum secara jelas mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pasien yang mengalamai kesalahan diagnosa oleh dokter dalam layanan telemedicine. Namun pasien dapat melakukan upaya hukum berupa litigasi, secara damai dan pelaporan kepada MKDKI.Kata Kunci: Telemedicine; COVID-19; Kesalahan Diagnosa.","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122914657","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan BPJS Kesehatan Dalam Rangka Mewujudkan Prinsip Akuntabilitas","authors":"Samuel Partogi Siahaan","doi":"10.20473/jd.v5i5.38559","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38559","url":null,"abstract":"AbstractBPJS Kesehatan is a major breakthrough in institutional development that has an impact on people's welfare, especially in the health sector. The government has been trying for years to implement policies and regulations in order to achieve the goals of the National Health Insurance. In order to run optimally, it requires consideration of many aspects, especially supervision considering the scope of BPJS Kesehatan which covers the total number of Indonesian people. For this reason, the aspect of supervision, especially in the field of financial management, is a vital aspect because it is related to the lives of many people. This aspect of financial management can be studied from various principles aimed at achieving an accountable planning and implementation mechanism. Based on the principle of accountability in the financial management of BPJS Health, the supervisory agency has the authority to provide input in the form of criticism or suggestions in order to achieve the ideals of the National Health Insurance.Keywords: Supervision; BPJS Kesehatan Financial Management; Accountability Principle.\u0000AbstrakBPJS Kesehatan merupakan sebuah terobosan besar dalam perkembangan kelembagaan yang berdampak untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang Kesehatan. Pemerintah bertahun-tahun lamanya berupaya melakukan kebijakan dan pengaturan agar tercapai tujuan dari Jaminan Kesehatan Nasional. Agar dapat berjalan dengan maksimal dibutuhkan pertimbangan dari banyak aspek khususnya pengawasan mengingat ruang lingkup BPJS Kesehatan yang mencakup total jumlah masyarakat Indonesia. Untuk itu aspek pengawasan khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan menjadi aspek vital karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Aspek pengelolaan keuangan tersebut dapat dikaji dari berbagai macam prinsip yang bertujuan tercapainya mekanisme perencanaan serta pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan, Lembaga pengawas memiliki wewenang agar dapat memberikan masukan berupa kritik ataupun saran guna tercapainya cita-cita Jaminan Kesehatan Nasional.Kata Kunci: Pengawasan; Pengelolaan Keuangan BPJS Kesehatan; Prinsip Akuntabilitas.","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115412834","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Rehabilitasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Selama Proses Peradilan","authors":"Agatha Geraldine","doi":"10.20473/jd.v5i5.38431","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38431","url":null,"abstract":"AbstractPlacement in medical rehabilitation and / or social rehabilitation institutions for Narcotics Addicts and Narcotics Abuse victims is not only done voluntarily or through a legal process after a verdict or ruling by a judge. Rehabilitation can also be carried out during the judicial process, namely from the process of investigation, prosecution and trial based on Government Regulation Number 25 of 2011 concerning the Implementation of Mandatory Reporting for Narcotics Addicts. Although rehabilitation during the judicial process has been stated in government regulations, this is not regulated in the Narcotics Law and in its implementation, institutions that receive the authority often abuse their authority in providing rehabilitation during the judicial process so that efforts are needed to prevent abuse of this authority.Keywords: Rehabilitation; Narcotics Addicts; Narcotics Abuse victims; Judicial Process.\u0000AbstrakPenempatan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial terhadap Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika tidak hanya dilakukan secara sukarela maupun melalui proses hukum setelah dijatuhkan putusan atau penetapan oleh hakim. Rehabilitasi juga dapat dilakukan selama proses peradilan berlangsung, yakni dari proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Walaupun rehabilitasi selama proses peradilan telah disebutkan dalam peraturan pemerintah, namun hal tersebut tidak diatur dalam UU Narkotika dan dalam pelaksanaannya seringkali lembaga yang mendapat kewenangan tersebut menyalahgunakan kewenangannya dalam memberikan rehabilitasi selama proses peradilan sehingga perlu dilakukan upaya untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan tersebut. Kata Kunci: Rehabilitas; Pecandu Narkotika; Korban Penyalahgunaan Narkotika; Proses Peradilan.","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114916769","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Sanksi Pidana Pelaku yang Menawarkan Obat Pelancar Datang Bulan","authors":"Natasya Putri Ispriarga Pungky","doi":"10.20473/jd.v5i5.38557","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38557","url":null,"abstract":"AbstractMedication for menstruation which was originally used by women to launch menstruation and relieve pain when menstruation comes is abused. Medication for menstruation is believed to shed the fetus found in the womb of a woman. Therefore, many parties are not responsible for often promoting the drug and offering it to women who are pregnant out of wedlock, because expediting drugs are classified as having relatively low prices and are easy to obtain because they are sold freely on the market. To ask for help offered by surfers coming this month has not been officially regulated in the regulatory arrangements.The purpose of this thesis is to find out the criminal sanctions of the perpetrators who offered expediting drugs that month to a woman. To get answers to these problems, a regulatory approach is used. Article 299 of the Indonesian Criminal Code requires proof that there is a deliberate act to treat, or notify or raise hopes that a woman's pregnancy may die.Keywords: Expediting Drugs; Criminal Acts; Criminal Liability.\u0000AbstrakObat pelancar datang bulan yang pada awalnya digunakan wanita untuk melancarkan haid serta meredakan rasa nyeri ketika menstruasi datang kini disalahgunakan. Obat pelancar datang bulan diyakini dapat meluruhkan janin yang terdapat pada kandungan seorang wanita. Oleh karena itu, banyak pihak tidak bertanggungjawab kerap mempromosikan obat tersebut serta menawarkan kepada wanita yang hamil di luar nikah, dikarenakan obat pelancar datang bulan tergolong memiliki harga yang relatif murah serta mudah di dapat karena dijual bebas di pasaran. Untuk pelaku yang menawarkan obat pelancar datang bulan tersebut belum diatur secara tegas dalam pengaturan perundang-undangan. Adapun tujuan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui sanksi pidana para pelaku yang menwarkan obat pelancar datang bulan tersebut terhadap seorang wanita. Maka dari itu, untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam peraturan perundang-undangan pasal 299 KUHP perlu adanya pembuktian bahwa adanya perbuatan sengaja untuk mengobati, atau memberitahukan maupun menimbulkan harapan bahwa kehamilan seorang wanita dapat gugur.Kata Kunci: Obat Pelancar Datang Bulan; Tindak Pidana; Pertanggungjawaban Pidana.","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"48 2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133390941","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}