Jurist-DictionPub Date : 2024-01-01DOI: 10.20473/jd.v7i1.44453
Hernowo Subiantoro, A. Maharani
{"title":"Analisis PERPRES Nomor 55 Tahun 2019 Terkait Program Kendaraan Listrik Dalam Rangka Mewujudkan Transportasi Ramah Lingkungan","authors":"Hernowo Subiantoro, A. Maharani","doi":"10.20473/jd.v7i1.44453","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v7i1.44453","url":null,"abstract":"ABSTRACT\u0000The emergence of environmental issues and the fossil-based energy crisis has encouraged the development of environmentally friendly transportation. The purpose of the research is to analyze whether Presidential Regulation Number 55 of 2019 has been able to realize the acceleration of environmentally friendly transportation and the ideal policy related to the electric vehicle acceleration program. The type of research used is normative juridical with a statutory, and conceptual approach. The results showed that Presidential Regulation Number 55 of 2019 as the main legal instrument for the acceleration of the electric vehicle program is in fact not fully able to realize the acceleration of environmentally friendly transportation with indicators including the ambiguity of legal certainty because there is an antithesis between the reality that occurs and the desired expectations, a deeper study is needed regarding the most effective form of regulation in responsive positive law, and there is a gap for environmental damage (Jevons Paradox) as a result of the industrialization of electric vehicles. The ideal policy of environmentally friendly transportation is at least able to consistently realize good governance, create legal certainty, and authority based on laws and regulations.\u0000 \u0000Keywords: Affordable & Clean Energy, Electric Vehicles, Green Transportation.\u0000 \u0000 \u0000ABSTRAK\u0000Munculnya issu lingkungan dan krisis energi berbasis fosil telah mendorong berkembangnya transportasi ramah lingkungan. Tujuan penelitian untuk menganalisa keefektifan Perpres RI Nomor 55 Tahun 2019 untuk mewujudkan akselerasi transportasi yang ramah lingkungan dan bagaimana kebijakan ideal terkait program percepatan kendaraan Listrik. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpres Nomor 55 Tahun 2019 sebagai instrumen hukum utama percepatan program kendaraan listrik ini faktanya belum sepenuhnya mampu mewujudkan akselerasi transportasi ramah lingkungan dengan indikator antara lain ambiguitas kepastian hukum karena terjadi antitesis antara kenyataan yang terjadi dengan harapan yang diinginkan, diperlukan telaah lebih mendalam mengenai bentuk aturan paling efektif dalam hukum positif yang responsif, dan terdapat celah bagi terjadinya kerusakan lingkungan (Jevons Paradox) sebagai dampak industrialisasi kendaraan listrik. Kebijakan ideal transportasi ramah lingkungan setidaknya mampu secara konsisten mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), terciptanya kepastian hukum, dan kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.\u0000 \u0000Kata Kunci: Energi bersih & terbarukan, Kendaraan Listrik, Transportasi Ramah Lingkungan.","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"23 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140522089","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Jurist-DictionPub Date : 2024-01-01DOI: 10.20473/jd.v7i1.46272
Nivia
{"title":"Preserving the World Trade Organization’s Role Amid the Proliferation of Essential Security Interest","authors":"Nivia","doi":"10.20473/jd.v7i1.46272","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v7i1.46272","url":null,"abstract":"Abstract\u0000International economic regime has been interrupted by recent disputes involving national security exception under Article XXI GATT. Along with the spirit of trade liberalization behind WTO’s establishment, the Panel conclude that it has jurisdiction on the matter. Nonetheless, this decision is opposed by several countries. This research aims to consider whether this approach is in line with GATT 1994’s purpose, namely to preserve the balance between trade liberalization and security interest of its Member States.Even though the answer is positive, the issue of compliance arises because of politically sensitive nature of security interest. Some States has expressed its refusal to comply with WTO’s decision on security interest exception. Hence, there is urgency to consider alternative forum to prevent all cases directly brought to litigation process. This research shows that WTO Panel’s approach to exercise its jurisdiction regarding the invocation of article XXI is indeed the best approach to maintain delicate balance between trade liberalization and security interest. However, aside of this adjudicative mechanism, there is proposal to establish National Security Committee to deal with states’ interest issue that may affect international trade system. \u0000Keywords: essential security exception; World Trade Organization; dispute settlement mechanism.\u0000 \u0000Abstrak\u0000Rezim ekonomi internasional terusik oleh beberapa kasus terakhir yang melibatkan pengecualian keamanan nasional di bawah artikel XXI GATT. Bersamaan dengan semangat pembentukan WTO, Panel menyimpulkan bahwa WTO memiliki yurisdiksi dan kasus tersebut dapat diperkarakan. Meskipun demikian, keputusan ini ditentang oleh beberapa negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pendekatan demikian selaras dengan tujuan GATT 1994, yakni menjaga keseimbangan antara liberalisasi dagang dan kepentingan keamanan negara anggotanya. Walaupun jawaban atas pertanyaan tersebut positif, isu kepatuhan muncul karena sensitivitas politis dari isu keamanan. Beberapa negara telah menunjukkan penolakannya untuk patuh pada kepputusan WTO dalam konteks kepentingan keamanan. Maka dari itu, terdapat urensi untuk menimbang alternatif forum lain untuk mencegah semua kasus dibawa ke dalam proses litigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan WTO dengan menyatakan kewenangan mengadilinya atas artikel XXI memang merupakan pendekatan terbaik untuk menjaga keseimbangan antara liberalisasi perdagangan dan kepentingan keamanan negara anggota. Namun, di samping forum adjudikatif ini, terdapat proposal untuk membentuk National Security Committee untuk menangani isu keamanan negara yang mungkin memengaruhi sistem perdagangan internasional. \u0000 \u0000Kata Kunci: pengecualian keamanan esensial; World Trade Organization; mekanisme penyelesaian sengketa.","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"65 5","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140525119","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Jurist-DictionPub Date : 2024-01-01DOI: 10.20473/jd.v7i1.54841
Syafirah Khansa Aribah Milansari
{"title":"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Kekerasan Berbasis Gender Online Dengan Tipe Morphing","authors":"Syafirah Khansa Aribah Milansari","doi":"10.20473/jd.v7i1.54841","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v7i1.54841","url":null,"abstract":"Abstract\u0000This study aims to look at the KBGO with the morphing type using a criminal law point of view and to see the criminal responsibility of the perpetrators of morphing. Currently, the regulations regarding KBGO, in this case, morphing, are still insufficient to enforce the law on the existence of online gender-based violence, online gender-based violence has the urgency to be discussed. At least. It can be seen that the main problem brought only to the occurrence of the criminal act of making, distributing, or providing pornography and the criminal act of manipulating Electronic Information or Electronic Documents with the aim that the Electronic Information or Electronic Documents are considered as if the data were authentic. In fact, in the realization of the crime, online gender-based violence has occurred, which in this paper has become a legal issue to be discussed.\u0000 \u0000Keywords: online gender-based violence, morphing, criminal liability.\u0000 \u0000Abstrak\u0000 Penelitian ini bertujuan untuk melihat KBGO dengan tipe morphing menggunakan sudut pandang hukum pidana dan melihat pertanggungjawaban pidana pelaku morphing. Saat ini peraturan mengenai KBGO, dalam hal ini morphing, masih belum cukup untuk melakukan penegakan hukum atas adanya perbuatan kekerasan berbasis gender online. Setidaknya. dapat dilihat bahwa persoalan utama yang dibawa hanya pada terjadinya tindak pidana membuat, menyebarluaskan, atau menyediakan pornografi dan tindak pidana melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elekronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.\u0000 \u0000Kata Kunci: Kekerasan berbasis gender online, morphing, pertanggungjawaban pidana.","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"28 21","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140518679","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Jurist-DictionPub Date : 2024-01-01DOI: 10.20473/jd.v7i1.54675
Nadila Manda Sari
{"title":"Hak Dan Kewajiban Alimentasi & Hadlhanah Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010","authors":"Nadila Manda Sari","doi":"10.20473/jd.v7i1.54675","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v7i1.54675","url":null,"abstract":"AbstractIn Islam, it teaches the existence of hadlhanah, which is the term given to the rights and obligations to care for a child she is carrying, which is borne by the mother. However, in the development of law in Indonesia, the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 was born which gave real legal status to illegitimate children with their fathers. In research that uses a contextual approach and a case approach through analysis of the judge's considerations in the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, it is explained that the decision confirms that there is a legal relationship between an illegitimate child and his biological father. The inherent relationship between the two of them takes the form of a civil legal relationship and obligations attached to the father towards the illegitimate child.\u0000Keywords: Alimentation, Hadlanah, Illegitimate Children.\u0000 \u0000Abstrak\u0000Dalam Islam mengajarkan adanya hadlhanah yang mana sebutan ini diberikan kepada hak serta kewajiban untuk memelihara seorang anak yang dikandungnya yang mana hal ini dibebankan kepada ibu. Akan tetapi, dalam perkembangan hukum di Indonesia lahirlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan kedudukan hukum nyata bagi anak luar kawin dengan ayahnya. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kontekstual serta pendekatan kasus melalui analisa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini, dijelaskan bahwa dalam keputusan tersebut menegaskan bahwa adanya hubungan hukum seorang anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Hubungan yang melekat diantara keduanya ini berbentuk hubungan hukum keperdataan dan kewajiban yang melekat di ayah kepada anak di luar kawin tersebut.\u0000Kata Kunci: Alimentasi, Hadlanah, Anak Luar Kawin.","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"25 8","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140519690","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Jurist-DictionPub Date : 2024-01-01DOI: 10.20473/jd.v7i1.54101
Iqbal Fauzurrahman
{"title":"Introducing Restorative Justice in The Criminal Justice System as An Alternative Approach to Addressing the Shoplifting Crisis in Western Australia","authors":"Iqbal Fauzurrahman","doi":"10.20473/jd.v7i1.54101","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v7i1.54101","url":null,"abstract":"Abstract\u0000This research advocates for the adoption of restorative justice as a more effective response to the escalating shoplifting crisis in Western Australia. The research, centered on the region's unique challenges, employs a conceptual approach, delving into the Rational Choice theory and restorative justice paradigm within the criminal justice system. As shoplifting incidents surge, notably contributing to stock losses for retailers, the study critiques the traditional criminal justice system's limitations and advocates for innovative alternatives. Shoplifting has become a pressing concern in Western Australia, evidenced by rising crime rates and significant stock losses for retailers. The Rational Choice Theory provides a comprehensive framework for understanding shoplifting, emphasizing the calculated decision-making process and socio-economic drivers behind this criminal behavior. The research introduces restorative justice as a viable alternative, emphasizing its success in Western Australia. This community-oriented approach fosters trust and collaboration between law enforcement and retail owners, addressing the limitations of the traditional criminal justice system. Applying the Rational Choice Theory to dissect the step-by-step process of shoplifting, the research acknowledges its relevance while highlighting limitations, such as overlooking non-material motivations. The conclusion emphasizes the Criminal Code's recognition of shoplifting as a crime in Western Australia and underscores the potential of restorative justice programs to mitigate recidivism, prioritize victim satisfaction, and address root causes, offering a more comprehensive and inclusive response to the shoplifting crisis. \u0000Keywords: Shoplifting, Restorative Justice, Western Australia\u0000 \u0000Abstrak\u0000Penelitian ini meneliti penggunaan restorative justive sebagai respons yang lebih efektif terhadap krisis pencurian ritel di Western Australia. Penelitian ini, berfokus menggunakan pendekatan konseptual dengan menjelajahi Rational Choice Theory dan paradigma Restorative Justice dalam sistem keadilan pidana. Saat insiden pencurian ritel meningkat, yang secara signifikan berkontribusi pada kerugian stok bagi pengusaha, studi ini mengkritisi keterbatasan sistem keadilan pidana tradisional dan menganjurkan inovasi alternatif. Pencurian ritel telah menjadi perhatian mendesak di Western Australia, terbukti oleh peningkatan tingkat kejahatan dan kerugian stok yang signifikan bagi pengecer. Rational Choice Theory memberikan kerangka kerja komprehensif untuk memahami pencurian ritel, menekankan proses pengambilan keputusan yang terhitung dan pendorong sosial-ekonomi di balik perilaku kriminal ini. Penelitian ini memperkenalkan keadilan restoratif sebagai alternatif, terutama pada pendekatan yang berorientasi masyaratkat dengan memupuk kepercayaan dan kerjasama antar penegak hukum dan pemilik ritel mengatasi keterbatasan sistem keadilan pidana tradisional. Dengan menerapkan Rational Choic","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"18 6","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140520012","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Jurist-DictionPub Date : 2024-01-01DOI: 10.20473/jd.v7i1.54839
Rosi Ambaretha
{"title":"Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Titip Beli Melalui Sosial Media Instagram","authors":"Rosi Ambaretha","doi":"10.20473/jd.v7i1.54839","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v7i1.54839","url":null,"abstract":"Abstract \u0000Standard agreements in the business of buying and selling services on Instagram are deemed insufficient to protect the rights of consumers who use their services. So that it raises criticism about how the legal relationship between business actors and consumers is in the purchase- trust service agreement through Instagram social media so that it can be seen what the characteristics of the deposit-purchase service agreement on Instagram actually are, and what is the form of liability for business actors in the deposit-purchase service agreement on Instagram. this. This study can be categorized as doctrinal research studies which uses a conceptual and statutes approach to answer and analyze the trust-purchase service agreement on Instagram. In fact, what are the characteristics of the agreement so that the form of accountability of business actors in this Instagram-purchase service agreement is what about the guidelines in the Civil Code and Laws. No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection Law. \u0000 \u0000Keywords: Buy-entrust Service Agreement, Instagram social media, Law no. 8 of 1999, standard agreement\u0000 \u0000Abstrak\u0000perjanjian standart dalam usaha jasa titip beli di Instagram dirasa kurang cukup melindungi hak-hak konsumen pengguna jasanya. Sehingga memunculkan adanya kritikan mengenai bagaimana hubungan hukum pelaku usaha dan konsumen dalam perjanjian jasa titip beli melalui media sosial Instagram agar dapat diketahui seperti apa karakteristik perjanjian jasa titip beli di Instagram ini sebenarnya, serta bagaimana bentuk pertanggung gugtan pelaku usaha dalam perjanjian jasa titip beli di Instagram ini. Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum berjenis doctrinal research dan menggunakan pendekatan konseptual serta perundang-undangan untuk menjawab dan menganalisis perjanjian jasa titip beli di Instagram ini sebenarnya masuk kedalam karakteristik perjanjian apa sehingga bentuk tanggung gugat pelaku usaha dalam perjanjian jasa titip beli di Instagram ini bagaimana dengan perbedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen.\u0000Kata Kunci: Perjanjian Jasa titip Beli, media sosial Instagram, Undang – Undang No. 8 Tahun 1999, perjanjian baku","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"11 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140515828","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Jurist-DictionPub Date : 2024-01-01DOI: 10.20473/jd.v7i1.54836
Nola Alfiona Kumala
{"title":"Analisis Legalitas Transaksional Binary Option di Indonesia","authors":"Nola Alfiona Kumala","doi":"10.20473/jd.v7i1.54836","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v7i1.54836","url":null,"abstract":"Abstract \u0000The development of financial technology has given birth to a new financial transaction, namely Binary Options. Binary Options market their products as an investment that promises fixed profits, giving rise to public misconceptions as an investment. The Commodity Futures Trading Supervisory Agency has stated that Binary Options do not comply with the provisions of Indonesian laws and regulations. The aim of this research is to analyze the legality of Binary Option transactions. This research is legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach. Binary Options have high risks because they are not registered on an exchange and are vulnerable to fraud. There is a need for comprehensive regulations relating to Binary Option transactions in Indonesia. This article will explain that Binary Options cannot be categorized as a form of investment. Furthermore, this article will explain that from a criminal law perspective, speculative Binary Option transactions can be categorized as a form of gambling.\u0000 \u0000Keywords: Binary Option, Commodity Future Exchange, Legality.\u0000 \u0000Abstrak \u0000Perkembangan teknologi finansial dan instrumen keuangan telah melahirkan suatu transaksi keuangan baru yaitu Binary Option. Binary Option memasarkan produknya sebagai suatu investasi yang menjanjikan keuntungan tetap, sehingga menimbulkan miskonsepsi masyarakat sebagai investasi. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi telah menyatakan bahwa Binary Option tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis legalitas transaksional Binary Option. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Binary Option memiliki risiko yang tinggi karena tidak terdaftar di bursa dan rentan akan penipuan, perlu adanya regulasi yang komprehensif berkaitan dengan transaksi Binary Option di Indonesia. Artikel ini akan menjelaskan bahwa Binary Option tidak dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk investasi baik dalam pasar modal maupun pasar perdagangan berjangka. Terlebih lanjut, artikel ini akan menjelaskan dalam perspektif hukum pidana, transaksi Binary Option yang spekulatif dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk perjudian.\u0000 \u0000Kata Kunci: Binary Option, Perdagangan Berjangka Komoditas, Legalitas.","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"9 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140520675","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Jurist-DictionPub Date : 2024-01-01DOI: 10.20473/jd.v7i1.54674
Evander
{"title":"Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi","authors":"Evander","doi":"10.20473/jd.v7i1.54674","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v7i1.54674","url":null,"abstract":"Abstract\u0000Evidence is an item of crime and one of the important pieces of evidence in uncovering a crime. Evidence is not always owned by the Defendant but is under the control of a third party with good intentions. This action violated the provisions of Article 28H paragraph (4) of the 1945 Constitution where third party property rights were taken by force. To respond to these problems, Article 19 paragraph (2) of the PTPK Law has protected third parties who have good intentions through “Keberatan” but there are limitations in submitting them so that they violate article 573 BW. The breach was resolved with the advent of PERMA 2/2022. PERMA 2/2022 stipulates that “Keberatan” can be filed based on a first level decision, appeal or cassation. The addition of norms in PERMA 2/2022 raises a problem where Article 19 paragraph (2) of the PTPK Law and PERMA 2/2022 are not aligned and there are legal issues, namely whether there is a conflict of norms.\u0000Keywords: evidence, “PERMA 2/2022”, Article 19 paragraph (2) of the “PTPK” Law, “Keberatan”, third party with good intentions.\u0000 \u0000Abstrak \u0000Barang bukti merupakan barang kejahatan dan salah satu alat bukti penting dalam mengungkap kejahatan. Barang bukti tidak selalu dimiliki oleh Terdakwa tetapi berada dibawah kekuasaan pihak ketiga yang beritikad baik. Tindakan tersebut melanggar ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dimana hak milik pihak ketiga diambil secara paksa. Untuk menanggapi permasalahan tersebut, Pasal 19 ayat (2) UU PTPK telah melindungi pihak ketiga yang beritikad baik lewat upaya Keberatan tetapi terdapat batasan dalam mengajukannya sehingga melanggar pasal 573 BW. Pelanggaran tersebut diselesaikan dengan munculnya PERMA 2/2022. PERMA 2/2022 mengatur bahwa Keberatan dapat diajukan berdasarkan putusan tingkat pertama, banding atau kasasi. Penambahan norma dalam PERMA 2/2022 tersebut menimbulkan permasalahan dimana pasal 19 ayat (2) UU PTPK dengan PERMA 2/2022 tidak selaras dan terdapat isu hukum, yakni apakah terjadi konflik norma.\u0000 Kata Kunci: barang bukti, PERMA 2/2022, pasal 19 ayat (2) UU PTPK, Keberatan, pihak ketiga yang beritikad baik","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"7 5","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140518585","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Jurist-DictionPub Date : 2024-01-01DOI: 10.20473/jd.v7i1.55051
Zati Rizqi Muhammad
{"title":"Pertanggungjawaban Indonesia Sebagai Negara Peratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya","authors":"Zati Rizqi Muhammad","doi":"10.20473/jd.v7i1.55051","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v7i1.55051","url":null,"abstract":"Abstract\u0000Indonesia has ratified the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICMW 1990) through Law Number 6 of 2012. Due to this ratification, Indonesia has various obligations to protect migrant workers entering the country to their jurisdiction regardless of their migration status under the agreement's contents. However, in practice, the Indonesian government has not taken the protection of migrant workers seriously, wildly irregular migrant workers. Therefore, the formulation of the problem includes the protection of foreign migrant workers in Indonesia and the legal consequences for Indonesia if it does not protect migrant workers under the agreement's contents. Therefore, this research is normative juridical research using a statutory and conceptual approach.\u0000 \u0000Keywords: ICMW 1990, immigration status, migrant workers\u0000 \u0000Abstrak\u0000Indonesia telah melakukan ratifikasi International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICMW 1990) melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Konsekuensi dari melakukan ratifikasi ini, Indonesia dibebankan berbagai kewajiban untuk melindungi pekerja migran yang masuk ke wilayah hukumnya tanpa melihat status migrasinya sesuai dengan isi perjanjian. Namun pada prakteknya, Pemerintah Indonesia belum melakukan perlindungan pada pekerja migran dengan serius, khususnya pekerja migran irregular. Rumusan masalah antara lain perlindungan pekerja migran asing di Indonesia serta akibat hukum Indonesia bila tidak melakukan perlindungan pekerja migran sesuai dengan isi perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conseptual approach).\u0000 \u0000Kata Kunci: ICMW 1990, status migrasi, pekerja migran","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"21 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140517761","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Jurist-DictionPub Date : 2023-12-01DOI: 10.20473/jd.v6i4.51222
Dimas Tri, Sunu, Universitas Airlangga
{"title":"Kepastian Hukum Dalam Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik","authors":"Dimas Tri, Sunu, Universitas Airlangga","doi":"10.20473/jd.v6i4.51222","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.51222","url":null,"abstract":"Abstract\u0000Since the issuance of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 47 of 2016 regarding Procedures of Indonesian Citizenship Application through an Electronic System, people can apply citizenship services through an application called SAKE. Using SAKE surely can simplify and accelerate the citizenship services process in Indonesia. The writing of this article uses the normative method and uses the conceptual method as well. And based on these method, there were several problems where the applicants that have right to be able to submit their application were not regulated as applicants in the Regulation. Also, the Regulation had not regulated regarding the supervision performed by the government on SAKE. Therefore, the government must carry out maximum law enforcement and supervision so that existing regulations can be maintained and improved.\u0000Keywords: Citizenship Application; Electronic System; SAKE; Government Supervision.\u0000Abstrak\u0000Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Permohonan Kewarganegaraan Indonesia Melalui Sistem Elektronik, masyarakat dapat mengajukan layanan kewarganegaraan melalui aplikasi bernama SAKE. Penggunaan SAKE tentunya dapat mempermudah dan mempercepat proses layanan kewarganegaraan di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan metode normatif dan menggunakan metode konseptual pula. Dan berdasarkan cara tersebut, terdapat beberapa permasalahan dimana pemohon yang mempunyai hak untuk dapat mengajukan permohonannya tidak diatur sebagai pemohon dalam Peraturan tersebut. Selain itu, peraturan tersebut juga belum mengatur mengenai pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap SAKE. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan penegakan hukum dan pengawasan secara maksimal agar peraturan yang ada dapat dipertahankan dan diperbaiki.\u0000Kata Kunci: Permohonan Kewarganegaraan; Secara Elektronik; SAKE; Pengawasan Pemerintah;","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":" October","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"138611138","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}