{"title":"Kepastian Hukum Dalam Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik","authors":"Dimas Tri, Sunu, Universitas Airlangga","doi":"10.20473/jd.v6i4.51222","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Abstract\nSince the issuance of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 47 of 2016 regarding Procedures of Indonesian Citizenship Application through an Electronic System, people can apply citizenship services through an application called SAKE. Using SAKE surely can simplify and accelerate the citizenship services process in Indonesia. The writing of this article uses the normative method and uses the conceptual method as well. And based on these method, there were several problems where the applicants that have right to be able to submit their application were not regulated as applicants in the Regulation. Also, the Regulation had not regulated regarding the supervision performed by the government on SAKE. Therefore, the government must carry out maximum law enforcement and supervision so that existing regulations can be maintained and improved.\nKeywords: Citizenship Application; Electronic System; SAKE; Government Supervision.\nAbstrak\nSejak diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Permohonan Kewarganegaraan Indonesia Melalui Sistem Elektronik, masyarakat dapat mengajukan layanan kewarganegaraan melalui aplikasi bernama SAKE. Penggunaan SAKE tentunya dapat mempermudah dan mempercepat proses layanan kewarganegaraan di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan metode normatif dan menggunakan metode konseptual pula. Dan berdasarkan cara tersebut, terdapat beberapa permasalahan dimana pemohon yang mempunyai hak untuk dapat mengajukan permohonannya tidak diatur sebagai pemohon dalam Peraturan tersebut. Selain itu, peraturan tersebut juga belum mengatur mengenai pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap SAKE. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan penegakan hukum dan pengawasan secara maksimal agar peraturan yang ada dapat dipertahankan dan diperbaiki.\nKata Kunci: Permohonan Kewarganegaraan; Secara Elektronik; SAKE; Pengawasan Pemerintah;","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":" October","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurist-Diction","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.51222","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Abstract
Since the issuance of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 47 of 2016 regarding Procedures of Indonesian Citizenship Application through an Electronic System, people can apply citizenship services through an application called SAKE. Using SAKE surely can simplify and accelerate the citizenship services process in Indonesia. The writing of this article uses the normative method and uses the conceptual method as well. And based on these method, there were several problems where the applicants that have right to be able to submit their application were not regulated as applicants in the Regulation. Also, the Regulation had not regulated regarding the supervision performed by the government on SAKE. Therefore, the government must carry out maximum law enforcement and supervision so that existing regulations can be maintained and improved.
Keywords: Citizenship Application; Electronic System; SAKE; Government Supervision.
Abstrak
Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Permohonan Kewarganegaraan Indonesia Melalui Sistem Elektronik, masyarakat dapat mengajukan layanan kewarganegaraan melalui aplikasi bernama SAKE. Penggunaan SAKE tentunya dapat mempermudah dan mempercepat proses layanan kewarganegaraan di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan metode normatif dan menggunakan metode konseptual pula. Dan berdasarkan cara tersebut, terdapat beberapa permasalahan dimana pemohon yang mempunyai hak untuk dapat mengajukan permohonannya tidak diatur sebagai pemohon dalam Peraturan tersebut. Selain itu, peraturan tersebut juga belum mengatur mengenai pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap SAKE. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan penegakan hukum dan pengawasan secara maksimal agar peraturan yang ada dapat dipertahankan dan diperbaiki.
Kata Kunci: Permohonan Kewarganegaraan; Secara Elektronik; SAKE; Pengawasan Pemerintah;
摘要自2016年第47号法律和人权部长条例关于通过电子系统申请印度尼西亚公民身份的程序发布以来,人们可以通过名为SAKE的申请申请公民服务。使用SAKE无疑可以简化和加速印尼的公民服务流程。本文的写作既采用了规范性的方法,也采用了概念性的方法。在此基础上,出现了有权利提交申请的申请人在《条例》中没有作为申请人进行规范的问题。此外,《条例》也没有对政府对SAKE的监管进行规定。因此,政府必须进行最大限度的执法和监督,使现有的法规得以维持和完善。关键词:公民身份申请;电子系统;为了;政府监督。摘要/ abstract摘要:2016年7月17日,印度尼西亚Melalui系统电子研究中心,印尼Melalui系统电子研究中心,印尼Melalui系统电子研究中心。Penggunaan SAKE tentunya dapat member permudah dan mempercepat propros在印度尼西亚的一处地方。penuliskel在蒙古纳坎方法的规范性和蒙古纳坎方法的概念性方面。Dan berdasarkan cara tersebut, terdapat beberapa permasalahan dimana pemohon yang, menpunyya, hak untuk dapat mengajukan, permohonyya, diatur, sebagai pemohon dalam Peraturan tersebut。Selain itu, peraturan tersebut juga belum mengatur mengenai pengawasan yang dilakukan peremintah terhadap SAKE。我在这里是说,我在这里是说,我在这里是说,我在这里是说,我在这里是说,我在这里是说。Kata Kunci: Permohonan Kewarganegaraan;Secara Elektronik;为了;Pengawasan Pemerintah;