Jurist-Diction最新文献

{"title":"Kewajiban Kreditor Separatis yang Menjual Benda Jaminannya Untuk Memberikan Hasilnya Kepada Kreditor Preferen","authors":"Maria Clarisa Talia, M. H. Shubhan","doi":"10.20473/jd.v5i6.40129","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v5i6.40129","url":null,"abstract":"AbstractProperty owned by the debtor which has been declared bankrupt by the court, based on Article 1131 Indonesia Civil Code will be gathered as bankruptcy estate and used for repayment of all debts. Article 60 Paragraph (2) Regulation 37/2004 regulates in the event that the collateral object is successfully executed by a separatist creditor during the 2 months period, if then there are privileged creditors such as tax and workers’ wage whom asks for a share of the sales, the creditor is obliged to provide whereas the collateral good isn’t always sufficient to settle the related separatist creditor's bill. In practice, judges often issue discretion to achieve justified distribution of bankruptcy estate. Therefore, there’s a need for legal certainty regarding rights of the sale of collateral goods by separatist creditors, and legal remedies the preferred creditor can use to get their rights. Keywords: Structured Creditor Principle; Preferred Creditor; Miscellaneous Lawsuit.\u0000AbstrakSegala kebendaan yang dimiliki debitor yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan berdasarkan Pasal 1131 KUHPER akan menjadi harta pailit untuk kemudian digunakan untuk pelunasan atas segala utangnya. Pasal 60 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 mengatur dalam hal benda jaminan berhasil dieksekusi oleh kreditor separatis selama masa 2 bulan tersebut, jika kemudian terdapat kreditor yang diistimewakan seperti pajak dan buruh yang meminta bagian dari hasil penjualan tersebut maka kreditor separatis wajib memberikan. Di lain sisi, belum tentu benda jaminan tersebut cukup untuk melunasi piutang kreditor separatis terkait. Pada prakteknya, hakim seringkali mengeluarkan diskresi supaya pembagian harta pailit memenuhi rasa keadilan. Maka dari itu, perlu adanya kepastian hukum terkait hak atas hasil penjualan benda jaminan oleh kreditor separatis, serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh kreditor preferen untuk mendapatkan haknya. Kata Kunci: Prinsip Structured Creditor; Kreditor Preferen; Gugatan Lain-Lain.","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134631519","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Restrukturisasi Utang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Menghindari Kepailitan Bagi Debitor yang Gagal Bayar Karena Terdampak Covid-19","authors":"Fikri Haichal","doi":"10.20473/jd.v5i6.40125","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v5i6.40125","url":null,"abstract":"AbstractIn the process of bankruptcy, Law 37/2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment provide an opportunity to do a suspension of payment. Suspension of payment aims to postpone the obligation to pay debtors' debt to provide an opportunity to propose a restructuring plan so that peace can occur. The widespread of Covid-19 has an impact on the performance of debtors, debtors who default on being affected by Covid-19 can use suspension of payment to avoid bankruptcy by restructuring, This has also been accommodated by the government by using POJK Number 48 / POJK.03 / 2020 concerning Amendments to POJK Number 11 / POJK.03/ 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy Impact of the spread of Coronavirus Disease 2019. The method used is normative law and the statute, conceptual and case approach. This article will discuss about Debt Restructuring through PKPU as an Effort to Avoid Bankruptcy for Debtors Who Fail to Pay Due to Covid-19 Impact. The results of this study indicate default debtors affected by Covid-19 can avoid bankruptcy by restructuring through POJK 48 / POJK.03 / 2020. Keywords: Bankruptcy; PKPU; Restructurisation; COVID-19; POJK 48.\u0000AbstrakDalam proses kepailitan, UU 37/2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kesempatan untuk melakukan upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU bertujuan untuk ditundanya kewajiban membayar utang debitor untuk memberi kesempatan mengajukan rencana restrukturisasi agar terjadinya perdamaian. Perkembangan penyebaran Covid-19 yang luas berdampak terhadap kinerja dari debitor, debitor gagal bayar akibat terdampak Covid-19 dapat menggunakan upaya PKPU untuk menghindari kepailitan dengan cara melakukan restrukturisasi, hal ini pun telah diakomodasi oleh pemerintah dengan dapat menggunakan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019. Metode yang digunakan hukum normatif serta pendekatan Undang-Undang, Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Artikel ini akan membahas tentang Restrukturisasi Utang Melalui PKPU Sebagai Upaya Menghindari Kepailitan Bagi Debitor Yang Gagal Bayar Karena Terdampak Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan debitor gagal bayar yang terdampak Covid-19 dapat menghindari kepailitan dengan cara restrukturisasi melalui POJK 48/POJK.03/2020. Kata Kunci: Kepailitan; PKPU; Restrukturisasi; COVID-19; POJK 48.","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133602911","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Dampak Pandemi Covid-19 dalam Rangka Pengajuan Permohonan Pailit (Studi Kasus PT. Cowel Development)","authors":"Aries Saifullah","doi":"10.20473/jd.v5i6.40067","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v5i6.40067","url":null,"abstract":"AbstractThe spread of the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic has resulted in an increase in the number of victims and property losses, an increase in the scope of the affected area, and an impact on broad socio-economic aspects in Indonesia. Several companies, both small, medium and large, experienced a significant impact and some even went bankrupt, such as PT. Cowell. The purpose of this study is to analyze companies that have failed to pay due to the impact of the covid-19 pandemic and legal remedies that can be taken by companies that fail to pay due to the pandemic in order to avoid bankruptcy. In the process of working on this legal research, the author uses the type of legal research research and uses a statute approach and a case study approach. The result of this research is that in principle, by regulation in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations and practically in the case that occurred at PT. Cowell. The Covid-19 situation is a force majeure, but this situation cannot be the basis for a denial of a bankruptcy application. Keywords: Authority; Separatist Creditors; Bankruptcy; Suspension of Debt Payment Obligations; Execution.\u0000AbstrakPenyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berakibat pada bertambahnya jumlah korban serta kerugian harta benda, bertambah lingkup kawasan yang terdampak, dan menyebabkan dampak dalam aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Beberapa perusahaan baik yang berskala kecil, menengah hingga yang besar mengalami dampak yang signifikan bahkan ada yang mengalami pailit seperti PT. Cowell. Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis mengenai Perusahaan yang gagal bayar akibat terdampak pandemi covid-19 dan Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang gagal bayar akibat pandemi agar dapat terhindar dari kepailitan. Dalam proses pengerjaan penelitian hukum ini, penulis menggunakan tipe penelitian legal research dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case study). Hasil dari penelitian ini adalah pada prinsipnya Secara regulasi dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaarn Utang dan secara praktik dalam kasus yang terjadi di PT. Cowell. Keadaan Covid-19 merupakan force Majeure, tetapi keadaan tersebut tidak dapat menjadi dasar suatu penyangkalan permohonan pailit. Kata Kunci: Kewenangan; Kreditor Separatis; Pailit; Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Eksekusi.","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"87 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132719551","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perjanjian Penetapan Harga Jual Kembali Retailer Skincare","authors":"Farah Fadhila Amany","doi":"10.20473/jd.v5i5.38437","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38437","url":null,"abstract":"AbstractBusiness Competition Law is a legal instrument that determines everything related to business competition, which includes things that business actors can do or are prohibited. The tendency of executing prohibited agreements or prohibited activities to be carried out by business actors and several business actors is caused by the desire of the business actor or a group of business actors to become a dominant position in a relevant market. In Indonesia, there are various kinds of skincare brands that are easily available at various reseller agents. Indications of unfair business competition are found in setting the resale price for skincare retailers. This research aims to prove that there is an indication of unfair business competition by skincare retailers in determining the resale price as stipulated in Law Number 5 year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.Keywords: Business Competition; Resale Price Maintenance; Skincare Retailer.\u0000AbstrakHukum Persaingan Usaha merupakan instrumen hukum yang menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha yaitu mencakup hal-hal yang dapat dilakukan maupun yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Kecenderungan pelaksanaan perjanjian yang dilarang maupun kegiatan yang dilarang yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun beberapa pelaku usaha disebabkan oleh adanya keinginan pelaku usaha maupun sekelompok pelaku usaha untuk menjadi posisi dominan dalam suatu pasar bersangkutan. Di Indonesia terdapat berbagai macam merek skincare yang mudah didapatkan di berbagai agen reseller. Indikasi persaingan usaha tidak sehat ditemukan dalam penetapan harga jual kembali retailer skincare. Penulisan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat oleh retailer skincare dalam penetapan harga jual kembali sebagaimana sesuai dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kata Kunci: Persaingan Usaha; Penetapan Harga Jual Kembali; Retailer Skincare.","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127114454","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Surat Hasil Swab Tes PCR COVID-19 Sebagai Syarat Perjalanan","authors":"Indah Novianti","doi":"10.20473/jd.v5i5.38552","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38552","url":null,"abstract":"AbstractThe urgency in using the COVID-19 swab test results letter is a result of the implementation Circular Letter of the COVID-19 Handler Officer which stipulated mandatory requirements for Domestic Travelers caused a negative impact in the form of rampant forgeries of swab test results by some persons. Various forms of swab results are printed and electronic documents, both made using technology, in the law enforcement process that fact causes the conflict of legal norms in the KUHP with Law Number 11 of 2018 concerning Electronic Information and Transactions jo. Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2018 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), each of the article provisions can be applied to the forgery of COVID-19 swab test results case. Based on the interpretation of the description of the elements of the article and analysis of several relevant Court Judgments, then the “printing” element is the main benchmark that limits the application of the two legal rules.Keywords: Responsibility; Forgery; Swab Test Result; COVID-19.\u0000AbstrakTerciptanya urgensitas penggunaan surat hasil swab tes COVID-19 sebagai akibat diberlakukan Surat Edaran Satgas COVID-19 yang mengatur persyaratan wajib bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri menimbulkan dampak negatif berupa maraknya pemalsuan surat hasil swab tes oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Dalam proses penegakkan hukumnya macam bentuk surat hasil swab yaitu cetak dan dokumen elektronik yang dibuat dengan pemanfaatan teknologi menjadi akar masalah benturan norma hukum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang masing-masing memiliki ketentuan pasal yang dapat diterapkan terhadap perkara pemalsuan surat hasil swab tes COVID-19. Didasarkan pada intepretasi uraian unsur pasal dan analisis pada beberapa Putusan Pengadilan yang relevan, maka atas dasar ada atau tidaknya unsur “mencetak” menjadi tolak ukur utama yang memberikan batasan penerapan antara kedua aturan hukum tersebut.Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Pemalsuan; Hasil swab tes; COVID-19.","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125559852","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Dokter Muda yang Melakukan Kelalaian Dalam Melaksanakan Pelimpahan Tugas Dokter Pembimbing","authors":"Mohamad Haikal Fikri","doi":"10.20473/jd.v5i5.38554","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38554","url":null,"abstract":"AbstractThe development of science in the medical field increase the participation of student medical in the medical services to patients. Student’s get the opportunity to do clinical practice directly to patient through delegation of duties by the supervising doctor. In this assignment, the supervising doctor is required to provide guidance and supervision because the young doctor does not have the competence and expertise to perform a medical action. However, problems arise when student medical dont coordinate and go beyond the limits. Based on this research, its found that there is a lack of law in the limitations of assigning assignments to student medical and the extent to which the supervising doctor can be responsible for negligence committed by student medical. therefore its necessary to examine the concept delegation of authority and forms participation in deciding cases related to negligence committed by student medical in carrying out the delegation of duties.Keywords: Negligence of Medical Practice; Student of Medical; Lliability.\u0000AbstrakSemakin berkembangnya ilmu pengetahuan dalam bidang kedokteran menimbulkan suatu tuntutan untuk meningkatkan keikutsertaan dokter muda dalam pelaksanaan pelayanan medis terhadap pasien. Dokter muda mendapatkan kesempatan untuk melakukan praktik klinis secara langsung kepada seorang pasien melalui pelimpahan tugas oleh dokter pembimbing,Dalam pelimpahan tugas tersebut dokter pembimbing diharuskan untuk memberikan suatu bimbingan dan pengawasan dikarenakan dokter muda belum memiliki kompetensi dan keahlian untuk melakukan suatu tindakan medis. Akan tetapi permasalahan timbul ketika dokter muda tidak melakukan kordinasi dan melampaui batasan-batasan yang telah diperintahkan oleh dokter pembimbing dan mengakibatkan kerugian pada pasien. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan adanya kekaburan hukum dalam batasan-batasan pelimpahan tugas yang diberikan kepada dokter muda dan sejauh apa dokter pembimbing dapat bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh dokter muda, oleh karena itu diperlukan untuk menelaah terkait konsep pelimpahan wewenang serta bentuk-bentuk penyertaan dalam memutus perkara kelalaian yang dilakukan dokter muda dalam melaksanakan pelimpahan tugas dokter pembimbing.Kata Kunci: Kelalaian Medis; Dokter Muda; Pertanggungjawaban Pidana.","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122564936","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Di PHK Karena Tidak Melaksanakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi","authors":"Dwiky Maulana Akbar","doi":"10.20473/jd.v5i5.33128","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.33128","url":null,"abstract":"AbstractThe presence of the COVID-19 pandemic in an employment relationship is experiencing comprehensive problems. This is the reason a company or employer terminates employment unilaterally. The need for a notification letter when the employer wants to terminate the employee's employment relationship so that it becomes a warning for the worker not to repeat his mistake. On the other hand, in the laws and regulations, this cannot be justified considering that industrial relations dispute settlement procedures must be carried out. The health protocol is important in carrying out work for every worker for work safety, but this does not make a reason for direct layoffs for workers. The foreman can give warnings to workers who commit violations due to not using health protocols at work.Keywords: Pandemic Covid-19; Employer; Worker; Termination of Employment; Industrial Relations Dispute Settlement.\u0000AbstrakKehadiran pandemi covid-19 dalam suatu hubungan ketenagakerjaan mengalami masalah secara komprehensif. Hal ini menjadi alasan suatu perusahan maupun pemberi kerja melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Perlunya surat pemberitahuan bilamana pemberi kerja ingin melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja agar hal tersebut menjadi peringatan bagi pekerja agar tidak mengulangi kesalahannya. Di lain sisi, dalam peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak dapat dibenarkan mengingat harus melalui prosedur perselisihan penyelesaian hububgan industrial. Protocol kesehatan merupakan hal yang penting dalam melaksanakan pekerjaan bagi setiap pekerja untuk keselamatan kerja, namun hal tersebut tidak menjadikan alasan untuk melakukan PHK secara langsung bagi pekerja. Mandor dapat memberikan peringatan bagi pekerja yang melakukan pelanggaran akibat tidak menggunakan protocol kesehatan pada saat bekerja. Kata Kunci: Pandemi Covid-19; Pekerja; Mandor; Pemutusan Hubungan Kerja; Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133949741","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kegiatan Jual Beli Asi","authors":"Zaiematuzzahra Munasib","doi":"10.20473/jd.v5i5.38561","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38561","url":null,"abstract":"AbstractProhibition on buying and selling of breast milk in Government Regulation Number 33 of 2012 concerning Exclusive Breastfeeding. The norm of prohibition without the provisions of sanctions creates problems in law enforcement and the criminal liability of the perpetrators of buying and selling breast milk. The research method used is juridical-normative through statue and conceptual approach to study legal issues. The purpose of this study is to determine the criminal responsibility of the perpetrators of buying and selling breast milk. The results of this study indicate that there is a prohibition norm in the Government Regulation on Exclusive Breastfeeding for the buying and selling of breast milk, but the prohibition norm is not a criminal act because the elements in the formation of a criminal act are not fulfilled, so there is no criminal liability.Keywords: Breastfeeding; Prohibition of Buying and Selling Breast Milk; Criminal Liability.\u0000AbstrakLarangan jual beli ASI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah mengatur tidak lebih dari undang-undang yang mengatur. Larangan jual beli ASI yang diatur dalam peraturan pemerintah tanpa adanya larangan yang serupa dalam Undang-Undang Kesehatan. Norma larangan tanpa ketentuan sanksi menimbulkan problematik dalam penegakan hukum serta pertanggungjawaban pidana yang dimiliki pelaku jual beli ASI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna mengkaji isu hukum. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pertanggungjawaban pidana yang dimiliki oleh pelaku jual beli ASI. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya norma larangan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pemberian ASI Eksklusif atas kegiatan jual beli ASI, tetapi norma larangan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam pembentukan perbuatan pidana. Sehingga berdasarkan asas legalitas dalam hukum pidana, tidak terdapat pertanggungjawaban pidana.Kata Kunci: ASI; Larangan Jual Beli ASI; Pertanggungjawaban Pidana.","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133150422","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perlindungan Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Kampus: Hukum HAM dan Kebebasan Akademik","authors":"Rohman Hidayad","doi":"10.20473/jd.v5i5.38558","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38558","url":null,"abstract":"AbstractIndonesia is a state of law and a country that upholds human rights. Although in the constitution there are no rules that specifically regulate the LGBT group. This thesis discusses the protection of the LGBT community on campus in terms of the legal system, human rights and the principles of academic freedom and how the state is responsible for fulfilling the rights of citizens, especially for LGBT groups on campus. The type of research used is the type of legal research with a conceptual approach and legislation in the perspective of human rights. This study shows that cases that occur in LGBT groups in Indonesia, especially in the campus environment, still receive less attention from the government. Cases that occur should make learning so that it does not happen again. In comparison to getting justice for LGBT people whose rights have been violated and discriminated against, there are several legal remedies by LGBT groups in the United States and Malaysia.Keywords: LGBT Groups; LGBT Groups on Campus; Legal Efforts for LGBT Groups.\u0000AbstrakIndonesia merupakan negara hukum dan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Meskipun dalam konstitusi tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur mengenai kelompok LGBT. skripsi ini membahas mengenai perlindungan komunitas LGBT di kampus di tinjau dari sistem hukum, HAM dan prinsip-prinsip kebebasan akademik serta bagaimana tanggungjawab negara dalam hal pemenuhan hak warga negara khususnya bagi kelompok LGBT di kampus. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum dengan pendekatan konseptual dan dan perundang-undangan dalam sudut pandang hak asasi manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus yang terjadi pada kelompok LGBT di Indonesia khususnya dalam lingkungan kampus masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kasus yang terjadi seharusnya menjadikan pembelajaran agar tidak tejadi lagi. Sebagai perbandingan untuk mendapatkan keadilan bagi kelompok LGBT yang haknya dilanggar dan mendapatkan diskriminasi, terdapat beberapa upaya hukum yang dilakukan kelompok LGBT di Amerika Serikat dan Malaysia.Kata Kunci: Kelompok LGBT; Kelompok LGBT di Kampus; Upaya Hukum Kelompok LGBT.","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"93 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128642090","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perlindungan Hukum di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Risiko Kerja Bagi Kurir Ekspedisi","authors":"Aditya Beriyan Gusti","doi":"10.20473/jd.v5i5.38430","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38430","url":null,"abstract":"AbstractAlong with the development of technology, all buying and selling activities can be done online, the payment for buying and selling can be done using the Cash On Delivery (COD) System. This can cause various problems to arise, one of which is related to the COD system which often afflicts expedition couriers when delivering goods belonging to customers. In writing this research, the method of approach to law and concept approach is used. Based on the results of the research, the company must fulfill all rights and provide guarantees for the protection of expedition couriers, besides that the company must provide a policy related to the COD system. Therefore, the issue that the author found relates to the form of responsibility given by the company to the occupational safety and health of couriers and what legal remedies the courier courier can take if he has a work accident. The purpose of this research is to identify, study, and analyze legal remedies and forms of responsibility in providing protection for expedition couriers related to the COD system.Keywords: Occupational Health and Safety; Work Accident.\u0000AbstrakSeiring dengan berkembangnya teknologi semua kegiatan jual beli dapat dilakukan secara online, pembayaran jual beli tersebut dapat dilakukan secara Sistem Cash On Delivery (COD). Hal ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan muncul, salah satunya berkaitan dengan sistem COD tersebut yang sering menimpa kurir ekspedisi pada saat melakukan pengantaran barang milik customer. Pada penulisan penelitian ini menggunakan metode pendekatan Undang-undang dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian Perusahaan harus memenuhi semua hak-hak dan memberikan jaminan perlindungan terhadap kurir ekspedisi, selain itu perusahaan harus memberikan suatu kebijakan yang berkaitan dengan sistem COD. Oleh sebab itu, isu yang Penulis temukan berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi kurir dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan kurir ekspedisi apabila mengalami kecelakaan kerja. Tujuan dari penelitan ini untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis upaya hukum dan bentuk tangggungjawab dalam memberikan perlindungan bagi kurir ekspedisi berkaitan dengan sistem COD. Kata Kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Kecelakaan Kerja.","PeriodicalId":139489,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"69 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134050975","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}