Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum最新文献

{"title":"The Concept Of Adultery Post-Revision Of The Penal Code","authors":"M. Junaidi, Resky Gustiandi Candra Imansyah","doi":"10.22515/AL-AHKAM.V3I1.1344","DOIUrl":"https://doi.org/10.22515/AL-AHKAM.V3I1.1344","url":null,"abstract":"Zina is an act that is prohibited by religion as well as by the state. Adultery is arranged in two rules; in Indonesia it is regulated in the Criminal Code called KUHP. For the case of adultery, it uses offense complaint, which means that it will only be processed criminal law if there is one spouse who reported this legal event. While in Islam, zina’s actions are regulated in the Qur’an and Hadith. The problems appeared when the article that regulates zina in the existing criminal code law will be revised its offense from the offense complaint becomes a general offense. This research is under normative research. The type of data in this study is secondary data which were collected by the study method library.  The data collected were analyzed by qualitative descriptive method. The result shows that in the Islamic context of adultery, the reporting and proofing process requires only 4 witnesses and it must be seen by firsthand. Whereas in the draft amendment of the criminal law, the adultery will be regulated by general offense resulting in the proof that should be studied not only from the sociological aspect but also the theological aspect.","PeriodicalId":135077,"journal":{"name":"Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125844882","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Cakupan Alat Bukti Sebagai Upaya Pemberantasan Kejahatan Siber","authors":"A. Lestari, Meliana - Damayanti","doi":"10.22515/al-ahkam.v3i1.1341","DOIUrl":"https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i1.1341","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pasal tersebut disebutkan alat-alat bukti terdiri atas : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Pesatnya Teknologi Informasi melalui internet tersebut mengubah aktifitas-aktifitas kehidupan yang semula perlu dilakukan kontak fisik, sekarang dengan menggunakan media elektronik, aktifitas keseharian dapat dilakukan secara virtual atau maya. Namun demikian  berhadapan dalam kasus siber (cyber crime)  dalam hal pembuktian ternyata dokumen elektronik tidak memenuhi ketentuan sistem hukum pidana terutama dalam KUHP maupun KUHAP di Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara menekankan pada undang-undang yang terkait dengan isu hukum. Untuk mempelajari dan menelaah hukum yang berkaitan dengan kasus apa saja yang ada di internet, dengan cara melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan teknik penelitian ini dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti majalah, jurnal, buku dan lain-lainnya.Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya sebuah alat bukti yang disertai dengan keyakinan hakim. Penjelasan pasal 177 ayat (1) huruf c RUU KUHAP yang dimaksud dengan “bukti elektronik” adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik ataupun yang serupa dengan itu, termasuk rekaman data.","PeriodicalId":135077,"journal":{"name":"Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129852517","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Criminal Sanctions As an Eradication Strategy Of Corruption: A Critical Study from the Perspective of Islamic Criminal Law","authors":"M. Darudin","doi":"10.22515/AL-AHKAM.V3I1.1345","DOIUrl":"https://doi.org/10.22515/AL-AHKAM.V3I1.1345","url":null,"abstract":"The spirit of anti-corruption movement  has been a motion since reformation era in 1998 and the government has issued various policies. Firstly, the policy relating to the substance of the law, the government has passed various laws and ratified international conventions. Secondly, the regulations concerning law enforcement agencies, the government has established the Corruption Eradication Commission, Corruption Crime Court, the Center for Reporting and Analyzing Financial Transactions (PPATK), the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), and the establishment of internal supervisory bodies. However,  these efforts seemingly  face failure. The facts show that corruption increases in the executive, legislative and judicial institutions, from the center to the region level. The failure of corruption eradication can be one of the reasons that indicates the formulation of criminal sanctions in Law No. 20/2001 for corruption is weak, not appropriate for the negative impacts of the crime. Consequently, the punishment imposed has no deterrent effect for either the perpetrators or others. It is contrast to the concept of sanctions in Islamic criminal law, sanctions imposed on the perpetrators must be comparable with their evil deeds (Qur'an Surah 42, verse 40), with the aim to benefit for human both individual and collective. According to the  concept, this article will examine criminal sanctions based on Islamic criminal law as an eradication strategy of corruption. The results of this article can be a consideration for the  revision of the framework in formulating criminal sanctions contained in Law No. 20 / 20011 concerning corruption.","PeriodicalId":135077,"journal":{"name":"Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum","volume":"131 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122764129","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila","authors":"Agus Riwanto","doi":"10.22515/al-ahkam.v2i2.1068","DOIUrl":"https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i2.1068","url":null,"abstract":"Hukum bukan hanya berguna sebagai sarana pengendali untuk memelihara ketertiban sosial, tetapi juga untuk mengendalikan perubahan masyarakat ke arah yang dikehendaki. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah paradigma atau kerangka pikir, sumber nilai, dan orientasi arah bagi penegakan. Perwujudan nilai-nilai itu menjadi keniscayaan, karena dalam praktik penegakan hukum terjadi diskrepansi, yakni ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Penegakan hukum dan kebijakan politik kerap melukai rasa keadilan. Dalam penegakan hukum pidana dan hukum tata negara telah meninggalkan rasa keadilan dan kebijakan politik kian elitis tak berpihak pada yang lemah. Mewujudkan hukum berkeadilan secara progresif adalah solusi sistemik untuk mewujudkan keadilan substansial. Maka dari itu, menjalankan hukum progresif adalah keniscayaan, yakni menegakkan hukum dengan memilih cara tidak hanya menurut prinsip logika, tetapi harus dengan independensi, perasaan, kepedulian, dan pemihakan kepada yang lemah. Hal ini sejalan dengan ajaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yakni berketuhanan, berperikemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Inilah cara menjaga Pancasila dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Operasionalisasi hukum berkeadilan secara progresif adalah dengan cara mencari cara-cara baru (role breaking) dan terobosan inovatif, jika cara normal dan normatif tak mampu segera mewujudkan asas dan nilai mazhab Pancasila.\u0000 ","PeriodicalId":135077,"journal":{"name":"Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-02-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114697453","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Dalalah Lafdzi (Upaya Menemukan Hukum)","authors":"Yassirly Amrona Rosyada","doi":"10.22515/al-ahkam.v2i2.1066","DOIUrl":"https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i2.1066","url":null,"abstract":"Hukum Islam bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber hukum tersebut, sepeninggal Nabi Muhammad tidak berubah ataupun bertambah padahal persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan. Oleh karenanya, pemahaman yang mendalam tentang sumber-sumber hukum Islam merupakan suatu keniscayaan. Salah satu usaha untuk menemukan hukum ataupun aturan yang terdapat pada sumber-sumber hukum Islam adalah melalui pemahaman dari petunjuk kebahasaan (dalalah al lafdzi). Pemahaman dari petunjuk kebahasaan tidak hanya berupa pemahaman secara tersurat, tapi dapat juga dipahami secara tersirat apa yang terdapat dalam bahasa nash (al-Qur'an atau al-Sunnah). Ada beberapa macam cara atau metode dalam memahami nash melalui petunjuk kebahasaan. Masing-masing cara atau metode mempunyai implikasi pemahaman yang berbeda satu sama lain. Dengan pemahaman yang mendalam tentang petunjuk kebahasaan dengan berbagai macam teori atau cara pemahaman, maka hukum Islam dapat dipahami menuju pada pemahaman yang komprehensif.\u0000 ","PeriodicalId":135077,"journal":{"name":"Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-02-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124735340","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 Tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Surakarta","authors":"Zaidah Nur Rosidah","doi":"10.22515/AL-AHKAM.V2I2.1067","DOIUrl":"https://doi.org/10.22515/AL-AHKAM.V2I2.1067","url":null,"abstract":"Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta, khususnya pendapat para hakim mengenai implementasi putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini menggunakan pendekatan socio legal study, bagaimana putusan MK tentang anak luar kawin diimplementasikan dalam putusannya. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan, yaitu menggali pendapat hakim mengenai implementasi putusan MK tersebut. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terstrukutur, sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian dilakukan 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi silogisme deduksi. Melalui karya tulis ini diperoleh hasil bahwa pertama, putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 belum dapat diimplementasikan secara penuh baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri. Kedua, di Pengadilan Agama, putusan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum Islam yang menyatakan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga anak luar kawin tidak dapat bernasab dengan ayah biologisnya serta tidak mendapatkan hak waris dan wali. Ketiga, menurut hakim di Pengadilan Negeri, putusan MK tersebut sudah diakomodasi di dalam KUH Perdata bahwa anak luar kawin dapat diakui melalui pengadilan, dan terhadap pengakuan tersebut anak luar kawin memperoleh hak waris yang besarnya tidak penuh seperti anak sah.","PeriodicalId":135077,"journal":{"name":"Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-02-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127624384","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pengembangan Ilmu Ushul Al Fiqh","authors":"Ahmad Ghozali Ihsan","doi":"10.22515/AL-AHKAM.V2I2.1069","DOIUrl":"https://doi.org/10.22515/AL-AHKAM.V2I2.1069","url":null,"abstract":"Ilmu ushul al-fiqh merupakan metode pengetahuan yang sangat penting dalam Islam. Dengan kekhasan yang dimilikinya dan tidak dimiliki oleh ilmu lain, ilmu ini dapat menemukan maksud Tuhan yang terkandung dalam nash al-Qur'an dan Hadis dengan memperhatikan perubahan ruang dan waktu. Sebagai sebuah ilmu, ushul al-fiqh seyogyanya tidak menjadi “dogma” yang tidak berkembang dan memperhatikan ruang dan waktu. Pada masa awal pembentukan ilmu ushul al-fiqh, ilmu ini tidak berhenti mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Adanya aliran mutakallimun dan fukaha', konsep maqashid al syariah al Syathibi dan al Ghazali, kemudian revitalisasi oleh Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan al Thurabi, hingga pemikir modern seperti teori hudud Muhammad Syahrur, double-movement Fazlur Rahman, adalah merupakan bukti berkembangnya ilmu ushul al fiqh. Namun, perkembangan ini tidak diikuti oleh para ahli ushul al fiqh di Indonesia, termasuk tidak adanya pengembangan ilmu ushul al fiqh di Perguruan Tinggi (PTAIN/PTAIS). Pengembangan ilmu ushul al fiqh dapat dilakukan dengan filsafat ilmu, sehingga dapat diketahui dengan jelas hakikatnya, sumbernya, wilayah kajiannya, dan kegunaannya. Pengembangan ini akan membantu ilmu ushul al fiqh selalu hidup di tengah masyarakat, meskipun dengan bergantinya ruang dan waktu.\u0000 ","PeriodicalId":135077,"journal":{"name":"Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-02-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134426811","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Membangun Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Terhadap Produk Berlabel Halal Di Era Masyarakat Ekonomi Asean","authors":"Triana Sofiani","doi":"10.22515/AL-AHKAM.V2I2.1070","DOIUrl":"https://doi.org/10.22515/AL-AHKAM.V2I2.1070","url":null,"abstract":"This paper is the result of research with located in the city of Pekalongan, which aims to explore legal awareness and efforts to build awareness of Muslim consumers against halal labeled products. The research method are empirical juridical, with qualitative approach. The data collection technique using observation, interviews and literary studies. Techniques to check the validity of data, using triangulation and analysis using an interactive model. The result of research shows that, the law awarness of Muslim consumer , for middle-lower Muslim consumer, the level of  law awareness are still at the level of knowledge. But for middle-upper Muslim consumers, have knowledge and understanding about law and policy of halal product, so their attitude and behavior when buying or consuming a product have considered the there or no of halal labels listed in the product, even knowing about the validity of halal certification of the products  which will be purchased and consumed. Factors that affect the Muslim consumer's  law awareness of halal products, among others: education, economics, religion (religiosity) and social culture. Efforts to build  law awareness of Muslim consumer are through education, for example with  socialization and campaign about halal products and legal foundations, so as to create a consumer society are  smart and conscious of  halal, to confront of MEA era.","PeriodicalId":135077,"journal":{"name":"Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-02-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130380955","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Akibat Hukum Perkawinan Wanita Hamil Terhadap Perwalian Dan Hak Waris Anak Perspektif KHI Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974","authors":"A. Mukhlishin","doi":"10.22515/al-ahkam.v2i2.1019","DOIUrl":"https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i2.1019","url":null,"abstract":"ABSTRAK\u0000Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh pegawai pencatat nikah. Hal itu, dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama dan etika terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahinya.\u0000Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang penulis ungkapkan diatas, maka dapat di tarik rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Akibat Hukum Perkawinan Wanita Hamil Terhadap Perwalian dan Hak Waris Anak Perspektif KHI dan UU No. 1 Tahun 1974? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akibat Hukum Perkawinan Wanita Hamil Terhadap Perwalian dan Hak Waris Anak Perspektif KHI dan UU No. 1 Tahun 1974. Jenis penelitian ini adalah study kepustakaan (library research) adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Selanjutnya penulis menggunakan analisis non statistik sesuai untuk data deskriftif.\u0000Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak ada yang mengatur tentang perwalian terhadap anak akibat pernikahan wanita hamil. Oleh sebab itu ketentuan perwalian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 selagi anak tersebut dilahirkan dalam satu pernikahan yang dianggap sah oleh negara maka hak perwaliannya berada pada kedua orang tua sahnya tersebut. Karena di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang pembagian hak waris, akan tetapi apabila anak tersebut sudah dianggap sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara otomatis anak tersebut mendapat hak waris dari garis keturunan ayah dan ibunya.\u0000Menurut KHI, Apabila anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar pernikahan) tersebut ternyata perempuan, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak alami (genetik) tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahkannya (menjadi wali nikah), yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim. Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan : Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Bagi Instansi Lembaga yang bertanggung jawab mengenai perkawinan, harus terus melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya membina keluarga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah.","PeriodicalId":135077,"journal":{"name":"Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-02-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131433056","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Social Learning Theory Dan Perilaku Agresif Anak Dalam Keluarga","authors":"Qurrotul Ainiyah","doi":"10.22515/AL-AHKAM.V2I1.789","DOIUrl":"https://doi.org/10.22515/AL-AHKAM.V2I1.789","url":null,"abstract":"Abstract\u0000This research is study of library research that raised Social Learning Theory applied in family, in order to be able to form socially sensitive individuals toward Indonesian peace. In this paper there are three questions: First, what are the basic concepts in Social Learning Theory? Second, how is the application of social learning theory in the family context? Third, how is the application of Social Learning Theory in the family able to create peace in Indonesia? So the result of this research is: First, Social learning theory is the theory of learning and the formation of personality behaviorally, and emphasized the importance of the social environment. Such individuals, in this theory, are regarded to have self-efficacy that makes socially competent. Second, in the family system, social learning theory is applied to form the quality of individuals who have self efficacy that can't be seen as a mere personal effort. But as part of a social institution that can only be achieved by working together through an interconnected effort. Third, Social learning theory can form individual personality in response to social stimulus, which will impact on the good formation character of the nation's generation that is sensitive to social.\u0000 \u0000Abstrak\u0000Penelitian ini adalah kajian library research yang mengangkat Social Learning Theory diterapkan dalam keluarga, agar mampu membentuk individu yang peka terhadap social menuju perdamian Indonesia. Dan dalam paper ini terdapat tiga pertanyaan: Pertama,apa saja konsep-konsep dasar dalam Social Learning Theory. Kedua, Bagaimana penerapan social learning theory ini dalam konteks keluarga?. Ketiga, bagaimana penerapan Social learning Theory dalam keluarga mampu menciptakan perdamaian di Indonesia?.Maka hasil dari penelitian ini adalah Pertama, Social learning theory adalah teori tentang pembelajaran dan pembentukan kepribadian secara behavioral.Ia menekankan pentingnya lingkungan social. Individu yang demikian, dalam teori ini, dipandang memiliki efikasi diri (self-efficacy) yang membuatnya cakap secara sosial. Kedua, Dalam sistem keluarga, social learning theory diterapkan membentuk kualitas individu yang memiliki efikasi diri yang tidak mungkin dilihat sebagai upaya personal belaka. Tapi Sebagai bagian dari sebuah lembaga social yang hanya bisa dicapai dengan bekerja sama melalui usaha yang saling berhubungan. Ketiga, Social learning theory dapat membentuk kepribadian individu sebagai respons atas stimulus sosial, yang akan berimbas pada bagusnya pembetukan karakter generasi bangsa yang peka terhadap social.","PeriodicalId":135077,"journal":{"name":"Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum","volume":"62 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2017-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125572549","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}