JURNAL ILMIAH ADVOKASI最新文献

{"title":"PENDAFTARAN TANAH TENTANG HAK MILIK DI TINJAU DARI NILAI EKONOMI","authors":"Elviana Sagala, Ade Parlaungan Nasution","doi":"10.36987/JIAD.V7I1.245","DOIUrl":"https://doi.org/10.36987/JIAD.V7I1.245","url":null,"abstract":"Pendaftaran tanah dikenal dengan 2 (dua) macam bentuk pendaftaran tanah sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yaitu tentang Pendaftaran tanah untuk pertama kali yuabg berbunyi yaitu: Ayat (1) pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Ayat (2) pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan di laksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan","PeriodicalId":127108,"journal":{"name":"JURNAL ILMIAH ADVOKASI","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-03-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124044504","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEWENANGAN MENGAJUKAN PRA PERADILAN ATAS PENETAPAN TERSANGKA DI TINJAU DARI SEGI HUKUM","authors":"M. Y. Siregar, Zainal Abidin Pakpahan","doi":"10.36987/JIAD.V6I2.249","DOIUrl":"https://doi.org/10.36987/JIAD.V6I2.249","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalis aspek hukum dasar Kewenangan Tersangka Dalam Mengajukan Praperadilan. Penelitian ini bersifat Normatif Empiris yakni penelitian dengan melihat kondisi yang ada dilapangan dengan mengkaitkan sumber hukum peraturan - peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Manfaat yang akan diterima dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggunakan kajian ini sebagai dasar dan teori dalam hal mengetahui dan menganalisis aspek hukum dasar Kewenangan Tersangka Dalam Mengajukan Praperadilan, kajian penelitian ini juga diharapkan dapat membantu para praktisi hukum khususnya Pengacara untuk mengetahui dan memperkuat kewenangannya dalam menangani perkara hukum yang dihadapkan kepadanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mengacu kepada Ketentuan Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kewenangan mengajukan Pra Peradilan atas penetapan Tersangka tidak diatur secara tegas didalam KUHAP dan akan tetapi kewenangan mengajukan Praperadilan secara limitatif diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 KUHAP yaitu memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan, memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan memeriksa tuntutan ganti rugi dan/atau Rehabilitasi. Dalam praktiknya Pengadilan berwenang memeriksa perkara Pra Peradilan atas Penetapan seseorang sebagai Tersangka dengan mengacu terhadap ketentuan hukum Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman mengemukakan bahwa","PeriodicalId":127108,"journal":{"name":"JURNAL ILMIAH ADVOKASI","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129464141","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI KONSEP PERMA NO 2 TAHUN 2012 TENTANG BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI KABUPATEN LABUHANBATU","authors":"Abdul Hakim, K. Kusno","doi":"10.36987/jiad.v6i2.247","DOIUrl":"https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.247","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dasar Penerapan Peraturan Perma No 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan baik pada tingkat Kepolisian maupun tingkat Pengadilan. Penelitian ini bersifat normatif empiris yakni penelitian terhadap masalah yang ada dilapangan (penelitian di polres labuhanbatu dan di Pengadilan Negeri Rantauprapat) dengan melihat sumber hukum peraturan - peraturan yang berlaku. Manfaat yang akan diterima dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggunakan kajian ini sebagai dasar dan teori dalam hal Penerapan Peraturan Perma No 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan baik pada tingkat Kepolisian maupun tingkat Pengadilan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Labuhanbatu dalam hal ini kepolisian dan Pengadilan telah melaksanakan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selanjutnya sistem peradilan pidana di Kabupaten Labuhanbatu dalam hal ini kepolisian dan Pengadilan telah melaksanakan dan berupaya menyesuaikan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP secara positif memberikan energi bahwa pelaku pencurian ringan yang perkaranya telah pernah diputus oleh Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. \u0000 \u0000Kata Kunci: Penerapan, Perma No 2 Tahun 2012.","PeriodicalId":127108,"journal":{"name":"JURNAL ILMIAH ADVOKASI","volume":"71 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131591256","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN SURAT HIBAH WASIAT YANG DITITIPKAN KEPADA NOTARIS UNTUK ANAK DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN ORANG TUA YANG TIDAK DICATATKAN","authors":"Risdalina Siregar","doi":"10.36987/JIAD.V6I2.251","DOIUrl":"https://doi.org/10.36987/JIAD.V6I2.251","url":null,"abstract":"Perkawinan haruslah dicatatkan sebagaimana tercantum pada pasal 1 dan 2 UU Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.. Hal ini juga berakibat kepada kedudukan anak yang dilahirkannya, maupun kepada hak warisannya . Jika perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan secara hukum negara maka kedudukan anak menjadi anak diluar pernikahan dan anak tersebut tidak berhak atas warisan dari ayahnya karena anak tersebut bukan merupakan ahli waris dari orang tuannya. \u0000Hukum waris mengatur tentang surat wasiat atau testamen, dimana seseorang dapat menentukan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, pembuat wasiat haruslah ditentukan berdasarkan undang-undang, jika diabaikan dapat berakibat batalnya wasiat. Harta warisan sering menimbulkan problema baik secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat. Surat wasiat ( testament) berdasarkan pasal 875 KUHperdata adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang terjadi setelah ia meninggal dunia, agar kehendak terakhir dari sipembuat surat/pewaris merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Ahli waris dapat menggugat suatu testamen jika merupakan ahli waris langsung yang berhubungan darah serta dari perkawinan yang sah , akan tetapi faktanya dalam masyarakat banyak perkawinan tidak dicatatkan . Hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan tentunya melihat pembuktian tentang sahnya perkawinan kemudian siapa saja yang berhak mejadi ahli waris. \u0000Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Surat Hibah Wasiat Dititipkan Kepada Notaris Untuk Anak Yang Lahir Perkawinan Orang Tua yang Tidak Dicatatkan , penelitian ini penulis ambil berdasarkan kasus yang pernah penulis tangani berdasarkan putusan Nomor : 42/Pdt.G/2007/PN-Rap, sedangkan data yang diperoleh dengan cara meneliti kepustakaan dan sumber penelitian berupa putusan kasus. Dasar pertimbangan Hakim dalam perkara ini dimana pihak Penggugat tidak dapat memperlihatkan surat/akte perkawinan sah, sedangkan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dapat memperlihatkan bukti perkawinannya yang sah, mengakibatkan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan Hibah Wasiat yang dititipkan pada Notaris menjadi batal demi hukum, dan hibah wasiat tersebut merupakan boedel warisan Tergugat sebagai ahli waris yang sah. \u0000 \u0000Kata Kunci : Warisan, Hibah Wasiat, Notaris, Perkawinan Tidak di Catatkan","PeriodicalId":127108,"journal":{"name":"JURNAL ILMIAH ADVOKASI","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125326071","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PROSEDUR HUKUM PENGAJUAN PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG HAMIL LUAR NIKAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA","authors":"A. Aisyah","doi":"10.36987/JIAD.V6I2.248","DOIUrl":"https://doi.org/10.36987/JIAD.V6I2.248","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Ketentuan pernikahan anak dibawah umur yang hamil luar nikah berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta Bagaimana Prosedur Hukum Pengajuan Pernikahan Anak Dibawah Umur Yang Hamil Luar Nikah. \u0000Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah riset pustaka yang dikumpulkan di analisis dengan teknik diskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Ketentuan pernikahan anak dibawah umur yang hamil luar nikah berdasarkan Ketentuan Undang","PeriodicalId":127108,"journal":{"name":"JURNAL ILMIAH ADVOKASI","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127756723","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGATURAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KESEHATAN","authors":"Rosmidah Hasibuan","doi":"10.36987/JIAD.V6I2.252","DOIUrl":"https://doi.org/10.36987/JIAD.V6I2.252","url":null,"abstract":"Kesehatan Lingkungan sebagai salah satu upaya kesehatan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ada keterkaitan langsung antara perlindungan hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Adapun peraturan yang mengatur dalam hal lingkungan hidup yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Demikian juga tentang kesehatan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi, kolam renang, solus per aqua, dan pemandian umum. \u0000 \u0000Kata Kunci: Pengaturan, lingkungan, kesehatan.","PeriodicalId":127108,"journal":{"name":"JURNAL ILMIAH ADVOKASI","volume":"52 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115556249","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA","authors":"Maya Jannah","doi":"10.36987/jiad.v6i2.250","DOIUrl":"https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250","url":null,"abstract":"Perlindungan hukum atas hak cipta telah diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Hak Cipta termasuk ke dalam Hak atas kekayaan intelektual (HKI) yaitu merupakan hak atas kekayaan yang timbul dan lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dihasilkan oleh manusia dengan wujud karya-karya intelektual nya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terlihat Implementasi perlindungan Hukum yang diberikan negara bagi pencipta. \u0000Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Peneltian ini menggunakan sumber data Sumber Bahan Hukum dalam Penelitian Normatif. teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara library research. \u0000 \u0000Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.","PeriodicalId":127108,"journal":{"name":"JURNAL ILMIAH ADVOKASI","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128579857","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"HAK MEWARIS MENURUT KETENTUAN HUKUM WARIS PERDATA","authors":"Elviana Sagala","doi":"10.36987/jiad.v6i2.254","DOIUrl":"https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.254","url":null,"abstract":"Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi ahli waris atau para ahli warisnya. Hukum waris perdata merupakan Hukum waris bagi golongan tionghoa yang ada di Indonesia dan di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam pembahagian Hukum waris perdata ditentukan dengan dua pembahagian yaitu dengan cara ab intestato dan testamenteir. Namun penulis melihat kebanyakan masyarakat tidak mengerti tentang Hukum waris, sehingga di masyarakat berkembang dengan pembahagian yang adil adalah bagi rata atau porsi yang sama dengan tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. dalam pembahagian waris perdata juga di atur tentang pergantian tempat, penolakan warisan. Untuk itu perlu sekali untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang hukum waris perdata. Hal ini diperlukan untuk menghindarkan masalah dalam pembahagian warisan bagi golongan lain yang ingin mengabaikan aturan Hukum waris yang harusnya dia pakai bukan Hukum waris perdata. \u0000 \u0000 \u0000Kata Kunci : Hak Waris, Perdata, Porsi Sama","PeriodicalId":127108,"journal":{"name":"JURNAL ILMIAH ADVOKASI","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-09-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128274420","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK","authors":"Nimrot Siahaan","doi":"10.36987/JIAD.V6I2.253","DOIUrl":"https://doi.org/10.36987/JIAD.V6I2.253","url":null,"abstract":"Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak dan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dan/atau pengurusnya apabila melakukan eksploitasi seksual terhadap anak. Pertama, Eksploitasi seksual komersial dibedakan dari eksploitasi seksual nonkomersial yang biasa disebut dengan berbagai istilah seperti pencabulan terhadap anak, perkosaan, kekerasan seksual dan lain-lain. Dalam eksploitasi seksualitas anak sekaligus dibarengi dengan eksploitasi ekonomi. Dengan demikian eksploitasi ini juga berada dalam cakupan kepedulian ILO. Konvensi ILO No. 182/1999 mengklasifikasikan bentuk eksploitasi sesksual komersial terhadap anak. Kedua, pertanggungjawaban pidana korporasi dan/atau pengurusnya apabila melakukan eksploitasi seksual terhadap anak, bagi korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda. \u0000Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak dapat juga melibatkan korporasi dan atau pengurusnya sehingga diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak. Prinsip pertanggungjawaban korporasi (corporate liability) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP) akan tetapi, seiring dengan kesadaran yang semakin sering terjadinya kejahatan ekonomi yang dilakukan ole atau atas nama korporasi, muncul tuntutan agar korporasi dapat muncul sebagai subjek hukum pidana, terutama dalam konteks sebagai subjek hukum yang mengatur kejahatan ekonomi. \u0000 \u0000Kata kunci: Korporasi, Eksploitasi seksual, Anak.","PeriodicalId":127108,"journal":{"name":"JURNAL ILMIAH ADVOKASI","volume":"82 5","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-09-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120852333","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}