Jurnal De Lege Ferenda Trisakti最新文献

{"title":"PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL PASCA TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL","authors":"Dian Nurfitri","doi":"10.25105/ferenda.v1i2.18276","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i2.18276","url":null,"abstract":"The protection of communal intellectual property currently has specific regulation through Government Regulation Number 56 Year 2022 on Communal Intellectual Property. Prior to this regulation, protection of communal intellectual property was only regulated through regulation of other intellectual property. In this regulation there are new concept of communal intellectual property protection such as the concept of inclusive moral right which and integration of communal intellectual property which is to protect communal intellectual property with defensif model. The concept of communal intellectual property protection are developing invarious countries, especially countries in Latin America and Africa","PeriodicalId":497705,"journal":{"name":"Jurnal De Lege Ferenda Trisakti","volume":"93 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135536690","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PELUANG DAN TANTANGAN PELAKSANAAN PATEN ESENSIAL STANDARD (STANDARD ESSENTIAL PATENT/SEP) DI INDONESIA","authors":"Rani Nuradi","doi":"10.25105/ferenda.v1i2.18275","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i2.18275","url":null,"abstract":"Standards are technical requirements or something that is standardized, including procedures and methods that are formulated based on the consensus of all parties, the government, and international decisions related to safety, security, health, environmental conditions, advancements in science and technology, experience, as well as current and future developments to achieve maximum benefits. In the current development of technology and global economic competition, patented technologies often serve as standards (Standard Essential Patent, or SEP). The implementation of SEP itself is possible as long as the patent holder agrees and adheres to the principles of fair, reasonable, and non-discriminatory terms, also known as FRAND (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory) principles. When the FRAND principles are not followed, for example, when the patent holder is unwilling to provide a license or sets the licensing fee too high, issues may arise. This paper discusses examples of SEP implementation in Indonesia through two case studies, aiming to provide insights for policymakers, particularly the Directorate General of Intellectual Property and the National Standardization Agency, to take appropriate steps in maintaining a balance between the rights and obligations of patent holders and the public","PeriodicalId":497705,"journal":{"name":"Jurnal De Lege Ferenda Trisakti","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135536689","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"REKONSTRUKSI KEBIJAKAN TERHADAP PENETAPAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM DAN ASPEK KEMANFAATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU","authors":"Setiyono Setiyono, Sugeng Supartono, Dinda Keumala, Khairani Bakri","doi":"10.25105/ferenda.v1i2.18280","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i2.18280","url":null,"abstract":"Salah satu dari permasalahan yang muncul dalam proses penegakan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah permasalahan yang terkait dengan penetapan status tersangka atau terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator. Adanya beberapa permasalahan yang bersumber dari adanya ketidaksamaan pemahaman atau tidak adaya unifikasi kebijakan dalam menetapkan status pelaku sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator oleh para penegak hukum. Selain itu, adanya permasalahan mengenai ketiadaan manfaat yang dialami oleh tersangka atau terdakwa dari penetapan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator tersebut tentunya menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan juga tidak memberikan kemanfaatan atau utilitas bagi pihak yang ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Rumusan permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan tentang kebijakan penetapan saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi dan bagaimana rekonstruksi kebijakan penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam perkara tindak pidana korupsi yang memberikan aspek kepastian hukum dan aspek kemanfaatan dalam sebuah sistem peradilan pidana terpadu. Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan regulasi lainnya. Sifat penelitian deskriptif, dengan menggunakan data sekunder. Analisis penelitian dilakukan dengan cara kualitatif dan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Pada prakteknya terdapat berbagai maca regulasi yang mengatur tentang tentang kebijakan penetapan saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi. Pengaturan tersebut mulai dalam bentuk Undang-Undang sampai dengan bentuk Peraturan Bersama dari lembaga penegak hukum dan Surat Edaran. Berpedoman dari adanya keanekaragaman pengaturan maka diperlukan rekonstruksi kebijakan pembentukan norma hukum baru dalam bentuk Undang-Undang yang menjadi pedoman mengikat terhadap pengakuan atau rekognisi dan pemahaman atau persepsi yang sama secara hukum mengenai penetapan status saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator yang berlaku sejak mulai tahapan pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan tahapan pemeriksaan di tingkat pengadilan bahkan sampai dengan pelaksanaan eksekusinya demi terciptanya asas kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan atau utilitas bagi tersangka atau terdakwa yang ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator","PeriodicalId":497705,"journal":{"name":"Jurnal De Lege Ferenda Trisakti","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135536683","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGELOLAAN ROYALTI KARYA CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK ATAS CIPTAAN YANG TIDAK DIKETAHUI PENCIPTANYA (ORPHAN WORKS)","authors":"Agung Damarsasongko, Endang Pandamdari","doi":"10.25105/ferenda.v1i2.18279","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i2.18279","url":null,"abstract":"Pengelolaan royalti atas Ciptaan yang tidak Dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah mengatur bahwa Ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya maka Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta, namun untuk ketentuan teknis tentang implementasi dari negara memegang Ciptaan untuk kepentingan Pencipta belum terdapat pengaturannya sehingga karya cipta lagu dan/atau musik masih tetap bebas digunakan untuk kepentingan komersial oleh semua pihak tanpa ditarik royalti. Pengelolaan Hak Ekonomi atas suatu Ciptaan merupakan hak eksklusif bagi Pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas pemanfaatan karya ciptanya, Lalu bagaimana dengan suatu ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya dalam pengelolaan hak ekonominya dipegang oleh Negara. Ketentuan Pasal 39 Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara teknis dengan peraturan dibawah undang-undang sehingga belum dapat dilaksanakan. Demikian pula dengan karya cipta yang tidak diketahui Penciptanya dan merupakan ekspresi budaya tradisional (kekayaan Intelektual Komunal) atau karya cipta yang sudah habis jangka waktu pelindungan hukumnya serta dilestarikan oleh masyarakat, belum diatur secara jelas. Negara Inggris telah melakukan pengaturan tentang pemaanfaatan atas pemberian izin atau lisensi terhadap karya cipta yang tidak diketahui Penciptanya atau yang disebut dengan Orphan works. Karya cipta yang tidak diketahui Penciptanya atau disebut dengan Orphan work adalah karya kreatif atau pertunjukan yang tunduk pada ketentuan Hak Cipta serta mendapatkan pelindungan hukum antara lain seperti buku harian, foto, film, atau karya musik, yang penciptanya atau pemegang haknya tidak diketahui atau tidak dapat ditemukan. Kantor Hak Cipta Inggris mengelola hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya yaitu memberikan lisensi atau penggunaan izin kepada para pihak pengguna yang akan melakukan pemanfaatan atau penggunaan atas Ciptaan tersebut. Indonesia dapat belajar dari Inggris atas pengelolaan royalti atas Ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya untuk menyusun peraturan sebagai implementasi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta","PeriodicalId":497705,"journal":{"name":"Jurnal De Lege Ferenda Trisakti","volume":"55 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135536686","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERBANDINGAN ANTARA SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA DAN TERTUTUP DI INDONESIA: ANALISIS MENUJU PENYELENGGARAAN YANG LEBIH BAIK","authors":"John Kenedy Azis, Irene Eka Sihombing","doi":"10.25105/ferenda.v1i2.18277","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i2.18277","url":null,"abstract":"The electoral system is a crucial aspect in maintaining democracy and political participation in a country. In Indonesia, the debate regarding open and closed electoral systems continues. This article aims to analyze the comparison between these two electoral systems, focusing on their respective advantages and disadvantages. The research method employed is a comparative analysis, gathering data through literature review and analysis of elections in Indonesia. The analysis reveals that the open electoral system is more proportional, as it excels in expanding public participation, enhancing political representation, and strengthening party accountability. However, challenges in vote calculation and potential vote splitting still need to be addressed. In conclusion, this article argues that the open electoral system is more proportional compared to the closed system and holds the potential to enhance political participation in Indonesian society","PeriodicalId":497705,"journal":{"name":"Jurnal De Lege Ferenda Trisakti","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135536687","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PEMBENTUKAN BADAN OTONOMI DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN DI INDONESIA","authors":"Muhammad Insan Kamil","doi":"10.25105/ferenda.v1i2.18278","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i2.18278","url":null,"abstract":"This research aims to analyze the rules and regulations related to the establishment of an autonomous body in the field of intellectual property in Indonesia. In addition, this research also conducts a comparison with the form of intellectual property offices in ASEAN member countries and Japan. The research method used is literature study and comparative analysis. The data used in this research are rules and regulations related to intellectual property in Indonesia, ASEAN, and Japan. The results of this research are expected to provide a better understanding of the establishment of autonomous bodies in the field of intellectual property in Indonesia and its comparison with other countries in ASEAN and Japan.","PeriodicalId":497705,"journal":{"name":"Jurnal De Lege Ferenda Trisakti","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135537846","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PARADIGMA KEADILAN : KONSEP DAN PRAKTEK","authors":"Heru Suyanto, Handar Subhandi Bakhtiar","doi":"10.25105/ferenda.v1i1.16551","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i1.16551","url":null,"abstract":"Keadilan menjadi muara dalam proses bekerjanya hukum. Hukum saat ini hanya berfokus pada pencapaian keadilan sesuai dengan prosedural yang telah dituangkan melalui peraturan perundang-undangan. Dalam praktek hukum, aparat penegak hukum hanya sekedar menjalankan tugasnya tanpa memaknai perannya dalam mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan.","PeriodicalId":497705,"journal":{"name":"Jurnal De Lege Ferenda Trisakti","volume":"440 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135950947","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEMITRAAN ANTARA LAPAS DENGAN PESANTREN DALAM RANGKA MENCARI SOLUSI TERHADAP OVER KAPASITAS PENGHUNI LAPAS","authors":"Henry Arianto","doi":"10.25105/ferenda.v1i1.16550","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i1.16550","url":null,"abstract":"The overcapacity of prisons in Indonesia is an open secret. This has a negative impact and sometimes even leads to loss of life. Fights between prison residents or fires that occur due to electrical shorts can eventually claim many lives because it is difficult to move due to a full prison. Currently in Indonesia there are 527 prisons. Meanwhile, the total capacity is 132,000 people. Currently in Indonesia, the prison population is almost 270,000. Therefore, the author tries to give an idea, what is the solution to reduce overcapacity in prisons, is it possible to establish a partnership with Islamic boarding schools? This is what I want to discuss in this article. Where in my research, using the library research method. Where is the conclusion that I got, it should be very possible for prisons, in this case the Regional Office of Law and Human Rights (KanwilkumHAM), to cooperate with Islamic boarding schools, because now the pattern of fostering inmates in the style of pesantren has begun.","PeriodicalId":497705,"journal":{"name":"Jurnal De Lege Ferenda Trisakti","volume":"314 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135950950","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KETENTUAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI INDONESIA, OVERKRIMINALISASI ATAU BUKAN?","authors":"Lukman Hakim, Endang Hadrian","doi":"10.25105/ferenda.v1i1.16552","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i1.16552","url":null,"abstract":"Tulisan ini membahas mengenai munculnya stigma di masyarakat mengenai adanya overkriminalisasi dalam hal penanganan terhadap kasus pencemaran nama baik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini oleh para penegak hukum. Antara lain diakibatkan ketentuan dalam beberapa pasal dalam UU ITE yang masih multitafsir sehingga memerlukan penjelasan yang lebih komprehensif, pemahaman penegak hukum yang lebih mengedepankan asas legalitas dibandingkan asas/teori hukum pidana yang ada dalam sistem hukum pidana, maupun kebijakan kriminalisasi UU ITE itu sendiri yang lebih mengedepankan aspek pidana dibanding aspek lain, mengakibatkan kebebasan berpendapat yang merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E menjadi semakin dipertanyakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach).","PeriodicalId":497705,"journal":{"name":"Jurnal De Lege Ferenda Trisakti","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135950948","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KAJIAN YURIDIS TENTANG RELEVANSI MALPRAKTIK MEDIS DENGAN TINDAK PIDANA UMUM","authors":"Sinatra Gunawan","doi":"10.25105/ferenda.v1i1.16554","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i1.16554","url":null,"abstract":"Meningkatnya ketidakpuas pasien terhadap pelayanan dokter menyebabkan meningkatnya teguran, somasi dan gugatan, baik dilakukan secara langsung atau melalui media cetak atau elektronik. Pandangan masyarakat tentang malpraktik dokter adalah ungkapan tentang suatu kesalahan dokter yang tidak dapat ditoleransi kesalahannya. Walaupun saat sekarang praktik dokter berupa tatap muka secara online. Terdapat 298 pengaduan kasus sengketa medis sejak sejak 2016 sampai 25 Juni 2021. Dari hal tersebut timbul permasalahan tentang relevansi malpraktik medis saat ini dengan tindak pidana umum dalam perundang-undangan. Jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman bagi semua penegak hukum dan atau badan peradilan dan atau organisasi induk dokter dan atau advokat medis. Ditemukan bahwa semua perundang-undangan yang ada saat ini belum mengatur keseluruhan tentang perbuatan atau peristiwa hukum dengan subjek hukum seorang dokter yang melaksanakan pekerjaan profesinya seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dan Kode Etik Kedokteran. Memaksakan kasus malpraktik medis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menyetarakan sebagai tindak pidana umum. Hal ini bersinggungan dengan asas hukum yang berlaku","PeriodicalId":497705,"journal":{"name":"Jurnal De Lege Ferenda Trisakti","volume":"61 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135950946","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}