Jurnal Hukum Samudra Keadilan最新文献_第2页

TINJAUAN KOMPARATIF SANKSI PIDANA PERZINAHAN TERHADAP PELAKU YANG SUDAH MEMILIKI PASANGAN SAH 对已合法配偶的通奸罪犯进行比较性回顾

Jurnal Hukum Samudra Keadilan Pub Date : 2023-03-04 DOI: 10.33059/jhsk.v18i1.7405

Muzakkir

引用次数: 0

Tinjauan Yuridis Terhadap Kesalahan Profesi Oleh Tenaga Kesehatan 司法审查卫生工作者对职业错误的做法

Jurnal Hukum Samudra Keadilan Pub Date : 2022-12-02 DOI: 10.33059/jhsk.v17i2.6199

Nofil Gusfira

{"title":"Tinjauan Yuridis Terhadap Kesalahan Profesi Oleh Tenaga Kesehatan","authors":"Nofil Gusfira","doi":"10.33059/jhsk.v17i2.6199","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i2.6199","url":null,"abstract":"Untuk memenuhi kebutuhan manusia memerlukan bantuan orang lain, karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya pribadinya kecuali atas bantuan orang lain. Begitu juga hal ketika sakit masyarakat tentu membutuhkan tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan medis sebagai upaya penyembuhan. Sebagai upaya penyembuhan salah satunya adalah dengan cara mengunjungi Rumah sakit atau tenaga medis yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Rumah sakit dan tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan medis tentu sudah memiliki standar pelayanan yang diatur dalam Undang-undang. Namun adakalanya terjadi kesalahan apakah dilakukan karena ketidaksengajaan atau dengan unsur kesengajaan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberikan analisa hukum bahwa apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maka ketentuan yang termuat dalam Peraturan tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 juga berlaku sebagai dasar hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dari analisa yang ada maka pasien dapat dikategorikan kepada konsumen sehingga semua ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan konsumen juga berlaku terhdapa pasien yang mengalami kerugian. Pasien dapat meminta pertanggungjawaban tenaga kesehatan dengan melakukan permintaan pertanggungjawaban melalui jalur hukum secara perdata atau pidana dan melalui jalur perjanjian, diluar jalur hukum.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131192092","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

PENERAPAN AKAD QARDHUL HASAN PADA PRODUK AL-QARDH SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERBANKAN SYARIAH

Jurnal Hukum Samudra Keadilan Pub Date : 2022-11-05 DOI: 10.33059/jhsk.v17i2.6546

Humaira, Yunita

引用次数: 0

ADMINISTRATIVE PENAL LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Jurnal Hukum Samudra Keadilan Pub Date : 2022-11-02 DOI: 10.33059/jhsk.v17i2.6426

Zuhdi Arman, Riko Riyanda

{"title":"ADMINISTRATIVE PENAL LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA","authors":"Zuhdi Arman, Riko Riyanda","doi":"10.33059/jhsk.v17i2.6426","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i2.6426","url":null,"abstract":"Environmental law enforcement in Indonesia is affected by Law Number 11 of 2020, which was passed to make it easier for investors to make investments in Indonesia by creating jobs.The purpose of this study is to determine the relationship between changes in environmental law enforcement in Indonesia following the passage of the Job Creation Law and changes in administrative penal law.This study employs normative law methods and literature study methods, which are followed by descriptive analysis methods.This study's findings demonstrate that Indonesia's environmental law enforcement has shifted under the Administrative Penal Law No. 32 of 2009, resulting in a regressive and ineffective approach to environmental protection and management.This is due to the fact that, following the passage of the Job Creation Law, most provisions for violations of administrative environment law first apply administrative sanctions.Aside from that, violations of administrative law that have an effect on the environment are the only ones that are eligible for criminal penalties.The characteristics of pollution and environmental damage that did not manifest at the time of the violation but many years later are not taken into account by the amendments to these provisions.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"55 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126200718","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI TASAWUF DALAM PENCEGAHAN DAN PENEGAKKAN TINDAK PIDANA KORUPSI 旨在预防和执法腐败的高层次价值的执行

Jurnal Hukum Samudra Keadilan Pub Date : 2022-10-26 DOI: 10.33059/jhsk.v17i2.6358

Budi Handoyo

引用次数: 0

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HAK MENGUASAI NEGARA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AGRARIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA 从人权的角度来看，国家对农业资源管理的主权政策的实施

Jurnal Hukum Samudra Keadilan Pub Date : 2022-10-21 DOI: 10.33059/jhsk.v17i2.5011

Akhmadi Yusran, Deden Koswara

引用次数: 1

PENGGUNAAN TEKNOLOGI DRONE SEBAGAI ALAT BANTU PENGAMANAN (PENGAWASAN) PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KENDAL 使用无人机技术作为惩教署的安全辅助

Jurnal Hukum Samudra Keadilan Pub Date : 2022-10-10 DOI: 10.33059/jhsk.v17i2.6148

Andi Kurniawan

{"title":"PENGGUNAAN TEKNOLOGI DRONE SEBAGAI ALAT BANTU PENGAMANAN (PENGAWASAN) PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KENDAL","authors":"Andi Kurniawan","doi":"10.33059/jhsk.v17i2.6148","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i2.6148","url":null,"abstract":"Pelaksanaan pengamanan dalam Lapas dan Rutan sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. 33 Tahun 2015. Dimana jabatan Menteri hingga Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) wajib menyelenggarakan pengamanan di setiap UPT masing-masing. Sistem keamanan dalam Lapas pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terarah, dan sistematis untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang teratur, aman, dan tentram guna menjamin terselenggaranya kegiatan pembinaan narapidana, dan meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan pemasayarakatan. Lapas terbuka merupakan bagian Lapas dengan Minimum Security memiliki bentuk bangunan yang berbeda dari Lapas lainnya. Oleh sebab itu, peneliti berusaha memanfaatkan penggunaan drone sebagai alat bantu pengamanan (pengawasan) di Lapas Terbuka Kendal supaya dapat lebih efektif dan optimal dalam pelaksanaan pengamanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Proses pengambilan data dengan wawancara dan uji coba pelaksanaan langsung di lapangan, dengan menggunakan teori pengamanan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Lapas Terbuka Kendal, menunjukkan bahwa penggunaan drone sebagai alat bantu pengamanan (pengawasan) di Lapas Terbuka Kendal sangat efektif dan membantu pekerjaan pegawai dalam melakukan kontrol wilayah di Lapas Tersebut","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125447254","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

URGENSI PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 打击洗钱重罪的财务交易管理和分析中心的紧急作用

Jurnal Hukum Samudra Keadilan Pub Date : 2022-10-02 DOI: 10.33059/jhsk.v17i2.6204

Ida Rahma

引用次数: 0

Legal Mechanism: Foreign Brand Claims Against Potentially Geographical Indications of Indonesia 法律机制:针对印度尼西亚潜在地理标志的外国品牌索赔

Jurnal Hukum Samudra Keadilan Pub Date : 2022-08-12 DOI: 10.33059/jhsk.v17i2.5135

Dara Quthni Effida Dara, Putri Kemala Sari Putri, Eza Aulia Eza, Asmaul Husna Nana

{"title":"Legal Mechanism: Foreign Brand Claims Against Potentially Geographical Indications of Indonesia","authors":"Dara Quthni Effida Dara, Putri Kemala Sari Putri, Eza Aulia Eza, Asmaul Husna Nana","doi":"10.33059/jhsk.v17i2.5135","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i2.5135","url":null,"abstract":"International community has recognized the superiority and quality of original Indonesian products, as a result, some native Indonesian products are claimed by foreigners as their trademarks, for example Gayo Arabica Coffee and Toraja Coffee. Indonesia in providing protection is a bit behind in seeing the potential of its own region. The research problem is to examine the juridical claims of foreign companies against products with potential Indonesian Geographical Indications, and the settlement mechanism based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Research method used is normative juridical with a statute approach. Claim of foreign companies against products with the potential for Indonesian Geographical Indications is the use of Intellectual Property Rights without rights, based on the MUI Fatwa decision, this is an injustice that is unlawful. The legal settlement mechanism for foreign brand claims against products with potential Indonesian Geographical Indications based on Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications is dependent on the violation of the claim, whether the party making the claim is in good faith or not. If at the time a sign is applied for registration as a Geographical Indication, a sign is used in good faith, the party can still use it for a period of two years, but if there is no good faith, it can take the mechanism of filing a lawsuit in the form of an application for compensation against the User of the Geographical Indication without rights. ","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"108 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115719584","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PNS WANITA SEBAGAI ISTRI POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 在伊斯兰法律和法律方面，妇女作为一夫多妻者为妻

Jurnal Hukum Samudra Keadilan Pub Date : 2022-08-12 DOI: 10.33059/jhsk.v17i2.5237

Auliaurrahman, Angga Asnawi

{"title":"PNS WANITA SEBAGAI ISTRI POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF","authors":"Auliaurrahman, Angga Asnawi","doi":"10.33059/jhsk.v17i2.5237","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i2.5237","url":null,"abstract":"Peraturan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 merevisi PP No.10 Tahun 1983, yang menjadi fokus perhatian dalam revisi ini adalah tentang kebolehan PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat. Pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 secara tegas tidak mengizinkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita untuk menjadi istri poligami yang mana pada aturan sebelumnya diperbolehkan dengan ketentuan bukan dengan pria PNS. Aturan ini juga dipertegas dengan diberikannya sanksi disiplin berat pagi PNS wanita yang melanggar yaitu diberhentikan secara tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan dalam hukum islam dibolehkan praktik poligami atau pun dipoligami sesuai dengan Al Quran surat An-Nisa ayat 3. Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita untuk menjadi istri poligami. Hasil penelitian ini adalah pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Tahun 1990 Nomor 45 yang berisikan larangan PNS wanita sebagai istri poligami bertentangan dengan hukum islam, dimana dalil-dalil yang dikutip dari Al-Qur’an, hadist maupun pendapat ulama menyatakan tentang kebolehan suami berpoligami maupun wanita menjadi istri poligami terlepas dari status PNS dirinya","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130890484","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0