Jurnal Hukum Samudra Keadilan最新文献

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK NORMATIF PEKERJAPASCA PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 《行业关系法院裁决后工作规范权利的法律确定性

Jurnal Hukum Samudra Keadilan Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.33059/jhsk.v18i1.7467

Hendri Wahyudi, Nurlaily, Triana Dewi Seroja

{"title":"KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK NORMATIF PEKERJAPASCA PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL","authors":"Hendri Wahyudi, Nurlaily, Triana Dewi Seroja","doi":"10.33059/jhsk.v18i1.7467","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.7467","url":null,"abstract":"Hak normatif pekerja merupakan hak dasar pekerja dalam hubungan kerja yang wajib dilindungi dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menjadi kewajiban pengusaha untuk memenuhinya. Tetapi faktanya seringkali ditemui adanya pengusaha yang tidak memberikan hak-hak normatif pekerja tersebut dengan berbagai alasan sehingga menjadi sebab terjadinya perselisihan hubungan industrial diantara pekerja dengan pengusaha. Saat ini Pengadilan Hubungan Industrial menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Tetapi setelah adanya putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial tidak menjadikan serta merta masalah antara pekerja dan pengusaha selesai. Karena pada saat Pengadilan memberikan putusan yang memenangkan pekerja tidak semua pengusaha mau dengan sukarela melaksanakan isi putusan. Sehingga memerlukan upaya hukum lebih lanjut dari pekerja. Maka penelitian ini akan meneliti sejauh mana hukum yang ada memberikan kepastian terhadap pekerja mengenai pemenuhan hak-hak normatifnya pasca putusan dari pengadilan hubungan industrial. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian normative kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder sehingga pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, membaca, menelaah, dan menganalisis data-data yang bekaitan dengan masalah yang diteliti.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126467328","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN BERDASARKAN CONVENTION ON ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINTS WOMEN (CEDAW) DALAM TRADISI KAWIN TANGKAP DI SUMBA

Jurnal Hukum Samudra Keadilan Pub Date : 2023-05-21 DOI: 10.33059/jhsk.v18i1.7473

Chatryen M. DJU BIRE, Melinda Ratu Radja

{"title":"PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN BERDASARKAN CONVENTION ON ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINTS WOMEN (CEDAW) DALAM TRADISI KAWIN TANGKAP DI SUMBA","authors":"Chatryen M. DJU BIRE, Melinda Ratu Radja","doi":"10.33059/jhsk.v18i1.7473","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.7473","url":null,"abstract":"Diskriminasi merupakan suatu bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia tentunya yang telah melanggar hak asasi perempuan itu sendiri, sehingga diperlukan pemberdayaan kepada perempuan untuk memperjuangan segala bentuk hak-hak yang telah dilanggar. Diskriminasi terhadap wanita terjadi dalam berbagai aspek kehidupan baik yang dilakukan secara langsung maupun sacara tidak langsung. Kawin tangkap merupakan salah satu budaya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di Kabupaten Sumba. Pemaksaan terhadap perempuan dalam melaksanakan perkawinan juga merupakan bentuk dari kawin paksa. Proses kawin tersebut tentulah melanggar Hak Asasi Manusia. Upaya untuk mengakhiri diskriminasi pada perempuan dalam pemaksaan perkawinan sudah diatur dalam Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women (CEDAW). Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menikah, terlepas dari gender dan jenis kelamin orang tersebut. Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, telah menjamin bahwa perempuan dapat menikah dengan persetujuan atau kehendak bebas juga merupakan bagian dari Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women. \u0000 ","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123078686","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

OBJEK SYIRKAH MENJADI JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PEMBIAYAAN PERUMAHAN MELALUI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH

Jurnal Hukum Samudra Keadilan Pub Date : 2023-04-13 DOI: 10.33059/jhsk.v18i1.7575

Humaira, T. Haflisyah

引用次数: 0

TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG PERUSAHAAN PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI BATUBARA BERDASARKAN PRINSIP GOOD MINING PRACTICE “基于良好采煤实践原则的煤炭生产业务

Jurnal Hukum Samudra Keadilan Pub Date : 2023-04-03 DOI: 10.33059/jhsk.v18i1.7382

Putri Nurmala Sari Putri, Nila Trisna, Dara Quthni Effida

{"title":"TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG PERUSAHAAN PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI BATUBARA BERDASARKAN PRINSIP GOOD MINING PRACTICE","authors":"Putri Nurmala Sari Putri, Nila Trisna, Dara Quthni Effida","doi":"10.33059/jhsk.v18i1.7382","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.7382","url":null,"abstract":"Kegiatan pertambangan membawa dampak besar bagi lingkungan. Oleh karena itu untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dalam kegiatan pengelolaan tambang mewajibkan perusahaan untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Namun sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hadirnya ketentuan UU Minerba yang baru tersebut mengatur mengenai reklamasi dan pascatambang yang memiliki izin konsensi tambang (IUP) untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang dengan tingkat keberhasilan wajib mencapai 100% dan adanya penerapan sanksi pidana bagi perusahaan yang memiliki IUP apabila tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberika gambaran dan jawaban tentang bentuk - bentuk tanggung jawab perusahaan pemegang IUP dalam melaksana reklamasi dan pascatambang yang harus mencapai tingkat keberhasilan 100%, kemudian kendala yang dialami perusahaan tambang tersebut serta upaya pemerintah dalam mengawasi jalannya tanggung jawab oleh perusahaan pemegang IUP dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang yang berwawasan lingkungan berdasarkan prinsip good mining practice. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan ada berupa kewajiban pemberian uang jaminan reklmasi dan pascatambang yang dihitung dari luas area yang terkena dampak pengelolaan pertambangan dan berupa tujuh bentuk tanggung jawab yang lainnya yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Tambang Yang Baik. \u0000Kata Kunci: Tambang, Batu Bara, Reklamasi, Tanggung Jawab","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129357229","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

ANALISIS PEMBERIAN SUAKA OLEH HONGARIA PADA HUNGARIAN ASYLUM POLICY 2015 DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NON-PENALIZATION

Jurnal Hukum Samudra Keadilan Pub Date : 2023-03-23 DOI: 10.33059/jhsk.v18i1.6817

Siti Cedilla Khansa, Evi Deliana, Ledy Diana

{"title":"ANALISIS PEMBERIAN SUAKA OLEH HONGARIA PADA HUNGARIAN ASYLUM POLICY 2015 DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NON-PENALIZATION","authors":"Siti Cedilla Khansa, Evi Deliana, Ledy Diana","doi":"10.33059/jhsk.v18i1.6817","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.6817","url":null,"abstract":"Pada tahun 2015, wilayah Uni Eropa mengalami keadaan yang disebut situasi krisis imigrasi massal, termasuk Hongaria yang mengalami keadaan ini. Untuk menanggapi situasi tersebut, pada Mei 2015, Hongaria memperkenalkan sistem pengaplikasian suaka terbaru yang dikeluarkan Pemerintahannya yang dituangkan dalam amandamen Act CXXVII of July 2015 dan Act CXL of 4 September 2015. Kedua kebijakan ini menyatakan adanya prosedur pengaplikasian suaka terbaru, dikenalkannya ‘prosedur perbatasan’ dengan dibangunnya pagar perbatasan di zona transit Hongaria-Serbia, dan juga diperkenalkannya pemidanaan kepada para pencari suaka yang melintasi perbatasan secara ilegal, pengrusakan pagar perbatasan secara sengaja, dan menghalangi pembangunan pagar perbatasan. Isi dari kebijakan ini banyak dikritik sebagai pelanggaran yang dilakukan Hongaria dibawah ketentuan Hukum Pengungsi Internasional maupun Hukum UE, terlebih pada Pasal 31 Konvensi 1951. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan dan tindakan yang dilakukan Hongaria ini sesuai atau melanggar Konvensi 1951 terlebih Prinsip Non-Penalization yang harus dipatuhi oleh Negara Anggota walaupun Hongaria dapat melakukannya berdasarkan kedaulatan negaranya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode kajian studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini adalah penahanan yang dilakukan oleh Hongaria dengan alasan untuk melindungi kedaulatan mereka atau karena pengungsi memasuki wilayah Hongaria secara ilegal dan tidak sah menurut Pasal 31 Konvensi 1951 atau prinsip non-penalization adalah salah dan tidak dapat dibenarkan.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114144206","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

URGENSI PENERAPAN INTERNATIONAL SHIP AND PORT SECURITY CODE (ISPS CODE) DI GALANGAN KAPAL 日本国际船舶和港口保安代码(isps代码)迪高兰甘卡帕尔

Jurnal Hukum Samudra Keadilan Pub Date : 2023-03-13 DOI: 10.33059/jhsk.v18i1.7396

Saferiyusu Hulu, Rina Shahriyani Shahrullah, Junimart Girsang

{"title":"URGENSI PENERAPAN INTERNATIONAL SHIP AND PORT SECURITY CODE (ISPS CODE) DI GALANGAN KAPAL","authors":"Saferiyusu Hulu, Rina Shahriyani Shahrullah, Junimart Girsang","doi":"10.33059/jhsk.v18i1.7396","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.7396","url":null,"abstract":"Galangan kapal yang aman menjadi kesukaan bagi Investor, aman untuk keselamatan jiwa, termasuk kapal harta benda yang ada di dalam lokasi galangan kapal. Agar terjaminnya pelaksanaan sebuah sistim keamanan di galangan kapal maka pemerintah menerbitkan instrumen melalui peraturan menteri perhubungan tentang pemberlakuan penerapan International Ship and Port Sekurity Code (ISPS Code) yang harus dilaksanakan oleh galangan kapal. Tujuan penelitian ini meromendasikan agar ISPS Code dapat diterapkan oleh seluruh galangan kapal yang ada di Kota Batam. Penerapan ISPS Code bertujuan untuk menciptakan rasa aman digalangan kapal. Observasi untuk penelitian ini dilakukan pada salah satu galangan kapal di Batam yang telah menerapkan ISPS Code. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara empiris yang menghasilkan data dari lapangan berupa hasil penelitian langsung di sebuah galangan kapal. Implementasi ISPS Code sangat bermafaat bagi pengguna jasa pelabuhan galangan yaitu meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi dalam pembuatan kapal baru khususnya di galangan kapal di Kota Batam. Investor semakin percaya pada keamanan yang tersedia di galangan meski nampak birokratis prosedural bagi perusahaan galangan kapal tetapi dampaknya sangat mempercepat pertumbuhan ekonomi.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"152 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115773472","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

KONTEKSTUALISASI PANCASILA DALAM PENGUATAN PERDAMAIAN DI ACEH 潘卡西拉在亚齐加强和平

Jurnal Hukum Samudra Keadilan Pub Date : 2023-03-11 DOI: 10.33059/jhsk.v18i1.7279

Wiratmadinata Wiratmadinata

引用次数: 0

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU SADOMASOKISME SEBAGAI PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA 从刑法的角度来看，对施虐受虐者的犯罪责任是一种性反常行为

Jurnal Hukum Samudra Keadilan Pub Date : 2023-03-09 DOI: 10.33059/jhsk.v18i1.6468

Sophie Nandita, Gialdah Tapiansari Batubara

{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU SADOMASOKISME SEBAGAI PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA","authors":"Sophie Nandita, Gialdah Tapiansari Batubara","doi":"10.33059/jhsk.v18i1.6468","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.6468","url":null,"abstract":"Sadomasokisme merupakan perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan dengan melakukan penderitaan untuk mendapatkan kepuasan seksual. Adanya kehendak untuk melakukan perbuatan ini menimbulkan persoalan mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sadomasokisme. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sebagai pendukungnya. Penulis menyimpulkan, perilaku sadomasokisme dikualifikasikan sebagai tindak penganiayaan sebagaimana Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun kekerasan psikis sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga dalam penerapan konsep pertanggungjawaban pidana, mampu atau tidaknya pelaku untuk bertanggungjawab secara pidana dinilai berdasarkan unsur kesalahan dan kondisi pelaku berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih terdapat kekaburan norma. Dengan demikian, penentuan mampu atau tidaknya pelaku sadomasokisme untuk bertanggungjawab secara pidana didasarkan pada keyakinan hakim dalam memutus perkara pelaku penyimpangan sadomasokisme.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131760894","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PEMULIHAN HAK KORBAN SALAH TANGKAP BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN 从正义理论的角度来看，受害者的权利恢复被误判

Jurnal Hukum Samudra Keadilan Pub Date : 2023-03-08 DOI: 10.33059/jhsk.v18i1.6419

Andika Dwi Amrianto

{"title":"PEMULIHAN HAK KORBAN SALAH TANGKAP BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN","authors":"Andika Dwi Amrianto","doi":"10.33059/jhsk.v18i1.6419","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.6419","url":null,"abstract":"Sistem peradilan pidana Indonesia dalam penegakannya menggunakan pendekatan due process of law yang memiliki tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat. Namun melihat kenyataannya banyak penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum seadil adilnya ternyata malah menciderai hukum itu sendiri dengan maraknya kejadian korban salah tangkap. Pemulihan hak korban salah tangkap atas suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan seseorang yang tidak bersalah terpaksa mengakui kesalahannya akibat dari adanya paksaan atau serangkaian tindakan yang tidak diinginkan merupakan suatu peristiwa yang harus dihindari. Dimana hal ini telah dijamin dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikarenakan dalam suatu tindak pidana yang terjadi tentu harus bisa mencapai kepastian hukum dan mencapai keadilan yang substantif kepada semua pihak yang terlibat. Sehingga menetapkan tersangka yang bukan sebagai pelaku sebenarnya akan melanggar prinsip keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif didukung dengan analisis bahan hukum primer seperti hukum primer dan dilengkapi dengan bahan hukum sekunder yang mendukung. Peraturan yang terkait dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. kemudian bahan hukum sekunder sehingga dapat menjawab pertanyaan mengenai bagaimana proses pemulihan hak terhadap korban salah tangkap dan bagaimana analisis terkait pemulihan hak korban salah tangkap berdasarkan perspektif teori keadilan.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122323028","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA TELEMEDICINE BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN MALAYSIA

Jurnal Hukum Samudra Keadilan Pub Date : 2023-03-04 DOI: 10.33059/jhsk.v18i1.7183

Juni Rahmadhani, Simatupang, Sudi Ardiansah, Fahmi, Juni Rahmadhani Simatupang, Sudi Fahmi

引用次数: 0