Jurnal Hukum Samudra Keadilan最新文献

{"title":"AKIBAT HUKUM DEBITOR MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG","authors":"Lilies Anisah, Eni Suarti","doi":"10.33059/jhsk.v17i1.5784","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5784","url":null,"abstract":"Tindakan debitor yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu kelalaian dan kesengajaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 41-49 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya mengatur perbuatan melawan hukum debitur yang dilakukan satu tahun sebelum putusan pailit diucapakan, dalam perbuatan melawan hukum ada dua tindakan yaitu perbuatan melawan hukum kelalaian dan kesengajaan. Jika sampai waktu ditentukan debitur tidak membayar dan melakukan itikad buruk maka pengawas hakim atau kreditur dan pihak lain menyatakan bahwa berakhirnya penundaan pembayaran sesuai ketentuan yang diatur oleh hukum kepailitan. Penulis menyarankan sudah sepantasnya pemerintah merevisi kembali Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam penambahan pasal-pasal yang berkaitan dengan hukum kepailitan Indonesia termasuk diantarnya pasal-pasal ketentuan mengenai sanksi pidana, yang akan dikenakan kepada debitur. Dari berbagai pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) idealnya harus mengikuti perkembangan masyarakat agar tidak terjadi kerancuan dan ketidakpastian dalam rangka untuk menjamin keadilan bagi pihak yang dirugikan oleh debitor","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"517 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133464296","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"HUKUMAN MATI BAGI TINDAK PIDANA NARKOBA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM","authors":"Susiana Kifli, Atika Ismail","doi":"10.33059/jhsk.v17i1.5772","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5772","url":null,"abstract":"Dengan beban hukuman mati bagi para penjahat Narkoba, dapat membunuh Narkoba yang berurusan dengan Indonesia, mengingat hukuman penjara saat ini belum terlalu berhasil & sangat membuka pintu bagi para terpidana untuk menjadi residivis atau bahkan menguasai bisnis Narkoba didalam Remedial. Yayasan, misalnya, kasus dugaan diajukan oleh Freddy Budiman, terpidana mati. Hukuman mati dianggap memiliki kapasitas yang lebih menonjol untuk membuat ketakutan di antara para penjahat di mata publik jika dibandingkan dengan disiplin ilmu yang berbeda, terutama penahanan seumur hidup. Hukuman mati telah dipaksakan pada beberapa pihak yang bersalah obat-obatan hingga tahap keempat eksekusi. Meski demikian, berdasarkan kajian BNN dan BPS, tingkat penyalahgunaan obat terus meningkat. Hal ini menjelaskan bahwa hukuman mati tidak memberikan efek jera bagi pelaku narkoba. Padahal beban hukuman mati atas kesalahan Narkoba ialah memberikan dampak penghambatan. Bagaimanapun, sebenarnya sampai saat ini tingkat penyalahgunaan Narkoba terus meningkat, bahkan pelakunya beragam dari anak-anak hingga orang tua. Oleh karena itu, pentingnya adanya pemidanaan elektif dapat memberikan dampak hambatan, salah satunya seperti yang ditunjukkan oleh penciptanya ialah dengan memberikan sanksi balas jasa","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"65 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115169690","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Optimalisasi Regenerasi Narapidana dan Inovasi Dalam Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis","authors":"Agung Ginanjar, Umar Anwar","doi":"10.33059/jhsk.v17i1.5297","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5297","url":null,"abstract":"Work Activities are the implementation of the Correctional Institution function as a place to provide guidance to Correctional Inmates. Guidance for prisoners is based on Law Number 12 of 1995 and its implementation is explained in Government Regulation Number 31 of 1999. Based on the goal of prison to achieve social reintegration, the Correctional Institution needs to optimize the regeneration of prisoners and create innovations in work activities as a provision of expertise to return to public. This study uses a qualitative research method with a case study approach to the implementation of work activities at the Class IIB Ciamis Correctional Institution. The results of the study explain that the Class IIB Ciamis Penitentiary implements self-reliance development through 7 areas of work activities with the number of prisoners involved as many as 26 people out of a total of 170 inmates or 15.3%. There were 144 prisoners or 84.7% of other prisoners who were not involved. The conclusion of this study is that the optimization of prisoner regeneration must be carried out immediately by collaborating with stakeholders to increase the demand for production quantities so that it involves more productive and active prisoners in activities, and the need to increase the competence of Human Resources officers, and the innovation that has been carried out by the Class IIB Ciamis Penitentiary is to create a spinach chip product (KEBAYA LACI) as a superior independence development program. \u0000  \u0000Keywords: Work Activities, Regeneration, Innovation, Correctional Institution","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"175 2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132241548","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KELALAIAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2604 K/Pdt/2019","authors":"M. Lubis, Tajuddin Noor","doi":"10.33059/jhsk.v17i1.5155","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5155","url":null,"abstract":"A notary is a public official of the state who is given the right and authority to make state documents or deeds that are needed by the public to obtain legal recognition and validity. A Notary cannot refuse an application for a deed and can be sued if he refuses without a clear reason as per the code of ethics of his position as a Notary. The type of research in this study is normative juridical with a research study approach to dispute cases in Decision Number 2604 K/Pdt/2019 concerning Notary Accountability for Negligence in making Authentic Deeds that occurred in Banjarmasin, a Notary is considered to have been negligent in carrying out his duties because he violated the provisions of Article 16 Paragraph (1) letter m. In the decision, the Panel of Judges stated that the Notary is obliged to withdraw/cross/delete the Deed that has resulted in a loss in the agreement. Conclusions on negligence caused by a Notary in carrying out his duties resulted in an Authentic Deed which has a strong evidentiary value turned into an underhand deed. Of course this reduces the privilege of the Authentic Deed, so the regulation regarding sanctions for violations in making the Authentic Deed must be strengthened, so that the Notary upholds the nature of prudence and vigilance in carrying out his duties. As well as a lack of understanding of the procedure for reporting losses to Notaries, socialized more clearly.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"81 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122248018","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"INTEGRASI HUKUM ADAT DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA","authors":"Muzakkir","doi":"10.33059/jhsk.v17i1.5609","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5609","url":null,"abstract":"Studi ini mengkaji tentang integrasi hukum adat dalam hukum perkawinan di indonesia (analisis UU no. 1 Tahun 1974 dan KHI Indonesia). Dari hasil kajian  didapati  hasil  bahwa     aturan  adat  dan  aturan  Islam  memiliki hubungan,  yaitu  mempunyai  kedudukan  atau  fungsi  yang  sama.  Kedua aturan tersebut  saling  melengkapi tanpa harus menghilangkan sedikitpun identitas   masing-masing   dari  kedua   aturan   tersebut.   Sebagai   sebuah kesatuan  lembaga sosial,  aturan adat  dan aturan Islam akan berinteraksi dalam kehidupan akan didukung oleh masyarakat atau penganut ajarannya. Dalam perjalananya seorang hakim yang tidak mampu menemukan sebuah pasal pun pada UU No.  1 Tahun 1974  maka  hakim terssebut  berupaya menngkaji  ketentuan  itu  dalam  hukum  tidak  ditulis  ataupun  berupaya mencari cara untuk menemukan aturannya dalam Kompilasi Hukum Islam","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125808272","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT","authors":"Fuadi","doi":"10.33059/jhsk.v17i1.5606","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5606","url":null,"abstract":"Allah SWT sebagai pencipta manusia telah mengatur Hak Asasi manusia yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Sunnah RasulNya. Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam hanya Allahlah yang mengetahui batasan dan koridor aturan yang akan menjamin hak-hak dan kebahagiaan kepada manusia. Namun berbeda dengan Hak Asasi Manusia (HAM) versi  pandangan Barat yang lahir dari hasil pemikiran manusia. Artikel ini mencoba membahas bagaimana hakikat Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam dan Barat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative  (doctrinal) yang hanya menggunakan data sekunder atau kajian perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar bahwa Hak Asasi Manusia menurut pandangan Islam pada hakikatnya dibangun atas Ideology Islam sedangkan dalam pandangan barat umumnya dibangun atas pandangan para filosof barat yang berasaskan kepada akal pikiran manusia berdasarkan Idiologi sekuler. Hal ini jelas terlihat sejarah perjuangan Hak Asasi Manusia di dunia berdasar dokumen-dokomen Hak Asasi Manusia mulai Negara Inggris sampai dengan Universal Declaration of Haman Rights di Perserikan Bangsa-Bangsa","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134368964","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)","authors":"Wiratmadinata Wiratmadinata","doi":"10.33059/jhsk.v17i1.5072","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5072","url":null,"abstract":"Di dalam ranah Ilmu Hukum di Indonesia belakangan ini berkembang istilah Negara Hukum Pancasila (NHP), tetapi sesungguhnya kerangka teori mengenai NHP ini masih belum disepakati secara luas, karena masing-masing sarjana memiliki cara pandang sendiri mengenai konsep NHP. Oleh karena itu Teori NHP pada dasarnya masih bersifat Ide Hukum atau Cita-Cita Hukum (Rechtsidee) bangsa Indonesia, sehingga sangatlah penting untuk mengkaji ide hukum ini secara lebih jauh dalam perspektif teorisasi, berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Berdasarkan pemahaman seperti itu, kajian ini mencoba mengkonstruksikan Teori Negara Hukum Pancasila, berdasarkan tiga pendekatan teori yang sudah ada, yakni Teori Negara Hukum (umum), Teori Volkgesit dari Von Savigny  sertaTeori Sistim Hukum dari Lawrence Friedmann","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124954835","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TENTANG PERNIAGAAN TELUR PENYU DI WILAYAH KONSERVASI AROEN MEUBANJA","authors":"Phoenna Ath Thariq, Rahmat Djowanda, Zuhrizal Fadli, Eza Aulia, Apri Rotin Djusfi, Chandra Darusman","doi":"10.33059/jhsk.v17i1.5026","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5026","url":null,"abstract":"Pasal 21 ayat (2) huruf e Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya selanjutanya disebut UU Konservasi, menyebutkan ”Setiap orang dilarang untuk mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan/memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindingi”. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatur dalam pasal 40 ayat (2) yang memuat sanksi pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak RP. 100.000.000. Namun kenyataanya di Wilayah Konservasi Aroen Meubanja Kabupaten Aceh Jaya masih terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. \u0000            Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa sanksi pidana perniagaan telur penyu tidak diterapkan, faktor-faktor yang menjadi kendala penerapan ketentuan tersebut dan mengetahui upaya yang dilakukan dalam penerapan ketentuan tindak pidana pernigaan telur penyu di Wilayah Konservasi. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris dengan metode deskriptif yang menggunakan data kepustakaan (library Research) sebagai data sekunder dan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. \u0000Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa di daerah konservasi Aroen Meubanja masih banyak pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (2) huruf e UU No 5 Tahun 1990. Terkait dengan penegakan hukum berkenaan dengan tindak pidana perniagaan telur penyu juga belum diterapkan pada wilayah tersebut. adapun faktor yang menjadi kendala penerapan regulasi yang dimaksud diakibatkan adanya regulasi pada tingkat gampong yang penormaannya kontra dengan norma yang terdapat dalam UU terkait perbuatan perniagaan telur penyu, pengetahuan masyarakat yang masih buruk tentang konsumsi telur penyu, nilai ekonomis dari perniagaan telur penyu, serta kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Sehingga di sarankan untuk merevisi dan melakukan sinkronisasi antara aturan pada tingkat gampong terkait perbuatan perniagaan telur penyu dengan pengaturan pada UU, diperlukan sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat di kawasan konservasi tentang edukasi-edukasi seputar konsumsi penyu dalam perspektif kesehatan, serta diperlukan pula program-program sosialisasi yang bertujuan menumbuhkan  sedaran hukum masyarkat. \u0000Keyword: Pidana, Perniagaan Telur Penyu","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116420271","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EKSISTENSI INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA TIDAK TETAP DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL","authors":"Adwani Adwani","doi":"10.33059/jhsk.v17i1.5346","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5346","url":null,"abstract":"Indonesia dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif memiliki peran penting untuk mewujudkan kepentingan Negara Indonesia dan kepentingan dunia internasional yang diperankan dalam furum PBB dan DK PBB sehubungan dengan bermacam persoalan internasional yang terjadi, seperti politik, hukum dan keamanan internasional. Indonesia telah berkontribusi, namun keefektifannya perlu diperhatikan untuk peningkatannya.  Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui  bagaimana kontribusi aktif yang telah dijalankan Indonesia tersebut telah membawa hasil yang efektif dan optimal bagi kepentingan masyarakat internasional, seperti persoalan yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan Asia. Berkenaan  dengan eksistensi Indonesia di D K PBB sebagai anggota tidak tetap, ternyata Indonesia telah berperan aktif dan memberikan kontribusi  bagi kepentingan bersama, termasuk perdamaian dan keamanan dunia, seperti persoalan politik dan  hak asasi manusia, pendelegasian perempuan  dan  isu keamanan kawasan. Dalam kaitan tersebut  Indonesia telah berperan dalam mencari solusi, seperti  terhadap konflik bersenjata di Timur Tengah,  masalah Palestina dan berkenaan dengan hak asasi manusia di Rohingnya Myanmar, perdamaian Filipina, termasuk persoalan konflik Rusia dengan Ukraina.  Namun demikian keefektifan dan optimalisasi kontribusi Indonesia sangat perlu ditingkatkan di forum internasional guna lebih berkontribusi lagi ke depan","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"249 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133038770","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISA PASAL KARET UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP ASAS KEJELASAN RUMUSAN","authors":"K. Tan","doi":"10.33059/jhsk.v17i1.3376","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.3376","url":null,"abstract":"Pasal multitafsir atau kerap dikenal sebagai pasal karet dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik merupakan permasalahan yang sudah lama berada di Indonesia. Pasal karet tersebut tentunya menunjukan bahwa terdapat pasal yang tidak tercerminkan dalam asas pembentukan perundang-undangan yang seharusnya dianut secara mutlak dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Peneliti akan membahas mengenai pasal-pasal yang dianggap multitafsir dalam undang-undang tersebut beserta dampak-dampak yang akan diakibatkan karena pasal karet tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi untuk pemecahan masalah yang timbul akibat pasal karet yang terkandung dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pasal karet yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik memiliki dampak buruk terhadap perkembangan Indonesia sehingga untuk turut ijut serta dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik maka timbul sebuah gagasan yang akan dituangkan dalam penelitian ini.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128591568","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}