Jurnal Hukum Samudra Keadilan最新文献

{"title":"PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TENTANG PERNIAGAAN TELUR PENYU DI WILAYAH KONSERVASI AROEN MEUBANJA","authors":"Phoenna Ath Thariq, Rahmat Djowanda, Zuhrizal Fadli, Eza Aulia, Apri Rotin Djusfi, Chandra Darusman","doi":"10.33059/jhsk.v17i1.5026","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5026","url":null,"abstract":"Pasal 21 ayat (2) huruf e Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya selanjutanya disebut UU Konservasi, menyebutkan ”Setiap orang dilarang untuk mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan/memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindingi”. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatur dalam pasal 40 ayat (2) yang memuat sanksi pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak RP. 100.000.000. Namun kenyataanya di Wilayah Konservasi Aroen Meubanja Kabupaten Aceh Jaya masih terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. \u0000            Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa sanksi pidana perniagaan telur penyu tidak diterapkan, faktor-faktor yang menjadi kendala penerapan ketentuan tersebut dan mengetahui upaya yang dilakukan dalam penerapan ketentuan tindak pidana pernigaan telur penyu di Wilayah Konservasi. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris dengan metode deskriptif yang menggunakan data kepustakaan (library Research) sebagai data sekunder dan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. \u0000Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa di daerah konservasi Aroen Meubanja masih banyak pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (2) huruf e UU No 5 Tahun 1990. Terkait dengan penegakan hukum berkenaan dengan tindak pidana perniagaan telur penyu juga belum diterapkan pada wilayah tersebut. adapun faktor yang menjadi kendala penerapan regulasi yang dimaksud diakibatkan adanya regulasi pada tingkat gampong yang penormaannya kontra dengan norma yang terdapat dalam UU terkait perbuatan perniagaan telur penyu, pengetahuan masyarakat yang masih buruk tentang konsumsi telur penyu, nilai ekonomis dari perniagaan telur penyu, serta kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Sehingga di sarankan untuk merevisi dan melakukan sinkronisasi antara aturan pada tingkat gampong terkait perbuatan perniagaan telur penyu dengan pengaturan pada UU, diperlukan sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat di kawasan konservasi tentang edukasi-edukasi seputar konsumsi penyu dalam perspektif kesehatan, serta diperlukan pula program-program sosialisasi yang bertujuan menumbuhkan  sedaran hukum masyarkat. \u0000Keyword: Pidana, Perniagaan Telur Penyu","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116420271","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EKSISTENSI INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA TIDAK TETAP DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL","authors":"Adwani Adwani","doi":"10.33059/jhsk.v17i1.5346","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5346","url":null,"abstract":"Indonesia dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif memiliki peran penting untuk mewujudkan kepentingan Negara Indonesia dan kepentingan dunia internasional yang diperankan dalam furum PBB dan DK PBB sehubungan dengan bermacam persoalan internasional yang terjadi, seperti politik, hukum dan keamanan internasional. Indonesia telah berkontribusi, namun keefektifannya perlu diperhatikan untuk peningkatannya.  Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui  bagaimana kontribusi aktif yang telah dijalankan Indonesia tersebut telah membawa hasil yang efektif dan optimal bagi kepentingan masyarakat internasional, seperti persoalan yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan Asia. Berkenaan  dengan eksistensi Indonesia di D K PBB sebagai anggota tidak tetap, ternyata Indonesia telah berperan aktif dan memberikan kontribusi  bagi kepentingan bersama, termasuk perdamaian dan keamanan dunia, seperti persoalan politik dan  hak asasi manusia, pendelegasian perempuan  dan  isu keamanan kawasan. Dalam kaitan tersebut  Indonesia telah berperan dalam mencari solusi, seperti  terhadap konflik bersenjata di Timur Tengah,  masalah Palestina dan berkenaan dengan hak asasi manusia di Rohingnya Myanmar, perdamaian Filipina, termasuk persoalan konflik Rusia dengan Ukraina.  Namun demikian keefektifan dan optimalisasi kontribusi Indonesia sangat perlu ditingkatkan di forum internasional guna lebih berkontribusi lagi ke depan","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"249 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133038770","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISA PASAL KARET UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP ASAS KEJELASAN RUMUSAN","authors":"K. Tan","doi":"10.33059/jhsk.v17i1.3376","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.3376","url":null,"abstract":"Pasal multitafsir atau kerap dikenal sebagai pasal karet dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik merupakan permasalahan yang sudah lama berada di Indonesia. Pasal karet tersebut tentunya menunjukan bahwa terdapat pasal yang tidak tercerminkan dalam asas pembentukan perundang-undangan yang seharusnya dianut secara mutlak dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Peneliti akan membahas mengenai pasal-pasal yang dianggap multitafsir dalam undang-undang tersebut beserta dampak-dampak yang akan diakibatkan karena pasal karet tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi untuk pemecahan masalah yang timbul akibat pasal karet yang terkandung dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pasal karet yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik memiliki dampak buruk terhadap perkembangan Indonesia sehingga untuk turut ijut serta dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik maka timbul sebuah gagasan yang akan dituangkan dalam penelitian ini.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128591568","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM","authors":"Yusrizal, Romi Asmara, Hadi Iskandar","doi":"10.33059/jhsk.v16i2.4691","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4691","url":null,"abstract":"Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah penerapan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Banda Aceh serta hambatannya dalam penerapan restorative justice. Penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologis) dilakukan analis secara deskriptif  kualitatif. Hasil penelitian antara lain penerapan restorative justice dilksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik ditingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan serta Badan Narkatika Nasional di Aceh. Hambatan dalam pelaksanaan restorative justice adalah uang ganti rugi yang begitu besar, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya, belum meratanya pemahaman aparatur desa dalam melakukan restorative justice terhadap anak yang berhadapan hukum","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122737122","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERANAN HAKIM DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA","authors":"Hasanal Mulkan","doi":"10.33059/jhsk.v16i2.4118","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4118","url":null,"abstract":"Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana, bahwa hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat, oleh karenanya hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (recht vinding), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat terutama nilai-nilai Pancasila. Peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur negara hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, oleh karenanya hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undangundang juga menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan keyakinan hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum progresif","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128477214","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEPASTIAN HUKUM RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA MASA COVID-19 DI PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG PEMBANTU TANJUNG MORAWA","authors":"Talita Fildzah Nadilah","doi":"10.33059/jhsk.v16i2.4249","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4249","url":null,"abstract":"Dengan sulitnya perekonomian dari debitur sehingga berdampak terhadap usahanya dan kemampuan membayar angsuran kredit, tentu harus tercapai kesepakatan untuk penyelamatan kredit bermasalah dan untuk tercapainya program Stimulus Perekonomian Nasional. Dengan dilaksanakannya restrukturisasi kredit covid-19, maka harus ada kepastian hukum dalam pelaksanannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada masa Covid-19 di PT. Bank Sumut Tanjung Morawa, bagaimana hambatan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada masa Covid-19 di PT. Bank Sumut Tanjung Morawa, bagaimana kepastian hukum dalam restrukturisasi kredit perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada masa Covid-19 di PT. Bank Sumut Tanjung Morawa.                                     \u0000Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis adalah penelitian yuridis normatif. Sifat dari penelitian tesis ini yaitu deskriptif analisis. Menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (statute approach). Tekhnik pengumpulan data dilakukan melalui library research dan field research, yang didapatkan melalui studi dokumen dan pedoman wawancara.                                                                                       Mekanisme dan proses pengajuan restrukturisasi kredit perbankan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada masa Covid-19 sudah sesuai dengan yang ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Sumut tentang  Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang tetap mengacu kepada Surat Edaran Bank Sumut Tentang Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit. Hambatan yang dihadapi yaitu Debitur tidak kooperatif dan tidak memiliki itikad baik serta usaha debitur sudah tidak berjalan lagi. Kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi kredit kepada UMKM di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Tanjung Morawa dapat berupa kepastian  ketersediaan aturan hukum bagi pelaksanaan restrukturisasi kredit yang terdampak Covid-19, kepastian bagi debitur yang beritikad baik untuk dapat melanjutkan pembayaran angsuran kreditnya yang bermasalah, kepastian bagi pihak bank untuk mendapat kembali dana yang telah diberikannya kepada debitur yang mengalami kemacetan pembayaran sebagai dampak penyebaran Covid-19.                  \u0000Disarankan pada penerapan restrukturisasi kredit Covid-19 ini Bank harus cermat memilih debitur yang dapat diberikan restrukturisasi kredit agar tidak salah sasaran. Pihak Bank harus memiliki strategi dan upaya untuk menghadapi segala hambatan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit covid-19 agar tujuan dari restrukturisasi kredit tersebut dapat terlaksana. Untuk memberikan kepastian hukum kepada debitur yang terdampak Covid-19 perlu ada penyempurnaan kebijakan perkreditan dan bank harus meningkatkan kompetensi teknis dan kemampuan untuk ","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132634581","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MODEL PENGATURAN YANG EFEKTIF TERKAIT PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI INDONESIA","authors":"Sudi Fahmi, Ardiansah, Doni Aprialdi","doi":"10.33059/jhsk.v16i2.4311","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4311","url":null,"abstract":"Abstract, This study aims to discuss the existence of the regulation of the Minister of Trade No. 56/M.DAG/PER/9/2014 and analyze the implementation problems. This research is normative legal research (juridical normative) using a statutory approach and a conceptual approach where the analysis method is carried out qualitatively. The results of the study indicate that the state must promote Indonesian national culture, one of which is to maintain and maintain traditional markets in Indonesia as a manifestation of cultural identity and one of Indonesia's national cultures. This is enshrined in the constitution based on Article 32 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. About the arrangement of traditional markets in Indonesia, specific and detailed arrangements relating to traditional markets are regulated by Presidential Regulation Number 112 of 2007 concerning Arrangement and Development of Traditional Markets, Shopping Centers, and Modern Stores was then followed up with Minister of Trade Regulation Number 70/MDAG/PER/12/2013 concerning Guidelines for Arrangement and Development of Traditional Markets, which was later updated with Minister of Trade Regulation No: 56/M/DAG /9 2014 the Year 2014. However, the Minister of Trade Regulation only regulates the arrangement of modern markets. The existence of people's markets or traditional markets which are in great demand by the community to this day still causes polemics in their management, so they are often considered not so necessary. Therefore, it is very important to pay attention to the interests of the community from all levels, especially government policies in the regulation and management of emerging markets. Because the Indonesian constitution has explained that the state is responsible for providing protection and is responsible for maintaining traditional markets in Indonesia. \u0000  \u0000Keywords: Arrangement, Regulation, and Management, People's Markets or Traditional Markets \u0000  \u0000Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas eksistensi dari peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 56/M.DAG/PER/9/2014 dan menganalisis problematika pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) dimana metode analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia salah satunya adalah dengan tetap menjaga dan mempertahankan pasar-pasar tradisional di Indonesia sebagai wujud dari identitas budaya dan salah satu kebudayaan nasional Indonesia. Hal ini termaktub didalam konstitusi berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Berkaitan dengan penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia, pengaturan secara khusus dan terperinci yang berkaitan dengan pasar tradisional diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 20","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134286182","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MONOPOLI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI","authors":"Enzus Tinianus","doi":"10.33059/jhsk.v16i2.4537","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4537","url":null,"abstract":"Competition in the business world causes business actors to sometimes resort to various ways to conduct unfair business competition, resulting in losses for other business actors. In the virtual world (information technology for example) this action is often found. So it is necessary to study how the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition against businesses in the field of information technology. This research is a normative legal research, the main data of which is obtained through library research. Based on the results of the research, it is known that the form of market monopoly and unfair business competition in information technology law can be in the form of vertical integration, discrimination of business actors, taking of domain names, and other actions that can harm business competitors. The Tying Arrangement in the Microsoft case is a form of unfair business competition, in which the giant software company Microsoft is accused of violating the antitrust law by taking Tying Arrangements by linking the windows product (the tying product) with the internet explorer browser product (the tied product). The Tying Arrangement was allegedly carried out in order to win a monopoly in the internet browser product market.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131098911","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENYADAPAN (WIRETAPPING) OLEH PENYIDIK DALAM RANGKA MENGUMPUL BUKTI MENURUT PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM","authors":"DETO ADITYAN SUBAGJA, Anang Shophan Tornado, Ifrani, MUHAMMAD RIZKI ANUGERAH","doi":"10.33059/jhsk.v16i2.3426","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.3426","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis batasan penyidik melakukan penyadapan dalam tahap penyidikan dan Pengujian terhadap keabsahan tindakan penyidik dalam melakukan penyadapan. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama Batasan penyidik melakukan penyadapan dalam tahap penyidikan adalah mengacu kepada Standar Operasional Prosedur yang telah diatur dalam undang-undang khususnya masing-masing. Pada pokoknya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 menyatakan pada pokoknya penyadapan (interception) adalah sebuah perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan penyadapan merupakan sebuah tindakan yang melanggar privasi orang lain dan oleh karenanya melanggar hak asasi manusia. Sehingga batasan penyidik dalam melakukan penyadapan harus diawasi dengan ketat dalam aturan yang berlevel undang-undang. Dan Kedua, Penyadapan atau intersepsi merupakan salah satu upaya penegak hukum yang istimewa dalam usaha menemukan bukti-bukti yang cukup guna proses penyidikan. Pengujian terhadap keabsahan tindakan penyidik dalam melakukan penyadapan masih belum jelas diatur. Terhadap penyadapan yang dilakukan penyidik diluar prosedur yang ditentukan masih memungkin terjadi, hal ini disebabkan tidak adanya mekanisme yang dapat menguji keabsahan penyidik dalam melakukan penyadapan.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123776974","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGAWASAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 1 A PAKJO PALEMBANG","authors":"Yudistira Rusydi","doi":"10.33059/jhsk.v16i2.4117","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4117","url":null,"abstract":"Pengawasan  terhadap pemenuhan hak asasi  manusia warga binaan selama menjalani hukuman di rumah tahanan negara kelas 1 A Pakjo Palembang , di lakukan  oleh lembaga  Internal dan lembaga eksternal.Implementasi pemenuhan hak-hak narapidana (warga binaan) di rumah tahanan negara kelas 1 A Pakjo Palembang Pelaksananaan  dan pemenuhan  hak asasi manusia warga binaan di rumah tahanan negara kelas 1A Pakjo Palembang diatur dalam peraturan perundang –undangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, secara umum implentasi hak asasi manusia tersebut dapat dikategorikan dalam dua kategori yaitu pemenuhan hak jasmaniah  dan hak rohaniah para warga binaan Hak jasmaniah antara lain hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan yang layak, hak untuk mendapatkan fasilitas olahraga  dan lain sebagainya Sedangkan hak rohaniah antara lain hak warga binaan untuk menjalankan syari’at agamanya","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116476743","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}