发布求助
文献互助 智能选刊 最新文献

Jurnal Hukum Lex Generalis最新文献

筛选
英文 中文
Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia terhadap Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Asing 保护和维护人权，防止印尼船只在外国船只上被奴役
Jurnal Hukum Lex Generalis Pub Date : 2022-12-09 DOI: 10.56370/jhlg.v3i12.346
Arum Nur Fadilah Muis
{"title":"Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia terhadap Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Asing","authors":"Arum Nur Fadilah Muis","doi":"10.56370/jhlg.v3i12.346","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i12.346","url":null,"abstract":"Profesi Anak Buah Kapal merupakan pekerjaan yang diminati oleh sebagian orang karena didasarkan imbalan upah yang cukup menggiurkan namun pada kenyataannya marak terjadi kasus penyiksaan dan perbudakan Anak Buah Kapal yang kemudian digolongkan sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pemerintah memiliki kewajiban dalam bentuk perlindungan Hak Asasi terhadap Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Asing. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah terdiri atas dua bentuk yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Tidak hanya itu, dalam meminimalisasi perbudakan kepada Anak Buah Kapal, pemerintah melakukan upaya penegakan hukum dalam bentuk kerja sama kepada negara lain sehingga dapat mencapai tujuan penanganan perbudakan.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130638651","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
Analisis Putusan Pengadilan Federal Australia atas Kasus Montara dan Implikasinya terhadap Sengketa Pencemaran Laut Lintas Batas di Masa Depan 分析澳大利亚联邦法院对蒙塔拉一案及其对未来海洋污染问题的影响的裁决
Jurnal Hukum Lex Generalis Pub Date : 2022-11-29 DOI: 10.56370/jhlg.v3i11.327
Rini Siti Juariah
{"title":"Analisis Putusan Pengadilan Federal Australia atas Kasus Montara dan Implikasinya terhadap Sengketa Pencemaran Laut Lintas Batas di Masa Depan","authors":"Rini Siti Juariah","doi":"10.56370/jhlg.v3i11.327","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i11.327","url":null,"abstract":"Kasus Montara 2009 telah menyebabkan kerugian bagi sekitar 15.000 petani rumput laut di NTT. Pada 2021, Pengadilan Federal Australia memutus PTTEP Australasia bersalah dan diwajibkan membayar ganti rugi. Pertimbangan Hakim adalah ia yakin tumpahan minyak Montara memang sampai ke Rote/Kupang dan secara material berkontribusi atas rusaknya rumput laut. Hakim menemukan PTTEP Australasia memiliki duty of care terhadap para korban yang justru dilanggar. Putusan ini berpotensi menjadi preseden bagi kasus-kasus pencemaran laut lintas batas, memicu lebih banyak gugatan class action lingkungan, dan menunjukkan kebutuhan membentuk konvensi internasional terkait kompensasi kerugian akibat pencemaran yang disebabkan bisnis minyak lepas pantai.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"59 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127199922","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Eksistensi Hukum dalam Penerapan Prinsip Ekowisata Berbasis Masyarakat sebagai Upaya Pelestarian Keanekaragaman Hayati di Indonesia 作为保护印尼生物多样性努力，以社区为基础的生态旅游原则的应用中的法律存在
Jurnal Hukum Lex Generalis Pub Date : 2022-11-29 DOI: 10.56370/jhlg.v3i11.335
Nasya Nurul Amalina
{"title":"Eksistensi Hukum dalam Penerapan Prinsip Ekowisata Berbasis Masyarakat sebagai Upaya Pelestarian Keanekaragaman Hayati di Indonesia","authors":"Nasya Nurul Amalina","doi":"10.56370/jhlg.v3i11.335","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i11.335","url":null,"abstract":"Tingginya biodiversitas yang ada di Indonesia terbukti telah memberikan banyak manfaat bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Sayangnya, belakangan ini isu krisis biodiversitas mulai ramai diperbincangkan sehingga dibutuhkan upaya pelestarian lingkungan hidup dalam bidang-bidang yang bersentuhan erat dengan masyarakat, salah satunya pariwisata. Untuk itu, kini telah berkembang istilah ekowisata berbasis masyarakat yang melibatkan penduduk lokal yang telah lama mengenal dan mengelola berbagai jenis sumber daya yang terdapat pada suatu wilayah ekowisata sebagai aktor utama dalam sektor pariwisata. Bentuk pelibatan yang direkomendasikan dalam mengimplementasikan prinsip ini bersentuhan erat dengan pendekatan bottom-up approach dan eksistensi hukum di dalamnya.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129099642","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Relaksasi Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan dan Bisnis 2020年第11条关于创造就业的环境松弛:对环境和企业的影响
Jurnal Hukum Lex Generalis Pub Date : 2022-11-29 DOI: 10.56370/jhlg.v3i11.334
Agnes Ruth Febianti
{"title":"Relaksasi Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan dan Bisnis","authors":"Agnes Ruth Febianti","doi":"10.56370/jhlg.v3i11.334","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i11.334","url":null,"abstract":"Setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat, UU Cipta Kerja dinyatakan tetap berlaku dalam masa 2 tahun perbaikan. Dengan berlakunya UU Cipta Kerja maka perubahan peraturan UU PPLH di dalam UU Cipta Kerja yang sebelumnya menuai kritik dinyatakan berlaku. Adapun kritik peraturan mengenai lingkungan di dalam UU Cipta Kerja terkait dengan Perizinan Berusaha yang menghapus izin lingkungan, serta peraturan mengenai penerbitan AMDAL yang hanya menjadi syarat kegiatan usaha berisiko tinggi. Kebijakan tersebut dirasa hanya mementingkan sektor bisnis tanpa mempertimbangkan pelestarian lingkungan sebagaimana diatur dalam UU PPLH.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130815053","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Politik Hukum Tata Kelola Perizinan Lingkungan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2020年第11条关于创造就业的环境许可法律后的政治法律
Jurnal Hukum Lex Generalis Pub Date : 2022-11-29 DOI: 10.56370/jhlg.v3i11.337
Nabila Aulia Rahma
{"title":"Politik Hukum Tata Kelola Perizinan Lingkungan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja","authors":"Nabila Aulia Rahma","doi":"10.56370/jhlg.v3i11.337","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i11.337","url":null,"abstract":"Pengesahan UU Cipta Kerja membawa banyak perubahan fundamental dalam kebijakan ekonomi, termasuk perizinan lingkungan hidup. Pasalnya, terdapat perubahan politik hukum mendasar yang lebih mengarah pada kemudahan berusaha dan berinvestasi dibandingkan konservasi lingkungan, yaitu dengan perubahan terminologi perizinan lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Maka dalam tulisan ini, penulis akan membahas bagaimana analisis politik hukum tata kelola perizinan lingkungan pasca UU Cipta Kerja? Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perubahan politik hukum dalam tata Kelola perizinan lingkungan pasca UU Cipta Kerja yang berimplikasi pada sistem perizinan berusaha. Sehingga diperlukan legal mapping mengenai konsep perizinan lingkungan yang ideal agar sesuai dengan UUD NRI 1945.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130585355","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals
Jurnal Hukum Lex Generalis Pub Date : 2022-11-29 DOI: 10.56370/jhlg.v3i11.336
Basthotan Milka Gumilang, Sherly Oktariani, Tari Suswinda
{"title":"Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals","authors":"Basthotan Milka Gumilang, Sherly Oktariani, Tari Suswinda","doi":"10.56370/jhlg.v3i11.336","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i11.336","url":null,"abstract":"Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang digunakan saat ini adalah UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini adalah alat untuk mengatur pertambangan mineral dan batubara dan berbagai perizinannya. Dengan tujuan agar negara memperoleh keuntungan yang besar dari hasil pertambangan dan dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Namun pada kenyataannya, saat ini terdapat beberapa pasal krusial yang berpotensi merugikan masyarakat dan juga lingkungan pada UU No. 3 Tahun 2020 serta Naskah UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara pengganti UU Minerba.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"70 3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124109338","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 研究政治法律，建立国家首都威权机构在印尼公民制度
Jurnal Hukum Lex Generalis Pub Date : 2022-10-28 DOI: 10.56370/jhlg.v3i10.324
Wahyu Laksana Mahdi
{"title":"Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia","authors":"Wahyu Laksana Mahdi","doi":"10.56370/jhlg.v3i10.324","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.324","url":null,"abstract":"Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berimplikasi terhadap sistem pemerintahan daerah. Hal ini merupakan konsekuensi logis pengaturan a quo yang mendesaian Otorita Ibu Kota Nusantara dengan sifat khusus dan segala kewenangan yang melekat pada badan tersebut. Sistem pemerintahan daerah yang baru tentunya menuai pro dan kontra karena dianggap inkonstitusional dan konsep pemerintahan daerah yang ambigu. Kendati demikian, dalam tataran politik hukum sebenarnya pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan manifestasi dari Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125088236","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Politik Hukum dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)
Jurnal Hukum Lex Generalis Pub Date : 2022-10-28 DOI: 10.56370/jhlg.v3i10.323
Elsa Benia, Ghina Nabilah
{"title":"Politik Hukum dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)","authors":"Elsa Benia, Ghina Nabilah","doi":"10.56370/jhlg.v3i10.323","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.323","url":null,"abstract":"Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) banyak menimbulkan pro dan kontra. Sebab, pembentukan UU IKN memiliki banyak ketidaksesuaian, seperti kurangnya partisipasi publik dan singkatnya proses pembentukan karena memakan waktu 43 hari saja. Lalu, politik hukum memiliki relevansi yang kuat dengan arah kebijakan pembentuk produk hukum. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang serta kasus. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam pembentukan UU IKN, politik hukum yang ada di dalamnya tidak menggambarkan kebutuhan masyarakat, terbukti dari dangkalnya analisis pada naskah akademik sampai dengan indikasi cacat formil dan materiil karena pembentukan yang terburu-buru.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"17 9","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120844234","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatra Barat Basandi Basandi Basandi bashallah在2022年关于西苏门答腊地区政治法律的第17号法中所产生的影响
Jurnal Hukum Lex Generalis Pub Date : 2022-10-28 DOI: 10.56370/jhlg.v3i10.325
Adam Alfarid, Chindy Trivendi Junior, Putri Ramadani
{"title":"Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatra Barat","authors":"Adam Alfarid, Chindy Trivendi Junior, Putri Ramadani","doi":"10.56370/jhlg.v3i10.325","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.325","url":null,"abstract":"Ketentuan Pasal 5C Undang-Undang No. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatra Barat memuat Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah sebagai filosofi adat Minangkabau. Namun penetapan filosofi adat Minangkabau tersebut belum memiliki tolok ukur yang jelas, sehingga dikhawatirkan membuat politik hukum pemerintah daerah Sumatra Barat terkesan memihak satu kelompok tertentu. Filosofi adat yang bersendikan syarak dikhawatirkan akan membentuk perda berbasis syariah. Selain itu, filosofi tersebut menjurus kepada satu adat yakni Minangkabau sehingga mempertanyakan bagaimana kedudukan Mentawai di Sumatra Barat yang bukan masyarakat adat Minangkabau.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"303 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132263697","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Tinjauan Kode Etik Aparatur Sipil Negara Dalam Kaitannya dengan Korupsi di Instansi Pemerintahan 有关政府机构腐败的民事行为准则概述
Jurnal Hukum Lex Generalis Pub Date : 2022-10-28 DOI: 10.56370/jhlg.v3i10.328
Mohamad Yuflih
{"title":"Tinjauan Kode Etik Aparatur Sipil Negara Dalam Kaitannya dengan Korupsi di Instansi Pemerintahan","authors":"Mohamad Yuflih","doi":"10.56370/jhlg.v3i10.328","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.328","url":null,"abstract":"Penelitian Indonesian Corruption Watch menunjukan korupsi menjadi salah satu citra buruk Aparatur Sipil Negara. Di sisi lain, Permendagri No 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara mengatur kode etik yang menjadi landasan kinerja ASN. Penelitian ini mengkaji keterkaitan antara korupsi dengan Kode Etik ASN dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa kode etik ASN melarang praktik menguntungkan diri sendiri maupun golongan bagi ASN dengan ancaman sanksi pemberhentian secara tidak hormat hingga pemberian sanksi yang diatur melalui berbagai regulasi.  \u0000Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Korupsi, Kode Etik","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127776497","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
首页 上一页 下一页 尾页
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整，为了账户安全，请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们：info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务，方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号：604180095
Book学术官方微信