{"title":"Optimalisasi Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat","authors":"Habib Ferian Fajar, Julfahmi Syahputra","doi":"10.56370/jhlg.v4i4.370","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i4.370","url":null,"abstract":"Keberadaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR) dianggap sebagai cara yang manusiawi dan adil untuk menyelesaikan sengketa melalui tahapan win-win solution. Namun, mediasi saat ini dinilai tidak efektif karena hanya bersifat formalitas sehingga menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam kasus sengketa perdata dalam lingkungan Peradilan Agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan agama di Sumatera Barat diharapkan berjalan dengan optimal dan memiliki keberhasilan yang tinggi.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121766700","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Jual Beli Tanah Tidak Bersertifikat dalam Perspektif Hukum Agraria Indonesia (Studi di Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi)","authors":"Muhammad Alrizky Ekiawan, Teddy Lesmana","doi":"10.56370/jhlg.v4i3.367","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i3.367","url":null,"abstract":"Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam transaksi jual beli sebagai peralihan hak atas tanah adalah transaksi jual beli tanah tanpa sertifikat. Padalah sertifikat tanah adalah tanda bukti yang sah dan kuat atas kepemilikan tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatam yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli tanah tidak bersertifikat, hal ini karena kurangnya pemahaman akan pentingnya sertifikat tanah. Padahal hal tersebut beresiko dan berakibat hukum, seperti tidak terbentuknya peralihan hak atas tanah ataupun tidak sahnya peralihan terkait serta tiadanya penjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117019362","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Pembatasan Klausul pada Perjanjian Baku dalam Upaya Perlindungan Konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen","authors":"Rahil Sasia Putri Harahap, Fiona Chrisanta","doi":"10.56370/jhlg.v4i4.371","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i4.371","url":null,"abstract":"Hubungan hukum kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen kerap dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian. Perjanjian Baku merupakan suatu perjanjian yang pada dasarnya hampir seluruh klausul-klausul di dalamnya telah dibakukan oleh salah satu pihak sehingga pihak lainnya tidak memiliki peluang untuk menegosiasikan, menyarankan atau meminta perubahan terhadap klausul dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian konsumen kerap memiliki kedudukan dan daya tawar yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha sehingga menjadikan keadaan antara para pihak dalam perjanjian menjadi tidak seimbang. Oleh karenanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen melimitasi hal-hal yang dapat diatur dalam sebuah perjanjian baku guna melindungi kedudukan konsumen.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"93 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121378954","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Implementasi Gadai Emas di Pegadaian Syariah Munggur, Yogyakarta Berdasarkan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002","authors":"Savira Mirza Arinda","doi":"10.56370/jhlg.v4i4.361","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i4.361","url":null,"abstract":"Gadai merupakan penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Dalam Islam gadai diperbolehkan salah satunya terdapat pada surat Al Baqarah ayat 283 tentang pinjam meminjam dengan jaminan (gadai atau Rahn). Dalam syariat islam yang menjadi landasan gadai atau Rahn adalah Al- Qur’an, hadis, ijtihad ulama, serta fatwa. Di Indonesia pelaksanaan gadai emas di dasarkan pada Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Implementasi gadai emas di Pegadaian Syariah Munggur Yogyakarta secara keseluruhan telah dilakukan dengan baik sesuai dengan kedua Fatwa tersebut.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123795843","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Pembuktian Gugatan Sederhana terhadap Putusan Niet Onvankelijk Verlaard Ditinjau dalam Asas Actori Incumbit Onus Probatio","authors":"L. Hakim","doi":"10.56370/jhlg.v4i4.373","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i4.373","url":null,"abstract":"Gugatan sederhana diharapkan dapat mengakomodasi nilai keadilan seluruh masyarakat Indonesia, mengingat sampai dengan saat ini banyak perkara perdata di Pengadilan Negeri yang mana pihak berperkara tergolong masyarakat kurang mampu dalam finansial. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 26/Pdt.G.S/2020/PN.Mrb Tergugat menyampaikan dalil bahwa anaknya mengalami trauma psikis secara tertulis dan lisan tanpa adanya bukti secara medis, dalam hukum pembuktian dikenal asas actori incumbit onus probadio yaitu siapa yang mendalilkan maka harus membuktikan. Kasus tersebut tentunya kontradiksi dimana Penggugat dapat membuktikan adanya wanprestasi, di sisi lain Tergugat menyampaikan dalil-dalil bantahan tanpa didukung dengan alat bukti. Dalil Tergugat tersebut diakomodasi dalam Putusan yang mengakibatkan gugatan sederhana tidak dapat diterima (Niet Onvanjelijk Verlaard). Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif yang berarti bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Hasil dan kesimpulan penelitian ini yaitu Asas Actori Incumbit Onus Probatio yang berarti bahwa siapa yang mempunyai suatu hak atau mengemukakan dalilnya maka harus membuktikan atas adanya hak atau dalil tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR. Akan tetapi dalam kasus sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 26/Pdt.G.S/2020/PN. Mrb, Tergugat mendalilkan bahwasanya anaknya mengalami trauma psikis yang disebabkan oleh perilaku Penggugat namun tidak dapat membuktikan adanya trauma psikis tersebut dari aspek medis. Di sisi lain Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan sederhananya, namun hakim pemeriksa perkara mengakomodasi dalil Tergugat sehingga memutuskan dengan amar bahwa gugatan sederhana Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verlaard) karena pembuktian dalam perkara tersebut tidak sederhana.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114184311","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Penanganan Radikalisme Melalui Program Deradikalisasi sebagai Upaya untuk Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Indonesia","authors":"Pratama Maulidyawanto, Hernawati Ras, Nandang Sambas","doi":"10.56370/jhlg.v4i2.301","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i2.301","url":null,"abstract":"Sisi negatif dari radikalisme merupakan embrio dari terorisme. Sisi negatif radikalisme berupa sikap yang menginginkan perubahan total secara revolusioner melalui kekerasan dan aksi yang ekstrim. Upaya non penal dari hukum pidana dapat menjadi upaya yang paling ampuh dalam menangani radikalisme. Upaya non penal berdasarkan regulasi yang ada di Indonesia yaitu program deradikalisasi, namun fluktuatifnya peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia merupakan indikasi dari tidak efektifnya program deradikalisasi yang dilakukan instansi terkait. Hal ini disebabkan minimnya sumber daya manusia, minimnya sarana prasarana yang terkait dengan pelaksanaan program deradikalisasi, dan tidak adanya pengaturan yang jelas terkait program deradikalisasi.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"104 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122902214","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben antara Indonesia dengan Timor Leste)","authors":"Juniza Indah Setiawati, R. Oktaviyani","doi":"10.56370/jhlg.v4i2.233","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i2.233","url":null,"abstract":"Hukum internasional menjadi hukum yang ada di dunia internasional serta untuk menjaga hubungan antar negara yang ada. Dalam hukum internasional terdapat keterkaitan berbagai negara yang bersifat internasional, terdapat sengketa yang terjadi antar negara. Sengketa internasional yang terjadi dapat mengganggu hubungan antar negara yang bersengketa maupun dalam hubungan internasional. Seperti halnya dengan sengketa internasional yang terjadi antara Indonesia dengan Timor Leste mengenai sengketa perbatasan wilayah darat dari kedua negara. Penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan dengan cara damai serta non damai. Penyelesaian sengketa secara damai dapat berupa perundingan dari kedua negara yang bersengketa yang dilakukan dalam ranah hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa internasional dari negara yang bersengketa secara hukum internasional. Metode yang digunakan yakni menggunakan metode kualitatif secara empiris dengan pendekatan historis. Dengan adanya penyelesaian sengketa internasional yang dilakukan dengan cara damai diharapkan dapat terselesaikannya sengketa internasional yang terjadi melalui perundingan dengan mengedepankan jalan damai. Kemudian untuk memperbaiki hubungan yang baik dari negara yang bersengketa serta untuk meningkatkan hubungan negara-negara yang bersengketa menjadi lebih baik sesuai hukum internasional yang ada.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"47 2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126655690","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial dalam Hukum Pidana Indonesia","authors":"Kurniawan Tri Wibowo, Wahyu Hadiningrat","doi":"10.56370/jhlg.v4i2.304","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i2.304","url":null,"abstract":"Media sosial kini menjadi faktor penting dalam penyebaran radikalisme di Indonesia, hal ini didukung oleh pemakaian internet yang menunjukkan tren peningkatan di Indonesia. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pengaturan penyebaran radikalisme dalam hukum pidana Indonesia, menganalisis kebijakan penanggulangan radikalisme yang dilakukan melalui media sosial di Indonesia. Selain itu juga membangun konsep kebijakan kriminal penanggulangan penyebaran radikalisme melalui media sosial di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa, pengaturan penyebaran radikalisme yang dilakukan melalui media sosial belum diatur secara komprehensif dalam hukum positif Indonesia. Upaya penanggulangan radikalisme yang dilakukan melalui media sosial di Indonesia saat ini difokuskan pada penegakan hukum represif. Konsep kebijakan kriminal penanggulangan penyebaran radikalisme yang dilakukan melalui media sosial di Indonesia dilakukan melalui tiga poin penanggulangan radikalisme melalui media sosial yaitu pengawasan, penindakan dan kerjasama platform dan masyarakat. Penindakan yang dilakukan tentunya bukan hanya sebatas take down conten di media sosial namun juga assasment untuk menentukan tingkat radikalisasi dari pelaku.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124315976","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Peranan Unit Jibom Korps Brimob Polri dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme Berupa Penggunaan Bom dan Bahan Peledak","authors":"R. Hidayat, Hernawati Ras","doi":"10.56370/jhlg.v4i2.303","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i2.303","url":null,"abstract":"Tindak pidana terorisme dirumuskan sebagai rancangan tindakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan pada orang banyak. Maka penggunaan bom dan bahan peledak merupakan sarana efektif untuk tindak pidana terorisme tersebut. Hal ini menjadi tantangan untuk Unit Jibom Korps Brimob Polri yang dibentuk berdasarkan amanat dari Perkapolri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom. Penjinakan bom harus dilakukan secara terpadu dan regulasi penjinakan bom harus terkoordinasikan antara pihak terkait. Secara teknis Perkapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom harus dilakukan revisi, revisi tersebut terkait dengan sistem dan prosedur penanganan dan penjinakan bom yang lebih detail.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"169 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131880721","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Penegakan Hukum terhadap Satuan Pengamanan (Satpam) yang Menjalankan Fungsi dan Tugasnya Berdasarkan Pasal 49 KUHP","authors":"John Wesley, Syahrul Machmud, Hernawati Ras","doi":"10.56370/jhlg.v4i2.302","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i2.302","url":null,"abstract":"Satuan Pengamanan atau yang disingkat Satpam berdasarkan Perkapolri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa merupakan suatu profesi pengemban fungsi Kepolisian terbatas. Dilema Satpam terjadi ketika menghadapi peristiwa pidana, dengan fungsinya yang terbatas harus melakukan pembelaan diri terpaksa seperti yang diatur dalam Pasal 49 KUHP, karena jika tidak maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap aset perusahaan yang dijaga oleh Satpam, bahkan dapat membahayakan jiwa Satpam. Sebagai upaya untuk memberi perlindungan hukum terhadap Satpam yang mempunyai posisi sangat rentan terhadap aksi kejahatan maka regulasinya tidak hanya aturan yang dibuat oleh Kapolri namun juga secara spesifik diatur melalui peraturan perundang-undangan.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131825064","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}