发布求助
文献互助 智能选刊 最新文献

Jurnal Hukum Lex Generalis最新文献

筛选
英文 中文
Kedudukan Majelis Umum dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa 联合国联合国大会的立场
Jurnal Hukum Lex Generalis Pub Date : 2023-01-01 DOI: 10.56370/jhlg.v4i1.352
Frederik Agnar Widjaja
{"title":"Kedudukan Majelis Umum dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa","authors":"Frederik Agnar Widjaja","doi":"10.56370/jhlg.v4i1.352","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i1.352","url":null,"abstract":"Majelis Umum (General Assembly) merupakan organ paling utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di organ inilah, semua anggota, baik negara besar ataupun kecil, semuanya memiliki hak bersuara yang setara. Organ ini berfungsi sebagai tempat musyawarah dan pengambilan keputusan utama dalam setiap kegiatan PBB, yang dilakukan bentuk sidang-sidang yang menghasilkan berbagai resolusi. Penelitian ini akan membahas tentang pengaturan mengenai keanggotaan, fungsi dan kekuasaan, dan pengambilan keputusan dalam Majelis Umum yang telah diatur dalam Piagam PBB, serta penerapan dari pengaturan tersebut dalam suatu studi kasus terkait resolusi yang dikeluarkan. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, resolusi Majelis Umum tetap dapat memberikan efek yang cukup signifikan bagi pergaulan internasional.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"47 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124109053","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Meninggal Dunia di Angkutan Udara 法律保护乘客死于航空运输
Jurnal Hukum Lex Generalis Pub Date : 2023-01-01 DOI: 10.56370/jhlg.v4i1.169
Noor Eva Rahma, Nadhilah Alifia Maharani
{"title":"Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Meninggal Dunia di Angkutan Udara","authors":"Noor Eva Rahma, Nadhilah Alifia Maharani","doi":"10.56370/jhlg.v4i1.169","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i1.169","url":null,"abstract":"Angkutan Udara berkewajiban memberikan jaminan keselamatan terhadap penumpangnya. Maskapai sebagai Pengangkut diwajibkan oleh undang-undang untuk bertanggungjawab atas kerugian yang diterima penumpang atas kerugian yang diderita oleh karena operasional angkutan udara. Sampai saat ini masih banyak angkutan udara kita yang mengalami kecelakaan angkutan udara berakibat kematian dan luka-luka yang diderita oleh penumpang. Data yang dilansir dari Jaringan Keselamatan Penerbangan, hingga saat ini di Indonesia sendiri telah terjadi 104 kecelakaan pesawat dengan lebih dari 1300 korban jiwa. Hal ini menjadi dasar pentingnya untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang meninggal dunia dalam angkutan udara. Penelitian ini dilakukan dengan Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perundang-undangan. Hasil penelitian ini yaitu terdapat perlindungan hukum bagi penumpang meninggal dunia pada angkutan udara baik menurut Hukum Internasional maupun Hukum Nasional. Perlindungan hukum yang diberikan berupa pemberian ganti kerugian sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak pengangkut kepada penumpang yang meninggal dunia pada angkutan udara.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114998648","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
RETRACTION NOTICE TO: Dampak Pembangunan di Era Globalisasi terhadap Perwujudan Hak Asasi Manusia di Lingkungan yang Baik dan Sehat 《复制通知》:全球化时代的发展对健康、健康的环境对人权的实现的影响
Jurnal Hukum Lex Generalis Pub Date : 2023-01-01 DOI: 10.56370/jhlg.v4i1.366
Okta Zeruya Samdra Pandapotan Nainggolan
{"title":"RETRACTION NOTICE TO: Dampak Pembangunan di Era Globalisasi terhadap Perwujudan Hak Asasi Manusia di Lingkungan yang Baik dan Sehat","authors":"Okta Zeruya Samdra Pandapotan Nainggolan","doi":"10.56370/jhlg.v4i1.366","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i1.366","url":null,"abstract":"Naskah yang berjudul \"Dampak Pembangunan di Era Globalisasi terhadap Perwujudan Hak Asasi Manusia di Lingkungan yang Baik dan Sehat\" yang terbit di Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.3 No.12 (Desember 2022) pada tautan https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/317 atas penelusuran Editor memiliki kesamaan substansi utama dengan naskah yang telah diterbitkan sebelumnya di jurnal lain yaitu Jurnal Pembangunan Hukum Vol.1 No.3 (2014) pada tautan http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1487/1155.\u0000Disaat kami mendapati temuan ini, kami berusaha menghubungi para penulis melalui surat elektronik (dikarenakan mereka tidak menghubungi kami melalui pesan singkat atau aplikasi seperti WhatsApp dan kami juga tidak menemukan akun sosial media pribadi mereka). Akan tetapi dikarenakan tidak ada jawaban untuk menjelaskan hal ini, maka kami disini secara sepihak melihat terdapat adanya pelanggaran hak cipta atau plagiarisme dengan menyalin dan menempel seluruh berkas pada salah satu naskah di Jurnal Pembangunan Hukum (a.n. penulis Setyo Utomo), membuat sedikit perubahan seperti mengganti kata \"Pengaruh\" menjadi \"Dampak\", dan mengirimkan berkas tersebut ke jurnal kami melalui OJS. Maka dengan demikian dengan mempertimbangkan ketiadaan bukti atau sanggahan dari penulis, Editorial memutuskan untuk melakukan penarikan terhadap naskah ini dari jurnal kami.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"114 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129917372","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Studi Perbandingan Hukum “Plea Bargaining System” di Amerika Serikat dengan “Jalur Khusus” di Indonesia 美国的“Bargaining系统”与印尼的“专用线路”的法律比较研究
Jurnal Hukum Lex Generalis Pub Date : 2023-01-01 DOI: 10.56370/jhlg.v4i1.351
Rifi Hermawati
{"title":"Studi Perbandingan Hukum “Plea Bargaining System” di Amerika Serikat dengan “Jalur Khusus” di Indonesia","authors":"Rifi Hermawati","doi":"10.56370/jhlg.v4i1.351","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i1.351","url":null,"abstract":"Plea Bargaining berkembang di Negara Amerika Serikat. Diartikan sebagai suatu negosiasi antara penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya supaya proses penyelesaian perkara pidana terlaksana dengan cepat dan efektif. Plea Bargaining menjadi dasar dibentuknya konsep “jalur khusus” di Indonesia dalam pasal 199 RUU KUHAP. Kedua konsep tersebut mengusung mekanisme Pemeriksaan Singkat. Perbedaannya dalam “jalur khusus” terdakwa tidak dapat bernegosiasi dengan jaksa mengenai dakwaan atau ancaman hukuman karena pengakuan bersalah terdakwa dilakukan di depan hakim saat persidangan serta “jalur khusus” digunakan terhadap tindak pidana yang memiliki ancaman tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun sedangkan Plea Bargaining berlaku untuk segala jenis tindak pidana.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121195564","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Insubordination to Unlawful Order: Praktek di Antara Bangsa-Bangsa dan Tantangan Penerapannya di Indonesia
Jurnal Hukum Lex Generalis Pub Date : 2023-01-01 DOI: 10.56370/jhlg.v4i1.353
Mochammad Arief Agus, Alif Imam Dzaki
{"title":"Insubordination to Unlawful Order: Praktek di Antara Bangsa-Bangsa dan Tantangan Penerapannya di Indonesia","authors":"Mochammad Arief Agus, Alif Imam Dzaki","doi":"10.56370/jhlg.v4i1.353","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i1.353","url":null,"abstract":"Momentum peristiwa kasus Ferdy Sambo, Kanjuruhan serta kasus Santa Cruz di masa lalu meningkatkan kesadaran hukum bahwa perintah atasan dapat membuat bawahan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Apakah bawahan boleh menolak perintah atasan yang bertentangan dengan hukum? Apa konsekuensi hukum yang harus ditanggung olehnya? Apakah hukum malah mengharuskan mereka untuk menolak untuk mencegah dilanggarnya hukum? Apakah ada konsep yang mengatur hal ini dalam hukum internasional? Metode yang digunakan adalah studi hukum normatif dan dipertajam dengan pembahasan kasus tertentu dari praktik bangsa-bangsa. Pembahasan berkaitan dengan topik Insubordination to Unlawful Order dalam sejarah, ketentuan hukum internasional, praktik bangsa-bangsa, dan hukum positif Indonesia serta berbagai tantangan utama yang akan dihadapi. Diakhiri dengan kesimpulan bahwa bangsa-bangsa telah mempraktikkan konsep ini dengan baik meski terdapat perbedaan implementasi, sementara Indonesia belum menerapkannya dalam sistem hukum nasional dan akan menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Sangat direkomendasikan untuk Indonesia mengadopsi konsep ini sebagai jawaban atas tantangan meningkatnya intensitas konflik global di masa mendatang.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132542706","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Implementasi Lisensi Wajib TRIPs Agreement dalam Produk Farmasi di Negara Swedia 瑞典国家制药产品中强制试用许可证
Jurnal Hukum Lex Generalis Pub Date : 2023-01-01 DOI: 10.56370/jhlg.v4i1.349
L. Hakim
{"title":"Implementasi Lisensi Wajib TRIPs Agreement dalam Produk Farmasi di Negara Swedia","authors":"L. Hakim","doi":"10.56370/jhlg.v4i1.349","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i1.349","url":null,"abstract":"Perlindungan paten pada jenis obat-obatan sebelum dan pasca perjanjian TRIPs secara menjadi perbincangan terkait dengan antara paten obat dan akses masyarakat umum terhadap obat-obatan. Obat tersedia, tetapi standar kualitas mutunya kurang baik karena dipalsukan atau diproduksi tanpa pengawasan mutu yang kredibel sehingga berbahaya. Implementasi lisensi wajib TRIPs terhadap obat-obatan di negara Swedia dilaksanakan merujuk kepada Undang-Undang Paten Negara Swedia (Swedia Patentkungörelsen 1967). Mengenai lisensi wajib TRIPs Agreement oleh pemerintah di Swedia sudah sesuai dengan Paragraf 6 Doha Declaraton on the TRIPs Agreement and Public Health yaitu Promote access to medicines for all dengan dasar pelaksanaan sebagaimana Article 31 TRIPs Agreement. Masyarakat mengharapkan dengan terlaksananya paten oleh Pemerintah atas obat khususnya Antiretroviral di Swedia dapat mempermudah akses bagi penderita HIV/AIDS untuk mendapatkan obat-obatan Antiretroviral yang dibutuhkan. Selain itu dengan adanya pelaksanaan compulsory licensing bagi produsen lokal dapat menjadi strategi efektif untuk melakukan promosi kompetisi obat generik di industri farmasi.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"118 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131239638","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Larangan Kepemilikan Tanah bagi Warga Negara Indonesia Nonpribumi untuk Keturunan Arab di Daerah Istimewa Yogyakarta 《人权法》对禁止日惹地区阿拉伯裔印尼人拥有土地的权利审查
Jurnal Hukum Lex Generalis Pub Date : 2022-12-09 DOI: 10.56370/jhlg.v3i12.347
Nadia Isad Farah
{"title":"Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Larangan Kepemilikan Tanah bagi Warga Negara Indonesia Nonpribumi untuk Keturunan Arab di Daerah Istimewa Yogyakarta","authors":"Nadia Isad Farah","doi":"10.56370/jhlg.v3i12.347","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i12.347","url":null,"abstract":"Bagi WNI non-pribumi keturunan Arab, untuk memiliki hak atas tanah hingga saat ini masih didasarkan oleh Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/1975. Berdasarkan ketentuan tersebut WNI non-pribumi keturunan Arab tidak bisa memiliki hak atas tanah, dan apabila WNI keturunan yang telah memiliki hak milik sebelum diterbitkan Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/1975, diwajibkan untuk melepas hak miliknya kepada negara untuk diubah menjadi hak atas tanah lainnya. Hal ini adalah suatu bentuk diskriminasi dan bertentangan dengan prinsip dalam HAM. Sampai saat ini Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/1975 masih berlaku dengan tujuan untuk melindungi warga pribumi walaupun hal ini tidak selaras dengan ketentuan di UUPA dimana Hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Tolok ukur keadilan pada kebijakan ini pada pemikiran dan etika, yang mana bertumpu pada nilai nilai etis tentang keadilan menjadi penentu sebuah hukum.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"54 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123892023","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
RETRACTED: Dampak Pembangunan di Era Globalisasi terhadap Perwujudan Hak Asasi Manusia di Lingkungan yang Baik dan Sehat 缩减:全球化时代的发展对健康、健康的人权体现的影响
Jurnal Hukum Lex Generalis Pub Date : 2022-12-09 DOI: 10.56370/jhlg.v3i12.317
M. Prasetya, Adyuta Camara Paris
{"title":"RETRACTED: Dampak Pembangunan di Era Globalisasi terhadap Perwujudan Hak Asasi Manusia di Lingkungan yang Baik dan Sehat","authors":"M. Prasetya, Adyuta Camara Paris","doi":"10.56370/jhlg.v3i12.317","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i12.317","url":null,"abstract":"Naskah yang berjudul \"Dampak Pembangunan di Era Globalisasi terhadap Perwujudan Hak Asasi Manusia di Lingkungan yang Baik dan Sehat\" yang terbit di Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.3 No.12 (Desember 2022) pada tautan https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/317 atas penelusuran Editor memiliki kesamaan substansi utama dengan naskah yang telah diterbitkan sebelumnya di jurnal lain yaitu Jurnal Pembangunan Hukum Vol.1 No.3 (2014) pada tautan http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1487/1155.\u0000Sehingga Editorial memutuskan untuk menarik atau melakukan Retraction terhadap naskah ini. Adapun mengenai pengumuman penarikan naskah ini dapat diakses di tautan berikut: https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/366.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127007173","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak atas Hidup dan Kaitannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah
Jurnal Hukum Lex Generalis Pub Date : 2022-12-09 DOI: 10.56370/jhlg.v3i12.345
Alya Salsabila Munir, Bella Eka Saputri, Salsabila Azaria Rachma
{"title":"Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak atas Hidup dan Kaitannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah","authors":"Alya Salsabila Munir, Bella Eka Saputri, Salsabila Azaria Rachma","doi":"10.56370/jhlg.v3i12.345","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i12.345","url":null,"abstract":"Extrajudicial killing merupakan pembunuhan yang dilakukan aparat negara di luar keputusan pengadilan. Aparat kepolisian sebagai aparatur negara dalam menegakkan hukum memiliki kewenangan menembak dengan senjata api. Namun, seringkali dalam menjalankan tugasnya aparat kepolisian justru melakukan extrajudicial killing. Tindakan extrajudicial killing merupakan pelanggaran atas hak atas hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan pelanggaran atas Asas Praduga Tak Bersalah. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan extrajudicial killing merupakan pelanggaran HAM berat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen internasional. Pertanggungjawaban tindakan extrajudicial killing merupakan kewajiban negara dalam melindungi hak-hak asasi warga negaranya.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"123 11","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133107020","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Analisis Penerapan Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Herry Wirawan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG) 人权方面对死刑执行的分析(案例研究，第86号/Pid.Sus/2022号/PT.BDG)
Jurnal Hukum Lex Generalis Pub Date : 2022-12-09 DOI: 10.56370/jhlg.v3i12.344
Anis Nur Fauziyyah MS, Diah Ayu Febrianti, Fella Fahita Ayu Mareza, Filzah Ilda Syafirah, I. Istiqomah
{"title":"Analisis Penerapan Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Herry Wirawan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG)","authors":"Anis Nur Fauziyyah MS, Diah Ayu Febrianti, Fella Fahita Ayu Mareza, Filzah Ilda Syafirah, I. Istiqomah","doi":"10.56370/jhlg.v3i12.344","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i12.344","url":null,"abstract":"Keberadaan Indonesia sebagai Negara hukum memberikan konsekuensi mengedepankan dan melindungi Hak Asasi Manusia yang telah melekat dan tidak dapat dipisahkan karena keberadaan Negara hukum itu sendiri. Penerapan hukuman mati di Indonesia masih menjadi pro kontra di tengah maraknya kasus kekerasan seksual. Berdasarkan polemik tersebut penelitian ini berfokus untuk mengkaji mengenai apakah pidana mati dalam kasus dalam putusan tersebut benar melanggar HAM atau justru sebaliknya. Dalam putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman mati, karena didasarkan oleh analisis yuridis dan pertimbangan hakim. Penerapan hukuman mati sehingga sudah seharusnya tidak diberlakukan lagi di Indonesia, karena melanggar hak dasar manusia yaitu hak untuk hidup.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126796126","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
首页 上一页 下一页 尾页
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整，为了账户安全，请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们：info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务，方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号：604180095
Book学术官方微信