Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)最新文献_第2页

Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sleman

Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Pub Date : 2023-01-21 DOI: 10.18196/ijclc.v3i3.17478

Nimas Sekar Rachimna, Yeni Widowaty

{"title":"Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sleman","authors":"Nimas Sekar Rachimna, Yeni Widowaty","doi":"10.18196/ijclc.v3i3.17478","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i3.17478","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkara tindak pidana perdagangan orang yang merupakan salah satu tindak pidana yang sangkat kompleks sehingga sulit untuk diberantas di dunia ini. Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang ini biasanya tidak hanya menyangkut satu bidang kehidupan saja namun lebih dari satu bidang kehidupan. Tindak pidana perdagangan orang juga seringkali terjadi tidak hanya dalam wilayah suatu Negara saja tetapi juga diluar wilayah suatu Negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana penerapan sanksi pidananya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Untuk melengkapi data penelitian ini melakukan wawancara terhadap narasumber di Pengadilan Negeri Sleman dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengumpulannya dengan cara melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum sekunder, primer, dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada tahun 2018 berjumlah 1 kasus dan pada tahun 2019 berjumlah 3 kasus. Perdagangan orang yang dilakukan oleh pelaku dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 296 KUHP Undang-Undang R.I. Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dikenakan ancaman sanksi 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Pasal 2 dan atau Pasal 12 Undang-Undang R.I. No. 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang Jo Pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP Tentang Mucikari dikenakan ancaman sanksi 1 (satu) tahun","PeriodicalId":354330,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129809907","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Pemenuhan Hak Tersangka dalam Proses Penangkapan dan Penahanan di Kota Kendari 嫌疑人在肯达里市被捕和拘留期间的权利得到履行

Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Pub Date : 2023-01-21 DOI: 10.18196/ijclc.v3i3.17476

Indra Hafit Zahrulswendar, M. E. Susila, T. Lailam

{"title":"Pemenuhan Hak Tersangka dalam Proses Penangkapan dan Penahanan di Kota Kendari","authors":"Indra Hafit Zahrulswendar, M. E. Susila, T. Lailam","doi":"10.18196/ijclc.v3i3.17476","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i3.17476","url":null,"abstract":"Dalam rangka mempermudah proses pemeriksaan terhadap seorang tersangka, aparat kepolisian bisa menggunakan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan. Karena bersifat membatasi kemerdekaan pribadi, proses penangkapan dan penahanan harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Aparat kepolisian tidak boleh menggunakan upaya paksa tersebut secara sewenang-wenang. Dalam proses penangkapan dan penahanan, tersangka memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi sebagai upaya mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum. Di Kota Kendari, terdapat indikasi terjadinya pelanggaran hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemenuhan hak tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan di Kota Kendari telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif empiris dan data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat penyidik yang belum memahami pentingnya pemberian penjelasan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka kepada tersangka. Beberapa tersangka di Kota Kendari belum memahami hak-hak yang mereka miliki dalam proses penangkapan ataupun penahanan, tersangka tersebut juga tidak mendapatkan penjelasan oleh penyidik terkait hak-hak mereka sehingga tersangka tidak dapat berupaya untuk mencari keadilan karena tindakan sewenang-wenang yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap tersangka. Beberapa hak yang dimiliki oleh tersangka telah dipenuhi tetapi juga terdapat beberapa hak tersangka yang belum dipenuhi sehingga hak tersangka di Kota Kendari belum terpenuhi secara maksimal","PeriodicalId":354330,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)","volume":"77 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121462363","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Perlindungan Hukum bagi Saksi dan Korban dari Tindak Pidana Terorisme 对恐怖主义罪行的证人和受害者的法律保护

Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Pub Date : 2022-07-26 DOI: 10.18196/ijclc.v3i2.13732

M. M. Umam, Ridwan Arifin

{"title":"Perlindungan Hukum bagi Saksi dan Korban dari Tindak Pidana Terorisme","authors":"M. M. Umam, Ridwan Arifin","doi":"10.18196/ijclc.v3i2.13732","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.13732","url":null,"abstract":"Terrorism is a form of extraordinary crime that is an enemy to mankind. Terrorism throughout history has been a very frightening specter. This is inseparable from the impact it causes, the loss is not only property, life, physical, psychological, but also creates an atmosphere of terror that grips all levels of society. Therefore, victims and witnesses of acts of terrorism must receive protection in view of these various things. As a state of law, Indonesia has established several laws and regulations governing the protection of victims of terrorism, including Law no. 15 of 2003, as amended by Law no. 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism into Law, Law no. 13 of 2006, as amended by Law no. 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims and other regulations. With the legal footing that regulates, it is hoped that it will provide protection for witnesses and victims of acts of terrorism. In addition, various parties also play a role in the recovery of victims from acts of terrorism, including police institutions, social services, hospitals, Kesbangpol, PMI, NGOs, LPSK, and so on. However, witnesses and victims of criminal acts of terrorism in obtaining legal protection through the above regulations are not always in line with the existing reality. This is inseparable from the existence of inhibiting factors, both in the aspect of legal substance, legal structure, and legal culture components.","PeriodicalId":354330,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)","volume":"347 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115229663","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi dalam Tindak Pidana Suap di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa 法官考虑对受贿和服务的刑事罪行进行制裁

Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Pub Date : 2022-07-26 DOI: 10.18196/ijclc.v3i2.15525

Reynaldi Dwi Kusuma Akbar, Yeni Widowaty

{"title":"Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi dalam Tindak Pidana Suap di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa","authors":"Reynaldi Dwi Kusuma Akbar, Yeni Widowaty","doi":"10.18196/ijclc.v3i2.15525","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15525","url":null,"abstract":"Salah satu lahan korupsi yang paling subur dan sistemik adalah di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Sektor ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membangun kekuatan ekonomi di suatu negara, dan juga rentannya sektor ini terhadap resiko mal administrasi dan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Sepanjang berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak kurang 50 (lima puluh) perkara yang terkait penyimpangan pengadaan barang/jasa pemerintah di mana perkara-perkara tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar 35 (tiga puluh lima) persen dari total nilai proyeknya. Merujuk pada putusan pengadilan nomor 64 / Pid. Sus. K / 2013 / PN. Mdn dan putusan pengadilan nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST terdapat perbedaan mendasar dalam penjatuhan hukuman bagi terpidana korupsi. Adapun permasalahan yang menjadi pokok pembahasan adalah apa saja pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyuapan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa tersebut. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan meskipun kedua putusan tersebut menjatuhkan sanksi yang berbeda terhadap masing-masing terdakwa namun putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, selain itu hakim juga memiliki pertimbangan sendiri sehingga putusan tersebut cukup memenuhi keadilan, yang didasarkan pada pertimbangan hakim, seperti peranan terdakwa, fakta-fakta di persidangan dan hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa ","PeriodicalId":354330,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124509364","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Penjatuhan Sanksi Pidana oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Praktik Mucikari 法官对皮条客行为者的刑事制裁

Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Pub Date : 2022-07-26 DOI: 10.18196/ijclc.v3i2.15528

Fany Annisa Putri

{"title":"Penjatuhan Sanksi Pidana oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Praktik Mucikari","authors":"Fany Annisa Putri","doi":"10.18196/ijclc.v3i2.15528","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15528","url":null,"abstract":"Pengaruh negatif globalisasi di Indonesia menyebabkan semakin tinggi kejahatan yang mengarah pada kesusilaan salah satunya tindak pidana praktik mucikari. Praktik mucikari tersebut melanggar ketentuan Pasal 296 KUHP yang dilakukan dimana pelaku dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain. Upaya penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut ditandai dengan penjatuhan sanksi oleh hakim. Hakim disini memiliki peran yang sangat sentral dan penting di pengadilan dalam proses pembuktian maupun penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana praktik mucikari. Lebih lanjut, tulisan ini akan menganalisa putusan pengadilan nomor 27/Pid.B/2016/PN.Ran dan putusan pengadilan nomor 131/Pid.B/2019/PN.Mgt dimana terdapat perbedaan dalam pertimbangan hakim menjatuhkan putusannya, sehingga tulisan ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji apa yang menjadi dasar hakim dalam proses pembuktian untuk menjatuhkan sanksi pidana. Penelitian ini disusun menggunakan jenis penelitian normatif yang bersumber pada bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Sumber bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisa secara preskriptif dengan memberikan suatu argumentasi. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana oleh hakim dihubungkan dengan pertimbangan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan dan aspek berat ringannya perbuatan terdakwa yang didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis, sehingga dalam putusan pengadilan nomor 27/Pid.B/2016/PN.Ran Jaksa memberikan tuntutan yaitu pidana 10 (sepuluh) bulan penjara dan hakim menjatuhkan putusan dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, sedangkan dalam putusan pengadilan nomor 131/Pid.B/2019/PN.Mgt Jaksa memberikan tuntutan yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun dan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara 6 (enam) bulan.","PeriodicalId":354330,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)","volume":"221 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133153838","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 在妇女惩教所，犯人享有怀孕和母乳喂养的特权

Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Pub Date : 2022-07-26 DOI: 10.18196/ijclc.v3i2.15526

Duwita Aisya Trisna Prihananti

{"title":"Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan","authors":"Duwita Aisya Trisna Prihananti","doi":"10.18196/ijclc.v3i2.15526","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15526","url":null,"abstract":"Pembinaan terhadap narapidana wanita dengan narapidana laki-laki haruslah berbeda sebab narapidana wanita memiliki perbedaan baik secara fisik maupun psikologis, terutama bagi perempuan yang sedang hamil dan menyusui. Perempuan yang sedang hamil dan menyusui memiliki hak-hak yang harus terpenuhi sekalipun mereka sedang menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakatan. Salah satu pemenuhan hak tersebut di implementasikan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak narapidana yang hamil dan menyusui dan untuk mengetahui fasilitas apa sajakah yang didapatkan oleh narapidana yang hamil dan menyusui. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif-empiris yaitu dengan menggabungkan data primer yang berasal dari undang-undang dan data sekunder yang didapatkkan dari hasil wawancara dengan narasumber Ibu Nining Trisnowati selaku Kepala Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dan dengan responden penelitian meliputi warga binaan perempuan hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Yogyakarta. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan hamil dan menyusui sudah terpenuhi dengan baik dan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, seperti pemberian vitamin dan extra fooding, pelayanan kesehatan seperti USG dan pemeriksaan harian yang dilakukan di poliklinik Lapas Perempuan oleh dokter lapas, namun demikian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta masih minim fasilitas seperti tidak tersedianya kamar tidur untuk warga binaan yang sedang hamil dan menyusui dan tidak adannya ruang laktasi","PeriodicalId":354330,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124957351","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 对政府采购和服务腐败罪行的威慑

Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Pub Date : 2022-07-26 DOI: 10.18196/ijclc.v3i2.15527

Endah Cahyani

{"title":"Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah","authors":"Endah Cahyani","doi":"10.18196/ijclc.v3i2.15527","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15527","url":null,"abstract":"Salah satu perwujudan konsep negara hukum Indonesia adalah penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum serta bersih dari tindak pidana korupsi. Sayangnya, di Indonesia Korupsi menjadi suatu tindak pidana terbesar dan banyak terjadi terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi baik yang bersifat preventif maupun represif dalam menanggulangi korupsi. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi maka, perlu adanya upaya dan pola pencegahan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan, baik upaya dan pola yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DI. Yogyakarta dalam pencegahan tindak pidana korupsi pada cakupan pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif dan data yang diperoleh akan diolah secara deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara dengan narasumber Bapak Budi Sulistiyono, staf Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan ada beberapa peranan yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pencegahan tindak pidana korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain dengan memberikan sosialisasi kepada instansi terkait tentang pengertian korupsi dan lain-lainnya serta bekerja sama dengan bidang intelijen melakukan penyuluhan, pendampingan, dan memberikan pendapat hukum tentang penerapan hukum dan pencegahan korupsi, sedangkan pola pencegahan yang digunakan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta adanya pengawasan secara terbuka dan pengawasan secara tertutup","PeriodicalId":354330,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130268883","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law) 对货币惩罚性犯罪制裁的分析。

Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Pub Date : 2022-03-30 DOI: 10.18196/ijclc.v3i1.12343

M. A. I. Pratama

{"title":"Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law)","authors":"M. A. I. Pratama","doi":"10.18196/ijclc.v3i1.12343","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12343","url":null,"abstract":"Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai kejahatan serius (serious crime) yang berskala global dan terorganisasi sangat merugikan masyarakat dan negara karena dapat merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara. Dikarenakan tergolong sebagai kejahatan di bidang ekonomi dan keuangan, maka penjatuhan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang harus berorientasi kepada efektifitas penjatuhan sanksi dan bukan semata-mata menghukum pelaku karena telah melakukan perbuatan pidana untuk memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi kejahatannya, namun juga harus dipertimbangkan agar jangan sampai negara justru dirugikan atas dijatuhkannya Sanksi Pidana tersebut. Oleh sebab itu, Tindak Pidana Pencucian Uang perlu ditinjau dari perspektif keekonomian karena pendekatan normatif saja tidak selalu efektif terhadap tindak pidana yang bermotif ekonomi, sehingga Tindak Pidana Pencucian Uang perlu untuk ditinjau dari perspektif economic analysis of law khususnya terhadap sanksi pidananya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana prinsip economic analysis of law diterapkan terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah menerapkan prinsip-prinsip economic analysis of law meskipun terdapat sebagian kecil dari prinsip-prinsip tersebut yang tidak diterapkan, dikarenakan pendekatan normatif (hukum pidana) yang tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.","PeriodicalId":354330,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125809371","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogen terhadap Pengulangan Tindak Pidana oleh Warga Binaan 惩教署作为重复犯罪的犯罪因素的能力

Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Pub Date : 2022-03-30 DOI: 10.18196/ijclc.v3i1.12728

M. Harahap, Wahyu Ramadhani

{"title":"Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogen terhadap Pengulangan Tindak Pidana oleh Warga Binaan","authors":"M. Harahap, Wahyu Ramadhani","doi":"10.18196/ijclc.v3i1.12728","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12728","url":null,"abstract":"Kondisi penghuni lapas yang melebihi kapasitas lapas dimana hal ini terjadi pada sebagian besar lapas di Indonesia dan beberapa dari lapas tersebut telah mengalami kerusuhan. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena dapat menimbulkan dampak yang lebih besar lagi. Dampak kelebihan kapasitas juga memiliki potensi besar untuk mengganggu proses pembinaan yang terjadi di dalam lapas, sehingga tujuan dari pembinaan untuk warga binaan menjadi tidak maksimal. penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dampak kelebihan kapasitas lapas lebih condong kepada pengawasan yang tidak maksimal oleh petugas pengamanan lapas karena jumlah petugas pengamanan yang tidak ideal dengan jumlah warga binaan sehingga mudah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan. Segi kesehatan warga binaan menjadi tidak terjamin akibat jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya pemerintah menambah kapasitas lapas yang ada dan menambah jumlah pegawai dan petugas pengamanan lapas agar ideal terhadap jumlah warga binaan lapas yang ada. Selain itu menunggu penambahan kapasitas lapas beserta dengan pegawai maupun petugas pengamanan lapas, para pegawai maupun petugas pengamanan tetap meningkatkan koordinasi antar bidang untuk mengantisipasi dampak dari kelebihan kapasitas lapas tersebut.","PeriodicalId":354330,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132573319","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

Urgensi Pembentukan Undang-Undang Mutilasi sebagai Bentuk Penanganan Kasus Kejahatan Mutilasi di Indonesia 残缺不全的立法当务之急是处理印尼残缺不全的犯罪案件

Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Pub Date : 2022-03-30 DOI: 10.18196/ijclc.v3i1.12357

Annisa Suci Rosana, Shania Rahma Danty

{"title":"Urgensi Pembentukan Undang-Undang Mutilasi sebagai Bentuk Penanganan Kasus Kejahatan Mutilasi di Indonesia","authors":"Annisa Suci Rosana, Shania Rahma Danty","doi":"10.18196/ijclc.v3i1.12357","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12357","url":null,"abstract":"Kejahatan mutilasi di Indonesia digolongkan ke dalam jenis tindak pidana pembunuhan. Mutilasi merupakan sebuah perbuataan yang membuat korban menjadi mati dengan cara memotong-motong bagian tubuh korban. Mutilasi ini memiliki tujuan untuk menghilangkan jejak dari pembunuhan tersebut. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan mutilasi. Namun pada Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP tidak mengatur dan menjelaskan secara terperinci tentang mutilasi. Di Indonesia belum terdapat aturan khusus yang mengatur tindak mutilasi, penjatuhan hukuman pidana pada pelaku mutilasi disamakan dengan pelaku pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Oleh sebab itu, permasalahan yang ingin dijawab pada penelitian ini ialah terkait dengan urgensi pembentukan Undang-Undang mutilasi sebagai bentuk penanganan kasus kejahatan mutilasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah agar tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi mendapat pengaturan khusus di dalam peraturan perundang-undangan agar terdapat perbedaan hukuman bagi pelaku pembunuhan biasa dengan pembunuhan yang disertai mutilasi karena pembunuhan biasa dengan pembunuhan yang disertai mutilasi merupakan dua hal yang berbeda. Oleh karena itu pemerintah perlu mengeluarkan aturan khusus berupa peraturan perundang-undangan untuk menangani kasus pembunuhan yang disertai dengan mutilasi.","PeriodicalId":354330,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)","volume":"os-58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127721872","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0