AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum最新文献

{"title":"Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak dalam Perspektif Keadilan","authors":"Sigit Nurhadi Nugraha","doi":"10.47776/alwasath.v4i1.661","DOIUrl":"https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.661","url":null,"abstract":"Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Pemeriksaaan sengketa hasil pemilu dan pilkada mendasarkan pada aspek formil yang bertujuan untuk terpenuhinya kepastian hukum secara formil namun terkadang kepastian hukum secara formil mengesampingkan aspek keadilan antara lain dengan permohonan tidak diperiksa apabila tidak memenuhi syarat formil (gugur ditahap dismissal) sehingga diperlukan perhatian agar prosedur formil beracara di Mahkamah Konstitusi menjamin keadilan materiil  / substansial. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif doktrinal. Penulis berkesimpulan bahwa keadilan bisa diraih dengan terpenuhinya kebenaran formil maupun materiil. Selama ini Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselesihan hasil pemilu mengedapankan kebenaran formil dengan cara menegakkan aturan yang bersifat namun kebenaran formil belum tentu mencerminkan kebenaran materiil nya. Meskipun Mahkamah Konstitusi menegakkan hukum formil diharapkan juga menegakkan hukum materiil dengan cara tidak memberlakukan dismissal procedure, atau meskipun ada tapi dismisal procedure diterapkan setelah memeriksa pembuktian.","PeriodicalId":348932,"journal":{"name":"AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126706620","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEABSAHAN PERJANJIAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI TINJAU DARI HUKUM PERDATA","authors":"Ikka Puspita Sari","doi":"10.47776/alwasath.v3i2.613","DOIUrl":"https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i2.613","url":null,"abstract":"ABSTRAK \u0000  \u0000Media Transaksi yang dering kali di sebut dengan E-Commerce dapat dipahami sebagai suatu jenis transaksi jual beli atau perdagangan baik barang atau jasa melalui media elektronik. Dalam perjanjian kontrak elektronik  ini merupakan suatu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian adalah Bagaimana Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dimana, mengkaji masalah dengan mengolah data yang didapatkan dari aturan hukum sesuai dengan regulasi yang ada serta kaidah atau norma sebagai dasar penelitian. Pasal 5 dan 6 UU ITE menyebutkan bahwa informasi, dokumen dan tandatangan secara elektronik dapat sebagai bukti di dalam bertransaksi ecommerce dianggap sah selama informasi tersebut dapat dicek, diunduh, ditampilkan, dijamin, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal tersebut dipertegas dengan penjelasan pasal 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. \u0000  \u0000Kata kunci: Keabsahan, Perjanjan, E-Commerce.","PeriodicalId":348932,"journal":{"name":"AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum","volume":"150 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116361589","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI INDIVIDUAL","authors":"Muhammad Alfaruq Nirwana","doi":"10.47776/alwasath.v3i2.609","DOIUrl":"https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i2.609","url":null,"abstract":"Setiap orang pasti memiliki data pribadi. Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada diri setiap orang. Data pribadi merupakan suatu hal yang bersifat sensitif. Data pribadi merupakan suatu yang wajib dilindungi karna merupakan hak privasi bagi setiap orang. Hak privasi merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga negara yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional juga merupakan kewajiban dari suatu negara terhadap warga negaranya. Di Indonesia saat ini banyak terjadi permasalahan hukum yang menyalahgunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi,pada  saat ini penanganan permasalahan hukum tersebut belum dilakukan secara maksimal dikarenakan kekosongan norma dalam perlindungan hukum data pribadi. Tujuan dan fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai hak privasi dan bentuk perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah hakekat dari perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi adalah hak konstitusional warga negara. Indonesia belum memiliki peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan terhadap data pribadi. Maka dari itu, dalam perlindungan hukum data pribadi, Indonesia mengalami kekosongan norma sehingga tidak dapat secara maksimal melindungi data pribadi warga negara. \u0000 ","PeriodicalId":348932,"journal":{"name":"AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126372304","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ENGLISH FOR LAW: ANALYSIS OF ENGLISH LANGUAGE REQUIREMENTS FOR SPECIAL PURPOSE AT THE FACULTY OF LAW, UNIVERSITY OF NAHDLATUL ULAMA INDONESIA","authors":"Chyta Anindhyta","doi":"10.47776/alwasath.v3i2.602","DOIUrl":"https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i2.602","url":null,"abstract":"Kencangnya arus globalisasi yang saat ini dilanda Indonesia tidak bisa dihindari. Hal ini membawa perubahan dalam perkembangan dari English for Specific Purpose. Menanggapi kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis kebutuhan ESP di fakultas Hukum, dimana nantinya akan berkesinambungan dengan materi seperti apa yang di butuhkan khususnya pada mahasiswa hukum, serta modul maupun media penunjang ESP. penelitian ini fokus pada sudut pandang mahasiswa S1 di Fakultas Hukum. Penelitian ini difokuskan pada mahasiswa Fakultas Hukum di salah satu universitas di DKI Jakarta, Indonesia dengan menggunakan desain penelitian campuran (mix method). Data diperoleh dari beberapa teknik, yaitu wawancara, dokumentasi maupun angket. Berdasarkan data wawancara ditemukan bahwa materi yang diharapkan untuk ESP di Fakultas Hukum adalah keterampilan komunikasi khususnya berbicara dan menulis untuk mempersiapkan diri dalam melayani klien mereka nantinya. Selain itu, adanya modul maupun media pada bahasan tata bahasa dan latihan pengucapan yang kurang menarik perlu ditindak-lanjui dengan adanya pengembangan modul maupun media penunjang agar kegiatan pembelajaran dapat dikemas secara lebih aktif dan menarik. Dari beberapa pemaparan di atas,  pengembangan bahan ajar, modul maupun media pendukung untuk Fakultas Hukum perlu dilakukan.","PeriodicalId":348932,"journal":{"name":"AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum","volume":"137 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127432423","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Asas-Asas Hukum Administrasi Negara","authors":"E. R. Ermansyah","doi":"10.47776/alwasath.v3i2.616","DOIUrl":"https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i2.616","url":null,"abstract":"Asas-Asas Hukum Administrasi Negara merupakan hal dasar yang harus dipelajari oleh para mahasiswa hukum. Dan dalam buku yang berjudul Asas-Asas Hukum Administrasi Negara karya Muhtar Said isinya memang menyajikan hal itu. Tetapi ada beberapa kekuarangan terhadap buku ini karena tidak lebih lanjut membahas Mengenai hal-hal kekininan dan perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Padahal kedua hal tersebut penting untuk ditulis supaya mahasiswa langsung bisa menerapkan teori yang dipejari.","PeriodicalId":348932,"journal":{"name":"AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116505988","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"a KRIMINALISASI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DAN KELUARGA OLEH EMPIRISME PIHAK KETIGA DI BUKITTINGGI","authors":"Deddi Fasmadhy Satiadharmanto","doi":"10.47776/alwasath.v3i2.544","DOIUrl":"https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i2.544","url":null,"abstract":"Keluarga terkadang tidak memahami kondisi anak anaknya terlahir sehat baik secara fisik maupun mentalnya. Kondisi Kesehatan mental atas dua anak usia 7 dan 8 tahun di Kota Bukittinggi ini baru ketahuan terganggu Kesehatan mental ketika kedua anak ini bersama keluarga mendapatkan masalah oleh pihak ketiga dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan pihak ketiga. Setelah dilakukan beberapa tes psikologi oleh Psikolog ternyata kedua anak ini mengalami kesehatan mental atau berkebutuhan khusus terganggu sejak lahir. Pada kenyataannya kedua anak berkebutuhan khusus ini bersama keluarganya oleh pihak ketiga dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) anak dieksploitasi demi kepentingan pihak ketiga dengan mempidanakan anggota keluarga oleh pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan merumuskan hak atas hukum bagi anak berkebutuhan khusus dengan keluarganya dapat dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak serta merta menjadi tanggung jawab orang tua,  tapi lingkungan serta pemerintah harus dapat digerakkan dalam memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dan keluarganya dalam persoalan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sifat penelitian secara spesifikasi adalah deskriptif analisis, Teknik pengumpulan data   melalui studi kepustakaan, wawancara keluarga, anak berkebutuhan khusus. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas hukum anak berkebutuhan khusus dan keluarganya harus diwujudkan melalui program kegiatan khusus tentang perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus dan keluarganya berupa perlindungan hukum dari krimininalisasi demi kepentingan kelompok, golongan dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pihak ketiga pada keluarga dari anak berkebutuhan khusus ini. Peranan pemerintah dalam mewujudkan program pelayanan hukum anak berkebutuhan khusus dan keluarga. Pihak ketiga pada masalah anak berkebutuhan khusus  dan keluarga ini tidak akan mewujudkan hak hak dan harmonisasi kehidupan anak berkebutuhan khusus dan keluarga. Pihak ketiga hanya memanfaatkan anak berkebutuhan khusus dan keluarga demi propaganda kepentingan kelompok dan golongan.","PeriodicalId":348932,"journal":{"name":"AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum","volume":"149 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121645239","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"THE DOCTRINE OF UNCONSTITUTIONAL CONSTITUTIONAL AMENDMENTS","authors":"Unu Putra Herlambang","doi":"10.47776/alwasath.v3i1.348","DOIUrl":"https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.348","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":348932,"journal":{"name":"AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum","volume":"115 3","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132090024","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EXTENSION OF THE PRESIDENTIAL TERM AND EFFORTS TO STRENGTHEN THE POST-COVID 19 PARLIAMENTARY SYSTEM","authors":"Erfandi Mh","doi":"10.47776/alwasath.v3i1.329","DOIUrl":"https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.329","url":null,"abstract":"Perpanjangan masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dianggap inkonstitusional. Karena memang bertentangan dengan original intent dan semangat dalam UUD 1945.  Namun demikian, upaya-upaya politik hukum dapat dilakukan secara konstitusional untuk dapat memperpanjang masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui perubahan yang legal terhadap konstitusi. Selain itu juga diperlukan upaya penguatan parlemen agar tercipta keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif demi tercapainya demokratisasi dalam ketatanegaraan mendatang","PeriodicalId":348932,"journal":{"name":"AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum","volume":"57 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134091366","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EXCEPTIONS TO LEGALISM BY THE FIGURE OF THE-POLITICAL: A RANCIÈRIAN PHILOSOPHICAL EXTRAPOLATION","authors":"Muhammad Maulana Hasnan Rasyid","doi":"10.47776/alwasath.v3i1.295","DOIUrl":"https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.295","url":null,"abstract":"This paper analyzes the legal cases, namely Plessy v. Ferguson (1896) and Brown v. Board of Education of Topeka (1954), with the Rancièrian philosophical approach. Those two cases were chosen because it contains controversial legal facts, namely the issue of racial segregation. The court's decision on Brown v. Board of Education of Topeka (1954) has been an important milestone because it does not follow the precedent in Brady v. Ferguson (1896) that has legitimized racial segregation applied publicly through legal policies. This paper concludes that the subject of the political which carries equality as a axiom of politics can not only emerge from outside the police, it can also emerge from within the mechanism the police itself through the figures of the emancipated judges in the court. \u0000 ","PeriodicalId":348932,"journal":{"name":"AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129594824","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALYSIS OF ASSESSMENT OF CHILD-FRIENDLY SCHOOL POLICY AT THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT STAGE","authors":"Asna Lutfa","doi":"10.47776/alwasath.v3i1.335","DOIUrl":"https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.335","url":null,"abstract":"Penetapan Sekolah Ramah Anak (SRA) pada suatu sekolah dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap persiapan dan perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan tahap pembentukan dan pengembangan. Berdasarkan Panduan Sekolah Ramah Anak, pada tahap pembentukan dan pengembangan dilakukan verifikasi terhadap enam komponen, salah satunya adalah komponen kebijakan SRA. Menurut penulis, proses penetapan SRA bersifat dinamis, sehingga tidak cukup jika hanya dilakukan proses verifikasi saja. Agar asesmen komponen kebijakan SRA pada tahap pembentukan dan pengembangan dapat diperoleh hasil yang akuntabel, maka asesmen yang dilakukan harus berbasis nilai. Metode-metode asesmen yang dapat dilakukan antara lain metode verifikasi, pengukuran dengan rubrik analitik, survei, tes tertulis, esai tertulis, tanya jawab lisan, komentar lisan atau tertulis, pekerjaan rumah, metode self/peer assessment, portofolio, simulasi, demonstrasi, dan metode observasi","PeriodicalId":348932,"journal":{"name":"AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130456257","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}