AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum最新文献

筛选
英文 中文
LEGAL ANALYSIS OF INVESTMENT MANAGEMENT IN EMPLOYMEN SOCIAL SECURITY PROVIDERING AGENCY (BPJS KETENAGAKERJAAN) 就业社会保障机构投资管理的法律分析
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2022-04-22 DOI: 10.47776/alwasath.v3i1.330
Muhamad Hasan Muaziz
{"title":"LEGAL ANALYSIS OF INVESTMENT MANAGEMENT IN EMPLOYMEN SOCIAL SECURITY PROVIDERING AGENCY (BPJS KETENAGAKERJAAN)","authors":"Muhamad Hasan Muaziz","doi":"10.47776/alwasath.v3i1.330","DOIUrl":"https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330","url":null,"abstract":"Program jaminan sosial sebagai amanat dari UUD 1945 menjadi tanggung jawab dasar bagi pemerintah dalam hal memberikan perlindungan sosial kepada masyarakatnya, dengan harapan masyarakat Indonesia mampu meraih kehidupan yang sejahtera. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah dengan pembentukan sistem jaminan sosial yaitu untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang menjadikan aturan-aturan hukum sebagai suatu norma. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sistem investasi keuangan pada BPJS Ketenagakerjaan berpijak pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang secara garis besar terdapat tiga sumber investasi pada BPJS Ketenagakerjaan yaitu modal awal dari Pemerintah, yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak  terbagi atas saham, hasil pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial, hasil pengembangan aset BPJS. Serta hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan juga belum memiliki instrumen hukum yang jelas untuk menjadikan dasar dalam pengambilan kebijakan cut loss terhadap aksi korporasi pada saham, sehingga sejauh ini manajemen BPJS Ketenagakerjaan belum pernah melakukan aksi cut loss.","PeriodicalId":348932,"journal":{"name":"AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122556662","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
KEDUDUKAN DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA (UDHR) DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2022-04-20 DOI: 10.47776/alwasath.v3i1.336
Sonya Hellen Sinombor
{"title":"KEDUDUKAN DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA (UDHR) DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA","authors":"Sonya Hellen Sinombor","doi":"10.47776/alwasath.v3i1.336","DOIUrl":"https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.336","url":null,"abstract":"Tulisan ini menganalisis kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dalam hukum di Indonesia. Untuk kepentingan analisis, tulisan ini mengeksplorasi pencantuman UDHR dalam Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Penulis menemukan terdapat sejumlah variasi penggunaan UDHR. Dalam Tap MPR dan Undang-Undang, UDHR tercantum dalam bagian menimbang, pasal dalam batang tubuh, penjelasan, dan/atau sebagai lampiran. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, pertimbangan yang memuat argumentasi tentang UDHR dapat dibagi dalam dua bagian: sebagai pokok tulang punggung argumen maupun sebagai argumen pendukung. Sebagai simpulan, meskpun terdapat ragam pencantuman UDHR dalam dokumen hukum di Indonesia, namun praktik yang demikian memperlihatkan pentingnya UDHR sebagai instrumen hukum","PeriodicalId":348932,"journal":{"name":"AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum","volume":"94 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129878411","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
PERUBAHAN NON-FORMAL KONSTITUSI DI INDONESIA PASCA-REFORMASI BERDASARKAN PEMIKIRAN FAJRUL FALAAKH
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2021-10-15 DOI: 10.47776/alwasath.v2i2.253
Aldiansyah Aldiansyah
{"title":"PERUBAHAN NON-FORMAL KONSTITUSI DI INDONESIA PASCA-REFORMASI BERDASARKAN PEMIKIRAN FAJRUL FALAAKH","authors":"Aldiansyah Aldiansyah","doi":"10.47776/alwasath.v2i2.253","DOIUrl":"https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i2.253","url":null,"abstract":"Perubahan-perubahan Konstiusi yang ada di Indonesia Pasca-Reformasi menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas mulai dari perubahan Amandemen secara formal dan perubahan nonformal  yang perubahannya tanpa mengubah naskah konstitusi yang bersangkutan. Amandemen secara formal (formal amendment) hanyalah salah satu cara mengubah konstiusi. Perubahan dapat pula terjadi secara nonformal (informal change, informal amendment), yaitu perubahan konstitusi tanpa mengubah naskah konstitusi yang bersangkutan atau perubahan “di luar naskah konstitusi” (buiten de grodwet). Norma-norma konstitusi dapat berubah ketika diatur lebih lanjut dalam undang-undang oleh legislatif, atau ditafsirkan oleh hakim untuk menentukan hukum bagi suatu perkara yang diadilinya. \u0000FF menyumbang hasil penelitian dalam bukunya “Pertumbuhan dan Model Konstitusi”, untuk mendeskripsikan terjadinya perubahan nonformal konstitusi dalam ranah normatif juga dalam perspektif empirik, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih luas. Ketidak sinkronan dalam sistem atau rezim hukum konstitusi tentu berdampak pada sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD NRI 1945, khususnya terhadap bidang-bidang yang termuat dalam konstitusi yang mengalami perubahan nonformal. Dari bedah hasil penelitian FF, teridentifikasi akan bermanfaat sebagai bahan legislative review oleh pembentuk legislasi, judicial review oleh MK,  perubahan perilaku elite politik dan masyarakat hingga bagi politik perubahan konstitusi.","PeriodicalId":348932,"journal":{"name":"AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum","volume":"65 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126259605","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
CIDERA JANJI (WANPRESTASI) DALAM PERJANJIAN FIDUSIA BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (3) UU NOMOR 42 TAHUN 1999 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 18/PUU-XVII/2019
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2021-10-13 DOI: 10.47776/alwasath.v2i2.213
Sigit Nurhadi Nugraha
{"title":"CIDERA JANJI (WANPRESTASI) DALAM PERJANJIAN FIDUSIA BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (3) UU NOMOR 42 TAHUN 1999 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 18/PUU-XVII/2019","authors":"Sigit Nurhadi Nugraha","doi":"10.47776/alwasath.v2i2.213","DOIUrl":"https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i2.213","url":null,"abstract":"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 memberikan penafsiran ulang pengertian “Cidera Janji” atau Wanprestasi berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut “UU Nomor 42 Tahun 1999”). Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian “Cidera Janji” ditentukan secara sepihak oleh kreditur (Perusahaan Pembiayaan). Sehingga dengan kondisi ini menyebabkan kreditur cenderung bertindak sewenang-wenang dalam terhadap debitur yang berada pada posisi yang lebih lemah. \u0000Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019, pengertian “Cidera Janji” atau Wanprestasi harus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur atau atas dasar suatu upaya hukum tertentu, yaitu melalui putusan pengadilan. Dengan kondisi ini kreditur tidak bisa sewenang-wenang menentukan debitur telah “Cidera Janji” atau Wanprestasi.","PeriodicalId":348932,"journal":{"name":"AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131060385","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 3
ANALISIS KESESUAIAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA 对村企业组织与潘卡西拉价值观的一致性进行分析
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2021-10-12 DOI: 10.47776/alwasath.v2i2.180
Allan Fatchan Gani Wardana
{"title":"ANALISIS KESESUAIAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA","authors":"Allan Fatchan Gani Wardana","doi":"10.47776/alwasath.v2i2.180","DOIUrl":"https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i2.180","url":null,"abstract":"Desa sebagai entitas hukum memiliki kewenangan lebih untuk mengatur dan mengelola urusan wilayahnya secara otonom, salah satunya membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUMDesa menjadi salah satu modal penting bagi desa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Adapun pengaturan mengenai BUMdesa tersebar di berbagai regulasi. Penelitian ini mengkaji dua hal, pertama bagaimana pengaturan BUMDesa dalam peraturan perundang-undangan, kedua apakah pengaturan mengenai BUMDesa sudah berkesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengaturan BUM Desa  diatur dalam 3 (tiga) level peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri). Pengaturan yang sangat komprehensif justru diatur dalam level Peraturan Menteri. BUM Desa merupakan pilar dan tonggak yang dapat mendorong kemajuan desa sehingga hal-hal penting sudah seharusnya diatur dalam level Undang-Undang, Kedua, Pengaturan BUM Desa dalam berbagai regulasi secara normatif sudah berkesuaian dengan nilai-nilai Pancasila yaitu sila kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sudah dijadikan sebagai landasan dalam pendirian, pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil usaha BUM Desa.","PeriodicalId":348932,"journal":{"name":"AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum","volume":"78 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131302089","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
STRATEGI PENGAWASAN TERHADAP UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 对社交媒体上的仇恨言论的控制策略
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2020-10-31 DOI: 10.47776/alwasath.v1i2.60
Dewi Anggraeni, Adrinoviarini Adrinoviarini
{"title":"STRATEGI PENGAWASAN TERHADAP UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU","authors":"Dewi Anggraeni, Adrinoviarini Adrinoviarini","doi":"10.47776/alwasath.v1i2.60","DOIUrl":"https://doi.org/10.47776/alwasath.v1i2.60","url":null,"abstract":"The political year is a fertile vehicle for disseminating news of hate speech, forms of intolerance, and false information (hoaxes) decorating the Indonesian social media universe. Election campaigns provide fertile ground for hate speech and incitement, especially on social media. This research aims to analyze and identify the prevalence of hate speech in the DKI Jakarta gubernatorial election by evaluating the regulations regarding hate speech on social media according to stakeholders and appropriate and effective strategies in preventing and taking action against hate speech violations in the Pilkada/Election. This type of research is descriptive qualitative, which portrays the phenomenon of the DKI Jakarta governor election in 2017, The data collection technique used was a focus group discussion by inviting several sources. The results of this study reveal that; Hate speech in 2017 on social media, especially Facebook, has increased in the momentum of the Pilkada. The ITE Law and SE / 06 / X / 2015 have been implemented by various stakeholders as an effort to prevent and prosecute hate speech offenders, although this has not been maximized due to the weak media literacy of Indonesian society itself. The case for the 2017 DKI Jakarta election as a prototype for the National Election. Therefore, election organizers need to pay special attention to monitoring social media during the election period.","PeriodicalId":348932,"journal":{"name":"AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126002999","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 7
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信