AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum最新文献

SANKSI ADAT PERTUNANGAN DI DESA HUTA PASIR KECAMATAN SIMANGAMBAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA 北巴东拉瓦斯县西曼甘巴特分区胡塔帕西尔村的习俗约定制裁

AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2023-11-28 DOI: 10.47776/alwasath.v4i2.334

Mara Ongku Hsb

引用次数: 0

the PROSES TERBENTUKNYA ASAS PRADUGA TERHADAP POLITIK DINASTI SUATU NEGARA 庶民联盟的形成过程与一个国家的多年期政治相悖

AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2023-11-16 DOI: 10.47776/alwasath.v4i2.671

Alferin Salsabilla Ismail

{"title":"the PROSES TERBENTUKNYA ASAS PRADUGA TERHADAP POLITIK DINASTI SUATU NEGARA","authors":"Alferin Salsabilla Ismail","doi":"10.47776/alwasath.v4i2.671","DOIUrl":"https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i2.671","url":null,"abstract":"this article discusses the phenomenon of dynastic politics in Indonesia and its impact.By using this type of literature study research or literature studyBy using this type of literature study research or literature study.Dynastic politics is political power that is exercised by a handful/group of people who have family ties either by blood or marriage. Dynastic politics is political power that is exercised by a handful/group of people who have family ties either by blood or marriage. The results of this study indicate that the proliferation of dynastic politics in a country is due to network strength, financial strength, the role of political parties and there are no laws and regulations governing dynastic politicsThe results of this study indicate that the proliferation of dynastic politics in a country is due to network strength, financial strength, the role of political parties and there are no laws and regulations governing dynastic politics.The impact that arises from dynastic politics is that law enforcement does not work, or stutters when political interests collide or the cases it handles come into direct contact with the political forces in power, besides that it closes opportunities for people who are reliable and qualified cadres, and the function of controlling power is weakened and does not work effectively so that there is a possibility of deviations of power such as corruption, collusion and nepotism.The impact that arises from dynastic politics is that law enforcement does not work, or stutters when political interests collide or the cases it handles come into direct contact with the political forces in power, besides that it closes opportunities for people who are reliable and qualified cadres, and the function of controlling power is weakened and does not work effectively so that there is a possibility of deviations of power such as corruption, collusion and nepotism.","PeriodicalId":348932,"journal":{"name":"AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum","volume":"45 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139270004","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Bestuursdwang Sebagai Upaya Pencegahan Preventif Pelanggaran Kode Etik Bagi Penyelenggara Pemilu Bestuursdwang 作为防止违反《选举组织者道德守则》的一项努力

AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2023-11-09 DOI: 10.47776/alwasath.v4i2.767

Muhtar Said

引用次数: 0

Tinjauan Yuridis Mengenai Praktik Sanksi Perintah Tertulis Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan 对有关金融服务管理局的 2011 年第 21 号法律中书面命令制裁做法的司法审查

AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2023-11-09 DOI: 10.47776/alwasath.v4i2.712

Ahmad Masyhud

引用次数: 0

Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1945 年印度尼西亚共和国宪法修正案政治法

AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2023-11-08 DOI: 10.47776/alwasath.v4i2.741

B. Amal

{"title":"Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945","authors":"B. Amal","doi":"10.47776/alwasath.v4i2.741","DOIUrl":"https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i2.741","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara-cara formal dan non-formal dilakukannya amandemen 1945. Selain itu penilitan ini juga berupaya meninjau dari sisi politik hukum untuk mengetahui situasi dan kondisi seperti apa yang membuat amandemen itu dapat dilakukan. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (conseptual approach). Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa perubahan undang-undang pada awalnya dapat diubah dengan metode referendum sebagai mana disebutkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum. Selanjutnya aturan tersebut dicabut dan diubah dengan Pasal 37 UUD NRI 1945. Selain dengan metode tadi UUD 1945 dapat berubah karena adanya dua peristiwa, yakni peristiwa politis dan etis. Peristiwa politis terjadi ketika adanya perubahan UUD 1945 menjadi UUD RIS dan kemudian menjadi UUD Sementara. Sebelum akhirnya, atas dasar etis, diterbitkan Dekrit yang mengubah UUD Sementara menjadi UUD 1945 kembali. Peristiwa etis selanjutnya adalah ketika terjadi perubahan UUD 1945 hingga empat kali pasca reformasi 1998. Dua peristiwa ini adalah syarat materiil di dalam perubahan UUD 1945.","PeriodicalId":348932,"journal":{"name":"AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum","volume":"198 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139282986","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Tatanegara Madjapahit

AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2023-05-19 DOI: 10.47776/alwasath.v4i1.668

M. Said

引用次数: 1

Apakah Sarjana Hukum Bisa Digantikan Dengan Teknologi Kecerdasan Artifisial? 法律学位可以被人工智能技术所取代吗?

AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2023-04-30 DOI: 10.47776/alwasath.v4i1.654

Awaludin Marwan

引用次数: 1

S, PENERAPAN PASAL MAKAR 106 KUHP JO 55 AYAT (1) KUHP PERKARA ALEXANDER WORLAKA

AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2023-04-30 DOI: 10.47776/alwasath.v4i1.603

Muhammad Senanatha Purusadhikara HAMZAH PUTRA

引用次数: 0

REKONSTRUKSI SIFAT MELAWAN HUKUM PIDANA MATERIIL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP 对刑法(2023年第1条第1款)中违反刑法基本原则的重演

AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2023-04-30 DOI: 10.47776/alwasath.v4i1.638

Setya Indra Arifin

{"title":"REKONSTRUKSI SIFAT MELAWAN HUKUM PIDANA MATERIIL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP","authors":"Setya Indra Arifin","doi":"10.47776/alwasath.v4i1.638","DOIUrl":"https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.638","url":null,"abstract":"Proses panjang penyusunan KUHP Nasional Indonesia telah selesai sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) disahkan dan diundangkan. Kritik masyarakat sebelum KUHP Nasional disahkan (pada saat masih dalam bentuk rancangan) terhadap keberadaan pengaturan terkait hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Nasional, tidak mengubah apapun terhadap pengaturan dimaksud kecuali adanya penambahan satu ayat yang semula dua menjadi tiga. Keberadaan pengaturan tersebut dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya perkembangan asas legalitas yang selama ini dikenal dalam hukum pidana di Indonesia, yakni asas legalitas yang sifatnya formil, berkembang menjadi asas legalitas yang juga materiil. Sifat melawan hukum perbuatan pidana yang semula ada sepanjang diatur dalam aturan undang-undang, kini berkembang menjadi tidak semata berdasarkan aturan undang-undang tertulis, namun juga berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, tulisan ini hendak menunjukkan adanya perkembangan dimaksud sekaligus menawarkan sebuah rekonstruksi terhadap pengaturan hukum yang ada dengan terlebih dahulu mengkaji apakah keberadaan pasal dimaksud telah sesuai dengan kaidah normatif dalam sistem hukum di Indonesia. Faktanya jika merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006, pengaturan Pasal 2 KUHP Nasional tidak lagi layak dipertahankan apa adanya. Diperlukan upaya rekonstruksi pengaturan, yang dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sifat melawan hukum materiil yang dibutuhkan di Indonesia saat ini dan yang akan datang bukanlah sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, namun lebih kepada sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, sehingga pengaturan Pasal 2 KUHP Nasional perlu diubah dan dikoreksi dengan segera.","PeriodicalId":348932,"journal":{"name":"AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132268536","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Putusan Mediasi Sengketa Tata Usaha Negara, Pemilu di Kota Bekasi Pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls 根据约翰·罗尔斯司法理论的观点，众议院选举是关于2019年大选的裁决

AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2023-04-30 DOI: 10.47776/alwasath.v4i1.660

Novita Ulya Hastuti

{"title":"Putusan Mediasi Sengketa Tata Usaha Negara, Pemilu di Kota Bekasi Pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls","authors":"Novita Ulya Hastuti","doi":"10.47776/alwasath.v4i1.660","DOIUrl":"https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.660","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterpenuhan asas keadilan dalam pelaksanaan mediasi oleh Bawaslu Kota Bekasi atas sengketa tata usaha negara pemilu pada Pemilu tahun 2019 yang melibatkan antara Partai PAN dan Partai PPP dengan KPU Kota Bekasi. Asas Keadilan merupakan salah satu dari enam asas pemilu dan salah satu dari sebelas prinsip penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU Nomor 7 Tahun 2017. Namun demikian, bagaimana operasionalisasi asas dan prinsip adil dalam mediasi pada proses penyelesaian sengketa pemilu masih belum diterjemahkan secara teknis operasional dalam peraturan teknis Bawaslu. Peneliti meyakini bahwa empat parameter keadilan sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, yakni equal liberty, equal opptortunity dan equal distribution dapat dijadikan acuan untuk mengoperasionalisasikan asas dan prinsip adil tersebut. Dengan mengkaji dokumen Laporan Penyelesaian Sengketa dan Putusan mediasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Bekasi atas kasus tersebut menggunakan pendekatan filsafat hukum, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu antara Partai PAN dan Partai PPP dengan KPU Kota Bekasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bekasi memenuhi tiga parameter keadilan sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, yakni equal liberty, equal opptortunity, equal opportunity dan equal distribution. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan agar Bawaslu memperbaiki PerBawaslu tentang penyelesaian sengketa proses pemilu dengan memasukkan ketiga parameter keadilan tersebut dalam proses penyelenggaraan mediasi.","PeriodicalId":348932,"journal":{"name":"AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121679209","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1