Gloria Justitia最新文献

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN PERDAGANGAN TELUR AYAM NEGERI YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT NOMOR KONTROL VETERINER (NKV) DI TINJAU DARI PERATURAN YANG BERLAKU 中国消费者对鸡蛋交易的法律保护，其管理证书上没有VETERINER (NKV)的管制证书

Gloria Justitia Pub Date : 2023-07-12 DOI: 10.25170/gloriajustitia.v3i1.4392

Keysiah Leonita, Bernadetta Tjandra Wulandari

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN PERDAGANGAN TELUR AYAM NEGERI YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT NOMOR KONTROL VETERINER (NKV) DI TINJAU DARI PERATURAN YANG BERLAKU","authors":"Keysiah Leonita, Bernadetta Tjandra Wulandari","doi":"10.25170/gloriajustitia.v3i1.4392","DOIUrl":"https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v3i1.4392","url":null,"abstract":"Protein merupakan suatu unsur yang diperlukan tubuh manusia untuk tumbuh kembang. Protein tersebut dapat diperoleh dari banyak sumber, yang salah satunya adalah dari telur ayam. Di pasaran banyak ditemukan dan beredar beragam jenis telur, namun yang secara umum dikonsumsi masyarakat adalah telur ayam negeri. Seperti halnya komoditas perdagangan yang lain, perdagangan telur ayam negeri juga harus tunduk pada beberapa peraturan yang berlaku serta diawasi oleh lembaga yang diberi wewenang dan bertugas untuk itu. Selain itu dalam hal peredaran dan perdagangan telur ayam negeri di Indonesia, para pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yakni memiliki sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Kewajiban tersebut sebagai bentuk kepastian akan kualitas/mutu telur yang diperdagangkan dan juga merupakan bukti jaminan keamanan produk hewan yang sudah memenuhi persyaratan higiene dan sanitas. Keamanan dan keselamatan dalam menggunakan suatu produk barang atau jasa tertentu -termasuk dalam hal ini telur ayam negeri- merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian sekaligus merupakan hak konsumen yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan beberapa peraturan lain yang bersifat sektoral.","PeriodicalId":337003,"journal":{"name":"Gloria Justitia","volume":"35 5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125724437","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

TINJAUAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PENGUSAHA UMK ORANG PRIBADI PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SECARA ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL 在社交媒体上进行网上商业活动的UMK个人个人所得税审查

Gloria Justitia Pub Date : 2023-07-12 DOI: 10.25170/gloriajustitia.v3i1.4391

Priskila Anggraeni Nakita, Adeline Melani

{"title":"TINJAUAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PENGUSAHA UMK ORANG PRIBADI PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SECARA ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL","authors":"Priskila Anggraeni Nakita, Adeline Melani","doi":"10.25170/gloriajustitia.v3i1.4391","DOIUrl":"https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v3i1.4391","url":null,"abstract":"Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak baik orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Dalam pengenaan pajak terhadap wajib pajak tidak boleh adanya diskriminasi. Di lapangan timbul kecemburuan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) orang pribadi yang berdagang secara konvensial terhadap Pelaku UMK orang pribadi yang melakukan perdagangannya secara online melalui media sosial terkait pengenaan PPh atas usahanya. Mereka melihat bahwa Fiskus atau petugas pajak hanya mengejar mereka yang berdagang secara konvensional tapi tidak dengan yang melakukan perdagangan secara online. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana perlakuan PPh terhadap penghasilan UMK wajib pajak orang pribadi yang melakukan perdagangannya secara online melalui media sosial dan kendala apa yang dihadapi baik dari sisi Fiskus dan Wajib Pajak untuk terpenuhinya kewajiban pajak UMK orang pribadi ini. Pajak yang dikenakan terhadap para pengusaha mikro dan kecil yang melakukan kegiatan jual-beli secara online melalui media sosial yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Final, yang merupakan istilah dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 serta Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (bagi pengusaha mikro yang mampu dan sudah melakukan pembukuan). Kendala utama Fiskus dalam proses pelaksanaan penagihan pajak tentu sangat membutuhkan aparatur dalam proses pelaksanaannya penagihan kekurangan penegak hukum atau aparatur terutama jurusita dan kurangnya sarana atau fasilitas dalam pelaksanaan penegakan hukum sehingga penegak hukum tidak dapat untuk menyerasikan peranannya. Sedangkan kendala wajib pajak adalah penagihan pajak yang mengakibatkan tidak tersampaikannya informasi terkait tunggakan pajak serta kurangnya pemahaman para pengusaha UMK terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga tidak dipatuhi kewajiban perpajakannya.","PeriodicalId":337003,"journal":{"name":"Gloria Justitia","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128979260","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PENGARUH DIVERSI DAN REHABILITASI NON-LAPAS PADA HAK ATAS PEKERJAAN DI SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA 对私营教育部门就业权利的非监禁和康复的影响

Gloria Justitia Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.25170/gloriajustitia.v3i1.4421

Susana De Eba, Emilianus Tena, Siradj Okta

{"title":"PENGARUH DIVERSI DAN REHABILITASI NON-LAPAS PADA HAK ATAS PEKERJAAN DI SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA","authors":"Susana De Eba, Emilianus Tena, Siradj Okta","doi":"10.25170/gloriajustitia.v3i1.4421","DOIUrl":"https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v3i1.4421","url":null,"abstract":"Narapidana yang sudah menyelesaikan masa tahanan dan sudah dinyatakan bebas, yang juga termasuk setiap orang, sangat sulit mendapatkan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal yang sama terjadi juga terhadap seseorang pengguna narkotika yang telah menyelesaikan masa rehabilitasi non-lapas. Sejajar dengan pengalaman situasi mantan narapidana dan rehabilitasi-non-lapas, konsep diversi yang dimunculkan untuk anak-anak pelaku tindak pidana yang merupakan calon pelamar pekerjaan. Diversi dan rehabilitasi non-lapas memiliki kesamaan, yakni terduga pelaku tindak pidana tidak menjalani pidana melalui rezim pemidananaan pada umumnya. Namun demikian, kedua persona ini tetap menghadapi stigma dan kesulitan sebagaimana mantan narapidana secara umum. Studi ini berupaya mencari tahu bagaimana perbandingan dampak dari diversi maupun rehabilitasi non-lapas dalam kaitannya dengan hak atas pekerjaan. Untuk melihat secara lebih khusus, studi difokuskan pada pembandingan di sektor pendidikan swasta. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, dengan harapan akan memberikan perspektif lebih tajam mengenai diversi dan rehabilitas non-lapas sebagai fitur-fitur hukum pidana moderen di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa pada sektor pendidikan swasta, diversi dan rehabilitasi non-lapas memberikan framing yang lebih baik kepada subyek, dengan ditunjang adanya faktor-faktor filosofis dari lembaga pendidikan swasta. Kebijakan dari sektor pendidikan swasta memainkan peranan penting dalam menentukan tidak terlanggarnya hak atas pekerjaan oleh lembaga pendidikan.","PeriodicalId":337003,"journal":{"name":"Gloria Justitia","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134516318","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

TINJAUAN YURIDIS LEGALITAS LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) SERTA PERANNYA DALAM MELINDUNGI KONSUMEN DI INDONESIA 关于社区自我保护机构(LPKSM)的法律审查及其在保护印尼消费者方面的作用

Gloria Justitia Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.25170/gloriajustitia.v3i1.4393

Marsha Azhar Nadhira

{"title":"TINJAUAN YURIDIS LEGALITAS LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) SERTA PERANNYA DALAM MELINDUNGI KONSUMEN DI INDONESIA","authors":"Marsha Azhar Nadhira","doi":"10.25170/gloriajustitia.v3i1.4393","DOIUrl":"https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v3i1.4393","url":null,"abstract":"Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang dasar hukum dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) serta bagaimana implementasi perannya sebagai salah satu instrumen yang berperan dalam memberikan program perlindungan kepada masyarakat yang memiliki posisi sebagai konsumen di dalam komoditas pasar global. LPKSM termasuk dalam lembaga non-pemerintah yang diakui di bidang perlindungan konsumen dan memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen, sesuai dengan amanat Pasal 44 dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. LPKSM dalam fungsi pengawasannya berdasarkan pada pasal 10 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Implementasi dari amanat Undang-Undang kepada LPKSM, dalam beberapa tahun terakhir mengalami perbaikan meskipun masih jauh dari kata ideal. Pelaksanaan program penyuluhan mengenai perlindungan konsumen kepada masyarakat telah dilakukan dua pada tahun 2021 yang diikuti oleh 502 orang, dan berbagai bentuk advokasi dan pengaduan kepada stake holder mengenai kasus yang merugikan masyarakat sebagai konsumen sudah dilakukan. Namun, evaluasi dan perbaikan harus terus dilakukan, revisi substansi undang-undang yang masih tidak imbang dan masih menguntungkan bagi pihak pelaku usaha dan peningkatan kualitas SDM pengurus LPKSM harus jadi program prioritas untuk menyelesaikan permasalahan pemberian program perlindungan bagi konsumen di Indonesia.","PeriodicalId":337003,"journal":{"name":"Gloria Justitia","volume":"84 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128589071","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PANCASILA DALAM POLITIK HUKUM INDONESIA

Gloria Justitia Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.25170/gloriajustitia.v3i1.4423

Mutia Evi Kristhy, Alvin Abraham Shallom, Nani Murni Perdamaian Zai

引用次数: 0

PERAN HUKUM NASIONAL ATAS KEPEMILIKAN TERHADAP ASET DIGITAL NON – FUNGIBLE TOKEN (NFT) 国家法律对拥有非数码资产的作用——令牌菌丝(NFT)

Gloria Justitia Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.25170/gloriajustitia.v3i1.4422

Samuel Hutabarat

引用次数: 0

PENTINGNYA PRINSIP PEMBEDAAN DALAM MENANGGULANGI PENCARI SUAKA DAN TENTARA BAYARAN YANG MENJADI PENGUNGSI PASCA AGRESI MILITER RUSIA KE UKRAINA 在俄罗斯军事侵略乌克兰后，区分难民和雇佣兵的重要性

Gloria Justitia Pub Date : 2022-12-01 DOI: 10.25170/gloriajustitia.v2i2.3923

Maria Lado

引用次数: 0

PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (KAJIAN ENAM PUTUSAN) 惩罚性赔偿赔偿儿童。

Gloria Justitia Pub Date : 2022-12-01 DOI: 10.25170/gloriajustitia.v2i2.3920

Erica Flora, Feronica Feronica

{"title":"PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (KAJIAN ENAM PUTUSAN)","authors":"Erica Flora, Feronica Feronica","doi":"10.25170/gloriajustitia.v2i2.3920","DOIUrl":"https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i2.3920","url":null,"abstract":"Pemberian hak restitusi sebagai bentuk ganti rugi terhadap anak korban tindak pidana pencabulan tengah menjadi persoalan menarik terkait perlindungan anak karena kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan dengan jumlah yang tinggi setiap tahunnya berdasarkan data SIMFONI PPA. Dalam penelitian ini, penulis membuat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: apakah pemberian restitusi wajib diberikan kepada anak korban tindak pidana pencabulan dan bagaimana penerapan terhadap pemenuhan pemberian restitusi dalam 6 (enam) putusan. Penelitian ini mengambil 6 (enam) putusan pada tahun 2018-2021 tentang kasus tindak pidana pencabulan yang memposisikan anak sebagai korban sebagai data untuk membandingkan penerapan pemberian restitusi terhadap anak korban. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif untuk mendapatkan hasil yang deskriptif. Berikut hasil penelitian yang telah penulis temukan: Pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana pencabulan merupakan hak dari anak korban tindak pidana berdasarkan Pasal 7A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Permohonan restitusi dapat diajukan pada saat sebelum putusan atau setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga pemberian restitusi terhadap anak korban tidak bersifat fundamental. Selanjutnya, penulis menemukan adanya perbedaan pemberian restitusi dalam 6 (enam) putusan. Pada tiga putusan anak korban memperoleh restitusi dan tiga putusan lainnya tidak memberikan sanksi kepada pelaku untuk membayar restitusi karena restitusi baru diajukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau permohonan restitusi sejak awal tidak diajukan oleh korban. Majelis Hakim memegang prinsip prosedural dan tidak melihat dari aspek perlindungan anak.","PeriodicalId":337003,"journal":{"name":"Gloria Justitia","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122084684","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

INSOLVENSI TES SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA 期末考试是印尼法定破产申请的基础

Gloria Justitia Pub Date : 2022-12-01 DOI: 10.25170/gloriajustitia.v2i2.3900

Tivana Arbiani Candini, Reisar Alka

{"title":"INSOLVENSI TES SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA","authors":"Tivana Arbiani Candini, Reisar Alka","doi":"10.25170/gloriajustitia.v2i2.3900","DOIUrl":"https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i2.3900","url":null,"abstract":"Dalam undang-undang kepailitan mensyaratkan adanya dua kreditur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan pembuktian sederhana untuk memohonkan pailit debitur. Tidak adanya batasan dalam mengajukan permohonan pailit menyebabkan mudahnya mengajukan permohonan pailit kepada debitur sehingga berdampak kepada debitur yang masih solven tanpa memperhatikan kepailitan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang antara kreditur dengan debitur. Dengan demikian, penulis merasa pentingnya untuk membahas lebih lanjut mengenai insolvensi tes dalam pranata hukum kepailitan di Indonesia. Dalam melakukan penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode Yuridis Normatif dalam membahas permasalahan hukum yang tersedia. Pengaturan mengenai insolvensi dalam hukum kepailitan di Indonesia saat ini hanya terdapat dua kemungkinan yaitu setelah dinyatakan pailit dan melalui penundaan kewajiban pembayaran utang. Debitur dapat dikatakan dalam keadaan insolven apabila perdamaian yang diajukan didalam perdamaian ditolak baik oleh kreditur atau oleh putusan pengadilan. Hal tersebut tentu merugikan debitur yang masih dalam keadaan solven sehingga perlunya dilakukan insolvensi tes sebagai syarat dalam permohonan pailit. Berdasarkan permasalahan diatas, dapat dilihat bahwa dalam system hukum kepailitan Indonesia perlunya menerapkan insolven tes sebagai salah satu syarat permohonan pailit dalam pranata kepailitan di Indonesia.","PeriodicalId":337003,"journal":{"name":"Gloria Justitia","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130205109","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENAAN PAJAK BADAN DALAM USAHA PEER-TO-PEER LENDING BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)

Gloria Justitia Pub Date : 2022-12-01 DOI: 10.25170/gloriajustitia.v2i2.3752

Ngurah Bagus Pembayun Kepakisan, Adeline Melanie

{"title":"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENAAN PAJAK BADAN DALAM USAHA PEER-TO-PEER LENDING BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)","authors":"Ngurah Bagus Pembayun Kepakisan, Adeline Melanie","doi":"10.25170/gloriajustitia.v2i2.3752","DOIUrl":"https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i2.3752","url":null,"abstract":"Fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Salah satu sistem yang diperkenalkan melalui Fintech, yakni Peer to Peer (P2P) Lending atau yang lebih dikenal dengan pinjaman berbasis teknologi informasi yang merupakan metode pemberian pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, dengan mengajukan pinjaman kepada badan usaha P2P Lending, yang menghubungkan antara peminjam dengan investor secara online. Permasalahan yang timbul adalah OJK mengeluarkan daftar penyelenggara P2P Lending Lending yang tidak memiliki izin, dan sebagian besar dari P2P Lending tersebut sudah memenuhi syarat sah sebagai badan usaha akan tetapi belum terdaftar dalam OJK. Beberapa hal yang dikaji adalah perbedaan pengenaan pajak pada P2P Lending dengan Kredit Tanpa Agunan dalam perbankan, dan perlawanan pajak pada badan usaha P2P Lending yang tidak terdaftar pada OJK dan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya berserta dengan sanksi perpajakan terhadap badan usaha P2P Lending yang melakukan perlawanan pajak. Sebagai kesimpulan, pengenaan pajak pada badan usaha P2P Lending dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.69 Tahun 2022 dan jika badan usaha P2P Lending diketahui dan dibuktikan melakukan perlawanan pajak berupa Tax Evasion maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.","PeriodicalId":337003,"journal":{"name":"Gloria Justitia","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126429133","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0