Gloria Justitia最新文献_第2页

ANALISIS PRINSIP KEHATI HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE) PERJANJIAN KREDIT PAY LATER DALAM APLIKASI SHOPEE

Gloria Justitia Pub Date : 2022-12-01 DOI: 10.25170/gloriajustitia.v2i2.3821

M. Hendra, Elly Kristiani Purwendah, Moch Solichin

{"title":"ANALISIS PRINSIP KEHATI HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE) PERJANJIAN KREDIT PAY LATER DALAM APLIKASI SHOPEE","authors":"M. Hendra, Elly Kristiani Purwendah, Moch Solichin","doi":"10.25170/gloriajustitia.v2i2.3821","DOIUrl":"https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i2.3821","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati hatian perjanjian kredit dalam layanan Pay Later pada aplikasi Shopee. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang mengatakan bahwa masyarakat bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK. 02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi juga menyebutkan bahwa pengguna penyedia alih kelola teknologi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aplikasi Shopee tidak sepenuhnya menerapkan ketentuan yang ditetapkan dalam POJK, aplikasi Shopee masih menyimpang dari aturan yang ada. Dalam memberikan pinjaman kredit berbasis teknologi informasi, aplikasi Shopee kurang menerapkan prinsip kehati-hatian yang telah ditetapkan pada SEOJK atau sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perbankan pada Prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral dan condition). Sehingga akan membuka peluang terjadinya kredit macet.","PeriodicalId":337003,"journal":{"name":"Gloria Justitia","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132358981","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ANALISIS KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM PANDAWA MANDIRI GROUP (KSP PANDAWA) SEBAGAI KEJAHATAN PIRAMIDA 合作社储蓄案例分析将帕纳达姆集团称为金字塔罪行

Gloria Justitia Pub Date : 2022-12-01 DOI: 10.25170/gloriajustitia.v2i2.3895

Nugroho Adipradana, Eddy Imanuel Doloksaribu

{"title":"ANALISIS KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM PANDAWA MANDIRI GROUP (KSP PANDAWA) SEBAGAI KEJAHATAN PIRAMIDA","authors":"Nugroho Adipradana, Eddy Imanuel Doloksaribu","doi":"10.25170/gloriajustitia.v2i2.3895","DOIUrl":"https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i2.3895","url":null,"abstract":"Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang di dalam UUD NRI 1945. Di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak bisa dihindari bahwa kerap kali terjadi kejahatan baik kejahatan biasa maupun kejahatan perekonomian khususnya di bidang perdagangan. Salah satu kejahatan perdagangan yang sering terjadi sekarang ini adalah Skema Piramida dengan kedok investasi. Padahal Skema Piramida adalah sesuatu yang dilarang berdasarkan Pasal 9 jo Pasal 105 UU Perdagangan. Permasalahan muncul ketika terjadi ketidaktepatan di dalam dakwaan pidana dikarenakan jenis pidana yang dipersangkakan kurang tepat. Seperti contohnya di dalam Kasus KSP Pandawa, skema yang digunakan oleh terdakwa dapat diduga merupakan skema piramida. Namun, Jaksa Penuntut Umum ataupun Majelis Hakim tidak pernah membahas sekalipun terkait dengan dugaan adanya skema piramida yang dilakukan oleh KSP Pandawa. Di dalam penulisan ini terdapat dua rumusan masalah yaitu mengenai karakteristik maupun peraturan skema piramida dan implementasi skema piramida di dalam kasus KSP Pandawa. Penelitian ini mau menjelaskan bahwa sangat penting bagi JPU maupun Majelis Hakim di dalam kasus KSP Pandawa atau kasus serupa lainnya untuk mempertimbangkan pelanggaran skema piramida. Hal ini semata-mata untuk menjaga kepastian hukum dan langkah preventif supaya masyarakat semakin paham dan sadar akan bahayanya skema piramida. Metode penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif","PeriodicalId":337003,"journal":{"name":"Gloria Justitia","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126692861","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

KEADILAN PERAN SERTA PEREMPUAN DAN URGENSINYA BAGI PENATAAN RUANG YANG PARTISIPATIF 妇女正义对房间的参与和紧迫性的作用

Gloria Justitia Pub Date : 2022-06-10 DOI: 10.25170/gloriajustitia.v2i1.3435

Indah Nur shanty Saleh

{"title":"KEADILAN PERAN SERTA PEREMPUAN DAN URGENSINYA BAGI PENATAAN RUANG YANG PARTISIPATIF","authors":"Indah Nur shanty Saleh","doi":"10.25170/gloriajustitia.v2i1.3435","DOIUrl":"https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i1.3435","url":null,"abstract":"Salah satu isu strategis penataan ruang adalah masih rendahnya peran serta perempuan. Posisi perempuan sebagai warga negara belum sepenuhnya mendapatkan keadilan berperan serta selayaknya laki-laki. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menjelaskan pentingnya keadilan peran serta perempuan bagi penataan ruang yang partisipatif. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaaan. Data dianalisis secara kualitatif, sehingga akurat menjawab permasalahan. Penelitian menghasilkan kesimpulan: Pertama; dalam konteks hukum Indonesia terdapat instrumen hukum yang menjamin keadilan bagi setiap orang, baik perempuan maupun laki-laki. Namun realitasnya belum mampu menjamin terwujudnya keadilan berperan serta bagi perempuan dalam penataan ruang. Kedua, pengaturan peran serta masyarakat dalam penataan ruang belum cukup nampak formulasi ideal partisipasi aktif masyarakat. Khususnya bagi perempuan masih sebatas diposisikan sebagai penerima kebijakan. Ketiga, urgensi keadilan peran serta perempuan dalam penataan ruang yang partisipatif didasarkan pada alasan dan pertimbangan normatif dan empiris, yakni; perempuan memiliki hak asasi sebagai warga negara atas keberadaan ruang sekaligus dalam hal peran serta dalam penataan ruang; bidang penataan ruang sebagai bagian dari pembangunan harus mengintegrasi kebijakan pengarusutamaan gender, serta penciptaan perempuan memiliki kearifan dan keutamaan tersendiri dikaitkan dengan perspektif lingkungan dan ruang yang tidak dapat digantikan posisi laki-laki.","PeriodicalId":337003,"journal":{"name":"Gloria Justitia","volume":"61 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130156976","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERAN PIHAK KETIGA ATAS PINJAMAN ONLINE 第三方在网上贷款的作用

Gloria Justitia Pub Date : 2022-06-10 DOI: 10.25170/gloriajustitia.v2i1.3434

N. Puspita, Elvina Elvina, Samuel Hutabarat

引用次数: 0

DISKRIMINASI RASIAL YANG MELATARBELAKANGI GERAKAN BLACK LIVES MATTER DI AMERIKA SERIKAT DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL 美国黑人生活问题背后的种族歧视是国际法所审视的

Gloria Justitia Pub Date : 2022-06-10 DOI: 10.25170/gloriajustitia.v2i1.3398

Yumna Vanessa, Valerie Selvie

{"title":"DISKRIMINASI RASIAL YANG MELATARBELAKANGI GERAKAN BLACK LIVES MATTER DI AMERIKA SERIKAT DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL","authors":"Yumna Vanessa, Valerie Selvie","doi":"10.25170/gloriajustitia.v2i1.3398","DOIUrl":"https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i1.3398","url":null,"abstract":"Gerakan Black Lives Matter (BLM) didirikan sebagai gerakan online yang bertujuan melawan diskriminasi dan melindungi HAM. Fenomena global ini diasosiasikan dengan Pasal 2 Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Sehingga muncul permasalahan yaitu, bagaimana pandangan hukum internasional atas fenomena diskriminasi rasial yang melatarbelakangi adanya gerakan Black Lives Matter? Dan bagaimana tanggung jawab negara Amerika Serikat (AS) terhadap adanya tindakan rasial yang terjadi di negaranya menurut hukum internasional? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Gerakan BLM di AS merupakan masalah hukum hak asasi internasional dimana hal ini tidak sejalan dengan adanya International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD). Terlepas dari kenyataan bahwa frase “racial profiling” tidak dijelaskan di ICERD, secara implisit Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) menjelaskan dalam rekomendasi umumnya No. 31 (2005). Walaupun AS telah menyatakan bahwa ketentuan ICERD tidak berlaku sendiri, mereka tidak menciptakan penyebab tindakan yang terpisah di pengadilan AS tanpa implementasi legislatif dan frase “racial profiling” tidak muncul di ICERD. Tindakan “racial profiling” yang dilakukan AS tetap tidak dibenarkan secara pandangan hukum HAM internasional. Tanggung jawab negara AS terhadap adanya tindakan rasial yang terjadi di Negaranya menurut hukum internasional berupa pernyataan Joe Biden, bahwa pemerintahannya akan \"mengembalikan jiwa Amerika.\"","PeriodicalId":337003,"journal":{"name":"Gloria Justitia","volume":"121 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130319012","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ASPEK PERLINDUNGAN TERKAIT KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI) DAN PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PROGRAM VAKSIANSI COVID-19 DITINJUA DARI PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA 免疫接种相关的保护方面(KIPI)，以及药品和食品监督机构(BPOM)在接种COVID-19项目中的作用，以及适用于印尼规定的保护措施

Gloria Justitia Pub Date : 2022-06-10 DOI: 10.25170/gloriajustitia.v2i1.3270

Julianita Julianita, B. Wulandari

{"title":"ASPEK PERLINDUNGAN TERKAIT KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI) DAN PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PROGRAM VAKSIANSI COVID-19 DITINJUA DARI PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA","authors":"Julianita Julianita, B. Wulandari","doi":"10.25170/gloriajustitia.v2i1.3270","DOIUrl":"https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i1.3270","url":null,"abstract":"World Health Organization (WHO) menyatakan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bergejala dari flu ringan hingga infeksi pernafasan yang berat seperti MERS-COV dan SARS-Cov. Dalam penanggulangan pandemi COVID-19 pemerintah tidak hanya melaksanakan dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga melaksanakan program vaksinasi. Dalam penulisan ini terdapat dua permasalahan yang yaitu, bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima vaksin dikaitkan dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) pemberian vaksin COVID-19 dan bagaimana peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam program vaksinasi COVID-19 ditinjau dari peraturan yang berlaku. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Program vaksinasi COVID-19 tidak luput dari KIPI yang berbeda-beda setiap individunya. Apabila terjadi kasus KIPI serius yang mengakibatkan kecacatan atau bahkan kematian, pemerintah akan memberikan kompensasi sebagaimana pada Pasal 15B Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Salah satu pihak yang berperan dalam program vaksinasi adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berwenang untuk menerbitkan izin edar darurat atau Emergency Use Authorization (EUA), dan berkewajiban untuk mengawasi produksi dan distribusi melalui tahapan pre market dan post market guna menjaga mutu dan stabilitas vaksin COVID-19. Namun apabila dalam peredarannya vaksin COVID-19 menimbulkan KIPI serius maka BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian kembali dan mencabut EUA serta menarik vaksin dari peredaran.","PeriodicalId":337003,"journal":{"name":"Gloria Justitia","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121606347","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM ANALISIS PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA 基于竞争对手法对人格滥用的分析中的个人数据

Gloria Justitia Pub Date : 2022-06-10 DOI: 10.25170/gloriajustitia.v2i1.3359

Devina Tanzil, Kristianto P.H. Silalahi

引用次数: 0

KELUARNYA INGGRIS DARI UNI EROPA DITINJAU DARI HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL (STUDI KASUS: REFENDUM BREXIT) 国际组织法例审查了英国退出欧盟的情况(个案研究:英国退欧)

Gloria Justitia Pub Date : 2022-06-10 DOI: 10.25170/gloriajustitia.v2i1.3371

Karina Stefanie

{"title":"KELUARNYA INGGRIS DARI UNI EROPA DITINJAU DARI HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL (STUDI KASUS: REFENDUM BREXIT)","authors":"Karina Stefanie","doi":"10.25170/gloriajustitia.v2i1.3371","DOIUrl":"https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i1.3371","url":null,"abstract":"Uni Eropa adalah organisasi multilateral terbesar di dunia yang beranggotakan negara-negara berdaulat dan independen yang beranggotakan 28 negara. Namun pada tahun 2019, jumlah negara anggota terdaftar adalah menjadi 27 negara anggota karena adanya Referendum Brexit yaitu penarikan diri Inggris dari keanggotaan Uni Eropa yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2016. Tulisan ini menganalisa mengenai Hubungan Inggris dan Uni Eropa, dan penyebab terjadinya Referendum Brexit yang kemudian ditinjau dari Hukum Organisasi Internasional. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan data sumber sekunder dari buku, jurnal, situs internet, peraturan perundang – undangan dan perjanjian internasional yang berlaku. Adapun hasil dan pembahasan dari tulisan ini adalah penyebab keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa dikarenakan kebijakan-kebijakan Uni Eropa yang dianggap merugikan Inggris dan intervensi serta integrasi yang terlalu dalam oleh Uni Eropa, sehingga kemudian proses keluarnya Inggris dilakukan sesuai dengan Pasal 50 Treaty of Lisbon dimana pada tahun 2017 Inggris mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Uni Eropa. Dan setelah beberapa perundingan yang dilakukan bersama, akhirnya Inggris resmi keluar dari Uni Eropa tanggal 29 Maret 2019. Sehingga secara keseluruhan proses keluar hingga resminya Inggris keluar dari Uni Eropa, sesuai dengan prosedur pada Pasal 15 dan Pasal 50 Treaty of Lisbon. ","PeriodicalId":337003,"journal":{"name":"Gloria Justitia","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116122644","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0