Sosio Konsepsia Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial最新文献

{"title":"PEMBINAAN TERORIS ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I DI TANGERANG","authors":"Vivi Sylviani Biafri","doi":"10.33007/SKA.V8I2.1450","DOIUrl":"https://doi.org/10.33007/SKA.V8I2.1450","url":null,"abstract":"Anak merupakan generasi penerus bangsa. Gambaran anak saat ini merupakan gambaran orang dewasa di masa depan oleh karena itu anak perlu dilindungi termasuk juga Anak Teroris. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan hak-hak anak pelaku secara umum selain itu juga terdapat dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan tentang anak korban jaringan teroris. Sekalipun anak berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), anak tetap harus menerima hak-haknya seperti pendidikan, sama seperti anak yang bebas yang berada di luar LPKA. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang saat ini berisi 122 orang anak dengan rincian jumlah tahanan 18 orang dan anak didik pemasyarakatan 104 orang. Jumlah ini akan terus bertambah karena LPKA Kelas I Tangerang akan terus menerima pindahan anak-anak dari LPKA Jakarta yang karena keterbatasan sarana dan prasarana. Pembinaan yang diberikan di LPKA Kelas I Tangerang meliputi pendidikan, latihan keterampilan, olah raga, kesenian, komputer dan lain-lain. SMK Montir sepeda motor yang bekerja sama dengan Honda sudah memberikan prestasi yang cukup membanggakan yang merupakan salah satu contoh kegiatan pembinaan yang dapat dinilai berhasil. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran umum tentang anak teroris di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan wawancara pada pegawai dan anak teroris sebagai informan. Program Pembinaan yang diberikan kepada Anak teroris dalam rangka pemulihan anak dan pemenuhan hak anak. Keyword : Anak, pemenuhan hak anak, pembinaan","PeriodicalId":32713,"journal":{"name":"Sosio Konsepsia Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial","volume":"34 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"75642935","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA TERPADU PADA PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN DI DELI SERDANG","authors":"Anwar Sitepu, Togiaratua Nainggolan","doi":"10.33007/SKA.V8I2.1628","DOIUrl":"https://doi.org/10.33007/SKA.V8I2.1628","url":null,"abstract":"Sesuai amanat UU RI. Nomor 13 Tahun 2011, semua pihak penyelenggara program penanganan fakir miskin wajib menggunakan data terpadu (disebut DT PPFM). Dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan DT PPFM secara luas, Kementerian Sosial (Kemensos) RI, sudah melakukan beberapa kegiatan (sosialisasi, koordinasi dan penerbitan regulasi). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui bagaimana pengelolaan DT PPFM dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; (2) Mengetahui sejauh mana pemerintah daerah Kabupaten/ Kota sudah memanfaatkan DT PPFM; dan (3) Mengidentifikasi kendala pemanfaatan DT PPFM oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Penelitian dilakukan di 4 kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Deli Serdang (Sumatera Utara), Kota Semarang (Jawa Tengah), Kabupaten Kubu Raya (Kaimantan Barat), Kota Palu (Sulawesi Tengah). Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Informasi digali dengan teknik wawancara, didukung dengan focuss group discussion  dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengelolaan DT PPFM oleh pemerintah daerah belum dilakukan secara profesional; (2) pemanfaatan DT PPFM masih sangat terbatas. Kendala utama pengelolaan data adalah: (1) keterbatasan sumberdaya dan (2) belum memiliki landasan hukum. Sedangkan kendala pemanfaatan adalah: (1) Rendahnya pengetahuan OPD atas DT PPFM dan UU Nomor 13/2011 yang mewajibkan semua pihak yang melakukan penanganan fakir miskin menggunakan data yang sama; (2) Kelembagaan dan pengelolaan DT PPFM yang belum profesional; (3) Persepsi terhadap DT PPFM yang belum sepenuhnya positif. Kata kunci: Pengelolaan, Pemanfaatan, Data Terpadu, dan Fakir Miskin","PeriodicalId":32713,"journal":{"name":"Sosio Konsepsia Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial","volume":"6 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"72641859","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"REHABILITASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA INDONESIA SAFE HOUSE DI MALANG","authors":"Z. Abidin","doi":"10.33007/SKA.V8I2.1463","DOIUrl":"https://doi.org/10.33007/SKA.V8I2.1463","url":null,"abstract":"a bstrak Mencermati masalah sosial di Indonesia, dalam satu dekade ini mengalami perkembangan yang signifikan. Profil-profil penyandang masalah kesejahteraan sosial semakin bervariasi bahkan memerlukan penanganan yang komprehensif dan integratif.  Terlebih masalah-masalah terkait dengan anak. Kasus-kasus yang menimpa anak di beberapa wilayah di Indonesia, sampai saat ini masih berlangsung mulai dari bentuk kasus yang sederhana bahkan yang sangat berat termasuk pembunuhan. Langkah diversi dan keadilan restoratif diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar dan mampu untuk mengubah perilakunya setalah menyadari masalah hukum yang pernah dialami anak. Langkah diversi dan keadilan restorasi oleh hukum harus ditunjang dengan rehabilitasi sosial yang memadai oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah yakni LPKS. Kendati demikian, keberadaan LPKS masih belum optimal, baik masalah SDM, fasilitas maupun dukungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, karena kekhususan LPKS untuk pelaku ABH di Malang Raya. Subjek penelitian ini adalah Direktur INSAFH dan Manager Layanan INSAFH dengan contoh klien dampingan di shelter adalah W. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rehabilitasi sosial ABH di INSAFH dilaksanakan cukup baik dengan skema penguatan klien dan keluarga secara langsung. Namun, dalam aspek jumlah sumber daya manusia untuk mendampingi klien dan mitra lembaga masih kurang baik dalam jumlah maupun peran-peran mutualisme antar lembaga mitra. Apabila aspek sumber daya manusia dan jejaring atau mitra ini dapat diselesaikan maka rehabilitasi sosial klien akan terlaksana dengan baik dan efektif sesuai dengan kebutuhan klien. Kata Kunci: Rehabilitasi Sosial, Anak Berhadapan dengan Hukum, INSAFH","PeriodicalId":32713,"journal":{"name":"Sosio Konsepsia Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial","volume":"5 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78514119","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MENGELOLA SUMBER DAYA MILIK BERSAMA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN PENDEKATAN “HYBRID INSTITUTIONS”: BUM DESA","authors":"Fajar Sidik, Fatih Gama Abisono Nasution, Herawati Herawati","doi":"10.33007/SKA.V8I1.1503","DOIUrl":"https://doi.org/10.33007/SKA.V8I1.1503","url":null,"abstract":"Abstract This study aims to explore on the one of best Village Enterprise ( BUM Desa ) in managing and in utilizing the benefit from natural pool as the tourism destination to village empowerment in Ponggok Village, Klaten Regency. The background this study is started from the problem of the increasing number of BUM Desa significantly after the policy of Law Number 6/2014 about Village is set, however, only a few are considered capable of active and productive. Then, this problem is understood as the using of conceptual theory of hybrid institutions. The research approach is qualitative with case study method is used to explore problems in the field. Interview, observation and documentation techniques are used to collect primary and secondary data during the process of exploration activities. We have analyzed secondary and primary data using qualitative data analysis steps according to Miles and Huberman. The finding from our research shows that  we are succeed in conceptualizing the model and explaining the working mechanism of BUM Desa as hybrid institutions in managing and utilizingof the financial beneficiaries from the natural pool for village empowerment according to the version of Ponggok Village Government. Keywords: village, common pool resource, the village of nature tourism, village-owned enterprise (BUM Desa), hybrid institutions, village empowerment, ponggok village, klaten regency","PeriodicalId":32713,"journal":{"name":"Sosio Konsepsia Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial","volume":"2 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76325934","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"HARAPAN BARU BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS MELALUI IMPLEMENASI PROGRAM DESAKU MENANTI DI KOTA PADANG","authors":"Soetji Andari","doi":"10.33007/ska.v8i1.1512","DOIUrl":"https://doi.org/10.33007/ska.v8i1.1512","url":null,"abstract":"a bstrak Kehidupan di kota dengan lapangan pekerjaan  dan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia menjadi daya tarik penduduk perdesaaan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.  Kondisi kota menjadi faktor pendorong  dan faktor penarik penduduk perdesaan. Program Desaku Menanti adalah program penanganan gelandangan dan pengemis di perkotaan yang komprehensif dan mengedepankan keterpaduan dalam rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis dilakukan secara terpadu berbasis desa. Penelitian ini dengan penelitian kuantitatif, dimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data tentang Implementasi Program Desaku Menanti, mengintegrasikan temuan, dan menarik kesimpulan secara inferensial. mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh, mengintegrasikan temuan dengan t- test untuk mengetahui dampak implementasi yang dirasakan penerima manfaat Program Desaku Menanti. Lokasi penelitian desaku Menanti di Kota Padang sebagai studi. Hal tersebut karena pertama kali program desaku menanti yang berada di luar Pulau Jawa, bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Padang. Kata Kunci: gelandangan, pengemis,desa,harapan . a bstract Life in the city with jobs and various facilities and infrastructure available is an attraction for rural residents to get a better life. The condition of the city becomes a push factor and a pull factor for the rural population. My Village Waiting Program is a comprehensive program of handling homeless and beggars in urban areas and promoting integration in social rehabilitation of homeless and beggars carried out in an integrated village-based manner. This research is a quantitative research, where researchers collect and analyze data about the Waiting for My Village Program Implementation, integrate findings, and draw conclusions inferentially. collecting and analyzing the data obtained, integrating the findings with the t-test to determine the impact of the implementation felt by beneficiaries of the Waiting Village Program. The research location of Menanti village in Padang City as a study. This is because the first time my village program is waiting outside Java, in collaboration with the Padang City Social Service. Keywords: homeless, beggar, village, hope.","PeriodicalId":32713,"journal":{"name":"Sosio Konsepsia Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial","volume":"31 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"77259841","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS KETERPADUAN DATA DI KOTA SEMARANG","authors":"Nyi. R. Irmayani, S. Suradi","doi":"10.33007/SKA.V8I1.1568","DOIUrl":"https://doi.org/10.33007/SKA.V8I1.1568","url":null,"abstract":"Penanggulangan kemiskinan memerlukan keterpaduan data, sehingga hanya ada satu data fakir miskin pada program kemiskinan.  Permasalahan klasik yang hingga kini masih menjadi perdebatan di lingkungan birokrasi, peneliti maupun akademisi, bahwa data kemiskinan yang masih bermacam-macam, dan dikelola oleh berbagai instansi, merupakan pangkal dari tidak efektifnya program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penanggulangan kemiskinan berbasis keterpaduan data di Kota Semarang. Sumber data penelitian adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi dan FGD dengan unsur Dinas Sosial, dan OPD penyelenggara program kemiskinan. Berdasarkan analisis secara kualitatif, penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang belum berbasis keterpaduan data. Setiap OPD penyelenggara program kemiskinan meliliki data kemiskinan sendiri-sendiri, baik data yang bersumber dariBadan Pusat Statistik (BPS) maupun hasil pendataan sendiri. Hal ini menyebabkan capaian program penanggulangann kemiskinan di Kota Semarang belum optimal pada lima tahun terkahir. Sehubungan dengan itu, Pemda yang dimotori Bappeda Kota Semarang perlu melakukan penataan pengelolaan data kemiskinan, sehingga ke depan terwujud data yang terpadu atau satu data kemiskinan pada satu pintu. Kata kunci : kemiskinan, program kemiskinan, keterpaduan data.","PeriodicalId":32713,"journal":{"name":"Sosio Konsepsia Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial","volume":"58 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84561301","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IDENTIFIKASI MODAL SOSIAL DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN","authors":"Sugeng Puji Harto","doi":"10.33007/ska.v8i1.1539","DOIUrl":"https://doi.org/10.33007/ska.v8i1.1539","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi unsur modal sosial di desa miskin kawasan hutan. Kontradiksi antara keberhasilan program Desa Mandiri Pangan dan peningkatan jumlah keluarga prasejahtera di Desa Tempuran menarik untuk dieksplorasi. Modal sosial berusaha menjelaskan kontradiksi tersebut. Dengan metode kualitatif studi kasus digunakan untuk menganalisis modal sosial dalam pengentasan kemiskinan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa trust yang ada dalam kelompok afinitas berupa; kredibilitas, keterbukaan, kejujuran, dan tidak merugikan orang lain. Perbedaan kondisi trust di dusun Tepusan dan Krajan berdampak pada eksistensi kelompok afinitas dan perkembangan budidaya ternak sebagai modal pengentasan kemiskinan. Unsur norma yang ada di kelompok afinitas berupa kewajiban hadir pertemuan, perguliran ternak yang berkelanjutan, sanksi sosial, kepedulian sosial dan keihlasan pengurus. Warga dusun Tepusan yang mendapatkan keuntungan dengan adanya perguliran kambing yang berjalan sesuai dengan norma yang mengatur kegiatan kelompok afinitas. Bentuk jaringan sosial yang ada di kelompok afinitas berupa: pertemuan rutin, jimpitan , patron klien juragan jagung petani, bakul kambing. Jaringan yang ada dalam kelompok afinitas bermanfaat mengentaskan kemiskinan di desa Tempuran. Kata kunci: trust, norma, jaringan, pengentasan kemiskinan","PeriodicalId":32713,"journal":{"name":"Sosio Konsepsia Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial","volume":"24 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85689780","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEBERFUNGSIAN SOSIAL DI DAERAH RAWAN KONFLIK","authors":"Ratih Probosiwi","doi":"10.33007/SKA.V8I1.1488","DOIUrl":"https://doi.org/10.33007/SKA.V8I1.1488","url":null,"abstract":"This paper aims to determine social functioning in conflict prone areas including status, role, and social norms. Conflict-prone local communities are vulnerable to provocation because of the mistrust between communities that can trigger the clogging of social function in society. The research was conducted in Selok Awar-awar Village, Pasirian Sub-district, Lumajang Regency by seeing the social conflict caused by illegal sand mining which eventually triggered the case of Salim Kancil. Primary data obtained through in-depth interviews, observation, and literature study. Social functionality is discussed in three ways: the ability to meet basic needs, perform social roles, and face shock and pressure. Research shows that communities around the conflict area have difficulty in performing social functions, especially related to the role that is carried out. In general, communities face barriers to meeting basic economic needs due to their lost land and livelihoods; in carrying out its social role, society is limited by intimidation of pro illegal sand mining groups; while in the ability to cope with the pressures of the community are able to manage the conflict without resorting to violence despite intimidation in such a way. It is recommended to assist conflict-prone areas through economic empowerment programs that are capable of implementing two functions, namely as a place for community meetings to reduce disagreements and as a means of increasing revenues to reduce community disparities. Keywords:  Conflicts, Social Functioning, Mentoring,  Empowerment","PeriodicalId":32713,"journal":{"name":"Sosio Konsepsia Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial","volume":"45 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"72516855","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ELEMEN-ELEMEN PENDUKUNG PROSES ASESMEN DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT UNTUK LINGKUNGAN KONDUSIF BAGI ANAK","authors":"Ni Luh Putu Maitra Agastya, Getar Hati, Sari Viciawati Machdum","doi":"10.33007/SKA.V8I1.1458","DOIUrl":"https://doi.org/10.33007/SKA.V8I1.1458","url":null,"abstract":"Tahap identifikasi kebutuhan dan permasalahan ( assessment ) adalah tahapan kedua dalam pemberdayaan masyarakat setelah melakukan “menjalin relasi” ( engagement ). Tahapan identifikasi kebutuhan dan permasalahan merupakan tahapan yang penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Tanpa hasil identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang memadai, tujuan pengembangan masyarakat menjadi sulit tercapai. Tahapan identifikasi kebutuhan dan permasalahan dalam proses pemberdayaan masyarakat seyogyanya tidak menjadi salah satu langkah awal yang kaku dalam sebuah proyek kegiatan. Sebaliknya, tahapan tersebut merupakan salah satu langkah yang ada dalam siklus kegiatan program berkelanjutan dalam rangka upaya pembelajaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahannya. Artikel ini mendeskripsikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia (Puska Kesos UI) di salah satu wilayah binaannya di Kelurahan Cinangka, Depok. Proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan sejak tahun 2014 sampai saat ini memperlihatkan bahwa keberlangsungan program pemberdayaan membutuhkan siklus pemberdayaan yang dinamis dan tidak linear. Upaya identifikasi terus dilaksanakan oleh Puska Kesos UI. Berdasarkan hasil tahap identifikasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di komunitas (anak, pemuda, orang tua dan tokoh masyarakat), artikel ini menemukan bahwa identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang komprehensif sangat penting untuk perencanaan dan implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Selain itu, rasa memiliki dari anggota anggota komunitas--walaupun masih berusia remaja, bahkan anak-anak, membantu pengembangan cakupan program dengan menggandeng pemangku kepentingan yang lebih luas di komunitasnya. Pada saat ini, komunitas di Kelurahan Cinangka, Depok, memiliki pusat belajar komunitas kini yang telah beroperasi penuh dengan berbagai kegiatan untuk anak-anak dan keluarga. Kata Kunci: pemberdayaan masyarakat, pelayanan sosial, pembangunan sosial, kesejahteraan anak, pemuda.","PeriodicalId":32713,"journal":{"name":"Sosio Konsepsia Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial","volume":"830 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"77547415","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"DINAMIKA KONFLIK SOSIAL BERBASIS TANAH KOMUNAL (Kasus Gendang Nggorang, Desa Watu Tanggo, Kecamatan Reok dan Gendang Pane, Desa Torong Koe, Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Flores NTT)","authors":"Lasarus Jehamat, Polikarpus Keha Si","doi":"10.33007/ska.v8i1.1544","DOIUrl":"https://doi.org/10.33007/ska.v8i1.1544","url":null,"abstract":"ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika konflik sosial berbasis tanah komunal antara Gendang Suku/Klan Nggorang dan Gendang Suku/Klan Pane. Kajian berfokus pada akar, sebab, tensi dan implikasi konflik. Kajian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori konflik dan teori perubahan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar konflik tanah komunal antara Gendang Suku/Klan Nggorang dan Gendang Suku/Klan Pane adalah perbedaan persepsi sejarah antara masyarakat Gendang Suku/Klan Nggorang dan masyarakat Gendang Suku/Klan Pane, kurang jelasya batas administrasi pertanaman di masa lalu, dan perjanjian kepemilikan tanah yang tidak jelas. Sebab konflik tanah komunal adalah tingginya nilai guna tanah, persepsi yang berbeda mengenai sejarah pembagian wilayah kekuasaan di masa lampau, tumpang tindihnya penggunaan lahan pertanian, ego untuk mempertahankan kebenaran sejarah dan melemahnya fungsi elit tradisional. Tensi konflik perbatasan antara Gendang Suku/Klan Nggorang dan Gendang Suku/Klan Pane adalah adanya keterlibatan suku-suku lain yang menguasai wilayah di sekitar kedua suku dan masuknya politik dalam kehidupan masyarakat. Implikasi konflik tanah komunal ialah retaknya hubungan sosial, adanya kerugian waktu, ekonomi, dan tenaga. Mengagas kembali pertemuan adat ( lonto leok ) sebagai media penyelesaian konflik. Ini bertujuan agar keamanan masyarakat tercapai dan berujung pada kesejahteraan sosial masyarakat.","PeriodicalId":32713,"journal":{"name":"Sosio Konsepsia Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial","volume":"34 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74083568","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}