Jurnal Pattingalloang最新文献

{"title":"Nurdin Abdullah Satu Dasawarsa Memimpin Bantaeng","authors":"Andi Irmawanti Nursak, Andi Agustang, M. Syukur","doi":"10.26858/jp.v10i1.39514","DOIUrl":"https://doi.org/10.26858/jp.v10i1.39514","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Kabupaten Bantaeng pada pemerintahan Nurdin Abdullah pada periode pertama, serta perkembangan dan akhir dari pemerintahan Nurdin Abdullah di Kabupaten Bantaeng pada periode kedua. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode penelitian sejarah yang mencakup beberapa tahapa, yakni heoristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa pemerintahan Nurdin Abdullah di Kabupaten Bantaeng sangat berkembang, diantaranya dibidang infrastuktur, pariwisata, ekonomi, pertanian, politik, sosial, Kesehatan sejak pemerintahan Nurdin Abdullah pada periode pertama. Nurdin Abdullah mampu merubah Kabupaten Bantaeng menjadi Kabupaten maju yang dulunya sangat tertinggal. Peran yang paling utama Nurdin Abdullah yaitu mengubah Kabupaten Bantaeng dalam bidang infrastruktur dikarenakan banyak jalanan dan pembangunan yang dilakukan Nurdin Abdullah agar Kabupaten Bantaeng berkembang. Nurdin Abdullah memerintah dengan cara mendengarkan semua pendapat dari berbagai elemen lalu beliau memberikan solusi, itulah yang dilakukan Nurdin Abdullah terus menerus sejak pada periode pertama hingga periode keduanya Nurdin Abdullah menjabat sebagai Bupati Bantaeng atau satu desawarsa memimpin Bantaeng. Kata Kunci : Pemerintahan, Nurdin Abdullah, Kabupaten Bantaeng, masyarakat, Desawarsa.  This study aims to determine the condition of Bantaeng Regency during Nurdin Abdullah's government in the first period, as well as the development and end of Nurdin Abdullah's government in Bantaeng Regency in the second period. This research is historical research with a qualitative approach using historical research methods which include several stages, namely heoristics, criticism, interpretation, and historiography. Based on the results of the research conducted, it shows that the government of Nurdin Abdullah in Bantaeng Regency has been very developed, including in the fields of infrastructure, tourism, economy, agriculture, politics, social, health since the government of Nurdin Abdullah in the first period. Nurdin Abdullah was able to turn Bantaeng Regency into an advanced Regency which was very backward in the past. Nurdin Abdullah's most important role is to change Bantaeng Regency in the field of infrastructure because there are many roads and developments carried out by Nurdin Abdullah so that Bantaeng Regency develops. Nurdin Abdullah ruled by listening to all opinions from various elements and then he provided a solution, that was what Nurdin Abdullah did continuously from the first period to the second term Nurdin Abdullah served as Regent of Bantaeng or for a decade leading Bantaeng.Foreword: Government, Nurdin Abdullah, Bantaeng Regency, community, Desawarsa.","PeriodicalId":321116,"journal":{"name":"Jurnal Pattingalloang","volume":"248 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121674897","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Peranan Jawara dalam Revolusi kemerdekaan di Bekasi ( 1945 – 1949)","authors":"Gita Artika Ningtyas, Dwi Mulyatari","doi":"10.26858/jp.v10i1.37276","DOIUrl":"https://doi.org/10.26858/jp.v10i1.37276","url":null,"abstract":"Rekam jejak Jawara di Bekasi, telah ada sejak masa kolonial. Keberadaan Jawara di tanah partikelir di Bekasi  saat itu menjadi penting, bagi para tuan tanah.  Berkat kepiawaiannya  dalam  ilmu bela diri,  serta ilmu kekebalan yang dimilikinya,  para tuan tanah menempatkan Jawara sebagai kepala keamanan dan pengawas para pekerja perkebunan, serta  penarik pajak. Karena diberikan akses kepercayaan dari tuan tanah, Jawara dalam menjalankan tugasnya kerap kali melakukan tindakan sewenang – wenang kepada penduduk yang tidak ingin membayar pajak, hingga merampas harta benda,  sehingga  dikemudian hari menimbulkan perlawanan dari penduduk. Seiring perjalan waktu,  Jawara yang semula dipandang keji berubah peran menjadi agen penggerak di masa revolusi kemerdekaan 1945- 1949. Kehadiran tokoh lokal Haji Djoleh, Camat Nata, Pak Macem, tidak dapat dikesampingkan dari historiografi lokal mereka memiliki peran yang besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Bekasi  Oleh karena itu, permasalahan  yang diajukan dalam artikel ini adalah bagaimana peranan Jawara dalam revolusi kemerdekaan di Bekasi  Penulisan artikel ini menggunakan metode sejarah tahapannya, meliputi heuristik, kritik, interpretasi, historiografi. Kata Kunci: Peran; Jawara; Bekasi; Masa Revolusi.  AbstractJawara's track record in Bekasi has existed since colonial times. Jawara's presence in the land in Bekasi at that time became important, for the landlords. Thanks to his expertise in martial arts, as well as his immunity, the landlords placed Jawara as the head of security and supervisor of plantation workers, as well as a tax collector. Because they were given access to trust from landlords, Jawara in carrying out their duties often carried out arbitrary actions to residents who did not want to pay taxes, to the point of depriving them of property, so that in the future it would cause resistance from the residents. Over time, Jawara, who was originally seen as heinous, changed his role as a driving agent during the independence revolution of 1945-1949. The presence of local figures Haji Djoleh, Nata Sub-district Head, Pak Macem, cannot be excluded from local historiography, they have a big role in the struggle to maintain independence in Bekasi Therefore, the problem posed in this article is how the role of Jawara in the independence revolution in Bekasi The writing of this article uses the historical method of its stages, including heuristics, criticism, interpretation, historiography. Keywords: Role; Jawara; Bekasi; Revolutionary Period.  ","PeriodicalId":321116,"journal":{"name":"Jurnal Pattingalloang","volume":"98 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115957376","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh dalam Lintas Sejarah","authors":"Ruhdiara Ruhdiara","doi":"10.26858/jp.v9i3.41014","DOIUrl":"https://doi.org/10.26858/jp.v9i3.41014","url":null,"abstract":"Aceh merupakan salah satu Provinsi yang memiliki keistimewaan khusus dalam berbagai hal, diantaranya dalam hal mendirikan Partai lokal, dan juga dalam menjalankan Syariat Islam. Perjuangan provinsi Aceh untuk memiliki keistimewaan melalui jalan yang panjang, dimulai pada masa Daud Berueh yang berkompromi dengan Soekarno untuk menjadikan Aceh sebagai daerah istiemewa namun tak dipenuhi, hingga kemunculan Gerakan Aceh Merdeka atas refresif pemerintahan Soeharto. (GAM) yang di pelapori oleh Hasan Tiro. Pemerintahan pusat mulai dari Soeharto sampai ke Megawati Soekarno Putri melakukan berbagai upaya untuk mengakhiri konflik antara pemerintah RI dengan Aceh, namun tidak pernah berhasil. Karena disebabkan jalan damai yang di tempuh selalu merugikan satu pihak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah (historis research). Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan syariat Islam di Aceh memiliki dua sisi yang berbeda, Pertama; sisi ke–Indonesiaan, yaitu pemberlakuan syariat Islam di Aceh ditujukan untuk mencegah agar Aceh tidak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sisi ini dapat dilihat bahwa proses-proses pemberlakuan syariat Islam di Aceh bukanlah suatu proses yang genuine dan alamiah, tapi lebih merupakan suatu move dan kebijakan politik dalam rangka mencegah Aceh dari upaya pemisahannya dari NKRI. Penerapan syariat Islamya pada tahap ini, yakni untuk meminimalisir ketidakpuasan Aceh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, dan lebih merupakan political, langkah politik darurat, untuk menyelamatkan Aceh dalam pangkuan republik, yang bertujuan untuk mendatangkan kenyamanan psikologis bagi masyarakat Aceh. Kedua; gagasan atau tujuan dari rakyat Aceh. Artinya bahwa pemberlakuan syariat Islam di Aceh merupakan cita-cita dan hasrat yang sudah lama terpendam sejak zaman DI/TII yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Daud Beureueh. Untuk menwujudnkan tujuan-tujuan tersebut Pemerintah Indonesia Melaui DPR-RI telah mensahkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 yang mengatur pelaksanaan untuk keistimewaan yang diberikan kepada Aceh pada Tahun 1959. Setelah itu, disahkan pula Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD). Dalam undang-undang ini, kepada Aceh diberikan Peradilan Syariat Islam yang akan dijalankan oleh Mahkamah Syariah, yang kewenangannya ditetapkan oleh Qanun.Kata Kunci : Aceh, Syariat Islam, Sejarah Reconstruction of Islamic Shari'a in Aceh in HistoryAbtract Aceh is a province that has special privileges in various ways, including in terms of establishing local parties, and also in implementing Islamic law. The struggle for the province of Aceh to have privileges went a long way, starting from the time of Daud Berueh who compromised","PeriodicalId":321116,"journal":{"name":"Jurnal Pattingalloang","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127676870","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tjileungsi pada Masa Perang Revolusi (1946-1949)","authors":"Tomas Bagasgoro Tamba, Nur’aeni Marta, S. Martini","doi":"10.26858/jp.v9i3.34488","DOIUrl":"https://doi.org/10.26858/jp.v9i3.34488","url":null,"abstract":"Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan keadaan Tjileungsi pada masa perang revolusi 1946-1949. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode sejarah, yaitu yang terdiri dari pemilihan topik, heuristik, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Dalam tahap heuristik, peneliti mengumpulkan sumber penulisan baik sumber primer seperti tulisan Arsip Kementrian Penerangan 1945-1949, dan juga sumber sekunder seperti buku yang berkaitan dengan Tjileungsi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi peristiwa perang revolusi dengan melibatkan rakyat di daerah Tjileungsi. Rakyat yang berjuang saat itu menggunakan senjata perang seadanya yaitu bambu runcing, golok, dan parang. Atas dasar kemerdekaan rakyat berjuang bersama-sama. Rakyat yang bergerak tidak memiliki pemimpin dan secara spontan inisiatif menjaga Tjileungsi dari NICA karena jauhnya markas komando Siliwangi yang terletak di Tjibinong, jadi wilayah Tjileungsi kurang terjangkau keamanannya oleh pasukan Siliwangi. Daerah Tjileungsi terdapat salah satu pejuang dari rakyat yang masih hidup sampai saat ini yang ikut dalam membela kemerdekaan dan mempertahankannya dari tangan penjajah. Salah satu pejuang rakyat yang masih hidup hingga saat ini dan menyandang status veteran.Kata Kunci: Perang Revolusi, Tjileungsi. AbstractThis thesis research aims to explain the situation of Tjileungsi during the revolutionary war of 1946-1949. The research method used in this study is the historical method, which consists of topic selection, heuristics, verification or source criticism, interpretation and historiography. In the heuristic stage, the researcher collects sources of writing, both primary sources such as the 1946-1949 Archives of the Ministry of Information, and also secondary sources such as books related to Tjileungsi. The results of this study indicate that a revolutionary war has occurred involving the people in the Tjileungsi area. The people who fought at that time used makeshift weapons of war, namely sharpened bamboo, machetes and cleavers. On the basis of independence, the people fought together. The people who moved did not have a leader and spontaneously took the initiative to guard Tjileungsi from NICA because the Siliwangi command headquarter was far away, which was located in Tjibinong, so the security of the Tjileungsi area is less accessible to the Siliwangi troops. The Tjileungsi area has one of the fighters from the people who is still alive today who participated in defending independence and defending it from the hands of the invaders. One of the people’s fighters who is still alive today and holds the status of a veteran.Keywords: Revolutionary War, Tjileungsi. ","PeriodicalId":321116,"journal":{"name":"Jurnal Pattingalloang","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121303607","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Problematika Demokrasi Presidensil Pasca Amandemen UUD 1945","authors":"Erik Dwi Prassetyo, S. Fatimah","doi":"10.26858/jp.v9i3.38930","DOIUrl":"https://doi.org/10.26858/jp.v9i3.38930","url":null,"abstract":"Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem presidensil. Historis ketatanegaraan kita menjelaskan Indonesia pernah mempraktikkan dua model sistem pemerintahan. Pada tahun 1945-1959 menganut sistem pemerintahan parlementer dan ketika Presiden mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959, kembali kepada sistem presidensil. Reformasi mengakibatkan banyak perubahan, perubahan tersebut tak luput pada sistem ketatanegaraan. Fakta ketatanegaraan menunjukkan sistem presidensil dihadapkan pada gejolak politik yang mengarah kearah sistem parlementer, Karena presidensil dihadapkan dengan sistem multipartai. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengolah data dari berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan historis. Metode yang dipakai dalam analisis penelitian ini ialah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan amandemen terhadap UUD 1945 menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan presidensil. Hal ini merupakan tindakan perbaikan terhadap sistem presidensil sebelum UUD 1945 diamandemen. UUD 1945 hasil amandemen menegaskan fungsi dan hak DPR sebagai legislatif dan pengawas kinerja pemerintah. Dipandang dari sisi demokrasi, penggunaan sistem multi partai memang memberikan kesempatan yang luas kepada setiap orang untuk ambil bagian dalam pelaksanaan hak-hak politiknya. Namun dipandang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, sistem ini malah memperlemah pelaksanaan sistem presidensil. Keywords : Demokrasi Presidensil Pasca Amandemen UUD 1945  Presidential Democracy Problems Post Amendment of the UUD 1945 ConstitutionAbstract Indonesia is a country that adheres to a presidential system. Our constitutional history explains that Indonesia has practiced two models of government systems. In 1945-1959 adopted a parliamentary system of government and when the President issued a decree 5 July 1959, returned to a presidential system. Reforms resulted in many changes, these changes did not escape the state administration system. The constitutional facts show that the presidential system is faced with political turmoil that leads to a parliamentary system, because the presidential system is faced with a multi-party system. This research is library research, namely research that processes data from various reading sources related to this research. This research uses a statutory and historical approach. The method used in the analysis of this research is a descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the amendment to the 1945 Constitution confirms that the system of government adopted is a presidential system of government. This is a corrective action against the presidential system before the 1945 Constitution was amended. The 1945 Constitution as a result of the amendments affirms the functions and rights of the DPR as a legislature and supervisor of government performanc","PeriodicalId":321116,"journal":{"name":"Jurnal Pattingalloang","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130624550","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kora-Kora Banda Naira : Dari Kapal Perang Menjadi Perahu Belang","authors":"N. Amsi","doi":"10.26858/jp.v9i3.25171","DOIUrl":"https://doi.org/10.26858/jp.v9i3.25171","url":null,"abstract":"Penelitian ini Merekonstruksi kembali sejarah Kora-kora dalam pelayaran laut di Kepualaun Banda, Menjelaskan bentuk konstruksi Kora-kora menjadi kapal perang dan Mendeskripsikan perubahan Kora-kora menjadi Belang. Menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian terdiri dari empat tahap antara lain heuristk (pengumpulan data), kritik (vefirifikasi data secara intern dan ekstern), interpretasi (penafsiran) dan historiografi (penyajian data dalam bentuk tulisan). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa asal muasal kora- kora dalam pelayaran laut di Kepulauan Banda dalam berbagai sumber disebutkan bahwa Kora- kora berasal dari Jong, kapal miliki nusantara yang ada sejak abad I Masehi. Ciri khas Jong adalah penggunaan papan-papan yang disatukan dengan pasak dari kayu. Sumber lain menyebutkan bahwa kora-kora berasal dari kolondiophonta yaitu kapal-kapal Indonesia yang bercadik bertiang dua yang menyeberangi Teluk Bengal dan terus berlayar menuju pantai timur dan barat daya India Selatan. Kora-kora dijadikan sebagai kapal perang.  Perubahan kora-kora menjadi belang berawal dari kepentingan VOC untuk menarik simpati orang-orang pribumi dengan melakukan lomba belang antar negeri. Untuk mengingat perjuangan rakyat pribumi dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah dengan menggunakan kora-kora maka belang muncul sebagai simbol perjuangan. Belang Banda Naira terbagi menjadi dua kelompok yaitu belang adat dan belang nasional.Keywords: kora-kora, belang, kapal, Banda NairaABSTRACTThis study reconstructs the history of the Kora-kora in sea shipping in the Banda Islands, explains the shape of Kora-kora's construction into a warship and describes the transformation of Kora-kora into Belang. Using a qualitative descriptive research type. The research method consists of four stages, including heuristics (data collection), criticism (internal and external data verification), interpretation (interpretation) and historiography (presentation of data in written form). The results of the research show that the origin of the kora-kora during sea voyages in the Banda Islands, in various sources it is stated that the Kora-kora came from the Jong, a ship belonging to the archipelago which has existed since the 1st century AD. Jong's characteristic is the use of boards that are held together with wooden pegs. Another source says that the kora-kora came from the colondiophonta, namely Indonesian ships with two-masted outriggers that crossed the Bay of Bengal and continued sailing towards the east and southwest coasts of South India. Kora-Kora was used as a warship. The change from kora-kora to striped originated from the VOC's interest to attract the sympathy of native people by conducting striped competitions between countries. To remember the struggle of the indigenous people in fighting against the invaders by using kora-kora, the belang appears as a symbol of struggle. Banda Naira stripes are divided into two groups, namely traditional stripes and nation","PeriodicalId":321116,"journal":{"name":"Jurnal Pattingalloang","volume":"11 2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133239831","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Identitas Nasional Sebagai Salah Satu Determinan Pembangunan Bangsa dan Karakter","authors":"A. Agus","doi":"10.26858/pattingalloang.v5i1.8520","DOIUrl":"https://doi.org/10.26858/pattingalloang.v5i1.8520","url":null,"abstract":"Identitas Nasional adalah ciri, tanda, jati diri yang melekat pada suatu negara sehingga membedakan dengan negara lain. Identitas nasional sebagai suatu bangsa akan sangat ditentukan oleh idiologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia yang merupakan pencerminan dari kebudayaan bangsa dan merupakan pembeda dari bangsa lain. Identitas bangsa penting untuk dimiliki, dibangun, dibentuk atau dikonstruksikan agar suatu bangsa sebagai persekutuan hidup manusia memiliki ciri khasnya sendiri, selain itu berguna untuk membangun kesatuan sosial. Sebuah bangsa tidak mudah terombang ambing oleh arus globalisasi, menciptakan cita rasa keanggotaan yang sama, menciptakan rasa kepemilikan dan hasrat yang sama untuk melanjutkan kehidupan. Beberapa bentuk identitas Nasional Indonesia yaitu Bahasa Nasional adalah Bahasa Indonesia. Bendera Negara yaitu Sang Merah Putih. Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang Negara Garuda Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Dasar Falsafah Negara adalah Pancasila Konstitusi (Hukum Dasar) Negara, yaitu UUD NRI 1945, Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, konsepsi wawasan Nusantara Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional.Kata Kunci : Identitas Nasional Pembangunan Bangsa dan Karakter. National Identity as One of the Determinants of National and Character DevelopmentAbtractNational identity is a characteristic, sign, identity attached to a country so that it differentiates it from other countries. National identity as a nation will be largely determined by the adopted ideology and basic norms that serve as guidelines for behavior. Pancasila as the identity of the Indonesian nation is a reflection of the nation's culture and is a differentiator from other nations. National identity is important to have, built, formed or constructed so that a nation as a community of human life has its own characteristics, besides that it is useful for building social unity. A nation is not easily swayed by the flow of globalization, creating the same sense of membership, creating the same sense of ownership and desire to continue life. Several forms of Indonesian National identity, namely the National Language is Indonesian. The national flag is the Red and White. The national anthem is Indonesia Raya, the national symbol is Garuda Pancasila, the national motto is Bhinneka Tunggal Ika, the basic philosophy of the state is Pancasila, the constitution (basic law) of the state, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the form of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which has people's sovereignty, the concept of the archipelago's perspective, regional culture which has been accepted as national culture.Keywords: National Identity and Character Development.","PeriodicalId":321116,"journal":{"name":"Jurnal Pattingalloang","volume":"71 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127381747","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pengembangan Media Pembelajaran Replika Berbahan Makanan Pada Materi Artefak Di Indonesia Untuk Siswa Kelas X Jurusan Tata Boga Smk Muhammadiyah 3 Singosari","authors":"Fahmi Fahmi, Slamet Sujud Purnawan Jati, Ronal Ridho'i","doi":"10.26858/jp.v9i3.36738","DOIUrl":"https://doi.org/10.26858/jp.v9i3.36738","url":null,"abstract":"Permasalahan-permasalahan yang dialami oleh siswa SMK Jurusan Tata Boga di SMK Muhammadiyah 3 Singosari antara lain siswa merasa bosan dan mengantuk pada saat matapelajaran berlangsung. Selain itu perhatian terhadap guru minim sehingga mengakibatkan siswa memiliki aktivitas sendiri seperti bermain handphone saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Demi mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, peneliti kemudian membuat Pengembangan Media Pembelajaran Replika Berbahan Makanan pada Materi Artefak prasejarah di Indonesia untuk Siswa Kelas X Jurusan Tata Boga SMK Muhammdiyah 3 Singosari. Pada penelitian dan pengembangan ini peneliti memakai model dari Sugiyono dengan 10 langkah-langkahnya. Replika berbahan makanan ini akan diuji kevalidan dan kelayakannya untuk digunakan dalam matapelajaran sejarah di sekolah. Media ini memperoleh persentase kevalidan materi sebesar 98% dan kevalidan media sebesar 100%. Kelayakan media pada uji kelompok kecil sebesar 91% dan kelayakan pada kelompok besar 91%. Dengan demikian media pembelajaran replika berbahan makanan dapat digolongkan sebagai media pembelajaran yang valid dan layak. Kata Kunci: Media Pembelajaran, Replika Berbahan Makanan, Sejarah.Development of Learning Media Made from Food Replicas on Artifact Materials in Indonesia for Class X Students in the Department of Culinary at SMK Muhammadiyah 3 SingosariAbtract The problems experienced by students of the Culinary Department at SMK Muhammadiyah 3 Singosari include students feeling bored and sleepy during the lessons. In addition, attention to the teacher is minimal, resulting in students having their own activities such as playing cellphones during learning activities. In order to overcome the problems above, The Researchers then Developed the Development of Food Replica Learning Media on Artifact prasejarah in Indonesia for Class X Students of the Culinary Department at SMK Muhammdiyah 3 Singosari. In this research and development, the researcher uses the model from Sugiyono with 10 steps. This culinary made replica will be tested for validity and suitability for use in history lessons at school. This media obtained a percentage of material validity of 98% and media validity of 100%. The feasibility of the media in the small group test was 91% and the feasibility in the large group was 91%. Thus the replica learning media made from culinary can be classified as a valid and appropriate learning media. Keywords : Learning Media, Food Replicas, History. ","PeriodicalId":321116,"journal":{"name":"Jurnal Pattingalloang","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128327790","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pemikiran KH. Abdurrahman Ambo Dalle dalam Dunia Pendidikan","authors":"Murdiah Murdiah, Patahuddin Patahuddin","doi":"10.26858/jp.v9i3.40364","DOIUrl":"https://doi.org/10.26858/jp.v9i3.40364","url":null,"abstract":"Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sosok KH. Abdurrahman Ambo Dalle  melalui organisasi DDI. Hal ini dapat ditelusuri melalui sejarah awal dan perkembangan DDI yang ditunjukkan oleh ketokohan KH. Abdurrahman Ambo Dalle melalui  ide pembaharuan atau gerakan tajdid terkhusus dalam bidang pendidikan. Jurnal ini melihat ketokohan KH. Abdurrahman Ambo Dalle dari sisi pendidikan. Pembacaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui  peran sang tokoh dalam peta peran pemikirannya dalam dunia pendidikan. Hal utama yang ingin dikaji dalam jurnal ini adalah korelasi ketokohan KH. Abdurrahman Ambo Dalle dan sistem pendidikan pesantren di Indonesia. Korelasi DDI dan Pesantren dikaji dengan menggunakan pembahasan model simplifikasi kategoris pada tiga indikator fungsi dan peran DDI, yaitu sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan ajaran Islam, sebagai lembaga perjuangan dan dakwah Islamiyah, dan sebagai lembaga pemberdayaan dan pengabdian masyarakat. Dari ketiga kategori itulah dapat diketahui bahwa KH. Abdurrahman Ambo Dalle adalah sosok yang mampu merespon tantangan terkininya secara cepat dan tepat melalui gerakan tajdid (pembaharuan) dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat Indonesia.   Kata Kunci: KH. Abdurrahman Ambo Dalle, Pendidikan, Dakwah KH's thoughts. Abdurrahman Ambo Dalle in the World of Education AbtractThe Islamic renewal movement in Indonesia cannot be separated from the figure of KH. Abdurrahman Ambo Dalle through the DDI organization. This can be traced through the early history and development of DDI shown by the character of KH. Abdurrahman Ambo Dalle through the idea of renewal or the tajdid movement, especially in the field of education. This journal looks at the character of KH. Abdurrahman Ambo Dalle in terms of education. The reading is intended to determine the character’s role in the map of his thinking in the world of education. The main thing to be studied in this journal is the correlation of KH's characterbetweenAbdurrahman Ambo Dalle and the pesantren education system in Indonesia. The correlation between DDI and Pesantren is studied by using a discussion of the categorical simplification model on three indicators of the function and role of DDI, namely as an educational institution and the development of Islamic teachings, as an institution for Islamic struggle and da'wah, and as an institution for empowerment and community service. From the three categories, it can be seen that KH. Abdurrahman Ambo Dalle is a figure who is able to responcanatest challenges quickly and precisely through the tajdid (renewal) movement in the fields of education, da'wah, and empowerment of the Indonesian people.Keywords: KH. Abdurrahman Ambo Dalle, Education, Da'wah","PeriodicalId":321116,"journal":{"name":"Jurnal Pattingalloang","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134582357","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Peran Harun Tohir dalam Operasi Klandestin Pada Konfrontasi Indonesia-Malaysia di Singapura (1965-1968)","authors":"Muhammad Danang Prabowo, Agus Setiawan","doi":"10.26858/jp.v9i3.39265","DOIUrl":"https://doi.org/10.26858/jp.v9i3.39265","url":null,"abstract":" Konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan peristiwa sejarah yang disebabkan karena pemerintahan Republik Indonesia di bawah Presiden Soekarno menolak pembentukan negara federasi Malaysia pada 31 Agustus 1963. Bagi Soekarno hal tersebut merupakan penghinaan terhadap cita cita revolusi Indonesia sebagaimana Federasi Malaysia merupakan bentukan Inggris dan produk dari paham Neo-Kolonialisme Imperialisme yang Bung Karno sangat tentang. Oleh karenanya, Soekarno menyerukan “Ganyang Malaysia” dan mengerahkan kekuatan militer Indonesia untuk menggempur Malaysia dengan cara membuka pendaftaran calon sukarelawan. Salah satu di antara orang yang mendaftarkan diri adalah Harun Tohir. Kelak, beliau akan melaksanakan operasi bersifat klandestin yang akan membawa dampak besar terhadap Singapura. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran Harun dalam operasi klandestin pada konfrontasi Indonesia-Malaysia dan dampak dari operasi Harun Tohir di Singapura pada masa konfrontasi. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan sejarah dan akan memakai metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Untuk tahap heuristik, sumber yang diperoleh merupakan sumber primer yang berupa dokumen dari Pusat Penerangan Marinir, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku dan jurnal dengan topik serupa serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Harun Tohir melakukan operasi klandestin dengan cara menyusup ke wilayah Singapura dan melakukan peledakkan terhadap gedung Macdonald House. Hal tersebut dilakukan dalam rangka membuat Malaysia dan sekutunya menjadi geger. Akibat aksinya, beliau tertangkap dan dihukum oleh Pemerintah Singapura berupa hukuman mati. Hal inilah yang membuat pemerintah Indonesia sampai bernegosiasi dengan pemerintah Singapura dalam rangka membebaskan Harun Tohir bersama rekannya Usman Janatin dari jeratan hukuman mati.Kata Kunci : Harun Tohir; konfrontasi Indonesia-Malaysia; operasi Klandestin; Abtract Indonesia-Malaysia confrontation was a historical event that caused by Republic of Indonesia’s government under President Soekarno reject the formation of Federal State of Malaysia on 31st August 1963. For Soekarno, such thing was an insult towards the dream of Indonesian revolution as Malaysian Federation was formed by the British and a product of Neo-colonialism and imperialism that Soekarno against. Therefore, Soekarno exclaims “Destroy Malaysia” and deploy Indonesian military power in order to defeat Malaysia by opening a recruitment for volunteer’s candidate. One of the people that registered himself was Harun Tohir. Later, he would conduct a clandestine operation that brought big effect towards Singapore. The purpose of this research is to understand Harun's role in clandestine operation during the Indonesia-Malaysia confrontation and the impact of Harun Tohir's operation in Singapore during the confrontation. In addition, this study will use a historical approach and will u","PeriodicalId":321116,"journal":{"name":"Jurnal Pattingalloang","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117255060","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}