Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional最新文献

{"title":"QUO VADIS PENGATURAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENERIMAAN PERMOHONAN FIKTIF POSITIF PASCA PENATAAN REGULASI DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA","authors":"Dian Agung Wicaksono, Bimo Fajar Hantoro, Dedy Kurniawan","doi":"10.33331/RECHTSVINDING.V10I2.715","DOIUrl":"https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V10I2.715","url":null,"abstract":"Penataan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) dengan metode omnibus law membawa perubahan mendasar dalam penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah mengenai pengaturan penerimaan permohonan fiktif positif yang sebelumnya diatur dalam Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yang turut diubah dalam Pasal 175 UU CK. Penelitian ini mencoba menjawab: (a) Bagaimana dinamika pengaturan mengenai fiktif positif dalam sistem hukum Indonesia? (b) Apa implikasi pengaturan penerimaan permohonan fiktif positif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka yang terkait dengan fiktif positif dan kewenangan PTUN. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika pengaturan mengenai fiktif positif dapat dilihat sejak diadopsinya KTUN dengan konstruksi fiktif negatif dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya, yang kemudian diubah menjadi KTUN dengan konstruksi fiktif positif dalam UU AP, yang selanjutnya diubah melalui UU CK dengan menghapuskan kewenangan PTUN dalam memutus permohonan penerimaan fiktif positif. Pengaturan penerimaan permohonan fiktif positif dalam UU CK setidaknya membawa implikasi terhadap: (a) hilangnya alas kewenangan PTUN untuk memutus permohonan penerimaan fiktif positif; dan (b) fiksi dianggap telah dikabulkan secara hukum terhadap KTUN dengan konstruksi fiktif positif tanpa putusan PTUN menimbulkan ketidakpastian hukum.","PeriodicalId":31939,"journal":{"name":"Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45573270","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MENGGAGAS MODEL FAST-TRACK LEGISLATION DALAM SISTEM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA","authors":"Bayu Aryanto, Susi Dwi Harijanti, M. Susanto","doi":"10.33331/RECHTSVINDING.V10I2.703","DOIUrl":"https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V10I2.703","url":null,"abstract":"Artikel ini membahas gagasan pengadopsian model pembentukan undang-undang secara cepat (fast-track legislation-FTL) di Indonesia. Tawaran ini dilatarbelakangi atas tidak jelasnya proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Ada yang butuh waktu yang lama, namun ada juga yang dilakukan dengan cara cepat, tanpa kriteria yang jelas. Melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus, artikel ini berkesimpulan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia khususnya berkaitan dengan permasalahan waktu. Dengan begitu, untuk memperjelas status proses pembentukan undang-undang yang dilakukan dengan cepat, maka model FTL sebagai salah satu solusi, yakni metode yang tidak mengurangi setiap proses legislasi, melainkan hanya mempercepat setiap proses legislasi tersebut. Melalui mekanisme tersebut, setidaknya ada 5 manfaat yang diharapkan, pertama, guna menjamin asas kepastian hukum dalam pembentukan undang-undang. Kedua, sebagai alat pemenuhan dalam merespon kebutuhan masyarakat. Ketiga, guna memberikan pedoman kepada para pembentuk undang-undang. Keempat, guna mengurangi penggunaan Perppu oleh Presiden. Kelima, guna membantu badan peradilan dalam melakukan pengujian formil. Lima manfaat tersebut menjadi alasan yang membuat gagasan model FTL layak dipertimbangkan sistem pembentukan undang-undang di Indonesia.","PeriodicalId":31939,"journal":{"name":"Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44349186","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"DESAIN STRATEGI PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MENDUKUNG AGENDA PENATAAN REGULASI","authors":"Gunardi Sa Lumbantoruan","doi":"10.33331/RECHTSVINDING.V10I2.706","DOIUrl":"https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V10I2.706","url":null,"abstract":"<span lang=\"IN\">Pemantauan dan peninjauan</span><span lang=\"EN-US\"> peraturan perundang-undangan</span><span lang=\"IN\"> merupakan salah satu upaya penting dalam melaksanakan penataan regulasi, sehingga diperlukan desain strategi yang tepat guna memaksimalkan pelaksanaan</span><span lang=\"EN-US\">n</span><span lang=\"IN\">ya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah, pertama: bagaimana konsepsi pemantauan dan peninjauan?, kedua, bagaimana strategi yang tepat dalam pemantauan </span><span lang=\"EN-US\">dan </span><span lang=\"IN\">peninjauan di lingkungan pemerintah?. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulisan ini menyimpulkan bahwa pemantauan dan peninjauan dilakukan untuk mengetahui ketercapaian hasil, dampak, dan kemanfaatan dari suatu peraturan. Pemantauan dan peninjauan bersifat <em>retrospective</em>,</span><span lang=\"EN-US\"> dan</span><span lang=\"IN\"> tujuannya adalah untuk <em>rule improvement goal</em>. Strategi yang dinilai tepat guna memaksimalkan pelaksan</span><span lang=\"EN-US\">aan</span><span lang=\"EN-US\"> </span><span lang=\"IN\">pemantauan dan peninjauan di lingkungan Pemerintah adalah melalui perluasan objek, penentuan kriteria pemilihan objek, penentuan lembaga pelaksana dengan <em>hybrid institusional approach</em>, menciptakan metode yang tepat dan panduan yang jelas, mengintegrasikan pemantauan dan peninjauan dengan penyusunan prolegnas prioritas tahunan dan program penyusunan PP/Perpres, </span><span lang=\"EN-US\">menyiapkan</span><span lang=\"IN\"> kerangka evaluasi dalam </span><span lang=\"EN-US\">naskah akademik</span><span lang=\"IN\">, serta penggalakan partisipasi publik. Saran: perlu dilakukan perubahan terhadap Perpres 87/2014. Selain itu institusi yang bertanggung jawab perlu membangun metode yang tepat dan panduan pelaksanaan yang jelas.</span>","PeriodicalId":31939,"journal":{"name":"Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"49667389","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MEKANISME PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (GAGASAN SEDERHANA DALAM PENGATURAN LEBIH LANJUT PEMANTAUAN PENINJAUAN)","authors":"Ade Irawan Taufik","doi":"10.33331/RECHTSVINDING.V10I2.713","DOIUrl":"https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V10I2.713","url":null,"abstract":"<span>Pada dasarnya dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan karena dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Evaluasi (<em>review</em>) terhadap peraturan perundang-undangan memiliki fungsi penting untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilaksanakan dan bermanfaat. </span><span class=\"fontstyle01\"><span>Dengan baru diaturnya pemantauan dan peninjauan undang-undang dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019</span></span><span> tentang Perubahan atas </span><span>Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 merupakan suatu peluang baru dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut, yakni: bagaimanakah </span><span>mekanisme evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka mengatur lebih lanjut ketentuan pemantauan peninjauan undang-undang atau evaluasi peraturan perundang-undangan</span><span> Dengan menggunakan </span><span>metode penelitian yuridis normatif didapatkan kesimpulan bahwa fungsi<strong> </strong></span><span lang=\"IN\">evaluasi peraturan perundang-undangan sangat penting untuk </span><span>mengetahui apakah suatu peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang baik dan dampak dari diberlakukannya. Kemudian d</span><span>alam membangun mekanime evaluasi dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, hal penting untuk diperhatikan adalah diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai evaluasi peraturan perundang-undangan, mengingat Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tidak memberikan pedoman detail mengenai hal ini.</span>","PeriodicalId":31939,"journal":{"name":"Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43533481","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KERJASAMA PEMBIAYAAN PELELANGAN KEPAILITAN ANTARA PERBANKAN BUMN DENGAN KURATOR NEGARA SEBAGAI INOVASI HUKUM DALAM PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DI MASA PANDEMI COVID-19","authors":"Bifa Wisnu Pradipta Adya, Nadira Nur Habibah, Muhammad Arif Rakhman","doi":"10.33331/RECHTSVINDING.V10I1.641","DOIUrl":"https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V10I1.641","url":null,"abstract":"<span lang=\"EN-US\">P</span><span lang=\"IN\">andemi Covid-19 </span><span lang=\"EN-US\">telah memukul kondisi ekonomi dan dunia usaha di Indonesia yang menyebabkan para pengusaha tidak mampu membayar kewajibannya kepada para kredit</span><span lang=\"IN\">or</span><span lang=\"EN-US\">. Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan terjadinya lonjakan permohonan kepailitan dan </span><a name=\"_Hlk70435662\"></a><span lang=\"IN\">Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (</span><span lang=\"EN-US\">PKPU</span><span lang=\"IN\">)</span><span lang=\"IN\">pada </span><span lang=\"EN-US\">Pengadilan Niaga di Indonesia. Di sisi lain, banyaknya sengketa kepailitan yang </span><span lang=\"EN-GB\">tidak dibarengi dengan daya beli masyarakat yang baik pada akhirnya juga menimbulkan permasalahan tersendiri yaitu sulit terjualnya aset-aset debit</span><span lang=\"IN\">o</span><span lang=\"EN-GB\">r </span><span lang=\"IN\">p</span><span lang=\"EN-GB\">ailit. Atas dasar hal tersebut di atas, diperlukan suatu inovasi hukum yang dapat memberikan solusi yang komprehensif sesuai dengan situasi dan kondisi </span><span lang=\"IN\">aktual</span><span lang=\"EN-GB\">. </span><span lang=\"IN\">Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis serta konsep</span><span lang=\"EN-US\">tual </span><span lang=\"IN\">yang komprehensif, </span><span lang=\"EN-US\"> analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis konten dan bahan hukum (<em>content analysis</em>) secara kualitatif untuk mendapatkan suatu pemikiran baru. Dalam tulisan ini terlihat bahwa dalam mempercepat pelelangan kepailitan di masa pandemi Covid-19 diperlukan suatu inovasi hukum yang melibatkan lembaga keuangan yaitu perbankan serta penguatan </span><span lang=\"IN\">perundang-undangan terkait</span><span lang=\"IN\">untuk dapat</span><span lang=\"IN\">menciptakan kemudahan-kemudahan</span><span lang=\"EN-US\"> sehingga </span><span lang=\"IN\">minat masyarakat </span><span lang=\"EN-US\">dalam mengikuti lelang kepailitan akan meningkat, yang pada akhirnya akan mempercepat proses penyelesaian kepailitan.</span>","PeriodicalId":31939,"journal":{"name":"Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46918505","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGUATAN REGULASI PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI MASA PANDEMI COVID-19","authors":"Shinta Pangesti","doi":"10.33331/RECHTSVINDING.V10I1.650","DOIUrl":"https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V10I1.650","url":null,"abstract":"Salah satu dinamika dan perkembangan hukum pada masa pandemi Covid-19 adalah ditetapkannya UU Cipta Kerja, sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Terobosan baru yang terlihat setelah perubahan UU Cipta Kerja terhadap beberapa pasal Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah diakui suatu badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Kehadiran perseroan perorangan di satu sisi dapat menjadi stimulus untuk pemulihan ekonomi nasional. Namun tak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengaturannya yang dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang beritikad buruk. Melalui penelitian hukum normatif serta analisis kualitatif dengan bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian ini membahas pengaturan perseroan kriteria usaha mikro dan kecil berdasarkan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya serta celah hukum dan usulan perbaikan pengaturannya. Hasil dari penelitian, pengaturan mengenai perseroan kriteria usaha mikro dan kecil masih memiliki celah hukum, sehingga pemerintah perlu memperkuat pengaturan dasar hukum maupun peraturan pelaksananya pada masa mendatang.","PeriodicalId":31939,"journal":{"name":"Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46958520","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"DINAMIKA PENERAPAN ASAS SELECTIVE POLICY DALAM HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP PENANGKALAN WARGA NEGARA ASING PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA","authors":"Deden Rafi Syafiq Rabbani","doi":"10.33331/RECHTSVINDING.V10I1.643","DOIUrl":"https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V10I1.643","url":null,"abstract":"<p><span lang=\"EN-US\">Mengingat urusan keimigrasian suatu negara berkaitan dengan </span><span lang=\"IN\">batas – batas kekuasaan politik sebagai batas</span><span lang=\"EN-US\">-</span><span lang=\"IN\">batas kekuasaan negara.</span><span lang=\"IN\">Setiap negara yang berdaulat, memiliki kekuatan yang melekat dalam kedau</span><span lang=\"EN-US\">l</span><span lang=\"IN\">atannya serta penting untuk mempertahankan diri untuk melarang masuknya orang asing di dalam wilayah kekuasaannya. </span><span lang=\"EN-US\">Berkaitan dengan hal tersebut kehadiran asas <em>selective policy</em> yang dianut dalam hukum keimigrasian Indonesia memberikan pemahaman bahwa tidak mudah bagi warga negara asing untuk dapat berada di Indonesia. Selain itu terhadap tindakan penangkalan juga menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan dan pengawasan orang asing, terlebih saat menghadapi situasi pandemi Covid-19. Sejatinya tulisan ini hendak memberikan pemahaman terhadap 2 (dua) hal, yakni: <em>pertama</em>, terhadap konsepsi asas <em>selective policy</em> dalam hukum keimigrasian. <em>Kedua</em>, </span><span lang=\"IN\">dinamika penerapan asas <em>selective policy</em> terhadap penangkalan warga negara asing di Indonesia.</span><span lang=\"EN-US\">Melalui metode penelitian </span><span lang=\"IN\">yuridis normatif, serta spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Maka diperoleh hasil sebagai berikut: </span><em><span lang=\"EN-US\">p</span><span lang=\"IN\">ertama</span></em><span lang=\"IN\">, bahwa </span><span lang=\"EN-US\">asas <em>selective policy</em> merupakan bagian yang penting dalam hukum keimigrasian karena sebagai kebijakan selektif dapat memberikan dampak terhadap penegakan hukum keimigrasian. <em>Kedua</em>,</span><span lang=\"IN\"> terhadap penangkalan warga negara asing di Indonesia</span><span lang=\"EN-US\"> pada masa pandemi Covid-19 mengalami perkembangan baik dalam segi pengaturan hukum bagi warga negara asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia yang mengedepankan <em>human security</em> melalui kebijakan selektif yang diatur.</span></p>","PeriodicalId":31939,"journal":{"name":"Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46840330","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA: HAK ATAU KEWAJIBAN WARGA NEGARA","authors":"Farina Gandryani, Fikri Hadi","doi":"10.33331/RECHTSVINDING.V10I1.622","DOIUrl":"https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V10I1.622","url":null,"abstract":"Pandemi Covid-19 menimbulkan status kedaruratan di Indonesia. Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19. Salah satunya adalah upaya vaksinasi. Namun, di masyarakat timbul pro kontra terkait vaksinasi tersebut. Sejumlah kalangan masyarakat menolak untuk divaksin. Oleh sebab itu, artikel ini akan menjelaskan apakah vaksinasi merupakan hak atau kewajiban bagi masyarakat dan apakah penolak vaksin dapat dikenakan sanksi pidana.  Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan tipe doctrinal research serta menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi yang pada mulanya adalah hak setiap orang, dapat menjadi suatu kewajiban mengingat situasi kedaruratan di Indonesia saat ini. Hal ini karena seseorang yang tidak divaksin berpotensi untuk menularkan bahkan membunuh orang lain. Adapun mengenai pemidanaan, hal tersebut seyogyanya menjadi ultimum remedium, apabila pranata-pranata lainnya seperti metode persuasif, sosialisasi bahkan sanksi administrasi terkait vaksinasi sudah tidak dapat berfungsi sedangkan kondisi kedaruratan kesehatan di Indonesia semakin memburuk.","PeriodicalId":31939,"journal":{"name":"Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47257519","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PRINSIP DAN DINAMIKA HUKUM KEUANGAN NEGARA DARURAT DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19","authors":"Beni Kurnia Illahi, Haykal Haykal","doi":"10.33331/RECHTSVINDING.V10I1.658","DOIUrl":"https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V10I1.658","url":null,"abstract":"Pemerintah telah melakukan pelbagai upaya dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk membentuk regulasi khusus. Salah satu instrumen hukum yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun yang pada saat ini sudah diformulasikan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Walaupun demikian, kehadiran regulasi khusus dalam bidang keuangan negara ini masih menciptakan pro dan kontra. Dinamika perkembangan pengelolaan keuangan negara dalam keadaan darurat ini dianggap perlu untuk disesuaikan lagi dengan prinsip-prinsip keuangan negara di dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang terkait. Penelitian ini kemudian mengemukakan dua rumusan masalah yang menjadi batasan pembahasan, yaitu pertama, bagaimana konsep, prinsip dan pengaturan hukum keuangan negara darurat dalam bingkai sistem ketatanegaraan Indonesia? Kedua, bagaimana dinamika dan gagasan ke depan terhadap kebijakan keuangan negara dalam penanggulangan pandemi COVID-19 sehingga bersandar pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian penelitian preskriptif. Dengan tujuan untuk menganalisis menguji nilai-nilai yang terdapat dalam hukum positif dengan prinsip-prinsip yang melatarbelakangi kehadirannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis didapati beberapa temuan hukum terutama terkait dengan konsep, prinsip dan pengaturan keuangan negara darurat dalam bingkai sistem ketatanegaraan indonesia. Setelah itu penulis juga memberikan gagasan ke depan terhadap kebijakan keuangan negara dalam penanggulangan pandemi COVID-19 sehingga bersandar pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.","PeriodicalId":31939,"journal":{"name":"Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41615223","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENERAPAN E-COURT PERKARA PIDANA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA TERWUJUDNYA INTEGRATED JUDICIARY DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA","authors":"Panji Purnama, Febby Mutiara Nelson","doi":"10.33331/RECHTSVINDING.V10I1.661","DOIUrl":"https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V10I1.661","url":null,"abstract":"<span lang=\"IN\">Persidangan </span><span lang=\"EN-US\">e</span><span lang=\"IN\">lektronik (<em>e-court</em>) merupakan proses persidangan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan <em>e-court</em> perkara pidana, e-court sebagai peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan </span><span lang=\"EN-US\">serta</span><span lang=\"IN\"> implementasi <em>e-court</em> di Indonesia, Amerika Serikat dan Belanda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menerapkan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Pertama, pengaturan <em>e-court</em> perkara pidana sudah baik dalam mengisi kekosongan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya. <em>E-cour</em>t ini harus diatur di dalam KUHAP, Undang-Undang tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Peradilan lainnya yang memerlukan mekanisme persidangan elektronik. Kedua, e-court merupakan representasi dari peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. </span><span lang=\"EN-US\">Sehingga </span><span lang=\"IN\">tetap perlu dikembangkannya teknologi informasi yang </span><em><span lang=\"EN-US\">compatible</span></em><span lang=\"IN\"> dan berbasis jaringan. Ketiga, implementasi <em>e-court</em> di setiap negara memiliki perbedaa</span><span lang=\"EN-US\">n</span><span lang=\"IN\">nya masing-masing, yang mana di Indonesia memungkinkan semua perkara pidana untuk disidangkan secara elektronik. Sehingga perlu ada pembedaan untuk tindak pidana yang berat atau dengan ancaman maksimal 10</span><span lang=\"EN-US\"> (sepuluh)</span><span lang=\"IN\"> tahun, 15 </span><span lang=\"EN-US\">(lima belas) </span><span lang=\"IN\">tahun, 20 </span><span lang=\"EN-US\">(dua puluh) </span><span lang=\"IN\">tahun dan seumur hidup atau pidana mati. Selain itu perlu dibentuk tim khusus yang terdiri dari teknisi, ahli teknologi informasi dan komponen Sistem Peradilan Pidana (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakat</span><span lang=\"EN-US\">an</span><span lang=\"IN\">) sebagai metode perbaikan berkelanjutan.</span>","PeriodicalId":31939,"journal":{"name":"Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69602687","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}