Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional最新文献_第5页

DISRUPSI DIGITAL DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PADA MASA PANDEMI COVID-19 新冠肺炎世界人类能源进程中的数字吸收

Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Pub Date : 2021-04-29 DOI: 10.33331/RECHTSVINDING.V10I1.625

Mery Christian Putri, E. Sinaga

{"title":"DISRUPSI DIGITAL DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PADA MASA PANDEMI COVID-19","authors":"Mery Christian Putri, E. Sinaga","doi":"10.33331/RECHTSVINDING.V10I1.625","DOIUrl":"https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V10I1.625","url":null,"abstract":"<p><span lang=\"IN\">Pandemi </span><span lang=\"EN-US\">C</span><span lang=\"IN\">ovid-19 telah mendisrupsi berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali proses penegakan hukum di lembaga peradilan. Ditutupnya lembaga peradilan sebagai respons atas kebijakan pemerintah untuk membatasi aktivitas masyarakat dalam rangka mengurangi kasus positif Covid-19 seolah menjadi hambatan bagi <em>justitiabellen</em> untuk mendapatkan keadilan substantif. Digitalisasi dan globalisasi yang berdampak pada disrupsi digital pada penegakan hukum di lembaga peradilan menjadi secercah harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Beberapa negara di dunia</span><span lang=\"EN-US\">, termasuk Indonesia, </span><span lang=\"IN\">telah menerbitkan kebijakan disrupsi digital di lembaga peradilan</span><span lang=\"EN-US\"> agar</span><span lang=\"IN\"> proses penegakan hukum</span><span lang=\"EN-US\"> dapat terus berjalan</span><span lang=\"IN\">. Penelitian ini mengkaji bagaimana disrupsi digital dilaksanakan dalam penegakan hukum di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan memaparkan perbandingan pelaksanaan penegakan hukum dengan disrupsi digital dari beberapa negara pada masa pandemi </span><span lang=\"EN-US\">C</span><span lang=\"IN\">ovid-19. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan literatur dan komparatif. Hasil dari penelitian ini adalah terlepas dari telah cukup berhasilnya pelaksanaan persidangan virtual di masa pandemi </span><span lang=\"EN-US\">C</span><span lang=\"IN\">ovid-19 sebagai bentuk disrupsi digital pada penegakan hukum di lembaga peradilan, pemerintah masih perlu untuk menyusun peraturan di level </span><span lang=\"EN-US\">u</span><span lang=\"IN\">ndang-</span><span lang=\"EN-US\">u</span><span lang=\"IN\">ndang sebagai payung hukum yang memberikan standardisasi dan pedoman yang sama untuk proses penegakan hukum di lembaga peradilan melalui persidangan virtual agar keadilan substantif benar-benar terwujud.</span></p>","PeriodicalId":31939,"journal":{"name":"Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48956316","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 3

PEMIDANAAN SEBAGAI UPAYA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DALAM UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN: MENGETAHUI LEGALITAS, KONSTRUKSI DAN KONSEKUENSI RUMUSAN DELIK 新冠肺炎世界规划中的发展——英国的安全：承认合法性、建设和后果

Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Pub Date : 2021-04-29 DOI: 10.33331/RECHTSVINDING.V10I1.647

Joshua Aditya Setyanugraha

{"title":"PEMIDANAAN SEBAGAI UPAYA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DALAM UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN: MENGETAHUI LEGALITAS, KONSTRUKSI DAN KONSEKUENSI RUMUSAN DELIK","authors":"Joshua Aditya Setyanugraha","doi":"10.33331/RECHTSVINDING.V10I1.647","DOIUrl":"https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V10I1.647","url":null,"abstract":"<p><span lang=\"IN\">Upaya penanganan pandemi Covid-19 tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara sehingga diperlukan hukum pidana</span><span lang=\"EN-US\">.</span><span lang=\"EN-US\">N</span><span lang=\"IN\">amun</span><span lang=\"EN-US\"> upaya </span><span lang=\"IN\">pemidanaan terhadap pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB menimbulkan perdebatan dan pandangan yang diametral terkait penggunaan Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan untuk menjeratnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami legalitas, konstruksi dan konsekuensi rumusan delik dalam Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normatif yakni dengan menggunakan pendekatan perundang−undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis isu yang hendak dikaji. Hasil penelitian menunjuk</span><span lang=\"EN-US\">k</span><span lang=\"IN\">an bahwa pemidanaan dapat dilakukan <a name=\"_Hlk65166743\"></a>sepanjang ditetapkan PSBB terhadap suatu wilayah oleh </span><span><span lang=\"EN-US\">M</span><span lang=\"IN\">enteri dengan terlebih dahulu memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Undang-Undang Kesehatan jo. Peraturan Pemerintah PSBB jo. Peraturan Menteri Kesehatan Pedoman PSBB</span></span><span lang=\"IN\">. Selain itu, rumusan delik yang dirumuskan dalam Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, alih-alih memberikan kepastian hukum, malah memberikan kerumitan bagi penegak hukum terkait konsekuensi yuridis yang timbul akibat perumusan deliknya. Pemidanaan </span><span lang=\"EN-US\">dalam</span><span lang=\"IN\"> penanganan Covid-19 memang harus berdasarkan prinsip <em>ultimum remidium</em><a name=\"_Hlk65148669\"></a> namun penanggulangan di</span><span><span lang=\"IN\">luar pemidanaan seperti membentuk kesadaran hukum masyarakat dirasa akan jauh lebih efektif.</span></span></p>","PeriodicalId":31939,"journal":{"name":"Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"49420201","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

MENINJAU POLITIK HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA DALAM KEADAAN PANDEMI 印度发展政策的国际管理

Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Pub Date : 2021-04-29 DOI: 10.33331/RECHTSVINDING.V10I1.634

K. Pratama

{"title":"MENINJAU POLITIK HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA DALAM KEADAAN PANDEMI","authors":"K. Pratama","doi":"10.33331/RECHTSVINDING.V10I1.634","DOIUrl":"https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V10I1.634","url":null,"abstract":"Keadaan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menimbulkan dinamika dalam aspek hukum ketenagakerjaan termasuk dalam hal pengaturan regulasi di bidang hukum ketenagakerjaan. Di mana pengaturan regulasi di bidang hukum ketenagakerjaan dalam keadaan pandemi umumnya merujuk pada substansi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan aturan turunan yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pengaturan regulasi ketenagakerjaan pada masa pandemi tersebut kemudian menimbulkan berbagai implikasi yang memerlukan kajian lebih lanjut untuk menjelaskan masing-masing dampak pengaturan regulasi terkait dalam sudut pandang hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang disusun melalui studi kepustakaan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat dua kelompok dinamika hukum ketenagakerjaan yaitu yang disebabkan oleh faktor pandemi dan faktor pembaharuan hukum. Selain itu terkait pembangunan hukum ketenagakerjaan yang dapat dilakukan dalam keadaan pandemi adalah perubahan paradigma pengupahan, rekonseptualisasi pesangon dan penghapusan mekanisme kerja alih daya secara mutlak. Di mana ketiga hal tersebut merupakan konstruksi pembangunan hukum ketenagakerjaan yang bersifat krusial untuk perlindungan hukum pekerja terutama dalam keadaan pandemi.","PeriodicalId":31939,"journal":{"name":"Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43488330","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 3

URGENSI PENGATURAN MENGENAI EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI PERTAMBANGAN DI AREA DASAR LAUT INTERNASIONAL (INTERNATIONAL SEA BED AREA) 国际海底勘探和开采采矿的紧急安排

Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Pub Date : 2019-09-06 DOI: 10.33331/rechtsvinding.v8i2.316

Ilham Putuhena

{"title":"URGENSI PENGATURAN MENGENAI EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI PERTAMBANGAN DI AREA DASAR LAUT INTERNASIONAL (INTERNATIONAL SEA BED AREA)","authors":"Ilham Putuhena","doi":"10.33331/rechtsvinding.v8i2.316","DOIUrl":"https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.316","url":null,"abstract":"<div class=\"page\" title=\"Page 1\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p><span>Potensi kekayaan yang terkandung di laut Indonesia bisa dijadikan modal dasar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain potensi laut yang terdapat di dalam wilayah kedaulatannya, Indonesia juga memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan laut di Area Dasar laut internasional berdasarkan </span><span>United Nations Convention on the Law of the</span><span>Sea </span><span>1982 (UNCLOS 1982). Kegiatan di Area Dasar laut internasional dilaksanakan berdasarkan prinsip warisan bersama umat manusia (</span><span>Common Heritage of Mankind</span><span>) dan diatur oleh International Seabed Authority (ISA). Kegiatan tersebut berbentuk eksplorasi dan eksploitasi tambang mineral dan dalam melakukan kegiatan tersebut perlu keberadaan negara sponsor. Saat ini belum ada pengaturan yang mengatur mengenai pertambangan yang dilakukan Indonesia di kawasan Area dasar laut tersebut, Oleh karena itu penting untuk melihat bagaimana urgensi pengaturan Indonesia mengenai hal</span><span>tersebut.</span></p></div></div></div></div>","PeriodicalId":31939,"journal":{"name":"Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47621402","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

PERANAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PEMBANGUNAN KEMARITIMAN 海事发展工作的新范例

Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Pub Date : 2019-09-06 DOI: 10.33331/rechtsvinding.v8i2.315

M. Ansari

{"title":"PERANAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PEMBANGUNAN KEMARITIMAN","authors":"M. Ansari","doi":"10.33331/rechtsvinding.v8i2.315","DOIUrl":"https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.315","url":null,"abstract":"<div class=\"page\" title=\"Page 1\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p><span>Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh negara meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pembangunan kemaritiman. Dalam melaksanakan pembangunan kemaritiman, negara mendayagunakan seluruh komponen yang dimiliki, termasuk mendayagunakan Badan Usaha Milik Negara. Artikel ini membahas kedudukan Negara di bidang pelayaran dalam kaitannya dengan pembangunan kemaritiman dan peranan Badan Usaha Milik Negara bidang pelayaran dalam pembangunan kemaritiman. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan penguasaan negara atas pelayaran diperankan oleh pemerintah dalam bentuk pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Selain itu pemerintah memberikan penugasan kewajiban pelayanan umum kepada Badan Usaha Milik Negara. Penugasan yang diemban Badan Usaha Milik Negara tersebut memiliki arti penting dalam pembangunan kemaritiman. Menariknya, kewajiban pelayanan umum yang diemban Badan Usaha Milik Negara bidang pelayaran berkorelasi positif dengan maksud dan tujuan mengejar keuntungan.</span></p></div></div></div></div>","PeriodicalId":31939,"journal":{"name":"Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48169004","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

KEDAULATAN WILAYAH UDARA DI ATAS ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI)

Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Pub Date : 2019-09-06 DOI: 10.33331/RECHTSVINDING.V8I2.318

Danang Risdiarto

{"title":"KEDAULATAN WILAYAH UDARA DI ATAS ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI)","authors":"Danang Risdiarto","doi":"10.33331/RECHTSVINDING.V8I2.318","DOIUrl":"https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V8I2.318","url":null,"abstract":"<div class=\"page\" title=\"Page 1\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p><span>Sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 Indonesia memiliki 3 (tiga) ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). UNCLOS Tahun 1982 menegaskan bahwa negara kepulauan seperti Indonesia dapat menentukan ALKI dan rute penerbangan di atasnya. Persoalan yang terjadi adalah dalam ALKI tersebut ternyata oleh rezim hukum laut diberikan hak terbang melintas “bebas” bagi pesawat terbang yang melintasi wilayah udara tersebut. Sedangkan menurut hukum udara internasional tidak mengenal adanya jalur lintas bebas karena dalam Konvensi Chicago kedaulatan negara di ruang udara bersifat komplit dan eksklusif. Penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan yang terjadi akibat perbedaan antara rezim hukum laut dengan hukum udara yang terjadi di atas ALKI. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam PP No. 4 Tahun 2018 tentang Pamwilud secara khusus telah mengatur mengenai unsur-unsur pelanggaran termasuk sanksi serta siapa yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran oleh pesawat udara tidak berizin di ruang udara di atas ALKI. Untuk mendukung pengamanan di ruang udara di atas ALKI perlu menetapkan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) melalui Keputusan Presiden (Keppres).</span></p></div></div></div></div>","PeriodicalId":31939,"journal":{"name":"Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43174532","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 5

INTEGRASI TATA KELOLA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN BERKELANJUTAN 控制键集成

Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Pub Date : 2019-09-06 DOI: 10.33331/rechtsvinding.v8i2.320

Diah Apriani Atika Sari

{"title":"INTEGRASI TATA KELOLA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN BERKELANJUTAN","authors":"Diah Apriani Atika Sari","doi":"10.33331/rechtsvinding.v8i2.320","DOIUrl":"https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.320","url":null,"abstract":"<div class=\"page\" title=\"Page 1\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p><span>Wilayah laut Indonesia memiliki makna yang sangat penting untuk pembangunan nasional. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat potensi ekonomi kelautan mencapai Rp. 3000 triliun sementara yang baru digarap baru Rp. 291,8 triliun. Artinya, potensi nilai ekonomi kelautan belum dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal. Pembangunan kelautan harus tepat sasaran berdasarkan pada pendekatan pembangunan yang berkelanjutan agar pemanfaatan laut</span><span>dapat mencapai tujuannya yaitu untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat. </span><span>Dengan demikian, diperlukan tata kelola yang baik dan berkelanjutan dari sektor ekonomi, sosial-budaya, serta politik, pertahanan dan keamanan untuk mendukung program pembangunan kelautan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah merumuskan dalam kebijakan kelautan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Langkah penting selanjutnya adalah membuat program-program pembangunan kelautan Indonesia yang komprehensif dan terintegrasi untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Kelautan Dunia.</span></p></div></div></div></div>","PeriodicalId":31939,"journal":{"name":"Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"49370705","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 9

RESTRUKTURISASI KEWENANGAN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN RUANG LAUT YANG BERDAULAT DAN BERKELANJUTAN 重新调整枪支的重量

Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Pub Date : 2019-09-06 DOI: 10.33331/rechtsvinding.v8i2.326

yerrico kasworo

{"title":"RESTRUKTURISASI KEWENANGAN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN RUANG LAUT YANG BERDAULAT DAN BERKELANJUTAN","authors":"yerrico kasworo","doi":"10.33331/rechtsvinding.v8i2.326","DOIUrl":"https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.326","url":null,"abstract":"<div class=\"page\" title=\"Page 1\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p><span>Indonesia memiliki visi menjadi negara poros maritim dunia yang berdaulat, maju, mandiri, dan kuat, serta memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dunia. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 terkait dengan pengeloaan sumber daya kelautan dan kemaritiman menjadi program penting bagi bangsa Indonesia. Tulisan ini mencoba mengangkat permasalahan tumpang tindih kewenangan instansi terkait di dalam pengelolaan ruang laut, melalui metode penelitian yuridis normatif maka diperoleh kesimpulan bahwa tedapat tumpang tindih kewenangan antar instansi berdasarkan regulasi yang ada dalam hal penegakan hukum di laut Indonesia. Tidak hanya itu, koordinasi antar penegak hukum juga lemah sehingga seringkali terjad benturan kewenangan. Ada juga kebijakan masing-masing instansi yang menimbulkan konflik kepentingan. Oleh sebab itu maka koordinasi antar berbagai instansi akan sangat menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum di laut Indonesia.</span></p></div></div></div></div>","PeriodicalId":31939,"journal":{"name":"Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45184514","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 3

KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG PELAYARAN 合宪性与训练

Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Pub Date : 2019-09-06 DOI: 10.33331/rechtsvinding.v8i2.322

Luthfi Widagdo Eddyono

{"title":"KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG PELAYARAN","authors":"Luthfi Widagdo Eddyono","doi":"10.33331/rechtsvinding.v8i2.322","DOIUrl":"https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.322","url":null,"abstract":"<div class=\"page\" title=\"Page 1\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p><span>Hingga kini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran) merupakan salah satu undang-undang yang paling sedikit di uji oleh Mahkamah Konstitusi. Tercatat tiga permohonan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, dua perkara yaitu 65/PUU-XII/2014 dan 64/PUU-XIII/2015 tidak dapat diterima, dan satu perkara, yaitu perkara Nomor 74/PUU-VIII/2010 ditolak. Tulisan ini akan menjawab pertanyaan terkait konstitusionalitas UU Pelayaran dengan melakukan kajian terhadap putusan yang ditolak saja, yaitu pada perkara 74/PUU-VIII/2010 mengingat putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima pada prinsipnya merupakan penolakan gugatan di luar pokok perkara/ permohonan. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan hukum primer yaitu putusan Mahkamah Konstitusi dan bahan pustaka lainnya sebagai bahan sekunder. Kesimpulannya, putusan tersebut menjadi penting dalam pengembangan hukum maritim karena terdapat penegasan pemaknaan atas diskriminasi dalam konteks hukum, termasuk dalam kaitannya dengan hukum maritim. Mahkamah Konstitusi juga secara tegas membatasi dirinya untuk melakukan aktivisme yudisial (</span><span>judicial activism</span><span>) terhadap norma yang bersifat kebijakan hukum terbuka (</span><span>open legal policy</span><span>) di bidang pelayaran dan maritim. Mahkamah Konstitusi malah melakukan pembatasan yudisial (</span><span>judicial restraint</span><span>) dan berhati-hati untuk tidak masuk ke ranah pembentukan hukum dalam UU Pelayaran. Terakhir, Mahkamah Konstitusi menjawab tudingan monopoli dalam UU Pelayaran dan nilai-nilai ekonomis maritim lainnya.</span></p></div></div></div></div>","PeriodicalId":31939,"journal":{"name":"Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43495568","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

TINJAUAN REGULASI TOL LAUT BERDASARKAN TEORI REINVENTING GOVERNMENT 政府举报条例的实施

Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Pub Date : 2019-09-06 DOI: 10.33331/RECHTSVINDING.V8I2.321

Ali Mashuda, Ade Irawan Taufik, Ridha Nurul Ihsan

{"title":"TINJAUAN REGULASI TOL LAUT BERDASARKAN TEORI REINVENTING GOVERNMENT","authors":"Ali Mashuda, Ade Irawan Taufik, Ridha Nurul Ihsan","doi":"10.33331/RECHTSVINDING.V8I2.321","DOIUrl":"https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V8I2.321","url":null,"abstract":"<div class=\"page\" title=\"Page 1\"><div class=\"section\"><div class=\"layoutArea\"><div class=\"column\"><p><span>Pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mampu menjadi alat pendorong untuk melakukan reformasi birokrasi terhadap konsep pelayanan publik. Merancang reformasi birokrasi tidak sekedar menyederhanakan struktur birokrasi, tetapi mengubah pola pikir </span><span>(mind set) </span><span>dan pola budaya </span><span>(cultural set) </span><span>birokrasi untuk berbagi peran dengan peran aktor non-negara dalam tata kelola Pemerintahan yang baik. Oleh karena itu strategi </span><span>Reinventing Government </span><span>diaplikasikan di</span><span>dalam birokrasi Pemerintah melalui pendekatan integral yakni menggabungkan pendekatan stuktural dan kultural. Untuk mengonfirmasi penerapan </span><span>Reinventing Government </span><span>di Indonesia, perlu ditelisik dari kebijakan yang diaplikasikan dalam hal ini Tol Laut. Bagaimana penerapan dan tantangan </span><span>Reinventing Government </span><span>dapat dilakukan melalui kebijakan Pemerintah</span><span>dalam kebijakan Tol Laut tersebut dan bagaimana penerapan dan tantangan </span><span>Reinventing Government </span><span>dapat dilakukan</span><span>dalam konteks Kebijakan Tol Laut oleh Pemerintah. Dengan menggunakan metode menggunakan pendekatan konsep secara normatif didapatkan kesimpulan Tol Laut telah menerapkan sebagian besar prinsip-prinsip </span><span>Reinventing Government</span><span>namun terdapat tarik menarik antara konsepsi peraturan dan misi. Tol Laut terlihat banyak digerakkan melalui peraturan dari pada oleh misi, sehingga diharapkan nantinya terdapat harmonisasi antara misi dengan peraturan.</span></p></div></div></div></div>","PeriodicalId":31939,"journal":{"name":"Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47847453","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1