ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY最新文献

{"title":"EVALUASI PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN UNTUK PENANGANAN GIZI BURUK BALITA DI KABUPATEN ACEH UTARA (Studi di Puskesmas Babah Buloh dan Puskesmas Seunuddon Kabupaten Aceh Utara)","authors":"Khaidir Abdurrahman","doi":"10.52137/apjpp.v8i1.123","DOIUrl":"https://doi.org/10.52137/apjpp.v8i1.123","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Penelitian ini mendeskripsikan tentang Evaluasi Program pemberian makanan tambahan untuk penanganan gizi buruk balita di Kabupaten Aceh Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Evaluasi Program pemberian makanan tambahan dalam penanganan kasus balita gizi buruk, serta faktor yang menjadi hambatan dalam upaya penanganan gizi buruk balita di kabupaten Aceh Utara, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh utara dengan mengambil sampel di Puskesmas Babah Buloh yang terletak di Ujung barat dan Puskesmas Seunuddon yang terletak di ujung Timur Kabupaten Aceh Utara, penelitian ini penting untuk dilakukan karena Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah tertinggi dalam kasus gizi buruk. Dalam subjek penelitian ini, yang menjadi informan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, Puskesmas Babah Buloh dan Puskesmas Seunuddon Kabupaten Aceh Utara serta Stakeholder terkait lainya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara langsung dan penelitian dokumentasi atau kepustakaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Evaluasi Program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi program pemberian makanan tambahan untuk penanganan gizi buruk sudah dilakuakan, dengan upaya pencegahan dan pemebrian makanan tambahan, namun pemberian makanan tambahan untuk balita belum semua daerah tersentuh karena adanya keterbatasan, kurangnya tenaga ahli di bidang gizi, bahkan hamper diseluruh puskesmas di Kabupaten Aceh Utara tidak memiliki ahli Gizi serta masih lemahnya komunikasi antara puskesmas dengan Dinas kesehatan Kabupaten Aceh Utara, sehingga kasus gizi buruk balita di Kabupaten Aceh Utara terus bertambah. \u0000  \u0000Kata Kunci: Evaluasi Program, Gizi buruk Balita, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":302076,"journal":{"name":"ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130060055","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGAWASAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM KOTA LHOKSEUMAWE","authors":"Ana Zahara, Dicky Armanda","doi":"10.52137/apjpp.v8i1.124","DOIUrl":"https://doi.org/10.52137/apjpp.v8i1.124","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Penelitian ini berjudul “Pengawasan Angkutan Penumpang Umum Di Kota Lhokseumawe”  masih kurangnya pengawasan terhadap angkutan Labi-labi yang menurunkan/menaikkan di simpang selat Malaka mengakibatkan kesemerawutan lalu lintas dan tentunya mengganggunya pengendara lainnya terutama disaat jam-jam pulang kerja pukul 16.00 WIB. Fokus penelitian ini pengawasan angkutan penumpang umum di Kota Lhokseumawe dan kepatuhan angkutan penumpang umum dan konsistensi pengawasan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis, data di analisis menggunakan analisis kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan angkutan penumpang umum Kota Lhokseumawe belum sesuai dengan surat edaran Walikota Nomor 550/250 Tahun 2007 dan belum menunjukkan ketertiban. Pengawasan yang dilaksanakan selama ini dengan melakukan patroli dua kali sehari untuk memantau sekitar simpang selat malaka pada kenyaataannya Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan (Dishubparbud) Kota Lhokseumawe belum menertibkan angkutan yang menurunkan dan menaikkan penumpang di simpang selat Malaka. Selama pengawasan belum ada tindak lanjut atau denda sesuai dengan yang berlaku menurut Undang-undang Tahun 2009 yaitu Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Dishubparbud sehingga banyak supir angkutan yang masih mencari penumpang Selat Malaka, tindakan yang dilaksanakan selama ini penilangan atas kesalahan lain seperti menerobos lampu merah dan kedapatan tidak memakai sabuk pengaman adapun jumlah angkutan yang di tilang pada tahun 2013 adalah 41 buah kendaraan terdiri dari tidak memiliki kelengkapan SIM, STNK, STUK, dan KPS. Untuk kepatuhan supir angkutan yang belum mematuhi aturan, dan diharapkan bagi angkutan yang menurunkan/menaikkan penumpang di simapang selat Malaka  Dishubparbud menilang langsung angkutan melanggar. Pengawasan ini dilakukan agar terciptanya angkutan kota yang tertib, lancar dan nyaman bagi pengguna jalan. \u0000  \u0000Kata kunci : Pengawasan dan Angkutan Penumpang Umum \u0000 \u0000  \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":302076,"journal":{"name":"ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY","volume":"53 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122793001","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Langsa","authors":"Ana Zahara","doi":"10.52137/apjpp.v8i1.125","DOIUrl":"https://doi.org/10.52137/apjpp.v8i1.125","url":null,"abstract":"Penelitian  ini mengkaji tentang “Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan dengan mengambil lokasi pada Dinas  Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa”. pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut, karena timbul fenomena bahwa Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Dinas  Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa belum terwujud secara efektif, karena masih adanya permasalahan-permasahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Permasalahan tersebut yaitu masyarakat yang ingin mengurus perizinan dan non perizinan masih sering kali belum mengetahui persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga pengurusan perizinan dan non perizinan pun tidak bisa di proses serta terjadinya tumpang tindih dalam bidang perizinan dan non perizinan, semisal izin suatu wilayah adalah izin perkebunan, namun juga tercantum dalam izin pertambangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik memperoleh data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.  Teknik analisa data ditempuh melalui koleksi data, mereduksi dat, penyajian data dan mengambil kesimpulan. Adapun informan yang digunakan sebanyak 8 orang yang ditentukan secara purposif tediri dari kepala dinas, pegawai dan masyarakat. Hasil  penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan dengan mengambil lokasi pada Dinas  Penanaman  Modal  Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota ini membutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan   banyak   pihak oleh karena itu perlu adanya hubungan komunikasi di internal birokrasi yang berjalan satu arah dan satu tujuan serta komunikasi yang terjalin antar masing-masing pihak harus berjalan harmonis, upaya yang perlu dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka betapa pentingnya mengurus perizinan dan serta melengkapi setiap persyaratan yang telah di tetapkan. \u0000Kata kunci:Implementasi, Kebijakan , Kewenangan, Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan.","PeriodicalId":302076,"journal":{"name":"ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121947222","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Manajemen Kearsipan Digital dalam Upaya Meningkatkan Mutu Sistem Penyimpanan Dokumen Kepegawaian di Kota Banda Aceh: Hambatan dan Tantangan","authors":"A. Aulia, Rudi Kurniawan","doi":"10.52137/apjpp.v8i1.122","DOIUrl":"https://doi.org/10.52137/apjpp.v8i1.122","url":null,"abstract":"The quality of staffing documentation stored electronically at the Aceh Public Works and Spatial Planning Office of Banda Aceh City is unsatisfactory. This study aims to find out how the process of managing archives management improves the quality of the employee document storage system by using electronics as a storage medium. The data techniques employed were observation, interviews and documentation. The type of this research is qualitative. The results of this study can be reported that the obstacles that occur in the Aceh Public Works and Spatial Planning Office of Banda Aceh City are: (1) Lack of understanding of the importance of archives by members of the organization; (2) It has not been carried out or cultivated regarding the guidelines for borrowing archives so that every employee borrows files without clear regulations; (3) There is no planning regarding the shrinkage of archives so that the libraries are piling up and are no longer accommodated. It is hoped that government agencies will be able to improve the quality of documentation storage systems using electronic media and utilize employees who are reliable and capable of operating computers properly.","PeriodicalId":302076,"journal":{"name":"ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY","volume":"46 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122747635","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"THE EXISTENCE OF THE ACEH GOVERNMENT IN REDUCING ACEH'S FOREST DAMAGE","authors":"Nuribadah Nuribadah","doi":"10.52137/apjpp.v8i1.121","DOIUrl":"https://doi.org/10.52137/apjpp.v8i1.121","url":null,"abstract":"ABsTRAK \u0000The role of the Aceh government in reducing forest degradation has not been maximized, it is proven that there are still many disasters that occur, the bad impact is that ecological disasters are increasing. This research is: How is the existence of the Regional Government in reducing forest destruction in Aceh?; How is the coordination of problem solving carried out by the Aceh Government to reduce the damage to Aceh's forests?. Researchers used empirical juridical research methods. Primary and secondary legal materials are the main materials and primary data is obtained through interviews. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the study show that: the coordination carried out by the Aceh government is: monitoring / monitoring, protection, law enforcement, recovery, boundary demarcation, guidelines implementation, policy formulation, settlement. It is recommended to the Aceh government that the DPRA evaluate various policies and systems of Aceh's forest management. involving the community as subjects and part of the holder of sovereignty over forest area management. There is a need for Coordination of the Government of Aceh with other Agencies, building strong alliances with local civil society groups \u0000  \u0000Keyword : The Authority of the Aceh Government, Reducing, Destruction of Aceh’s Forests \u0000 ","PeriodicalId":302076,"journal":{"name":"ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY","volume":"77 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121848445","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"URGENSI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH OTONOM BARU ACEH MALAKA","authors":"Wilda Umami, Ferizaldi Ferizaldi","doi":"10.52137/apjpp.v8i1.72","DOIUrl":"https://doi.org/10.52137/apjpp.v8i1.72","url":null,"abstract":"Aceh Malaka sebagai calon daerah otonom baru pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara, disuarakan tokoh-tokoh masyarakat  wilayah barat Aceh Utara sejak tahun 2004, berbagai persiapan telah dilakukan mulai pembentukan panitia dan pemenuhan persyaratan teknis serta administratif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis  latar belakang yang mendasari munculnya ide pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Malaka dan urgensi kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Malaka. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analys.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang yang mendasari munculnya ide pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Malaka meliputi aspek dimensi politik  yang akan melahirkan  pemerintah baru, akan lebih dekat dengan masyarakat wilayah barat. Selanjutnya dari aspek dimensi administrasi atau teknis bahwa besarnya wilayah Kabupaten Aceh Utara saat ini sehingga menyulitkan akses masyarakat dari wilayah barat untuk mendapatkan akses pelayanan administrasi. Dari segi aspek dimensi kesenjangan wilayah akan mengatasi permasalahan kecemburuan sosial antar masyarakat dengan menumpuknya pengangguran diwilayah barat. Urgensi kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Malaka dalam rangka perbaikan dan percepatan  layanan publik meliputi memaksimalkan pelayanan publik, efesiensi waktu dalam mengurus semua keperluan administrasi dan kemandirian wilayah dalam mengelola sendiri potensi daerahnya. Disarankan kepada Pemerintah Pusat untuk membuka kembali moratorium pemekaran agar terwujud Kabupaten Aceh Malaka untuk peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik di wilayah tersebu","PeriodicalId":302076,"journal":{"name":"ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131709425","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Permasalahan Implementasi Pembagian Zakat Fitrah di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara","authors":"Badriah Badriah, Khairul Fata, M. Jailani, Dicky Armanda","doi":"10.52137/apjpp.v7i2.70","DOIUrl":"https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i2.70","url":null,"abstract":"Di Kecamatan Seunuddon pembagian zakat fitrah tidak hanya terbatas pada delapan senif, tetapi dibagikan kepada seluruh anggota masyarakat. Penulis berusaha meneliti bagaimana praktek pengumpulan dan pembagian zakat fitrah di Kecamatan Seunuddon serta bagaimana pendapat amil zakat dan tokoh masyarakat mengenai praktek pengumpulan dan pembagian zakat fitrah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan sosiologis. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa praktek pengumpulan zakat fitrah di Kecamatan Seunuddon tidak bertentangan dengan pendapat yang ada dalam kajian ulama mazhab akan tetapi dari sisi pembagian diperoleh praktek yang menyalahi ketentuan mazhab, seperti orang yang kaya tetap diberi zakat fitrah, penggabungan antara senif fakir dan miskin tanpa membedakan antara keduanya. Mereka masih bersikukuh dengan mengeluarkan beras dan tidak menerima dengan harganya. Dari hasil wawancara dengan amil dan tokoh ulama juga dipahami bahwa menurut mereka pengumpulan dan pembagian zakat fitrah yang dijalankan selama ini sudah tepat karena dilakukan berdasarkan hasil musyawarah bersama dan zakat fitrah tetap dikeluarkan dengan beras tanpa ingin mempelajari dalil-dalil yang membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan harga karena praktek ini menurut mereka sesuai dengan yang dituntun dalam mazhab Syafi’i, dan masyarakat lebih mudah mengeluarkan beras daripada harga karena mayoritas muzakki adalah petani.","PeriodicalId":302076,"journal":{"name":"ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY","volume":"380 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114911749","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Pengaruh Perencanaan Sumber Daya Manusia Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT. Telkom Divisi Acces Kota Lhokseumawe","authors":"Yusnidar Yusnidar, Darmawan Darmawan","doi":"10.52137/apjpp.v7i2.73","DOIUrl":"https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i2.73","url":null,"abstract":"Human resource is one of the concerns that the government must consider seriously. Human resources, in this case, are a decisive factor for the company's progress because employees play an essential role in achieving company goals, so quality human resources are a resource that has the potential to be developed for the improvement of the corporation. This study sought to determine the effect of human resource planning on the work productivity of Telkom enterprise employees. This research was conducted at the Telkom office in Lhokseumawe City, Indonesia. The number of samples in this study was 30. The survey results simultaneously show that age, education, work experience, and skills increase this company's work productivity. While the results of the partial research also show that age, education, work experience, and abilities affect increasing work productivity. This study suggests that leaders should play an active role in providing role models to employees in carrying out their daily work activities. Thus, it will become a solid work culture that can affect the increase in work productivity in the future. It will also result in a solid work culture that can affect the increase in work productivity","PeriodicalId":302076,"journal":{"name":"ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY","volume":"128 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117103553","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Dampak Bonus Demografi Terhadap Kesempatan Kerja di Propinsi Aceh","authors":"U. Hasanah, Dicky Armanda","doi":"10.52137/apjpp.v7i2.68","DOIUrl":"https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i2.68","url":null,"abstract":"It is estimated that between 2020-2035 Indonesia will encounter the peak of the demographic bonus. Aceh Province is one of the provinces in Indonesia that will experience this phenomenon. The demographic bonus is like a double-edged sword. On the one hand, it can be an opportunity and on the other, it can be a catastrophe. For this reason, the government's role in dealing with this phenomenon is urgently required. Policies that are able to stimulate the absorption of productive age workers are expected to be carried out by the government. The demographic bonus will truthfully be a bonus for the Indonesian citizens if the excess population of productive age can be employed in the right system. This study discusses the factors that affect employment opportunities, where job opportunities are one of the indicators of whether or not a country is optimal in taking advantage of the demographic bonus. The factors analyzed are the dependency ratio and the relationship between labor and employment opportunities. In this study, multiple linear regression analysis was used using secondary data of the time series type for the research period from 2010-2016. The results of this study indicate that there is a positive and significant effect between the number of workers on job opportunities. Besides, there is also a negative and significant influence between the dependency ratio on job opportunities.","PeriodicalId":302076,"journal":{"name":"ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY","volume":"231 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131555072","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Mekanisme Pengembangan Bisnis Sarang Burung Walet di Kabupaten Pidie Jaya","authors":"Hartanti Dewi","doi":"10.52137/apjpp.v7i2.67","DOIUrl":"https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i2.67","url":null,"abstract":"Pidie Jaya Regency from 2012 to 2015 has never resulted in achieving the realization of the swallow's nest business target. This study aims to identify and describe the mechanism for setting targets and government action plans to increase acceptance of the realization of the swiftlet nest business in Pidie Jaya Regency, Aceh, Indonesia. This research was conducted with a descriptive qualitative approach. The data were obtained through observation, interviews, and documentation, while the informants of this study were determined based on the propositional technique. The results of this study indicate that the mechanism for determining the object of the swallow's nest business has been determined by the DPPKAD (The Regional Revenue, Financial, and Asset Management Agencies) service at 8% of the harvest. The determination of the swallow's nest business target in Pidie Jaya Regency is based on an estimate/prediction, it is still not accomplished mathematically and visits the real thing in the field. To increase the acceptance of the swallow's nest business realization, the DPPKAD Office will carry out socialization, appeals, installation of billboards, and broadcasting of advertisements on radio, and will cooperate with the village leader parties to stay business subjects. A recommendation for this research is that the DPKKAD should carry out its duties by establishing procedures or qanuns (local regulations).","PeriodicalId":302076,"journal":{"name":"ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130124515","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}