Jurnal Cahaya Keadilan最新文献

{"title":"Keabsahan Surat Kuasa Yang Diberikan Kepada Advokat Berdasarkan Prespektif Hukum Di Indonesia","authors":"Irene Svinarky","doi":"10.33884/jck.v12i1.8906","DOIUrl":"https://doi.org/10.33884/jck.v12i1.8906","url":null,"abstract":"\u0000Profesi adalah suatu kerangka institusional yang di dalamnya sejumlah fungsi kemasyarakatan, terutama pengembangan serta pengajaran ilmu dan humaniora dan penerapannya dalam bidang-bidang pelayanan rokhani, kedokteran, teknologi, hukum, informasi, dan pendidikan. Profesi advokat adalah profesi hukum yang terhormat (officium nobile) sebagaimana cara bekerjanya diatur dalam kode etik profesi advokat dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Seorang Advokat dapat membela klien jika advokat tersebut mendapatkan surat kuasa dari kliennya. Tulisan ini membahas permasalahan keabsahan terhadap surat kuasa yang diberikan oleh klien kepada advokat berdasarkan hukum di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam artikel ini adalah Penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif dan sering sekali dikonsepkan sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (Law In Book). Pembahasan yang dapat diuraikan adalah keabsahan pada sebuah surat kuasa dilihat dari hal-hal yang ada di dalam surat kuasa tersebut. Bahwa surat kuasa yang diberikan kepada advokat untuk mendampingi klien di dalam sidang harus dipastikan terlebih dahulu mengenai pemberian kuasa tersebut hanya diberikan kepada 1 advokat atau advokat yang melibatkan teamnya, karena jika surat kuasa tersebut diberikan kepada beberapa advokat untuk membela kliennya, maka surat tersebut dapat diajukan oleh pada sidang pertama, sehingga surat kuasa yang ditanda tangani oleh klien lebih dari satu advokat akan dapat dimintakan pembatalan surat kuasa tersebut di hadapan majelis hakim.","PeriodicalId":270606,"journal":{"name":"Jurnal Cahaya Keadilan","volume":" 6","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141674248","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan dan Pengukuran Kapal Berdasarkan Standar Pelayaran di Kementerian Perhubungan dan Pelabuhan Kota Batam","authors":"Padrisan Jamba","doi":"10.33884/jck.v12i1.8898","DOIUrl":"https://doi.org/10.33884/jck.v12i1.8898","url":null,"abstract":"Cara pengukuran kapal standar menggunakan metode pengukuran kapal sesuai dengan International Convention on Tonnage Measurement of Ship, Landasan Hukum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran; Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Standar. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumberdaya alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Standar. Jo. No. 141 Tahun 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan. Keputusan Menteri Kelautan dan Standar Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Standar. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal. Penetian ini mengunakan metode Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum konseptual sebagaimana yang ada dalam peraturan PerUndang-Undangan dan konseptual yang ada dalam kaidah-kaidah hukum lainnya yang hidup dalam masyarakat terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan Undang-Undang atau peraturan lainnya yang diterapkan dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum tertentu. Kesimpulan dalam penelitian Pengaturan hukum Pengukuran Kapal Dalam Standar Pelayaran di Kementerian Perhubungan Pelabuhan Batam, Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Identifikasi dan Pengukuran Kapal Standar serta unutk meningkatkan pemahaman dan kesadaran petugas pendaftaran dan pemeriksa fisik dan dokumen kapal standar tentang prosedur Identifikasi dan Pengukuran Kapal Standar. Kendala apa yang dihadapi Pengukuran Kapal Dalam Standar Pelayaran di Kementerian Perhubungan Pelabuhan Batam. Tidak dilakukannya pengecekan kekuatan konstruksi lambung dilakukan dengan menggunakan alat Ultrasonic Wall Thickness Gauge yang mana alat tersebut bisa memberikan hasil berupa tebal pelat dari konstruksi lambung. Jurnal ini diharapakan memberikan manfaat bagi para perusahaan pembuatan kapal digalangan kapal agar sesuai dengan standar pelayaran di Kementerian Perhubungan dan Pelabuhan.","PeriodicalId":270606,"journal":{"name":"Jurnal Cahaya Keadilan","volume":" 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141674265","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"URGENSI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 22 TAHUN 2021 KAITANNYA DENGAN PENGATURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BATAM","authors":"Ukas Ukas","doi":"10.33884/jck.v12i1.8860","DOIUrl":"https://doi.org/10.33884/jck.v12i1.8860","url":null,"abstract":"Hukum Lingkungan, Bentuk Pengaturan, Pengelolaan dan Pemanfaatan lingkungan hidup baik berdasarkan UUPPLH secara umum pengaturannya secara khusus seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. memberikan manfaat dan atau pemanfaatan lingkungan hidup jika direncanakan penuh kebijakan yang ada. Berbicara dan memahami lingkungan hidup akan memberikan makana yang berbeda-beda berdasarkan sudut pandangan dari objek lingkungan hidup itu sendiri, namun tetap bermuara pada pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan lingkunga hidup. Pengelolaan lingkungan hidup itu dalam arti pengembangan yang akan datang perlunya memiliki  perencanaan dan atau direncanakan agar menjadi lingkungan yang berwawasan searah dengan pembangunan lingkungan itu sendiri. Benntuk pengelolaan lingkungan terpadu, perlindungan lingkungan, tujuan pengelolaan lingkungan hidup serta menciptakan mutu lingkungan yang lebih baik. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, mengikuti perkembangan pembangunan wawasan lingkungan dan dinamika perkembangan pembangunan ekonomi serta kemajemukan masyarakat. Harapan akan hak-hak masyarakat menikmati lingkungan yang bersih sehat merupakan tujuan akhir dari Peraturan Pemerintah tersebut.","PeriodicalId":270606,"journal":{"name":"Jurnal Cahaya Keadilan","volume":" 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141674957","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Yuridis Eksekusi Lelang Barang Jaminan Debitur Wanprestasi Melalui Kantor Pelayanan Lelang dan Kekayaan Negara Kota Batam","authors":"Lenny Husna","doi":"10.33884/jck.v12i1.8896","DOIUrl":"https://doi.org/10.33884/jck.v12i1.8896","url":null,"abstract":"Lellang melrulpakan lelmbaga hulkulm yang sellalul ada dalam sistelm hulkulm di Indonelsia ulntulk melmelnulhi kelbultulhan masyarakat salah satulnya melmelnulhi pelnjulalan sulatul objelk mellaluli lellang selbagaimana diatulr dalam pelratulran pelrulndangan-ulndangan. Pellaksanaan lellang suldah diatulr didalam Pelratulran Melntelri Kelulangan Nomor : 27/PMK.06/2016, tanggal 22 Felbrulari 2016, belrkaitan delngan Pelratulran Melntelri Kelulangan Nomor 106/PMK.06/2013 telntang Pelrulbahan Atas Pelratulran Melntelri Kelulangan Nomor 93/PMK.06/2010 telntang Peltulnjulk Pellaksanaan Lellang. Pellaksanaan Lellang olelh Kantor Pellayanan Kelkayaan Nelgara dan Lellang suldah belrjalan selsulai delngan PMK No.93/PMK.06/2010 telntang Peltulnjulk Pellaksanaan Lellang, Pellaksanaan dilakulkan selmaksimal mulngkin ulntulk melnghindari kelsalahan dimullai dari tahap pelrsiapan lellang, pellaksanaan lellang, pelmbayaran, pelnyelrahan barang kelpelmilikan sampai delngan pellaporan pada tingkat kanwil Provinsi Kelpullaulan Riaul selkaliguls melmbawahi KPKNL Kota Batam. Novelty dari artikel ini adalah pengkajian secara detail mengenai proses eksekusi lelang barang jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Lelang dan Kekayaan Negara Kota Batam. Artikel ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai regulasi yang mengatur lelang di Indonesia, peran Kantor Pelayanan Lelang dalam pelaksanaan proses lelang, serta penerapan konsep efektivitas hukum dalam konteks penelitian ini. Dengan fokus pada kasus konkret di Kota Batam, artikel ini memberikan wawasan yang berharga bagi pembaca yang tertarik dalam bidang hukum eksekusi lelang.","PeriodicalId":270606,"journal":{"name":"Jurnal Cahaya Keadilan","volume":" 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141674732","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL","authors":"Zuhdi Arman, Padrisan Jamba","doi":"10.33884/jck.v9i2.4521","DOIUrl":"https://doi.org/10.33884/jck.v9i2.4521","url":null,"abstract":"Manajemen Pegawai Negeri Sipil menurut UU Nomor 43 tahun 1999 pasal 1 angka (8) adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Tujuan manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan dukungan PNS yang profesional, bertanggungjawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.","PeriodicalId":270606,"journal":{"name":"Jurnal Cahaya Keadilan","volume":"175 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132248169","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ALTERNATIF PEMIDANAAN DENDA HARIAN (DAY FINE) DALAM MENGHADAPI OVERCAPACITY LEMBAGA PERMASYARAKATAN: STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA – JERMAN","authors":"Muhammad Angga Fathurrahman, Tri Pancarini, A. Hidayat, Lenny Husna","doi":"10.33884/jck.v9i2.4507","DOIUrl":"https://doi.org/10.33884/jck.v9i2.4507","url":null,"abstract":"Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia merupakan warisan negara jajahan. Wetboek van Strafrecht (WvS) tidak dapat dipungkiri bahwa aturan yang terdapat dalam kitab KUHP ini masih memiliki kekurangan dan belum mampu mengisi kokosongan hukum. Aturan pidana pokok dalam pasal 10 KUHP menyatakan pidana pokok berupa pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Formulasi pasal pidana dalam hukum positif Indonesia memilik kecenderungan pada pidana pokok penjara. Dengan tidak seimbangnya pidana masuk dan pidana keluar mengakibatkan lembaga permasyarakatan mengalami overcapacity. Dengan terjadinya overcapacity lembaga permasyaratan membuat lembaga berwenang ini sulit untuk mampu memberikan hak – hak tahanan secara layak. Problematika ini menjadi ujian bagi penegak dan perumus undang – undang untuk melakukan pembaharuan hukum dengan studi perbandingan hukum pidana. Melalui perbandingan hukum pidana alternatif KUHP Indonesia dengan KUHP Jerman dikenal German Criminal Code menemukan metode alternatif pidana yakni denda harian (day fine) sebagai alternatif pemidanaan sebagai langkah mengantisipasi overcapacity lembaga permasyarakatan.","PeriodicalId":270606,"journal":{"name":"Jurnal Cahaya Keadilan","volume":"94 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132495647","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERBANDINGAN ANTARA PERAN JAKSA DI INDONESIA DENGAN PERAN JAKSA DI DAEARAH ADMINISTRASI KHUSUS MACAO DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.","authors":"M. A. S. Lebang, Rendi Kastra","doi":"10.33884/jck.v9i2.4516","DOIUrl":"https://doi.org/10.33884/jck.v9i2.4516","url":null,"abstract":"Negara Indonesia dan Makau sama-sama menganut sistem hukum kontinental Eropa. Namun demikian, dalam peran kejaksaan dan kejaksaan memiliki perbedaan dan persamaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya. hal ini dapat dilihat pada pembahasan jurnal ini. dengan adanya kajian terhadap peran kejaksaan tersebut, diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi kejaksaan di negara Indonesia sehinnga dapat membenahi kekurangan-kekurangan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (Normative Approach) yaitu Undang-undang disamping bertumpu pada penelitian normatif, juga ditambah dengan pendekatan teoritis. Selanjutnya dalam menganalisis data digunakan pendekatan kualitatif dan juga didasarkan studi berbasis perpustakaan, yang berarti bahwa bahan yang diperlukan untuk penelitian harus tersedia di perpustakaan, arsip, dan database, undang-undang dan dokumen lainnya (Ibrahim, 2005).","PeriodicalId":270606,"journal":{"name":"Jurnal Cahaya Keadilan","volume":"1167 ","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133587871","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP DINAMIKA MASYARAKAT DAN LAHIRNYA BENTUK-BENTUK PERBUATAN HUKUM BARU DI MEDIA SOSIAL","authors":"Rizana Rizana, Andrew Shandy Utama, Irene Svinarky","doi":"10.33884/jck.v9i2.4520","DOIUrl":"https://doi.org/10.33884/jck.v9i2.4520","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh media sosial terhadap dinamika masyarakat menurut perspektif Sosiologi Hukum dan pengaruh media sosial terhadap lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat dunia menjadi tanpa batas sehingga mengakibatkan terjadinya dinamika sosial dalam bermasyarakat. Media sosial di satu sisi bersifat privat, namun di sisi lain merupakan media publik karena dapat dilihat oleh orang lain. Bentuk-bentuk perbuatan hukum baru dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang memiliki muatan perjudian, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Selain itu, bentuk-bentuk perbuatan hukum baru dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Terakhir, seseorang dapat dipidana apabila mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.","PeriodicalId":270606,"journal":{"name":"Jurnal Cahaya Keadilan","volume":"89 8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129752893","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EFEKTIFITAS PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PEMILU DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL PADA PILKADA TAHUN 2020 DI ERA COVID 19 DI INDONESIA","authors":"Muhammad Arauf, Ali Ismail Shaleh","doi":"10.33884/jck.v9i2.4519","DOIUrl":"https://doi.org/10.33884/jck.v9i2.4519","url":null,"abstract":"Pembangunan hukum Nasional ditandai dengan berbagai  kebijakan yang salah satu trendnya yaitu membangun sistem demokrasi dalam bidang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum merupakan aktualisasi nyata dari demokrasi. Di Indonesia, pengaturan yang berkaitan mengenai Pemilihan Umum seringkali berubah-ubah demi mencari sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ideal, serta sesuai dengan keinginan politisi dan pembuat undang-undang. kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan terkait Pemilihan Umum, setidaknya dapat dikategorisasi enam jenis perkara. Perkara-perkara tersebut meliputi administratif Pemilihan Umum, proses penyelenggaraan Pemilihan Umum, perselisihan hasil Pemilihan Umum, atas tindak pidana Pemilihan Umum, kode etik penyelenggara Pemilihan Umum, dan perkara lainnya yang berkaitan dengan Pemilihan Umum. Dalam melakukan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (legal research) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum agar dapat menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Dengan pendekataan ini maka dapat dilakukan dengan menelaah aturan hukum yang ada yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar tertinggi sumber hukum dan dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada dibawahnya untuk menjawab rumusan masalah","PeriodicalId":270606,"journal":{"name":"Jurnal Cahaya Keadilan","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126093059","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 terhadap Rule Of Reason (Studi di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Wilayah II Kota Batam)","authors":"Ukas Ukas, Z. Zulkifli","doi":"10.33884/jck.v9i2","DOIUrl":"https://doi.org/10.33884/jck.v9i2","url":null,"abstract":"Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebenarnya tidak lepas dari krisis moneter yang kemudian berlanjut kepada krisis ekonomi yang melanda Indonesia dipertengahan tahun 1997, dimana pemerintah didasarkan bahwa sebenarnya Fundamental ekomoni Indonesia terjadi karena beberapa kebijakan pemerintah di beberapa sektor ekonomi yang kurang tepat yang menyebabkan pasar menjadi terdistorsi (penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Dunia persaingan usaha adalah dunia yang kompleks dan mencangkup beberapa sektor kehidupan termasuk sektor-sektor vital yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Harmonisasi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tertuang didalam BAB IV Tentang Kegiatan yang dilarang pada bahagian Monopoli pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan terjadinya praktek Monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Pelaku usaha patut di duga atau di anggap bersalah. \u0000Tujuan dari pengajuan penelitian ini nantinya di harapkan untuk: Pertama, Memberikan Pemahaman Kepada Pelaku Usaha Hal-Hal atau Pendekatan Terhadap Pelanggaran Baik Bersifat Perjanjian yang di Larang Maupun Pelanggaran Bentuk Lainnya. Kedua, Memberikan Pemahaman Kepada Pihak (Pelaku Usaha) Tentang Mencegah Praktek Monopoli dan/atau Perjanjian Usaha yang Tidak Sehat Baik yang di Atur dalam Pasal 5 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Termasuk Sanksi atas Pelanggaran dari Kedua Pasal Tersebut. Penelitian ini di lakukan dengan jenis Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan.","PeriodicalId":270606,"journal":{"name":"Jurnal Cahaya Keadilan","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115617433","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}