Jurnal Cahaya Keadilan最新文献

{"title":"MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG PROFESIONAL DALAM MENDORONG PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN SUKABUMI","authors":"M. R. Aridhayandi, Asep Sobur, Yuyun Yulianah, Mumuh M. Rozi","doi":"10.33884/jck.v7i2.1391","DOIUrl":"https://doi.org/10.33884/jck.v7i2.1391","url":null,"abstract":"Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dikelola sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mengelola tanah, maka diperlukan aturan main dalam hal menguasai dan menggunakannya yang bersifat adil, suatu potensi dan menjaga kelestarian lingkungannya. UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kabupaten Sukabumi harus mendaya gunakan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga menjadi daerah yang tangguh dan kompetitif, yaitu dengan kebijakan pertanahan dan tata ruang yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya mengoptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian diperlukan aparatur Pemerintah Daerah yang profesional dalam mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui dinas pertanahan dan tata ruang Kabupaten Sukabumi.","PeriodicalId":270606,"journal":{"name":"Jurnal Cahaya Keadilan","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115120056","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"UNIFIKASI DAN KODIFIKASI TERHADAP JUAL-BELIDALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL","authors":"Ukas, Lenny Husna","doi":"10.33884/jck.v7i2.1389","DOIUrl":"https://doi.org/10.33884/jck.v7i2.1389","url":null,"abstract":"Dalam globalisasi, perdagangan internasional merupakan suatu kenyataan bahwa kehidupan aktivitas ekonomisetiap negara tidak dapat terpisah dari negaralain, apalagi setelah meratifikasi Uruquay Roundpada tahun 1994. Bahkan masyarakat suatu negara tertentu,mau tidak mau akan berhubungan  dengan masyarakat negara laindalam menjalankan kegiatan jual belinya. Halini menjadi semakin penting dengan adanya saling ketergantungan antara negara maupun masyarakatnya dengan negaralain ataupun masyarakat lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.Jual beli barangatau produk internasionalhampir tidak bisa dihindari lagi oleh pelaku ekonomidalam hal transaksi barang/produk disuatu negara. Masalah dikemudian hari mengenai jual-beli internasional ini karena melibatkan berbagai unsur, antara lain adalah sistem ekonomi masing–masing negara, kebijakan ekonomi dan politiksuatu negara, dan yang paling banyak mendapatkan perhatian diantara kalangan ilmuwan juga kemungkinan adanya perbedaan budaya dan kebiasaan masing-masing dari sistem hukum yang berbeda di suatu negara tersebut. \u0000 \u0000 \u0000  \u0000","PeriodicalId":270606,"journal":{"name":"Jurnal Cahaya Keadilan","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134455449","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENGAMBILALIHAN FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) SINGAPURA ATAS WILAYAH UDARA KEPULAUAN RIAU","authors":"Lenny Husna, A. Riyanto","doi":"10.33884/jck.v7i2.1418","DOIUrl":"https://doi.org/10.33884/jck.v7i2.1418","url":null,"abstract":"Indonesia telah menjadi negara pihak pada konvensi  Chicago sejak tahun 1950. konvensi ini pada prinsipnya sangat menjunjung tinggi kedaulatan negara atas wilayah ruang udaranya. Akan tetapi menyadari resiko yang besar dari transportasi udara dan untuk kepentingan bersama masyarakat internasional, dalam beberapa hal konvensi membatasi kebebasan negara dalam mengatur lalu lintas transportasi udara. Negara harus patuh pada jalur-jalur penerbangan yang diatur dalam enroute charts International Civil Aviation Organization (ICAO) serta siapa yang diberi kewenangan untuk mengawasi dan mengatur lalu lintas penerbangan disuatu kawasan melalui penetapan  Flight Information Region  (FIR). Hampir setara dengan usia kemerdekaan Indonesia, ruang udara Indonesia di  wilayah Kepulauan Riau dikuasai dan dikendalikan Singapura,hal ini di karenakan kita dinilai belum mampu mengelola FIR sendiri untuk ruang udara diatas Kepulauan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  implikasi perjanjian internasional mengenai pendelegasian  FIR  penerbangan diatas  wilayah udara Kepulauan Riau  kepada Singapura. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, pengambilan data dilakukan dengan  cara wawancara mendalam, teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pendelegasian tersebut tentu menimbulkan beberapa kerugian-kerugian terhadap negara Indonesia yaitu Dibidang Keamanan masyarakat Kepualauan Riau dan dibidang ekonomi, Perdagangan dan investasi. Karena itu perlu adanya “political will”dari pemerintah untuk mengupayakan pengambilan kembali FIR Kepulauan Riau yang didelegasikan kepada Singapura","PeriodicalId":270606,"journal":{"name":"Jurnal Cahaya Keadilan","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128010551","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"DINAMIKA PERUBAHAN KONSTITUSI MELALUI KEBIASAAN KETATANEGARAAN DAN PUTUSAN HAKIM","authors":"M. Azmi","doi":"10.33884/jck.v7i2.1408","DOIUrl":"https://doi.org/10.33884/jck.v7i2.1408","url":null,"abstract":"Dinamika perkembangan dan pertumbuhan masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menuntut adanya perubahan terhadap suatu konstitusi dari suatu negara tersebut. Adanya perubahan pola pikir dari suatu masyarakat yang diiringi dengan perubahan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, akan menyebabkan beberapa aturan lama dari suatu konstitusi tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi kehidupan kekinian.Suatu konstitusi pada pokoknya adalah suatu landasan bagi peraturan-peraturan hukum lainnya. Disebabkan karena tingkatannya yang lebih tinggi dan juga karena merupakan landasan bagi peraturan-peraturan hukum lainnya, maka para pembentuk konstitusi biasanya menetapkan cara-cara perubahan baik dengan Kebiasaan Ketatanegaraan dan Putusan Hakim. \u0000 \u0000 \u0000  \u0000","PeriodicalId":270606,"journal":{"name":"Jurnal Cahaya Keadilan","volume":"136 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115183618","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce dan Penyelesaian Sengketa Konsumen E-Commerce Dalam Perdagangan Produk Wanita Di Kota Pekanbaru","authors":"Desi Sommaliagustina, Yulia Fatma","doi":"10.33884/jck.v7i2.1371","DOIUrl":"https://doi.org/10.33884/jck.v7i2.1371","url":null,"abstract":"ABSTRAK \u0000Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya orang yang melakukan perdagangan elektronik. Salah satunya adalah perdagangan produk wanita secara elektronik di Kota Pekanbaru. Perdagangan elektronik sering menciptakan hambatan seperti prosedur pembayaran, perlindungan hukum, tanda tangan elektronik, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi di masa depan. Perdagangan elektronik juga harus mematuhi hukum positif. Meskipun ada sejumlah hambatan dalam perdagangan secara elektronik, jenis perdagangan ini masih memiliki minat. Selain itu mengabaikan perkembangan teknologi akan memiliki dampak negatif di masa depan, sehingga keterbukaan dan sifat proaktif dan antisipatif adalah alternatif yang dapat dipilih dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi termasuk perkembangan perdagangan seperti perdagangan elektronik atau yang biasa disebut dengan perdagangan elektronik atau e-commerce. Ini karena Indonesia telah menjadi bagian dari pasar e-commerce global. Fokus penelitian ini adalah 1). Apa perlindungan hukum konsumen dalam perdagangan produk-produk wanita di Kota Pekanbaru? 2.) Apa penyelesaian hukum jika timbul perselisihan oleh para pihak dalam perdagangan elektronik produk-produk wanita di Kota Pekanbaru? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum konsumen dalam perdagangan produk wanita secara elektronik di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui bagaimana menyelesaikan hukum mereka jika terjadi perselisihan oleh pihak-pihak dalam perdagangan produk wanita secara elektronik di Indonesia. Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen meskipun mereka belum sepenuhnya seperti UUPK dan UU ITE, tetapi masih ada konsumen yang tidak memahami UUPK dan UU ITE. Dan masih ada konsumen yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen. Mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia adalah melalui pengadilan atau di luar pengadilan. \u0000Kata kunci: Perlindungan hukum; e-commerce; penyelesaian sengketa. \u0000 ","PeriodicalId":270606,"journal":{"name":"Jurnal Cahaya Keadilan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129716691","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PEMBAGIAN WILAYAH ZEE DAN LANDAS KONTINEN DI SELAT MALAKA MENURUT UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF (UNCLOS) 1982 DAN HUKUM NASIONAL","authors":"Ahmad Iffan, Raihana, Asrizal","doi":"10.33884/jck.v7i2.1362","DOIUrl":"https://doi.org/10.33884/jck.v7i2.1362","url":null,"abstract":"This study aims to determine the international and national arrangements regarding the division of the continental shelf and the ZEE region in the Malacca Strait and the agreement between Indonesia and Malaysia in the division of the EEZ region and the continental shelf in the Malacca Strait. \u0000The research method used is normative juridical research with this research is descriptive research that aims to determine the analysis and regulation of the United Nations Convention On The Law Of Sea (UNCLOS) 1982, National Law of the Republic of Indonesia and also cooperation between countries bordering the Malacca Strait in regulating the division of zee territories and continental shelf in the Malacca Strait and the data sources used are secondary data that is data obtained from library materials such as books, journals, articles and information from websites or data obtained by researchers indirectly from the object but from other sources both oral and written. \u0000The results of this study are known to have an initial measurement of the continental shelf that was agreed to harm Indonesia from the point of view of measurements drawn from the baseline and also the results of this study indicate an agreement on the continental shelf boundary in the Malacca Strait between Indonesia and Malaysia which is very long and needs to be done renewal in accordance with the times. and the facts show that the Indonesian state has never had bilateral relations or ZEE boundary agreements in the Malacca Strait between Malaysia and Indonesia. \u0000 \u0000 \u0000  \u0000","PeriodicalId":270606,"journal":{"name":"Jurnal Cahaya Keadilan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133602497","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS PENGELOLAAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI PERAIRAN KEPULAUAN RIAU (Studi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH)","authors":"Ukas","doi":"10.33884/jck.v7i1.1205","DOIUrl":"https://doi.org/10.33884/jck.v7i1.1205","url":null,"abstract":"Masalah-masalah lngkungan hidup antara lain adalah pencemaran lingkungan hidup dapat terjadi dalam bentuk pencemaran, antara lain pencemaran laut, oleh sebab itu berbagai rezim hukum yang mengatur pengendalian pencemaran laut yang dapat berperan pencegahan dan pengendalian pencemaran laut. \u0000Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan wilayah kelautan berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian, pengelolaan pencemaran laut dilaksanakan melalui antara lain pendekatan perlindungan mutu air, penanggulangan, pencemaran, dan perusakan laut. Perlindungan mutu air ini harus dilakukan melalui penelitian data mutu air laut, penetapan status mutu laut dengan mengacu pada Bank Mutu Air Laut yang disngkat BMAL dan kerusakan laut,  dengan melarang perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran laut, mewajibkan kegiatan usaha mematuhi persyaratan antara lain pengelolaan limbah. Pengendalian pencemaran laut dilakukan melalui penggunaan Peraturan Perundangan-undagann dan instrument-instrumen lainnya yang berpayung pada Undang-Undang Perlindungan dan Peengelolaan Lingkungan Hidup (LUPPLH) seperti pengaturan baku mutu air laut, kreterian baku kerusakan laut, peraturan izin melakukan dumping dan pengawasan. Hal-hal tersebut di atas sejalan dengan Stockholm 1972 dalam suatu konfrensinya di Rio de Jeneiro yang menyadarkan pada pencinta lingkungan hidup untuk menegakkan dan meningkatkan pembangunan lingkungan yang berwawasan  lingkungan.","PeriodicalId":270606,"journal":{"name":"Jurnal Cahaya Keadilan","volume":"112 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122523668","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}