Journal of Law, Administration, and Social Science最新文献

{"title":"Aspek Perpajakan Atas Aksi Korporasi PT Ciputra Development Tbk (CTRA)","authors":"Fatima Asahra, Hidayat Primadi, Muhammad Bobby Mulya, Suparna Wijaya","doi":"10.54957/jolas.v3i1.351","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v3i1.351","url":null,"abstract":"Pada tahun 2017, PT Ciputra Development Tbk (CTRA) melakukan aksi korporasi berupa penggabungan usaha dengan PT Ciputra Surya Tbk (CTRS) dan PT Ciputra Property Tbk (CTRP). Dalam aksi korporasi tersebut juga dilakukan bersama dengan aksi korporasi lain yaitu peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru, dan pembelian kembali saham beredar di Bursa Efek Indonesia. Atas aksi korporasi yang terjadi, memiliki pengaruh terhadap aspek perpajakan pada CTRA. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan aspek perpajakan (Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai) atas aksi korporasi yang dilakukan CTRA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data yang digunakan yaitu data primer berupa laporan tahunan dan laporan keuangan PT Ciputra Development Tbk tahun 2016 dan 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atas aksi korporasi yang dilakukan baik itu peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru, penggabungan usaha, dan juga pembelian kembali saham beredar menyebabkan timbulnya aspek perpajakan baik itu pajak penghasilan dan juga pajak pertambahan nilai yang harus dipenuhi kewajibannya oleh CTRA.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"115 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116590788","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan Pelayaran: Kajian Perubahan Tarif Khusus Pasal 15 Menjadi Tarif Umum","authors":"Nanda Wira Sampurna, Sri Murwani Puspasari, Wiradinata Lambok Silaban, Suparna Wijaya","doi":"10.54957/jolas.v2i2.340","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.340","url":null,"abstract":"Pengenaan tarif final terhadap perusahaan pelayaran dengan skema PPh Pasal 15 dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha. Dalam implementasinya, skema tersebut menimbulkan isu di kalangan pengusaha industri pelayaran karena dinilai tidak memberikan aspek keadilan dalam pengenaannya. Selain itu, besaran tarif juga dianggap tidak memberikan kontribusi maksimal dalam menghimpun penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mencari tahu bagaimana aspek keadilan dalam pengenaan tarif PPh Pasal 15, potensi yang dapat diterima negara apabila pengenaan PPh menjadi tarif umum, serta dampak yang mungkin timbul apabila perusahaan pelayaran dikenakan tarif umum. Hasil penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa pengenaan tarif final tidak memenuhi aspek keadilan karena memberatkan arus kas perusahaan yang tetap membayar pajak penghasilan walaupun rugi sehingga diperlukan perubahan skema menjadi tarif umum. Perubahan skema dengan mengenakan tarif umum dapat memberikan potensi penerimaan bagi negara yang lebih besar. Salah satu implikasi yang muncul dari pengenaan tarif umum adalah pengenaan pajak yang lebih akurat dan mencerminkan kondisi perusahaan serta dapat mendukung pemain baru untuk masuk dalam bisnis jasa pelayaran sehingga secara tidak langsung dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di jasa pelayaran.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124447306","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Faktor Terpenting Yang Mempengaruhi Orang Tua Dalam Memilih Sekolah Swasta Di Masa Pandemi Covid-19","authors":"Edberg Nozomi Yohanes Warbung, Widyarso Roswinanto","doi":"10.54957/jolas.v2i2.310","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.310","url":null,"abstract":"Selama masa pandemi Covid-19, sekolah swasta mengalami disrupsi khususnya dalam jumlah peserta didik. Akibatnya, persaingan antar sekolah swasta semakin nyata. Selama pandemi, jumlah sekolah swasta semakin bertambah, namun jumlah peserta didik tidak stabil bahkan berkurang. Maka dari itu, penting bagi sekolah untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menjadi bahan pertimbangan orang tua memasukan anaknya di sekolah tersebut.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor terpenting yang mempengaruhi pengambilan keputusan orang tua dalam memilih sekolah swasta untuk anaknya di masa pandemi Covid-19. Adapun objek penelitian ini adalah Sekolah XYZ, salah satu sekolah swasta ternama yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Banten. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis consumer decision making process (CDMP). Penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan orang tua dalam memilih sekolah swasta di masa pandemik Covid-19 adalah faktor landasan keimanan (religious setting) yang dibangun di sekolah. Dengan hasil penelitian ini, sekolah diharapkan dapat mengambil kebijakan lebih tepat dalam meningkatkan kualitas pendidikan khususnya terkait landasan keimanan, pendidikan karakter, dan layanan sekolah.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"86 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122050157","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Geliat Orang Tua Siswa Sekolah Internasional: Analisis Consumer Decision Making Process Sekolah Internasional di Bekasi","authors":"Anitya Wahdini, Wahyu Setyobudi","doi":"10.54957/jolas.v2i2.309","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.309","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan orang tua siswa dalam memilih sekolah bagi anak-anaknya, khususnya sekolah internasional atau yang kini disebut sebagai sekolah SPK. Adapun sekolah yang menjadi objek penelitian adalah salah satu sekolah SPK yang terletak di kota Bekasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis consumer decision making process (CDMP) yang fokus pada proses pengambilan keputusan, meliputi: (1) pengenalan masalah (problem recognition); (2) pencarian informasi (information search); (3) evaluasi dan seleksi alternatif (alternative evaluation and selection); (4) pemilihan outlet dan pembelian (outlet selection purchase); dan (5) proses pasca pembelian (post purchase evaluation). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara terhadap orang tua siswa. Adapun tujuan analisis CDMP ini untuk memahami perilaku konsumen yang menjadi target pasar sekolah agar pemasaran sekolah menjadi efektif dan tepat sasaran.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131401713","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kinerja Keuangan Dan Benchmark Perpajakan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk)","authors":"Abraham Sergius Manahan Polorensiun Hutapea, Affan Fahreza Mahardhika, Ahmad Royan, Alif Faris Evantri, Alif Iqram Rabiawal Sukirman, A. Dwitama, Bagia Raja Parulian Nainggolan, Bella Putri Al Azis, Cholifa Nadya Almira, Dimas Dimas, Disya Angger Wening Putri, Endang Natania Simanjuntak, Fina Rohmatul Ula, G. Utami, Suparna Wijaya","doi":"10.54957/jolas.v2i2.257","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.257","url":null,"abstract":"This study aims to review the performance of PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk and to see any red flags through profitability analysis and DJP benchmarks on the company's financial statements during the Covid-19 pandemic in 2019-2021. The method used is a qualitative method, namely by conducting horizontal analysis and vertical analysis of the financial statements presented. The data collection method used library techniques, namely by conducting a study of the literature related to problem solving. The results showed that the performance of the company PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk during 2019-2021 continued to improve every year, marked by an increase in the profitability ratio even though in some sectors it was still below the DJP benchmark figure. In the company's financial statements there are also no red flags found as an early marker of something unusual that deserves further investigation.\u0000Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kinerja perusahaan PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk dan untuk melihat adanya red flag melalui analisis profitabilitas dan benchmark DJP terhadap laporan keuangan perusahaan selama masa pandemi Covid-19 tahun 2019-2021. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu dengan melakukan analisis horizontal dan analisis vertikal terhadap laporan keuangan yang disajikan. Metode pengumpulan data digunakan teknik kepustakaan yaitu dengan mengadakan studi terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja perusahaan PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk selama tahun 2019-2021 terus mengalami perbaikan setiap tahunnya ditandai dengan peningkatan rasio profitabilitas walaupun di beberapa sektor masih berada di bawah angka benchmark DJP. Pada laporan keuangan perusahaan juga tidak ditemukan adanya red flag sebagai penanda awal terhadap adanya sesuatu yang tidak biasa yang patut diteliti lebih lanjut.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"79 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131918641","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Untuk Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Tahun 2021","authors":"Riki Riki, Abdal Abdal, Wawan Setiawan Abdillah","doi":"10.54957/jolas.v2i2.198","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.198","url":null,"abstract":"The farmer card progranation policy is one of the government's efforts to keep the distribution of subsidized fertilizers on target. The problems of implementing the Farmer Card include the use of farmer cards that have not been optimally carried out by farmers, it needs to take a longer time in redeeming subsidized fertilizers because the EDC system is complicated and sometimes often experiences errors. Another problem is the facilities and infrastructure that still need to be improved. The purpose of this study was to see the distribution of subsidized fertilizers from the implementation of the farmer card program policy in Pakisjaya District.  In this case, the researcher conducts an analysis of policy implementation according to Purwanto (2015) where there are seven indicators that can be used to see the performance of policy implementation, namely: Access, Scope, Frequency, Bias, Accuracy of services, Accountability and Suitability of programs with needs. The method used is a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection was carried out by interview, observation, documentation and triangulation/combined. The results showed that from seven implementation performance indicators, the Pakisjaya District Agricultural Extension Center has carried out the farmer card program quite well. This can be seen from the distribution of subsidized fertilizers has been evenly distributed to almost 100%, although the distribution of farmer cards has not been 100% because they have to go through such a complicated bureaucracy. However, it is not a barrier, the process of distributing subsidized fertilizers can still be done because farmers have been registered with the RDKK.\u0000Kebijakan progran kartu tani merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga agar pendistribusian pupuk bersubsidi tepat sasaran. Masalah dari penerapan Kartu Tani diantaranya penggunaan kartu tani yang belum maksimal dilakukan oleh para petani, perlu membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penebusan pupuk bersubsidi karena sistem EDC yang rumit dan terkadang sering mengalami eror. Masalah lain yakni sarana dan prasarana yang masih perlu dilakukan pembenahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat distribusi pupuk bersubsidi dari implementasi kebijakan program kartu tani di Kecamatan Pakisjaya.  Dalam hal ini peneliti melakukan analisis dari implementasi kebijakan menurut Purwanto (2015) dimana ada tujuh indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja implementasi kebijakan yaitu: Akses, Cakupan, Frekuensi, Bias, Ketepatan layanan, Akuntabilitas dan Kesesuaian program dengan kebutuhan. Metode yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi/gabungan. Hasil penelitian menunjukkan dari tujuh indikator kinerja implementasi, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pakisjaya sudah menjalankan program kartu tani dengan cukup baik. Hal itu bisa dili","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131052290","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penerapan Etika Dan Profesi Dalam Berbisnis Usaha Keripik Pangsit","authors":"Thea geby Ayu santoso, Agus Subandoro","doi":"10.54957/jolas.v2i2.219","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.219","url":null,"abstract":"When setting up a business, it is inseparable from ethics and profession. With the existence of ethics and professions, established businesses can create good quality workers in attitude and action. In carrying out any activity, of course there are rules that must be obeyed so that the activities being carried out can run well. If in a business there is no ethics and profession, then the competition between companies will be bad, consumers are not well taken care of, and the name of the business that was established will be bad. In this study using a qualitative method with a case study approach. This study uses an observation method to make it easier to get the data needed for this research. After the results are collected, it can be seen how the application of ethics and profession so that this dumpling chip business can run well. The application of this ethics and profession can regulate the behaviour of workers so as not to cause harm inside the company or outside the company. \u0000Pada saat mendirikan sebuah usaha, di dalamnya tidak terlepas dengan etika dan profesi. Dengan adanya etika dan profesi, usaha yang berdiri dapat menciptakan kualitas pekerja yang baik dalam bersikap dan bertindak. Dalam melaksanakan kegiatan apapun, tentu ada aturan yang harus ditaati agar kegiatan yang sedang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik. Apabila pada suatu usaha tidak ada etika dan profesi maka persaingan antar perusahaan menjadi tidak baik, konsumen tidak terurus dengan baik, dan nama usaha yang didirikan menjadi jelek. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini memakai cara observasi agar lebih mudah mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Setelah hasil terkumpul, maka dapat diketahui bagaimana penerapan etika dan profesi agar usaha keripik pangsit ini bisa berjalan dengan baik. Penerapan etika dan profesi ini dapat mengatur perilaku pekerja agar tidak menimbulkan yang dapat merugikan di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"53 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127717529","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Inovasi Layanan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Berbasis Online Di Kepolisian Resor Kabupaten Sukabumi","authors":"Rajim Paris, Nanang Suparman, F. Wahyu","doi":"10.54957/jolas.v2i2.182","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.182","url":null,"abstract":"SKCK Online merupakan inovasi yang dilakukan Mabes Polri untuk diimplementasikan di lingkungan kepolisian dengan tujuan untuk memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun berdasarkan data yang diperoleh, animo masyarakat terhadap SKCK Online di Polrestabes Sukabumi masih sangat kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan inovasi.  Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Penelitian ini dianalisis dengan melihat komponen-komponen SOP yang meliputi: persyaratan layanan, mekanisme, prosedur, waktu penyelesaian, biaya layanan, produk layanan, penanganan keluhan dan saran, infrastruktur, kompetensi pelaksana, jumlah pelaksana, jaminan layanan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak menunjukkan kesesuaian antara mekanisme dan prosedur pelayanan yang lama, kompetensi pelaksana, dan jumlah pelaksana. Dan faktor penghambat implementasi inovasi masih dipengaruhi oleh ketergantungan yang berlebihan pada kinerja tinggi, teknologi yang tersedia, tetapi terkendala oleh budaya atau organisasi, kurangnya penghargaan atau insentif, ketidak mampuan menghadapi resiko dan perubahan, keterbatasan anggaran dan perencanaan serta dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pandangan masyarakat. Saran yang diberikan adalah: membuat pembagian tugas dan tugas pada Service Center SKCK agar tidak ada kesan “kerja sambilan” akibat pembagian kerja yang tidak jelas, perlu merekrut pegawai, merubah tampilan print out bukti pendaftaran online oleh pemberian tanggal, memberikan pelatihan khusus kepada seluruh petugas pelaksana SKCK Online, memberikan hadiah kepada petugas pelaksana SKCK Online, membuat loket khusus bagi pengguna SKCK Online, bekerja sama dengan Dispendukcapil, terus melakukan sosialisasi SKCK Online.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"63 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123786679","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tindakan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta, Dan Kehormatan","authors":"Lance Heavenio R. Heatubun, Mahfirah Sabila S, Muh. Ibnu Malik Risqullah H, F. Irawan","doi":"10.54957/jolas.v2i2.176","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.176","url":null,"abstract":"The defense is forced to go beyond the limits or in the Criminal Code (KUHP) it is known as noodweer excesses. This arises because of a situation where a victim of a crime is in a situation or condition of urgency so that he is forced to fight to defend and save his property, honor, or life. This study highlights two problems related to noodweer. First, the form of a criminal act which can be regarded as a forced defense. Second, the basis for the abolition of the crime against the perpetrators of forced defense. To uncover this issue, the research was conducted using a qualitative method with a juridical normative approach through a statutory approach and a conceptual approach using secondary data and then qualitatively analyzed. The results of the study show that a forced defense does not mean that this action is justified but because there is no other way to avoid it and there must be a previous violation of the law. So that people who do this are not subject to a violation of the law according to the concept contained in Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code which is interpreted as noodweer excesses aiming to protect themselves and others, honor, decency, or their own or other people's property. In addition, the basis for the abolition of the crime against noodweer excesses is the legal conclusion on the facts revealed at the trial as well as the values ​​that follow and understand the sense of justice that lives in society according to the judge's point of view.\u0000Pembelaan terpaksa melampaui batas atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah noodweer exces. Ini muncul karena situasi dimana seorang korban suatu tindakan kejahatan berada dalam situasi atau keadaan terdesak sehingga terpaksa melakukan perlawanan untuk mempertahankan dan menyelamatkan harta benda, kehormatan, maupun jiwanya. Penelitian ini menyoroti dua permasalahan terkait noodweer. Pertama, bentuk tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa. Kedua, dasar penghapusan pidana terhadap pelaku pembelaan terpaksa. Untuk mengungkap isu ini, penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelaan yang dilakukan dengan terpaksa bukan berarti tindakan ini dibenarkan melainkan karena tidak ada cara lain untuk menghindarinya dan harus ada pelanggaran hukum sebelumnya. Sehingga orang yang melakukan hal tersebut tidak dikenakan pelanggaran hukum sesuai konsep yang tertuang dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang diinterpretasikan sebagai noodweer exces bertujuan untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain. Selain itu, dasar penghapusan pidana terhadap noodweer exces adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan serta nilai-nilai yang mengikuti dan","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127239268","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia","authors":"Helmalia Cahyani, Intan Nurul Firdaus, Julia Elisabeth Sitanggang, F. Irawan","doi":"10.54957/jolas.v2i2.175","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.175","url":null,"abstract":"The criminal code that applies in Indonesia is one of the products of the Dutch colonial with a liberalist pattern. Therefore, there has been an attempt to update the criminal code which is motivated by cultural or socio-cultural developments in society. This led to the discovery of several articles in the criminal code (KUHP) that were not in accordance with the socio-cultural conditions of the Indonesians. Some of these articles have caused controversy from various parties who feel that these articles are deviant and require review. This study aims to review the draft of criminal code (RUU KUHP) based on the socio-cultural perspective of the Indonesian people. The method used is descriptive qualitative. while the approach used in this research is normative juridical which is based on legal principles and legal comparisons that exist in society. The results of the study indicate that several provisions regarding offenses currently in the criminal code must be reviewed in the draft of criminal code. In addition, several articles in the draft of criminal code also need to be studied more deeply to adjust to the socio-cultural conditions and the psychological atmosphere of the Indonesians.\u0000Kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan salah satu produk warisan kolonial Belanda yang bercorak liberalis. Oleh karena itu, muncul suatu upaya untuk memperbaharui KUHP tersebut yang  dilatarbelakangi oleh perkembangan budaya atau sosial kultural dalam masyarakat. Hal tersebut menyebabkan ditemukannya  beberapa pasal dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak sesuai dengan keadaan sosial kultural masyarakat Indonesia. Beberapa pasal tersebut menimbulkan kontroversi berbagai pihak yang merasa pasal tersebut menyimpang dan memerlukan tinjauan ulang. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) berdasarkan perspektif sosial budaya masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa beberapa ketentuan mengenai delik yang saat ini ada dalam KUHP agar ditinjau ulang dalam RUU KUHP. Selain itu, beberapa pasal dalam RUU KUHP pun perlu ditelaah lebih mendalam untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya serta suasana psikologis masyarakat Indonesia.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131363525","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}