Journal of Law, Administration, and Social Science最新文献

{"title":"Implementasi Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Tegal","authors":"Muhammad Arif Budiman, Amrie Firmansyah","doi":"10.54957/jolas.v1i2.100","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v1i2.100","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi akuntansi zakat dan infaq pada BAZNAS Kabupaten Tegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan mewawancarai informan. Informan adalah kepala bagian keuangan BAZNAS Kabupaten Tegal. Pertanyaan yang diajukan kepada informan meliputi proses penyusunan laporan keuangan. Selain itu, studi pustaka digunakan untuk mengkonfirmasi data yang diperoleh dari hasil wawancara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian besar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat dan infaq oleh BAZNAS Kabupaten Tegal berada di bawah standar akuntansi keuangan. Berdasarkan penelitian ini, BAZNAS Kabupaten Tegal perlu menempatkan pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"944 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127007350","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pajak Pertambahan Nilai Yang Ditanggung Oleh Produser Film Dalam Negeri Dan Importir Film","authors":"Hazada Zafira Mauliza","doi":"10.54957/jolas.v1i1.81","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v1i1.81","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian adalah memahami struktur biaya dan penghasilan produser film dalam negeri dan importir film, serta memahami beban pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh produser film dalam negeri dan impotir film. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menjelaskan bahwa struktur biaya produser film dalam negeri adalah biaya atas pemanfaatan jasa-jasa untuk memperlancar kegiatan produksi film yang termasuk dalam jasa-jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Struktur biaya importir film berupa harga produk dan bea masuk. Adapun struktur penghasilannya berupa pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil dengan pengusaha bioskop atas penjualan tiket. Beban pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh produser film dalam negeri adalah sebesar pajak masukannya karena tidak dapat dikreditkan. Tidak terdapat beban pajak pertambahan nilai yang harus ditanggung oleh importir film. Beban pajak berupa PPN yang merupakan pajak masukan bagi perusahaan importir film dapat dikreditkan dengan pajak keluarannya sehingga PPN yang harus dibayar nihil dan bukan lagi merupakan beban pajak bagi importir film.\u0000The purpose of this study is to understand the structure of costs and incomes of domestic film producers and film importers, as well as to understand the burden of value added tax borne by domestic film producers and film importers. The research method used is a literature study. The results of the study explain that the cost structure of domestic film producers is the cost of using services to facilitate film production activities which are included in services subject to value added tax. The cost structure of film importers is in the form of product prices and import duties. The income structure is in the form of income derived from profit sharing with cinema entrepreneurs on ticket sales. The value added tax burden borne by domestic film producers is equal to the input tax because it cannot be credited. There is no value added tax burden that must be borne by the film importer. The tax burden in the form of VAT which is an input tax for film importing companies can be credited with the output tax so that the VAT to be paid is nil and is no longer a tax burden for film importers.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115593159","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penilaian Properti Untuk Menentukan Kewajaran Nilai Transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Di KPP Pratama Kisaran","authors":"Swedio Frans Tedy, Heni Sulastri","doi":"10.54957/jolas.v1i1.88","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v1i1.88","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau proses penilaian properti dalam rangka menentukan kewajaran nilai transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dimana dalam studi ini akan berfokus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kisaran. Peninjauan juga dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang ditemukan dalam proses penilaian serta mencocokkan kesesuaian peraturan yang berlaku dan penerapannya dalam praktek di lapangan. Penelitian dilakukan dengan cara observasi langsung di lapangan serta studi literatur standar operasional prosedur, peraturan-peraturan yang berlaku, serta laporan penilaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian yang telah dilakukan secara umum telah sesuai tetapi masih terdapat kendala dalam proses penilaian properti dalam rangka menentukan kewajaran nilai transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Karena itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan evaluasi agar proses penilaian lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126713515","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai","authors":"Arianti Pratiwi","doi":"10.54957/jolas.v1i1.78","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v1i1.78","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian adalah memahami lebih lanjut mengenai barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, menganalisis perbedaannya, dan mengkaji alasan serta dampak kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa barang kebutuhan pokok yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 namun tidak terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.10/2017 diantaranya adalah cabe, bawang merah, minyak goreng, tepung terigu, dan ikan segar yaitu bandeng kembung, dan tongkol/tuna/cakalang.  Konsekuensi dari fasilitas dibebaskan adalah PPN yang telah dibayar (pajak masukan) tidak dapat diperhitungkan dengan pajak yang dipungut oleh pengusaha (pajak keluaran), namun dapat dimasukan ke dalam unsur produksi. Sedangkan jika termasuk barang tidak kena pajak seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.10/2017 dan akan diekspor maka tidak akan mendapat fasilitas ekspor PPN 0% sehingga dikhawatirkan hasil perikanan Indonesia tidak bisa bersaing di luar negeri akibat masih terkandung PPN di dalam harganya. Untuk mengurangi beban biaya produksi khususnya biaya PPN sebaiknya terhadap penyerahan komoditas perikanan dalam negeri diberikan fasilitas tidak dipungut.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"63 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129014098","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 70 P/HUM/2013 Terhadap Petani Tebu","authors":"Aji Darmawan, Wahyu Widodo Rodhiyawan","doi":"10.54957/jolas.v1i1.77","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v1i1.77","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan efektifitas pencabutan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan atas barang kena pajak tertentu bersifat strategis, implikasinya terhadap petani tebu, dan solusi bagi petani tebu. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Untuk barang hasil pertanian seperti tebu, faktor yang paling berpengaruh terhadap putusan MA Nomor 70 Tahun 2013 adalah proses bisnis yang berlaku pada pertanian tebu dan kebijakan pemerintah. Proses bisnis yang berlaku pada pertanian tebu adalah sistem lelang. Sedangkan kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap pertanian tebu adalah Harga Eceran Terendah dan Harga Eceran Tertinggi. Saat barang hasil pertanian masih termasuk dalam BKP tertentu bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, atas penyerahan produk hasil pertanian tebu PPN dibebaskan. Akan tetapi, ketika barang hasil pertanian dicabut dari BKP tertentu bersifat trategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga menjadi terutang PPN tanpa fasilitas. Dampak yang ditimbulkan, petani harus membebankan PPN sebagai komponen HPP gula. Sedangkan margin keuntungan tidak dapat diubah karena terkendala oleh Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123866390","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Pengaruh Jalan Bypass Mataram-Gerung Terhadap Nilai Tanah Di Lombok Barat","authors":"A. Mubarak, Heni Sulastri","doi":"10.54957/jolas.v1i1.87","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v1i1.87","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan nilai tanah dan harga tanah antara kondisi sebelum dan sesudah jalan bypass Mataram-Gerung dibangun. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Barat. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dari Badan Pendapatan Daerah. Penelitian ini memanfaatkan penelitian sejenis yang pernah ada, dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Data yang diperoleh berjumlah enam puluh data dari tahun 2013 sampai 2018, terdiri dari masing-masing tiga puluh data transaksi jual beli tanah sebelum dan sesudah dibangunnya jalan bypass. Atas data transaksi dalam penelitian ini, dilakukan penyesuaian terhadap masing-masing data. Hal ini dilakukan agar nilai tanah memiliki nilai yang sebanding untuk digunakan sebagai bahan analisis. Analisis menggunakan analis uji beda independent sample t-test untuk mengetahui apakah kedua sampel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai rata-rata yang sama atau tidak, secara signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai tanah yang signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah dibangun jalan bypass Mataram-Gerung. Perbedaan nilai tanah yang diperoleh dalam penelitian adalah sebesar 141,5%.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117316746","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}