{"title":"Malpraktik Dokter Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Di Indonesia","authors":"Nada Syifa Nurulhuda, Fadhil Indiyarto","doi":"10.54957/jolas.v3i2a.627","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v3i2a.627","url":null,"abstract":"Profesi dokter merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab yang besar. Pasalnya seorang dokter bertanggungjawab untuk menyembuhkan atau bahkan menyelamatkan nyawa pasien yang datang kepadanya. Namun tidak sedikit dokter yang gagal dalam melakukan tugasnya dengan berbagai alasan, salah satu nya adalah terjadinya malpraktek. Sederhananya, malpraktek adalah Tindakan dokter yang mengandung unsur kelalaian dan menyebabkan kerugian bagi pasien. Karena Tindakan dokter tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pasien, maka seharusnya terdapat hukum yang mengatur hal ini. Namun pada nyatanya, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal istilah Malpraktek. Berangkat dari hal tersebut rasa penasaran penulis untuk membahas malpraktek kedokteran dalam sudut pandang Hukum positif di Indonesia. Penelitian ini berfokus untuk mencari bagaimana malpraktek dalam pandangan hukum dan bagaimana Pengaturan Malpraktik dalam Konteks Hukum Positif di Indonesia. Dengan menggunakan model penelitian hukum normatif dapat disimpulkan bahwasannya malpraktek tidak dikenal dalam hukum positif di Indonesia namun hal tersebut masih dapat dikenakan sanksi yaitu malpraktek perdata, malpraktek pidana dan malpraktek administratif. Kata Kunci : Malpraktik, Dokter, Hukum Positif","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":" 11","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139143165","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Penentuan Nilai Sewa Barang Milik Negara Untuk Anjungan Tunai Mandiri Oleh KPKNL Bukittinggi","authors":"Alfiyah Eka Lestari, Imam Muhasan","doi":"10.54957/jolas.v3i2a.646","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v3i2a.646","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat kesesuaian dalam penentuan nilai sewa Barang Milik Negara (BMN) untuk keperluan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan membandingkan antara proses penilaian yang dilakukan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penentuan nilai sewa Barang Milik Negara (BMN) untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017, Perdirjen Kekayaan Negara Nomor 4/KN/2018, dan Kepdirjen Kekayaan Negara Nomor 124/KN/2016. Dari penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai pada KPKNL Bukittinggi dengan mengacu pada Perdirjen Nomor 4/KN/2018, faktor yang paling mempengaruhi nilai wajar atas sewa tanah dan/atau ruang dalam rangka pemanfaatan BMN untuk sewa penempatan mesin ATM adalah lokasi dan aksesibilitas. Di samping itu, saat ini KPKNL Bukittinggi sedang melakukan proses pembentukan basis data terkait variabel-variabel lainnya yang berpengaruh terhadap nilai wajar atas sewa tanah dan/atau ruang untuk penempatan mesin ATM.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"27 19","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139148289","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Evaluasi Kebijakan Tol Laut","authors":"M. Fuady","doi":"10.54957/jolas.v3i2a.628","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v3i2a.628","url":null,"abstract":"Biaya logistik di Indonesia masih relatif tinggi. Biaya logistik yang tinggi perlu diperbaiki agar dampaknya bagi masyarakat berkurang. Dalam penelitian ini kami mengidentifikasi penyebab biaya logistik yang tinggi dan memberikan solusi kepada pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi literatur, kami menemukan bahwa kondisi geografis Indonesia yang luas tidak didukung infrastruktur transportasi yang memadai, ketidaktersediaan jadwal kapal yang tepat waktu dan teratur, belum terintegrasinya aspek layanan kapal di pelabuhan dan moda transportasi lain, pembatasan jenis muatan kapal yang boleh diangkut oleh kapal tol laut, realisasi muatan berangkat dan muatan balik kapal tol laut masih timpang, dan minimnya peralatan bongkar muat modern. Kebijakan pemerintah diarahkan untuk memberikan fleksibiltas jenis barang muatan, mengembangkan potensi daerah yang menjadi tujuan tol laut, memberi insentif kepada swasta dalam penyediaan moda transportasi laut, meningkatkan kedalaman kolam labuh pelabuhan, dan mengembangkan supply chain yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan segala aspek logistik. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan biaya logistik dapat ditekan dan terjadi penurunan harga dan jumlah trayek secara signifikan.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"17 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139152256","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Work Life Balance Ditinjau Dari Implementasi Pemberian Cuti Tahunan Dan Pola Mutasi Pegawai Sektor Publik","authors":"Ardian Azmi Hasibuan, Amrie Firmansyah","doi":"10.54957/jolas.v3i2a.602","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v3i2a.602","url":null,"abstract":"Work life balance merupakan prinsip hidup seimbang antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Sebagai pegawai, seorang Aparatur Sipil Negara juga penting untuk menerapkan prinsip work life balance. Aparatur sipil negara wajib mengabdikan diri kepada negara dan rakyat Indonesia, siap ditempatkan dimana saja, siap dimutasi kapanpun dan dimanapun. Dalam pengabdiannya, Aparatur Sipil Negara juga diberikan hak-hak, salah satu hak umum yang dimiliki seorang Aparatur Sipil Negara adalah mendapatkan hak cuti tahunan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan work life balance di sektor publik dengan meninjau kembali implementasi atas pemberian cuti tahunan dan pola mutasi pegawai di sektor publik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah scoping review/ literatur reviu. Hasil penelitian menemukan bahwa pemberian hak cuti tahunan dan pelaksanaan mutasi pegawai di sektor publik belum ideal, diantaranya persetujuan cuti tahunan yang masih cukup sulit didapatkan oleh para Aparatur Sipil Negara dan pola mutasi yang masih berdasarkan seniority system dan spoiled system. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam menyusun dan mengkaji ulang peraturan yang berkaitan dengan hak cuti dan mutasi Aparatur Sipil Negara.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"3 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"138605883","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Urgensi Pembentukan Kawasan Inovasi Hijau (Green Innovation District) Di Indonesia","authors":"Muhammad Taufiq Badruzzuhad, Amrie Firmansyah","doi":"10.54957/jolas.v3i2a.605","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v3i2a.605","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan tantangan dalam pembentukan kawasan inovasi hijau di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan usulan mengenai skema pendanaan dalam rangka pembentukan kawasan inovasi hijau di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode riset studi literatur. Urgensi dari pembentukan kawasan inovasi hijau adalah adanya perubahan iklim dunia, pengelolaan sumber daya alam, peningkatan efisiensi energi, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta daya tarik investasi dan pariwisata. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pembentukan kawasan inovasi hijau di Indonesia adalah tantangan terkait kebijakan dan regulasi, pendanaan dan investasi, serta kesadaran masyarakat. Skema pendanaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah pendanaan dari APBN dan/atau APBN, dari pihak swasta, ataupun kolaborasi antara pendanaan dari pemerintah dan pihak swasta. Penelitian ini memiliki beberapa kontribusi yakni penelitian ini melengkapi literatur mengenai kawasan inovasi hijau (green innovation district) khususnya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan oleh pemerintah terkait dengan perumusan kebijakan pembentukan kawasan inovasi hijau di Indonesia.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"95 7","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"138605671","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Effectiveness And Contribution Of Land And Building Tax Revenue In Sragen City","authors":"Abdul Mustofa Iqbal Asyrof, Dilivia Dama Ivonne, Galih Wicaksono, Deviana Safitri","doi":"10.54957/jolas.v3i2a.576","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v3i2a.576","url":null,"abstract":"The aim of this research is to determine the effectiveness of Land and Building Tax revenue, as well as to find out the socialization strategy as an effort to make Land and Building Tax (PBB) revenue more effective in Sragen Regency. The method used is quantitative, by collecting several data, literature studies, and also other supporting information. According to Law no. 28/2009 concerning Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) is one of the taxes managed by the Regional Government. The results of this research show that the growth in PBB-P2 revenue in Sragen Regency has reached the target set over the past 3 years. The level of effectiveness of PBB-P2 in Sragen Regency has been in the criteria of being very effective in the last 3 years, while the level of PBB-P2 contribution to Sragen Regency's Original Regional Revenue (PAD) is very low. The growth rate of PBB-P2 revenue after the enactment of Law no. 28/2009 experienced a decrease in percentage, this was because the target set by the regional government was greater than the target set by the central government.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"184 5","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139260816","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Fara Azah Kharisma, Desi Rusita Nur Umaroh, Galih Wicaksono, Resvi Inayah, Edy Wahyudi
{"title":"The Role Of Restaurant Taxes On Regional Income Of Cirebon City","authors":"Fara Azah Kharisma, Desi Rusita Nur Umaroh, Galih Wicaksono, Resvi Inayah, Edy Wahyudi","doi":"10.54957/jolas.v3i2a.574","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v3i2a.574","url":null,"abstract":"Cirebon City is a city located in the eastern part of West Java Province which has great natural, culinary and religious tourism potential. Judging from its tax potential, Cirebon City has quite large restaurant tax potential. This is due to the strategic geographical location of Cirebon City. Cirebon City itself is the trade center for Region III Cirebon, namely Kuningan Regency, Cirebon Regency and Indramayu Regency. Cirebon City Restaurant Tax is regulated in Cirebon City Regional Regulation Number 3 of 2019 concerning the Second Amendment to Cirebon City Regional Regulation Number 3 of 2012 concerning Regional Taxes. The regional regulations explain that Restaurant Tax is a tax levied on every service provided by a restaurant. Restaurant tax is one component of Regional Original Income (PAD) revenue. This research aims to analyze the effectiveness and contribution of Restaurant Tax to local revenue. The method used in this research is a quantitative descriptive method, by analyzing the level of effectiveness and contribution of Cirebon City Restaurant Tax revenue from 2019-2021, using secondary data obtained from pages managed by the Cirebon City Regional Revenue Agency (Bapenda). The research results show that the level of effectiveness of Restaurant Tax revenue fluctuates greatly due to the impact of the Covid-19 pandemic, and the contribution to PAD is still relatively low.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"123 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139262262","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Hutri Zara Azizil Tatnya, Siti Rachellia Imani, Tafrij Ahmad Wildany, Nabila Aulia Zahirah, Suparna Wijaya
{"title":"Strategi Manajemen Perpajakan Pada Perusahaan Sektor Energi","authors":"Hutri Zara Azizil Tatnya, Siti Rachellia Imani, Tafrij Ahmad Wildany, Nabila Aulia Zahirah, Suparna Wijaya","doi":"10.54957/jolas.v3i2.452","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v3i2.452","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi manajemen perpajakan PT ABC Artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan analisis terhadap strategi manajemen perpajakan pada perusahaan PT ABC. Data yang digunakan dalam penulisan artikel ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti profil perusahaan PT ABC dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Berdasarkan hasil analisis, diketahui metode pembayaran pajak yang digunakan oleh PT ABC tergantung pada jenis pajak yang harus dibayarkan, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Metode pembayaran umum meliputi pembayaran tunai, pemotongan langsung dari pendapatan karyawan, atau melalui sistem pemungutan pajak yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, PT. ABC menerapkan beberapa strategi pada manajemen perpajakannya, yaitu pemantauan dan kepatuhan perpajakan, perencanaan pajak, pelaporan pajak yang akurat, pengelolaan risiko perpajakan, keterlibatan konsultan pajak, serta audit pajak dan penyelesaian sengketa. Selain itu, PT. ABC diharapkan perlu menerapkan beberapa strategi lainnya agar penerapan manajemen strategi pada perusahaan lebih optimal, diantaranya menjaga kepatuhan perpajakan, menjaga keakuratan pelaporan pajak, meningkatkan pengetahuan perpajakan, evaluasi struktur perusahaan, menggunakan teknologi perpajakan, dan tetap berkomunikasi dengan otoritas pajak.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133315174","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Faiza Aina Nurrizqi, Masruri Muchtar, Pardomuan Robinson Sihombing
{"title":"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019","authors":"Faiza Aina Nurrizqi, Masruri Muchtar, Pardomuan Robinson Sihombing","doi":"10.54957/jolas.v3i2.444","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v3i2.444","url":null,"abstract":"Menurut persebarannya, Papua dan Papua Barat merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia namun berdasarkan jumlah penduduk miskin, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi. Dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah memiliki dua instrumen anggaran yang penggunaannya menjadi kewenangan masing-masing yaitu pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) sebagai komponen kapasitas fiskal daerah menurut PMK-116/PMK.07/2021. Didukung dengan fakta bahwa Jawa Timur merupakan provinsi penerima dana alokasi umum terbesar pada tahun 2019, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Melalui model regresi data panel dengan data 36 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019, penelitian ini menemukan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini mengimplikasikan perlunya evaluasi bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan efisiensi alokasi pendapatan asli daerah agar lebih banyak ditujukan untuk pengentasan kemiskinan. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya kemungkinan perkembangan efisiensi pengalokasian dana alokasi umum seiring berjalannya waktu.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129659001","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Pengaruh Pendapatan Perkapita Dan Ukuran Ekonomi Terhadap Penerimaan Perpajakan Dengan Variabel Pengendalian Korupsi Sebagai Moderasi Pada Negara BRICS","authors":"Muhammad Hafiz Fadhilah, Suparna Wijaya","doi":"10.54957/jolas.v3i2.476","DOIUrl":"https://doi.org/10.54957/jolas.v3i2.476","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita dan ukuran ekonomi terhadap penerimaan negara dengan variabel pengendalian korupsi sebagai variabel moderasi. Variabel dependen dari penelitian ini adalah penerimaan pajak, sedangkan variabel independen dari penelitian ini adalah pendapatan perkapita dan ukuran ekonomi. Indeks pengendalian korupsi akan digunakan sebagai variabel moderasi yang akan berinteraksi dengan variabel dependen. Pada penelitian ini juga menambahkan efektifitas pemerintah sebagai variabel control dari penelitian ini. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari World Bank Data dengan rentang waktu mulai dari tahun 2002 sampai dengan 2019. Analisis regresi yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi data panel dengan model yang digunakan Fixed Effect Model. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan perkapita dan ukuran ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan perpajakan. Berdasarkan penelitian ini ditemukan juga bahwa variabel pengendalian korupsi yang berinteraksi dengan pendapatan perkapita dan ukuran ekonomi memperkuat pengaruhnya terhadap penerimaan perpajakan.","PeriodicalId":237917,"journal":{"name":"Journal of Law, Administration, and Social Science","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132909051","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}