istinbath最新文献_第4页

PEMAKNAAN HALAL ANTARA SIMBOL DAN BENTUK IMPLEMENTASI KEAGAMAAN OLEH PEMILIK UMKM PASCA PEMBERLAKUAN UU NO. 33 TAHUN 2014 宗教符号和形式的合法执行由UMKM所有者后，第NO法规执行。2014年

istinbath Pub Date : 2023-01-28 DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.572

Nikmatul Masruroh

{"title":"PEMAKNAAN HALAL ANTARA SIMBOL DAN BENTUK IMPLEMENTASI KEAGAMAAN OLEH PEMILIK UMKM PASCA PEMBERLAKUAN UU NO. 33 TAHUN 2014","authors":"Nikmatul Masruroh","doi":"10.20414/ijhi.v21i2.572","DOIUrl":"https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.572","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan pertama; mengeksplorasi secara tuntas pemahaman pemilik UMKM dalam memaknai “halalan thayyibah” pada kehidupan sehari-hari, khususnya pada proses produksi produk makanan dan jual beli makanan. Kedua, menggambarkan mengenai kesiapan yang dimiliki pemilik UMKM dalam melakukan sertifikasi halal produk-produk yang diperjualbelikan, khususnya produk makanan. Tujuan tersebut dicapai dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian fenomenologi dan jenis sosiologi agama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara indepth interview kepada beberapa UMKM yang ada di Kabupaten Jember, baik yang sudah bersertifikasi halal maupun yang belum memiliki sertifikasi halal. Model analisis yang digunakan yaitu, analisis Miles dan Huberman dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan analisis data. Hasil dari penelitian ini, yaitu pertama para pemilik UMKM memahami halal masih sebatas epistemologis, belum masuk pada wilayah ontologi maupun aksiologi. Halal masih dipahami sebatas, menggugurkan kewajiban dalam melakukan usaha sesuai dengan anjuran agama dan pemerintah. Ada sisi ketakutan, ketika ada ancaman sanksi bagi yang tidak memiliki sertifikasi halal. Kedua, UMKM dengan skala kecil dan mikro belum memiliki kesiapan manajemen dalam melakukan sertifikasi halal, sebab produksi yang dilakukan masih sederhana serta terkadang belum memenuhi kriteria, khususnya jika menngikuti sertifikasi halal yang model regular Namun, ada sebagian yang sudah siap melakukan sertifikasi halal dengan model self declare.","PeriodicalId":222441,"journal":{"name":"istinbath","volume":"06 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128901528","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

PERKAWINAN ADAT: ANALISIS HUKUM DAN SISTEM PERKAWINAN DI KERINCI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 传统婚姻:从伊斯兰法律的角度来分析法律和婚姻制度

istinbath Pub Date : 2023-01-28 DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.565

Halil Khusairi, I Made Putra Loka Mandala

{"title":"PERKAWINAN ADAT: ANALISIS HUKUM DAN SISTEM PERKAWINAN DI KERINCI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM","authors":"Halil Khusairi, I Made Putra Loka Mandala","doi":"10.20414/ijhi.v21i2.565","DOIUrl":"https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.565","url":null,"abstract":"Perkawinan merupakan sebuah proses perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam perjanjian tersebut berisikan mengenai perjanjian untuk menjalani kehidupan bersama berlandaskan tuntunan agama. Sehingga perkawinan tidak dapat dianggap sebuah kegiatan yang biasa. Bahkan agama Islam sangat memperhatikan perkawinan, ditandai dari berbagai ayat-ayat dan Hadist tentang munakahat (pernikahan). Perhatian khusus terhadap perkawinan juga dilakukan oleh negara, dengan melahirkan undang-undang sebagai pengatur dan ketetapan. Sama halnya dengan Kabupaten Kerinci Jambi. Tidak sekedar hukum konvensional dan hukum syara’, di tengah masyarakat telah ada hukum adat yang mengatur mengenai perkawinan. Penetapan hukum adat tersebut di adopsi dari hukum syara’ dan hukum konvensional perkawinan. Kemudian sistem perkawinan adat di Kabupaten Kerinci dilakukan dengan proses yang memiliki nilai sakral melibatkan ninik mamak (pemangku adat). Dalam pelaksanaan perkawinan adat, al-Qur’an dan Hadist menjadi landasan utama. Perkawinan adat Kerinci dilakukan sesuai dengan ketentuan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terhadap bentuk hukum dan sistem perkawinan adat di Kabupaten Kerinci. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data kemudian di analisis dengan tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa hukum perkawinan adat di Kabupaten Kerinci ditetapkan berdasarkan hukum konvensional dan hukum syara’. Serta sistem perkawinan berlandaskan pada tiga unsur, yakni hukum Islam, hukum konvensional, dan hukum adat.","PeriodicalId":222441,"journal":{"name":"istinbath","volume":"88 11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128993201","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

MANAJEMEN PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH MURABAHAH融资实践管理

istinbath Pub Date : 2023-01-28 DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.575

Widyarini Widyarini, Irhamna Utamy

引用次数: 0

JARIMAH KHALWAT ARRANGEMENTS IN QANUN NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING JINAYAT AND ITS POLYMICS IN ACEH 2014年qanun第6期的Jarimah khalwat安排，涉及亚齐的吉纳亚特及其复数

istinbath Pub Date : 2023-01-28 DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.567

B. Bukhari, Asmuni Asmuni, M. Hatta, Anwar Anwar

{"title":"JARIMAH KHALWAT ARRANGEMENTS IN QANUN NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING JINAYAT AND ITS POLYMICS IN ACEH","authors":"B. Bukhari, Asmuni Asmuni, M. Hatta, Anwar Anwar","doi":"10.20414/ijhi.v21i2.567","DOIUrl":"https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.567","url":null,"abstract":"This study aims to determine the punishment for various polemics regarding jinayat khalwat in the province of Aceh, especially in the cities of Banda Aceh, Lhoksukon and Langsa. This study uses a normative-empirical method with a statutory approach and a case approach. The data source in this research is the Al-Qur`an; the 1945 Constitution; Law No. 1 of 1946 concerning the Criminal Code; Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code; Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law; and Aceh Qanun No. 7 of 2013 concerning Jinayat Procedural Law. The results of the study show that the background to the regulation on the prohibition of khalwat crimes in Qanun No. 6 of 2014 concerning the Law of Jinayat is to prevent the occurrence of a larger jinayat, namely adultery, both adultery muhsan and ghairu muhsan. The formation of the nomenclature of jinayat khalwat in this Qanun is a form of concern for the Government of Aceh towards “decency” regulations relating to actions that lead to jinayat of adultery. The community fully supports the formation of jinayat khalwat rules that aim for the good and benefit of the ummah even though there is polymic in this finger khalwat arrangement.","PeriodicalId":222441,"journal":{"name":"istinbath","volume":"51 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131176729","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ANALISIS MAQASHID SYARIAH DALAM SETORAN AWAL DANA HAJI DI INDONESIA

istinbath Pub Date : 2023-01-28 DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.573

Ma’rifah Yuliani

{"title":"ANALISIS MAQASHID SYARIAH DALAM SETORAN AWAL DANA HAJI DI INDONESIA","authors":"Ma’rifah Yuliani","doi":"10.20414/ijhi.v21i2.573","DOIUrl":"https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.573","url":null,"abstract":"Sejak dikelolanya dana haji oleh BPKH tahun 2017 menimbulkan polemik di masyarakat, karena saat calon jamaah haji menyetorkan dana awal haji untuk mendapatkan nomor porsi haji, calon jamaah diminta untuk menyetujui persyaratan bahwa dana haji yang disetorkan disetujui untuk dikelola oleh BPKH menggunakan akad wakalah. Sebenarnya bagaimanakah pandangan maqashid syariah terhadap kedudukan akad wakalah dalam setoran awal dana haji dalam hukum ekonomi syariah. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian bersifat desktiptif analitis. Berdasarkan sifat dan sumber bahan hukum, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad wakalah dalam setoran dana awal haji bagi setiap pendaftar calon Jemaah haji di Indonesia adalah boleh digunakan, penting dan mutlak adanya untuk kepentingan pengelolaan seluruh dana yang dimiliki oleh calon jemaah haji agar dapat dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Karena tanpa akad wakalah, setoran dana calon jemaah haji tidak dapat dikelola BPKH, sehingga tidak dapat menghasilkan keuntungan bagi penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya (lebih besar mashlahat dibandingkan mudharat-nya).","PeriodicalId":222441,"journal":{"name":"istinbath","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130966404","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

KETERAKSESAN UN-CRC DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (PENDEKATAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM) 2019年第16号宪法禁止

istinbath Pub Date : 2023-01-28 DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.570

Fri Yosmen, Imam Yazid, Nurcahaya Nurcahaya

{"title":"KETERAKSESAN UN-CRC DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (PENDEKATAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)","authors":"Fri Yosmen, Imam Yazid, Nurcahaya Nurcahaya","doi":"10.20414/ijhi.v21i2.570","DOIUrl":"https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.570","url":null,"abstract":"Perlindungan terhadap anak menjadi bagian krusial yang mesti diperhatikan bagi suatu negara. Keadaan anak akan menggambarkan bagaimana keadaan sebuah bangsa pada masa yang mendatang. Hak-hak anak adalah salah satu bagiannya. Anak seyogyanya telah memiliki hak mulai dari masih berbentuk janin. Dalam tulisan ini membahas tentang bagaimana ketercapaian UN-CRC sebagai tiang dari hak anak di dalam aturan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan mengkaji dari sudut pandang undang-undang serta hukum Islam. Dalam undang-undang tersebut terdapat perubahan usia dibolehkan seorang anak untuk menikah. Pokok bahasannya adalah apakah undangundang ini telah mempertimbangkan hak anak secara keseluruhan atau sekedar jawaban akan ketidakhadirannya bias gender pada sebuah aturan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini metode penelitian hukum normatif yang mengkaji ketercapaian UN-CRC dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pespektif perundang-undangan dan hukum Islam. Setelah dianalisis dari dua perspektif yaitu pendekatan undang-undang dan hukum Islam, ternyata Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara umum telah mengakses sebagian besar amanat UN-CRC akan tetapi masih ada hal yang harus ditingkatkan agar lebih terjaminnya perlindungan hukum bagi seorang anak. Selanjutnya salah satu peran penting dari pengadilan adalah memerintahkan untuk memperoleh terlebih dahulu rekomendasi dari psikolog atau psikiater dan akan menjadi salah satu bahan pertimbangan oleh Hakim. Hal ini bukan untuk mempersulit tetapi bertujuan untuk menjamin terlindungnya hak anak.","PeriodicalId":222441,"journal":{"name":"istinbath","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126109300","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

GRANT SULTAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN TANAH DI KOTA MEDAN (PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM) 格兰特·苏丹作为棉兰市土地所有权的证据(民族法和伊斯兰法的观点)

istinbath Pub Date : 2022-08-24 DOI: 10.20414/ijhi.v21i1.484

Tetty Marlina Tarigan, Pagar Hasibuan, Zulham Zulham

引用次数: 0

DINAMIKA POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH 亚齐政府法律制定过程中的法律政治动态

istinbath Pub Date : 2022-08-24 DOI: 10.20414/ijhi.v21i1.491

M. Rizwan, Azhari Akmal Tarigan

{"title":"DINAMIKA POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH","authors":"M. Rizwan, Azhari Akmal Tarigan","doi":"10.20414/ijhi.v21i1.491","DOIUrl":"https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.491","url":null,"abstract":"Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa dinamika politik hukum di tingkat nasional mempengaruhi produk hukum legislasi terhadap Aceh. Studi ini mempergunakan pendekatan politik hukum untuk melihat konfigurasi politik nasional dalam pembahasan tentang kewenangan bidang syariat Islam bagi Aceh. Lahirnya UU No 11 tahun 2006 merupakan interaksi dari berbagai faktor. Pertama, konfigurasi politik yang demokratis di Indonesia sejak reformasi telah melahirkan berbagai produk hukum yang responsif dan terbuka bagi masyarakat. Termasuk diantaranya adalah lahirnya undang-undang otonomi khusus bagi Aceh. Kedua, sikap negara yang semakin akomodatif terhadap Islam sebagai sumber hukum, semangat kebangsaan untuk membantu Aceh setelah tsunami, dan juga dukungan internasional untuk perdamaian Aceh, mendorong pengakuan pemerintah pusat terhadap kewenangan Aceh dalam bidang pelaksanaan syariat Islam sebagai salah satu keistimewaan Aceh. Sikap pemerintah pusat yang responsif terhadap persoalan Aceh menunjukkan bahwa karakteristik rezim politik mempengaruhi bentuk respon terhadap persoalan-persoalan di Aceh. Pada ranah teoritik, perubahan politik hukum nasional terhadap Aceh sekaligus memperkuat teori politik hukum.","PeriodicalId":222441,"journal":{"name":"istinbath","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133834789","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

STRATEGI PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI FINANCIAL TECHNOLOGY

istinbath Pub Date : 2022-08-24 DOI: 10.20414/ijhi.v21i1.490

Arinal Rahmati, Azharsyah Ibrahim

{"title":"STRATEGI PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI FINANCIAL TECHNOLOGY","authors":"Arinal Rahmati, Azharsyah Ibrahim","doi":"10.20414/ijhi.v21i1.490","DOIUrl":"https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.490","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin tingginya persaingan industri perbankan syariah dengan perusahaan fintech. Salah satu hal patut dipertimbangkan adalah inovasi fintech yang menganut inovasi disruptif yang mempengaruhi contestability dan kemampuan bersaing yang berimplikasi terhadap eksistensi perbankan syariah. Oleh sebab itu, perbankan syariah dituntut mempunyai strategi dalam mempertahankan loyalitas nasabah dan eksistensi perbankan. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama yang akan dikaji secara mendalam yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pola deskriptif. Artikel ini akan merumuskan strategi-strategi yang dapat digunakan oleh praktisi perbankan syariah dalam menghadapi fintech untuk terus brsinergi memberikan layanan yang canggih, inovatif, mudah, cepat dan murah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa strategi yang dapat diimplementasikan di antaranya (1) model collaborating strategy yang diusung dengan menggandeng fintech untuk menyalurkan pembiayaan UMKM dan merekrut nasabah untuk mengambil pembiayaan pada perbankan syariah. (2) Strategi selanjutnya berupa confotative strategy yang menempatkan perusahaan startup sebagai competitor bagi perbankan syariah. (3) Strategi lainnya meningkatkan kemampuan survive yang tinggi bagi stakeholder dalam Menghadapi Fintech. (4) Kemudian strategi internal yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah dalam menghadapi fintech seperti think like fintech, embrace new technology dan fokus pada on engagement serta safety first. Perpaduan inovasi tersebut juga menjadi salah satu urgensi dari tujuan pemerataan kemakmuran bagi masyarakat yang selama ini tidak tersentuh oleh perbakan syariah dengan begitu, layanan fintech dapat menjadi perantara berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia dengan menyediakan layanan yang prima ditengah meningkatnya masyarakat yang menggunakan ponsel dan internet.","PeriodicalId":222441,"journal":{"name":"istinbath","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126786179","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

KOMPLEKSITAS KAWIN SIRI: ANTARA HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA SIRI婚姻的复杂性:伊斯兰法律和婚姻法之间的关系

istinbath Pub Date : 2022-08-24 DOI: 10.20414/ijhi.v21i1.492

Halil Khusairi

{"title":"KOMPLEKSITAS KAWIN SIRI: ANTARA HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA","authors":"Halil Khusairi","doi":"10.20414/ijhi.v21i1.492","DOIUrl":"https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.492","url":null,"abstract":"Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Bagi Bangsa Indonesia yang memiliki alam pikiran magis (percaya pada hal-hal gaib), ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai sebuah seremonial, tetapi juga peristiwa sakral. Ikatan yang ada di antara mereka merupakan ikatan lahiriah, rohaniah, spiritual dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap suami isteri yang berupa hak dan kewajiban. Menjelaskan kontradiksi hukum agama dan undang-undang perkawinan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Peneliti berusaha mengkaji konsep kawin sirri dalam pembaharuan hukum perkawinan Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini, pada dasarnya bersumber dari literatur-literatur yang berkaitan dengan fiqih dan pembaharuan hukum perkawinan Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan kompleksitas kawin sirri berada pada konsekuensi hukum, antara sah menurut agama dan hukum negara. Kompilasi Hukum Islam berpijak pada argumen bahwa pernikahan harus sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Dengan kata lain, keabsahan pernikahan berkaitan erat dengan implementasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan.","PeriodicalId":222441,"journal":{"name":"istinbath","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125062991","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1