istinbath最新文献

{"title":"ANALISIS KOMPARATIF METODOLOGI KH. HASYIM ASY’ARI DENGAN SYAIKH YUSUF AL-QARDHAWI TERHADAP INTERPRETASI HADIS DAN RELEVANSINYA DI ERA 4.0","authors":"Zulfikar Rodafi, H. Humaidi, Fitrah Sugiarto","doi":"10.20414/ijhi.v21i1.489","DOIUrl":"https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.489","url":null,"abstract":"Munculnya berbagai interpretasi terlebih dalam ilmu Hadis tentunya menyebabkan kita sebagai umat Islam perlu mengerti keilmuan, asbabul wurud, dan histori dari sebuah riwayat. Dalam kajian ini penulis membahas Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari sebagai Tokoh Pejuang Indonesia dalam kemerdekaan Negeri pada tahun 1945. Dan juga membahas tentang metodologi interpretasinya Syaikh Yusuf AlQardhawi dalam hadis Nabi, yang mana Syeikh Yusuf Al-Qardhawi ini juga merupakan salah satu ulama kontemporer yang telah diakui akan penguasaannya dalam bidang hadis dan terhadap metodologis hukum Islam baik klasik maupun kontemporer yang begitu mendalam. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan teori-teori Hadlratus Syaikh KH. Hasyim As’ary dalam mendalami serta mengkaji isi kandungan hadis-hadis Rasulullah SAW kemudian mengkomparasikannya dengan metodologi Syaikh Yusuf Al-Qardhawi sebagai ulama kontemporer yang memiliki kapasitas yang sama, dan kemudian mencari relevansinya di era 4.0 ini. Kesimpulannya, Metode interpretasi hadis Hadlratus Syaikh KH. Hasyim As’ari ini banyak sekali relevansinya apalagi pada era millennial 4.0 sekarang ini baik dalam ranah akidah, fikih, etika dan pendidikan dari sinilah perlu adanya khittah dan penyegaran pemahaman islam untuk mengembalikan pada ajaran dan interpretasi hadis dengan benar. Begitu juga dengan metode interpretasi hadis Syaikh Yusuf Al Qardhawi yang penekanan metodelogi ilmiahnya dalam memahami hadis ini menunjukkan konteks masa kehidupan yang sesuai dengan era milenial atau era 4.0 ini, dimana ilmu pengetahuan positivistik begitu berkembang yang menuntut standar ilmiah. Metodelogi Syaikh Yusuf Al-Qardhawi inilah merupakan tawaran dan arahan yang tepat untuk memahami hadis dengan benar di era 4.0 yang sangat banyak hadishadis yang bertebaran dengan sumber yang tidak jelas di media sosial dan lainnya.","PeriodicalId":222441,"journal":{"name":"istinbath","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134559143","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENERAPAN DISTRIBUSI HARTA WARISAN KOMUNITAS MUSLIM SUKU BATAK SIMALUNGUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM","authors":"Muhammad Zuhirsyan, Pagar Pagar, Ansari Ansari","doi":"10.20414/ijhi.v21i1.488","DOIUrl":"https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.488","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Muslim suku Batak Simalungun di Sumatera Utara dalam perspektif hukum Islam. Model penelitian penelitian ini adalah kualitatif, Data didapat dari proses wawancara mendalam dan observasi lapangan dengan mengamati penerapan hukum waris pada masyarakat muslim Suku Bata Simalungun, selanjutnya menganalisis menggunakan perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukan, praktik penerapan pembagian harta warisan komunitas ini adalah bervariatif dalam bentuk secara musyawarah, berdasarkan hukum farāiḍ, distribusi bagi rata, atau bersandar pada ketetapan yang diberikan orang tua mereka semasa hidupnya. Pembagian dengan cara musyawarah, dan secara bagi rata boleh saja dilakukan asalkan mengikuti petunjuk Kompilasi Hukum Islam. Penetapan orangua semasa hidup kepada ahli waris yang dilakukan masyarakat belum masuk ke dalam kategori hibah sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian, penundaan pembagian warisan untuk tetap mengelola bersama agar terhindar dari penjualan ahli waris yang berakibat hilangnya budaya loka dapat diterapkan dengan mematuhi Pasal 189 KHI.","PeriodicalId":222441,"journal":{"name":"istinbath","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121391413","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KONSEP DAN METODE PENYELESAIAN KEWARISAN ANTARA KAKEK DENGAN SAUDARA MENURUT SYEKH ALI ASH SHOBUNI","authors":"Sumper Mulia Harahap, Martua Nasution, Rajab Ritonga","doi":"10.20414/ijhi.v21i1.486","DOIUrl":"https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.486","url":null,"abstract":"Pembahasan kewarisan antara kakek dengan saudara merupakan masalah khilafiah di kalangan ulama fiqh. Pada fiqh mawaris, kedudukan ayah sangat urgen dan dapat menghalangi hak waris semua jenis saudara. Sehingga ungkapan ayah yang disematkan kepada kakek akan mempengaruhi bagian para saudara. Jenis penelitian ini adalah library research dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil temuan menjelaskan bahwa kedudukan kakek dan saudara adalah dua hal yang sama kepada pewaris. Karena keduanya terhubung kepada pewaris melalui jalur ayah. Kakek sebagi asal dari ayah dan saudara sebagai furu’nya. Sehingga di antara keduanya harus dilakukan penyelesaian khusus dan perhitungan khusus sesuai dengan porsi masing-masing. Konsep muqosamah, bagian 1/3 dan 1/6 menjadi jawaban atas metode perhitungan bagian antara kakek dengan saudara.","PeriodicalId":222441,"journal":{"name":"istinbath","volume":"207 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121634401","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MOVING STATUS OF CITIZENSHIP AS A FORM OF CRISIS OF INDONESIAN MUSLIM EMPLOYMENT IN MALAYSIA","authors":"Alfitra Alfitra","doi":"10.20414/ijhi.v21i1.493","DOIUrl":"https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.493","url":null,"abstract":"As citizens and society, every Indonesian citizen has the same position, rights, and obligations, that everyone is guaranteed the right to obtain citizenship status, to avoid the possibility of statelessness. While at the same time, every country must not allow its citizens have two citizenship status at once. Many Indonesian Muslim workers have moved their citizenship status to become Malaysian citizens. From this background, this study aims to identify and understand the policies that can be implemented by the two countries. This research is normative legal research using secondary data sources in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. Legal materials are obtained through documents or literature studies. While the approach used is the approach of legislation, history, and. The legal materials that have been collected are analyzed qualitatively, comprehensively, and completely. From the analysis conducted, three conclusions were obtained. The First, the factors that cause displacement, the citizenship status experienced by Indonesian citizens who have lived, and lived for decades in Malaysia is a form of a national identity crisis. The Second, laws and regulations that apply in Indonesia and Malaysia can also trigger the acceleration of becoming Malaysian citizens, so it can be concluded that the regulations made by the two countries also have a role in the transfer of Indonesian citizens to become Malaysian citizens. Third Impact for the two countries on the prevalence of the phenomenon of changing the status of citizens of Muslim Workers in Malaysia. Both Indonesia and Malaysia experience either negative or positive impacts on the migration of Indonesian citizens to Malaysia as follows: there are several positive and negative impacts caused by the transfer of citizenship.","PeriodicalId":222441,"journal":{"name":"istinbath","volume":"54 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116730889","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN ACEH UTARA","authors":"A. Abdullah, Nawir Yuslem, Hafsah Hafsah","doi":"10.20414/ijhi.v21i1.485","DOIUrl":"https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.485","url":null,"abstract":"Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban kekerasan seksual menurut Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak. Kajian ini didasarkan pada hasil penelitian di kabupaten Aceh Utara dengan melihat subtansi dua aturan (Undang-undang dan qanun) dan mewawancarai mendalam dengan kepolisian, kejaksaan, Pengadilan Negeri, Mahkamah syari’ah dan P2TP2A dan tokoh masyarakat. Salah satu argumen dalam studi ini adalah Undang-undang dan qanun memberi jaminan hukum yang dapat meringankan kerugian korban dalam proses peradilan dan jaminan lainnya berupa kesehatan, ekonomi dan sosial serta memberatkan sanksi hukuman terhadap pelaku. Namun kedua aturan tersebut tidak mengatur teknis pelayanan secara kongkrit sehingga banyak hak-hak korban yang terabaikan bahkan selama mahkamah syariah diberi kewenangan kompensasi absolut terhadap pidana kekerasan seksual maka subtansi sanksi hukuman dalam Undang-undang dan qanun Perlindungan anak dinyatakan tidak berlaku yang berlaku adalah aturan jarīmah dalam qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dengan demikian di Aceh khususnya Aceh utara terjadi kompetisi hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual, dimana predator anak melalui pengacara memohon diadili di Mahkamah syariah karena sanksi hukuman lebih ringan dibandingkan dengan sanksi hukuman di pengadilan negeri. Akibatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh meningkat dan sulit untuk dihapuskan.","PeriodicalId":222441,"journal":{"name":"istinbath","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123804183","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PERADILAN UMUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA","authors":"Budi Abdullah, Ansari Ansari, Asmuni Asmuni","doi":"10.20414/ijhi.v21i1.483","DOIUrl":"https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.483","url":null,"abstract":"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang judicial review terhadap Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 tahun 2008 yang menimbulkan ketidakpastian hukum, dinyatakan tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan UUD 45. Putusan MK tersebut bersifat final and binding, mengikat seluruh warga negara (erga omnes). Putusan MK menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama. Putusan MK tersebut telah mengakhiri perdebatan tentang pasal Pasal 55 ayat 2 dan 3 beserta penjelasannya yang sempat menimbulkan kegaduhan hukum (legal disorder). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif - yuridis empiris. Menggali asas dan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta melihat norma hukum yang terjadi dalam masyarkat, kemudian menganalisis permasalahan dari sudut pandang hukum positif. Melihat bagaimana perkara sengketa ekonomi syariah diadili oleh lembag Peradilan Umum. Ada dua point penting yang ditemukan dalam penelitian. Pertama, Peristiwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diadili oleh lembaga Peradilan Umum. Padahal Putusan MK Nomor 93/PPU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 menegaskan bahwa sengketa ekonomi syariah adalah kewenangan absolut Peradilan Agama. Kedua Putusan Peradilan Umum yang mengadili sengketa ekonomi syariah tidak mempertimbangkan dogma hukum. Padahal Mahkamah Agung RI telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis. Sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat. Putusan Hakim adalah merupakan hukum, semestinya memberikan manfaat dan perlindungan hukum. Bukan sebaliknya menimbulkan keprihatinan hukum. Putusan MK telah mengembalikan kewenangan absolut dalam mengadili sengketa ekonomi syariah kepada Undang Undang Nomor. 3 tahun 2006. Tujuannya adalah mempertegas ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU ini yang menyebutkan bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan Ekonomi syariah, dapat berjalan dengan semestinya menurut hukum.","PeriodicalId":222441,"journal":{"name":"istinbath","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133679973","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"THE RELATIONSHIP OF LIQUIDITY, DEBT AND SHARIA STOCK INVESTMENT’S RISK MODERATED BY FINANCIAL PERFORMANCE","authors":"Riskin Hidayat","doi":"10.20414/ijhi.v20i2.390","DOIUrl":"https://doi.org/10.20414/ijhi.v20i2.390","url":null,"abstract":"This study aims to test the effect of liquidity and debt on Sharia stock investment’s risk moderated by the financial performance of the Jakarta Islamic Index firm. The population in this study are all Jakarta Islamic Index firms listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. The sampling technique uses purposive sampling and obtained a sample of 110. Data are obtained from Indonesia Stock Exchange. Data analysis uses moderating regression analysis. The results show that liquidity has a significant negative influence on sharia stock investment risk, meanwhile debt has a significant positive effect on sharia stock investment risk. Liquidity is more sensitive to investment risk in high-performing firms than low-performing firms, while debt is more sensitive to the risk of investing in stocks in low-performing firms than high-performing firms.","PeriodicalId":222441,"journal":{"name":"istinbath","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133217414","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PROFIT MANAGEMENT ANALYSIS OF THE CONSUMER GOODS INDUSTRY IN INDONESIA: SHARIA VERSUS NON-SHARIA SHARE","authors":"T. Nengsih, M. Baining, Muhammad Riyadi Dwi Atmojo","doi":"10.20414/ijhi.v20i2.392","DOIUrl":"https://doi.org/10.20414/ijhi.v20i2.392","url":null,"abstract":"Profit management is carried out by the company to achieve the manager’s motivation to achieve profit targets which are applied in managing financial statements. Many factors can affect profit management. This study aims to determine the factors that influence profit management in the consumer goods industry sector, at sharia and non-sharia. This data uses the financial reports and the annual reports of manufacturing companies at IDX (Indonesian Stock Exchange) in 2016-2019 with 19 sharia companies and 10 non-sharia companies. This study uses the Multiple Linear Regression analysis on the panel data with dependent variables: tax planning, current tax expense, profitability, audit committee, company size, managerial ownership, and leverage. The results of this study show all the variables both in sharia and non-sharia manufacturing companies in the consumer goods industry in the 2016-2019 influence together with the profit management. The coefficient of determination for these models is 72% at sharia shares and 51% at non-sharia shares. According to the t-test, it shows that tax planning, current tax expense, and managerial ownership influence profit management in sharia shares and only the company size influences profit management in non-sharia shares at manufacturing companies in the consumer goods industry in Indonesia at 2016-2019.","PeriodicalId":222441,"journal":{"name":"istinbath","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128222965","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"DARURAT VAKSIN, FATWA MUI DAN TINJAUAN FIKIH DARURI (STUDI KASUS FATWA VAKSIN COVID-19 DI INDONESIA)","authors":"Husni Mubarrak A. Latief","doi":"10.20414/ijhi.v20i2.386","DOIUrl":"https://doi.org/10.20414/ijhi.v20i2.386","url":null,"abstract":"Artikel ini ingin mendiskusikan fatwa ulama, tepatnya fatwa Majelis Ulama Indonesia, terkait hukum kebolehan jenis vaksin covid-19 tertentu yang mengandung unsur haram dengan alasan keadaan darurat. Bagaimanapun, terma darurat (dharurat syar’iyyah) sebagaimana dikenal dalam fikih daruri, memiliki pengertian, batasan dan kriterianya tersendiri untuk bisa dianggap dan diterapkan sebagai suatu keadaan darurat, sehingga membolehkan konsumsi hal yang diharamkan. Fatwa, dalam kapasitasnya sebagai sebuah produk hukum Islam, tentu tidaklah keluar dari ruang vakum, melainkan telah melalui suatu proses pemahaman dan penalaran terhadap permasalahan hukum vaksin Covid-19 itu di musim pandemi. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, artikel ini menjadikan content fatwa MUI tersebut sebagai pisau analisis, selanjutnya kajian kualitatif ini menggunakan teori hukum kritis untuk menganalisis poin-poin penting yang terdapat di dalam fatwa. Artikel ini menyimpulkan, bahwa fatwa MUI ini, sejatinya didukung secara lebih mendalam oleh dalil dan penalaran kemaslahatan lainnya, guna memastikan dan memperkuat hujah serta alasan kebolehan vaksin Covid-19 yang mengandung unsur haram dengan dalih keadaan darurat.","PeriodicalId":222441,"journal":{"name":"istinbath","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125421555","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"THE VALUES OF SORONG SALA’ TRADITION AS A SOLUTION TO DEVELOP ISLAH FOR THE GENERATION IN THE COVID-19 ERA","authors":"Rina Rohayu Harun, N. Septyanun, Tin Yuliani","doi":"10.20414/ijhi.v20i2.389","DOIUrl":"https://doi.org/10.20414/ijhi.v20i2.389","url":null,"abstract":"The use of social media today often triggers a war of opinion between its users and sometimes even leads to reporting to the authorities (police). Wars of opinion or differences of opinion occur because there are different views on something that is being discussed, such as the recent presidential election. Solving problems (simple) through legal channels, for some people is the right step, and provides a deterrent effect for the perpetrators. In fact, in the Covid- 19 era like now, the police have very many tasks, ranging from socialization activities on large-scale social restrictions to curbing and prosecuting people who violate the provisions of PP No. 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in the Context of Accelerating the Handling of Covid-19. The people began to abandon the habit that was carried out by the previous people in this country, that it would be better to solve problems peacefully and to forgive each other, for the sake of more harmonious and peaceful life. Islah can be manifested, one of which is the traditional tradition/local wisdom of sorong sala’ which is known in Tepal village, one of the areas in Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara Province, which still adheres to Adat Bersedikan Syara’, Syara’ Bersendikan Kitabullah. This customary tradition is carried out so that the two warring parties can reconcile without involving the authorities. The method used in this research is descriptive qualitative as well as assessing secondary data about sorong sala ‘as well as filling.","PeriodicalId":222441,"journal":{"name":"istinbath","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114372896","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}