DINAMIKA POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH

Abstract

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa dinamika politik hukum di tingkat nasional mempengaruhi produk hukum legislasi terhadap Aceh. Studi ini mempergunakan pendekatan politik hukum untuk melihat konfigurasi politik nasional dalam pembahasan tentang kewenangan bidang syariat Islam bagi Aceh. Lahirnya UU No 11 tahun 2006 merupakan interaksi dari berbagai faktor. Pertama, konfigurasi politik yang demokratis di Indonesia sejak reformasi telah melahirkan berbagai produk hukum yang responsif dan terbuka bagi masyarakat. Termasuk diantaranya adalah lahirnya undang-undang otonomi khusus bagi Aceh. Kedua, sikap negara yang semakin akomodatif terhadap Islam sebagai sumber hukum, semangat kebangsaan untuk membantu Aceh setelah tsunami, dan juga dukungan internasional untuk perdamaian Aceh, mendorong pengakuan pemerintah pusat terhadap kewenangan Aceh dalam bidang pelaksanaan syariat Islam sebagai salah satu keistimewaan Aceh. Sikap pemerintah pusat yang responsif terhadap persoalan Aceh menunjukkan bahwa karakteristik rezim politik mempengaruhi bentuk respon terhadap persoalan-persoalan di Aceh. Pada ranah teoritik, perubahan politik hukum nasional terhadap Aceh sekaligus memperkuat teori politik hukum.