Jurnal Analogi Hukum最新文献

{"title":"Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat","authors":"Ngurah Arya Kusuma, A. A. S. L. Dewi, I. Widyantara","doi":"10.22225/ah.3.1.2021.11-16","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.11-16","url":null,"abstract":"Arah peraturan hukum bermaksud menciptakan hukum sebagai aturan yang memberikan proteksi bagi kewenangan masyarakat dan menyelamatkan kehidupan keturunan di masa depan. Sistem hukum dibeberapa negara berbeda-beda, di Indonesia sistem hukumnya masih kurang baik, negara dalam aplikasinya terus menemui modernisasi dan tidak ada satu kawasan pun yang dapat menolaknya. Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu dasar yang sungguh berguna dalam melaksanakan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah aturan yang stabil  dalam rangka menetapkan tindakan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Tindakan penganiayaan yang kita jumpa dari beragam sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang pemantauan baik itu dari faktor rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Adapun rumusan masalah 1). Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ? 2). Bagaimanakah sanksi pidana dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ? Tipe penelitian yang dilakukan penelitian hukum normative. dasar pertimbangan hakim menelaah tentang kebenaran dari kasus yang ditangani terlebih dahulu, karena hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang tidak memihak, hakim untuk dapat memberikan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Secara sungguh-sungguh tentang hal-hal yang mengenai memberatkan dan meringankan pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dikurangi masa tahanan. \u0000 ","PeriodicalId":177463,"journal":{"name":"Jurnal Analogi Hukum","volume":"163 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116653726","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi Melaui Media Sosial (Cyberbullying)","authors":"Ni Nyoman Claudia Agustina Dewi, S. Nahak, I. Widyantara","doi":"10.22225/ah.3.1.2021.90-95","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.90-95","url":null,"abstract":"Permasalahan yang dihadapi penegak hukum untuk menjerat tersangka tindak pidana Cyberbullying adalah pembuktian tentang kesalahan terdakwa. Bukti elektronik tidak diakui sebagai alat bukti yang sah dalam KUHAP, namun dalam prakteknya bukti elektronik diakui kesahannya.Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1)Bagaimana penanganan Tindak kejahatan mayantara (Cyberbullying)berdasarkan UU.RI.No 11 Tahun 2008 tentang ITE (2) Bagaimanakah pembuktian tindak pidana kejahatan mayantara sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia? Penulisan ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode pendekatan undang-undangan,pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil menunjukkan bahwa: (1) Cyberbullying merupakan kejahatan jenis baru dengan sarana elektronik dan di Indonesia sendiri di masukkan kedalam kategori pencemaran nama baik. Kepastian hukum Cyberbullying ada dalam pasal 27 ayat (3) bukan pada ketentuan pasal 310 KUHP ini berdasarkan Putusan MK.No.50/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi No50-PUU-VI/2008 mempertegas sebuah Kepastian Hukum terhadap ketentuan Cyberbullying. (2) dalam sistem pembuktian tindak pidana Cyberbullying yang masih berpedoman pada KUHAP yang dalam hal ini belum mengakui bukti elektronik sebagai alat ukti yang sah, namun penggunaaan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah masih digunakan dalam beberapa praktik peradilan, di undang-undang khusus agar terciptanya kebenaran secara materii.","PeriodicalId":177463,"journal":{"name":"Jurnal Analogi Hukum","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129989897","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Dilangsungkan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0032/Pdt.P/2017/Pa.Dps)","authors":"Ni Ketut Desi Andreni, I. N. Sujana, I. Sukadana","doi":"10.22225/ah.3.1.2021.42-46","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.42-46","url":null,"abstract":"Di Indonesia setiap umat beragama Islam yang melaksanakan pernikahan harus mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama,sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. tetapi nyatanya perkawinan sirri masih banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Perkawinan sirri memang sah secara syari’at namun tidak sesuai dengan peraturan perkawinan yang berlaku. Akibat hukum dari kelangsungan pernikahan sirri adalah tidak mempunyai akta nikah sehingga tidak mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. Kemunculan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama akan dapat membantu status perkawinan, karena perkawinan itu telah memiliki kekuatan hukum. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah (1) bagaimana sahnya Itsbat Nikah dalam perkawinan siirri yang dilangsungkan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, (2) bagaimana rasio decidendi Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar dalam mengabulkan Itsbat Nikah terhadap perkawinan sirri yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yaitu dalam pengkajiannya mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta berkas putusan yang berkaitan. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan sahnya Itsbat Nikah dilihat dari permohonan pemohon telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi syarat sesuai dengan keterangan PSl 7 ayat (3) yaitu: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. hilangnya akta nikah, c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, e. perkawinan yang dilkukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan dan Hakim pengadilan agama Denpasar Menerima dan Mengabulkan Itsbat Nikah karena hakim memiliki beberapa alasan yang digunakan yakni asas kemanfaatan untuk pemohon karena dilihat dari sudut kedudukan sang istri dan anak dan selama nikah sirri itu memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sebagaimana diatur diatur dalam pasal 14 sampai dengan 318 Kompilasi Hukum Islam.","PeriodicalId":177463,"journal":{"name":"Jurnal Analogi Hukum","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116935434","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Adat Mengwi","authors":"N. Wati, N. Mahendrawati, Ni Made Puspasutari Ujianti","doi":"10.22225/ah.3.1.2021.32-36","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.32-36","url":null,"abstract":"Lembaga Perkreditan Desa Adat Mengwi hadir bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa adat mengwi dan menunjang pembangunan desa adat mengwi, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh LPD adat mengwi adalah menyalurkan dana dalam bentuk kredit dalam  memberikan pasilitas kredit LPD desa Adat Mengwi menyalurkan kredit tidak hanya kepada masyarakat didalam desa saja dimana dengan memberikan kredit kepada masyarakat diluar desa itu sendiri bertentangan dengan peraturan yang ada pada LPD Desa Adat Mengwi dan juga pada LPD Desa Adat mengwi memberikan pasilitas Kredit yang istimewa terhadap masyarakat di dalam desa tersebut. Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan yaitu: 1. Bagaimana Pelaksanaan perjanjian kredit di LPD Desa Adat Mengwi dan, 2. Bagaimanakah Upaya yang dilakukan LPD Desa Adat Mengwi apabiala debitur wanprestasi. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan penelitian secara langsung kelapangan dengan teknik pengumpulan data dan melalui wawancara dan pendekatan sosiologis. Dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian kredit di LPD Desa Adat Mengwi Menggunakan bentuk perjanjian baku dimana tertuang dalam bentuk akta otentik dan akta dibawah tangan dan dalam pelaksanaannya prosedure perjanjian kredit di LPD Desa Adat Mengwi sama saja dengan prosedur perjanjian kredit pada umumnya yang membedakan hanya syarat dalam perjanjian tersebut, dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh LPD Desa Adat Mengwi apabila Debitur Wanprestasi adalah dengan beberapa tahap pertama dengan memberikan surat peringatan I ,jika tidak direspon oleh debitur maka akan diberikan surat peringatan II, jika tidak merespon diberikan surat peringatan III, dan jika tidak direspon lagi maka akan diberikan surat teguran,apabila sampai ditahap pemberian surat teguran tidak direspon juga maka akan dilakukan sita jaminan. \u0000 ","PeriodicalId":177463,"journal":{"name":"Jurnal Analogi Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130801079","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pengaturan Predatory Pricing Transportasi Online Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha","authors":"Ni Putu Yuley Restiti, N. Mahendrawati, Ni Made Sukaryati Karma","doi":"10.22225/ah.3.1.2021.129-134","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.129-134","url":null,"abstract":"Dalam dunia usaha, persaingan yang terjadi di antara para pelaku usaha sudah biasa terjadi. Pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha dengan sehat akan mendatangkan dampak yang positif terhadap jalannya persaingan antara pelaku usaha lainnya. Namun, pada kenyataannya ada juga pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha dengan cara yang tidak sehat yang akan berdampak buruk bagi keseimbangan dalam persaingan usaha. Permasalahan dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pengaturan predatory pricing dalam persaingan usaha di Indonesia dan 2) Bagaimanakah relevansi promosi sebagai sarana pemasaran transportasi online terhadap pengaturan hukum predatory pricing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif sehingga pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik dokumentasi dengan mengolah dan menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dengan mempergunakan argumentasi hukum. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai larangan melakukan praktik predatory pricing terdapat pada Pasal 20 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan relevansi promosi sebagai sarana pemasaran transportasi online terhadap pengaturan hukum predatory pricing dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tidak diatur mengenai promosi berlebihan dengan harga yang sangat rendah sehingga dapat menimbulkan unsur praktik predatory pricing.","PeriodicalId":177463,"journal":{"name":"Jurnal Analogi Hukum","volume":"129 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134261593","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Wewenang Notaris Membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Menggunakan Blanko Yang Disediakan Oleh Badan Pertanahan Republik Indonesia","authors":"N. Sari, I. N. Sumardika, Ni Made Puspasutari Ujianti","doi":"10.22225/ah.3.1.2021.62-67","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.62-67","url":null,"abstract":"Notaris ialah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dan salah satu kewenangannya adalah membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan selanjutnya disebut SKMHT. Wewenang seorang notaris ialah menerbitkan SKMHT  dilaksanakan secara melahirkan akta notaris sendiri yang sudah diketik atau dipersiapkan oleh notaris yang di terbitkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Notaris menyandang pejabat umum yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik. Terkait segala tindakan, perjanjian serta penetapan yang diwajibkan pada  peraturan umum atau oleh pihak yang mempunyai kaitan didahulukan dalam pernyataan akta otentik. Adapun rumusan masalah yang digunakan yaitu : 1. Apakah Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan blanko yang disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bukan merupakan akta otentik?2. Bagaimanakah Akibat Hukum apabila Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat oleh Notaris menggunakan blanko yang disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia? Metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini jenis penelitian hukum normative. Pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini ialah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Jadi Notaris berwenang menerbitkan SKMHT sesuai pada Pasal 15 ayat (1) UUHT, namun apabila SKMHT yang dibuatnya menggunakan blanko SKHMT yang disediakan oleh BPN RI, maka SKHMT yang dibuatnya tersebut tidak terlengkapinya  Pasal 38 UUJN, sehingga Akta SKMHT yang dibuatnya bukan merupakan Akta Otentik, melainkan hanya berupa Akta Dibawah Tangan.Akibat hukum apabila SKMHT yang dibuat Notaris menggunakan blanko SKHMT yang disediakan oleh BPN RI, maka akan berakibat bagi Notaris, yaitu SKMHT yang dibuat Notaris batal demi hukum.","PeriodicalId":177463,"journal":{"name":"Jurnal Analogi Hukum","volume":"123 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134149332","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perlindungan Konsumen Laundry Dalam Perjanjian Baku Pada Usaha Cha Cha Laundry","authors":"Ni Nyoman Widiasih, N. Mahendrawati, Desak Gde Dwi Arini","doi":"10.22225/ah.3.1.2021.96-100","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.96-100","url":null,"abstract":"Jasa mencuci pakaian atau laundry kini telah mempermudah masyarakat untuk meringankan pekerjaan mereka dan menghemat waktu maupun tenaga. Namun konsumen laundry dirugikan dengan perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha laundry. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen laundry terhadap perjanjian baku laundry ? 2. Bagaimana akibat hukum jika terjadi wanprestasi terhadap perjanjian baku laundry ? Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris. Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat dengan sepihak dan yang membuat adalah pelaku usaha laundry dimana perjanjian baku ini kedudukannya lebih kuat oleh pelaku usaha untuk itu diperlukan adanya perlindungan hukum bagi konsumen laundry dengan dihubungkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jika dikaitkan dengan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata, dalam perjanjian harus adanya kata sepakat. Bentuk perlindungan hukum jika bagi konsumen laundry terhadap perjanjian baku yaitu pelaku usaha wajib membayar ganti kerugian yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Sedangkan akibat hukum jika terjadi wanprestasi terhadap perjanjian baku laundry dapat dibatalkan demi hukum karena pelaku usaha laundry akan mengganti rugi barang yang di laundry karena pihak konsumen juga telah memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.","PeriodicalId":177463,"journal":{"name":"Jurnal Analogi Hukum","volume":"237 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121026210","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri","authors":"Ni Kadek Ceryna Dewi, Desak Gde Dwi Arini, L. Suryani","doi":"10.22225/ah.3.1.2021.37-41","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.37-41","url":null,"abstract":"Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Dalam hal Penempatan Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri yang diselenggarakan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia harus sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Setelah syarat dan prosedur terpenuhi, maka dibuat perjanjian kerja yang menyangkut perlindungan hukum terhadap hak-hak Tenaga Kerja Indonesia. Dengan adanya perjanjian kerja, maka Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri akan memperoleh perlindungan hukum pada saat pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan perjanjian kerja dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan utama yaitu pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual Approach) sebagai penunjang pendekatan perundang-undangan, sumber bahan hukum penulisan diperoleh dari kepustakaan dengan jenis bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Lemahnya perlindungan tenaga kerja Indonesia ini dikarenakan dua faktor utama yaitu faktor implementasi dari Undang-Undang perlindungan yang di keluarkan oleh pemerintah tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, dan faktor kordinasi yang kurang antar stakeholder terkait. \u0000 ","PeriodicalId":177463,"journal":{"name":"Jurnal Analogi Hukum","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124926817","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak","authors":"I. W. S. Gotama, Ida Ayu Putu Widiati, I. P. G. Seputra","doi":"10.22225/ah.2.3.2521.331-335","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2521.331-335","url":null,"abstract":"Abstrak—Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk pembangunan nasional, yang pemungutannya dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam prakteknya, seringkali terdapat perbedaan penafsiran antara fiskus dan wajib pajak dalam memahami peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan sengketa pajak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia? Kendala-kendala apakah yang menghambat proses penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak? Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan hukum masyarakat khususnya mengenai pengadilan pajak dan dapat terwujudnya Pengadilan Pajak yang profesional, independen, dan terpercaya. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Kedudukan Pengadilan Pajak berada dalam dua (2) lembaga yaitu pembinaan teknis-yudisial oleh Mahkamah Agung sedangkan pembinaan organisasi, keuangan, dan administrasi oleh Kementrian Keuangan. Adanya dualisme ini menyebabkan banyak pihak yang meragukan kemandirian dan independensi Pengadilan Pajak. 2) Kendala-kendala dalam proses penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak adalah tempat kedudukan Pengadilan Pajak yang hanya ada di Ibukota Negara dan adanya sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen ) jika banding wajib pajak  dikabulkan sebagian atau ditolak. \u0000 ","PeriodicalId":177463,"journal":{"name":"Jurnal Analogi Hukum","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126991937","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pertanggungjawaban dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berkaitan Dengan Perdagangan Parsel","authors":"Kadek Purwa Sastra Diyatmika, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Sukaryati Karma","doi":"10.22225/ah.2.3.2500.393-398","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2500.393-398","url":null,"abstract":"Abstrak—Perindungan konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya di dapat oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha. Bagi pelaku usaha yang hanya selalu mementingkan bagaimana memperoleh keuntungan yang banyak tanpa memikirkan kepentingan konsumen. Dapatlah diajukan beberapa permasalahan yang akan merupakan pokok bahasan dari penelitian ini, permasalah tersebut yaitu: 1) Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban dalam hal terjadi kerugian pada konsumen akibat mengkonsumsi produk dalam parsel. 2) bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang menimbulkan akibat kerugian mengkonsumsi produk dalam parsel. Penyajian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, pendekatan masalah secara sosiologis yaitu menggunakan pendekatan berdasarkan ketentuan hukum dan perkembangan hukum secara periodik.  Pertanggungjawaban dalam hal terjadinya kerugian pada konsumen akibat mengkonsumsi produk dalam parsel adalah pihak – pihak yang melakukan kesalahan dan menyebabkan terjadinya kerugian. Pihak – pihak itu adalah produsen, pelaku usaha parsel dan jasa pengiriman. Sanksi menurut hukum perdata yaitu ganti rugi atau sanksi administratif dan menurut hukum pidana yaitu sanksi pidana kurungan 5 tahun penjara. Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang menimbulkan kerugian akibat mengkonsumsi produk dalam parsel dapat dilakukan secara litigasi atau non litigasi. Dalam perdagangan parsel diharapkan semua pihak mengetahui tentang tanggung jawabnya masing-masing sehingga tidak akan timbul kerugian terhadap konsumen yang mengkonsumsi parsel. \u0000 ","PeriodicalId":177463,"journal":{"name":"Jurnal Analogi Hukum","volume":"104 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127148486","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}