Jurnal Analogi Hukum最新文献

Ko-Eksistensi Hukum Negara dan Hukum Adat Bali Dalam Pengangkatan Anak (Studi di Desa Adat Lantangidung, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar) 巴厘岛国家法律和传统法律在收养儿童方面的存在(巴厘岛摄政Sukawati部落村庄的研究)

Jurnal Analogi Hukum Pub Date : 2021-09-30 DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.245-250

Ketut Rai Mahajony, I. M. Suwitra, Diah Gayatri Sudibya

{"title":"Ko-Eksistensi Hukum Negara dan Hukum Adat Bali Dalam Pengangkatan Anak (Studi di Desa Adat Lantangidung, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar)","authors":"Ketut Rai Mahajony, I. M. Suwitra, Diah Gayatri Sudibya","doi":"10.22225/ah.3.2.2021.245-250","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.245-250","url":null,"abstract":"Perkawinan Adat Bali mengikuti garis darah laki-laki (patrilineal), maka mempunyai anak laki masih menjadi tujuan sebuah perkawinan. Mengangkat anak (sentana peperasan) adalah sebuah pilihan jika keluarga tidak mempunyai keturunan untuk melanjutkan kewajiban terhadap keluarga dan masyarakat. Beberapa kasus pengangkatan anak seperti dalam kasus pengangkatan anak di Desa Lantangidung Gianyar Bali yang diangkat dalam penelitian ini sebagai studi kasus. Masalah yang diangkat adalah bagaimana sahnya pengangkatan anak secara Hukum Adat Bali maupun Hukum Negara serta kedudukan anak angkat dalam keluarga dan masyarakat menurut Hukum Adat Bali. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan hukum masyarakat khususnya mengenai perpaduan Hukum Adat Bali dan Hukum Negara dalam hal pengangkatan anak. Pendekatan empiris dipakai guna melihat perpaduan Hukum Adat Bali dan Hukum Negara. Kesimpulan yang didapat bahwa: ko-eksistensi hukum adat Bali dan hukum negara dalam pelaksanaan pengangkatan anak perlu lebih diperjelas dengan lebih detail dengan urutan pelaksanaan yang mudah dipahami sehingga kedudukan anak angkat dalam keluarga dan masyarakat juga menjadi kuat.","PeriodicalId":177463,"journal":{"name":"Jurnal Analogi Hukum","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121045683","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 印尼公民议会成员之间的时间交替机制(pw)

Jurnal Analogi Hukum Pub Date : 2021-09-30 DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.147-151

Jon Samuel Sonbay, I. B. Suryawan, I. N. Sutama

{"title":"Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia","authors":"Jon Samuel Sonbay, I. B. Suryawan, I. N. Sutama","doi":"10.22225/ah.3.2.2021.147-151","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.147-151","url":null,"abstract":"Pada pasal 213 UU. No. 27 Tahun 2009 mengenai kewenangan Penggantian Antar Waktu sempat memicu sebuah polemic karena dihilangkan, memunculkan tuntutan masyarakat yang menginginkan anggota dewan accountable, baik yang dimaksud pada kinerja politiknya maupun etika perilakunya. Oleh karena itu, PAW sendiri dimunculkan kembali dengan diatur dalam UU No. 13 Tahun 2019. Permasalahan dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme Pergantian Antar Waktu Anggota DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ? dan 2) Bagaimana eksistensi Pergantian Antar Waktu dalam sistem demokrasi Indonesia?. Tipe penelitian dan pendekatan masalah yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka. Serta dikumpulkan dan dianalisis secara interpretasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah PAW dari anggota DPR dilakukan berdasarkan pada aturan mekanisme hukum yang ditetapkan pada UU No. 27 Tahun 2009. Sedangkan operasional pelaksanaannya dimuat pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib. \u0000 ","PeriodicalId":177463,"journal":{"name":"Jurnal Analogi Hukum","volume":"59 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124783235","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Hewan Satwa 对动物走私的刑法执行

Jurnal Analogi Hukum Pub Date : 2021-09-30 DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.161-164

I. M. Suradnya, A. A. S. L. Dewi, L. Suryani

引用次数: 0

Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

Jurnal Analogi Hukum Pub Date : 2021-09-30 DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.177-182

Dewa Putu Ade Wicaksana, A. A. S. L. Dewi, L. Suryani

{"title":"Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia","authors":"Dewa Putu Ade Wicaksana, A. A. S. L. Dewi, L. Suryani","doi":"10.22225/ah.3.2.2021.177-182","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.177-182","url":null,"abstract":"Penyebaran Pandemi Covid-19 yang masih menghambat proses penyelesaian sengketa hubungan industrial konvensional di Indonesia. Mediasi online hadir sebagai wadah alternatif penyelesaian sengketa yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak sesuai kaidah formil penyelesaian sengketa hubungan industrial dan kemajuan di bidang teknologi. Permasalahan dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pengaturan mediasi online sebagai alternatif penyelesaian sengketa hubungan industrial pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia; 2. Bagaimana keabsahan hasil mediasi online sebagai alternatif penyelesaian sengketa hubungan industrial pada masa pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang mengkaji norma hukum secara substansial, didasarkan pada pendekatan konseptual dan pendekatan undang- undang. Pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UU. No. 30 Tahun 1999 serta UU. No. 2 Tahun 2004 secara implisit telah memberikan ruang bagi mediasi online sebagai instrumen alternatif penyelesaian sengketa perselisihan hubungan industrial. Indonesia belum memiliki payung hukum baik formil dan materiil yang mengatur secara “lex specialis” mengenai mediasi online serta kesepakatan tertulis yang dihasilkan dari mediasi online sebagai alternatif penyelesaian sengketa hubungan industrial di masa pandemi COVID-19, belum memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, sehingga masih rentan untuk dilanggar oleh para pihak. \u0000 ","PeriodicalId":177463,"journal":{"name":"Jurnal Analogi Hukum","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128794249","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 对妇女作为家庭暴力受害者的合法保护

Jurnal Analogi Hukum Pub Date : 2021-09-30 DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.221-224

Andri Eka Putra, A. A. S. L. Dewi, Ni Made Sukaryati Karma

{"title":"Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga","authors":"Andri Eka Putra, A. A. S. L. Dewi, Ni Made Sukaryati Karma","doi":"10.22225/ah.3.2.2021.221-224","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.221-224","url":null,"abstract":"Perbuatan kebengisan kepada wanita menurut umum ialah kejadian yang banyak di alami oleh banyak wanita, Bahkan jika perbuatan kebengisan tersebut berlaku pada rumah tangga, lantaran kejadian tersebut masih dianggap tabu dan masih dianggap seperti kejadian keluarga yang di selesaikan menurut kekeluargaan. Hal ini menampakkan masih melimpah korban wanita kebingasan pada tempat tinggal menutup perkataan dan menyimpan masalah tadi rapat-rapat. Rumusan masalah yang di angkat yakni 1) Apa saja yang menjadi faktor-faktor pembawa terjadinya KDRT, 2) Bagaimana pelaksanaan kasus kepada perempuan sebagai saksi korban KDRT di PN Denpasar. Jenis pengkajian yang digunakan adalah tipe pengkajian empiris. Hasil pembahasan dari pengkajian ini adalah faktor-faktor pembawa terjadinya KDRT lantaran kurangnya komunikasi antara suami dan istri pada keluarga yang ialah penentu keharmonisan keluarga dan penerapan perlindungan hukum akan perempuan sebagai saksi korban kekerasan di dalam KDRT di PN Denpasar pada kebenaran dilingkungan telah bergerak sebagian efektif semacam segala sesuatu yang diatur pada garis hukumnya. Sehingga petugas penegak hukum dapat menyelesaikan masalah KDRT dengan baik sehingga bisa menerima perlindungan bagi perempuan sebagai korban KDRT.","PeriodicalId":177463,"journal":{"name":"Jurnal Analogi Hukum","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133182240","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Atas Berkurangnya Dana Akibat Skimming Dalam Rekening Bank 银行对客户的责任是减少银行账户存款

Jurnal Analogi Hukum Pub Date : 2021-09-30 DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.206-209

Kadek Ayu Manik Gita Shintadewi, I. Budiartha, I. Widyantara

{"title":"Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Atas Berkurangnya Dana Akibat Skimming Dalam Rekening Bank","authors":"Kadek Ayu Manik Gita Shintadewi, I. Budiartha, I. Widyantara","doi":"10.22225/ah.3.2.2021.206-209","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.206-209","url":null,"abstract":"Majunya sistem perbankan tidak bisa dipisahkan dengan peran teknologi informasi. Kejahatan terkait perbankan yang hangat dibicarakan adalah Skimming. Skimming dilaksanakan lewat mekanisme curian data nasabah yang disimpan pada magnetik strip pada kartu ATM lalu dikirim lewat nira kabel. Skripsi ini mengangkat 2 rumusan masalah yaitu 1. Bagaimanakah tanggung jawab bank terhadap nasabah atas berkurangnya dana akibat skimming dalam rekening Bank?, 2. Bagaimanakah proses yang dilakukan pihak bank dan nasabah atas berkurangnya dana akibat skimming dalam rekening Bank? Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, teknik pengumpulan bahan hukum dikaji, ditelaah dan diolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel- artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil Penelitian menyatakan bahwa bank sebagai pelaku usaha yang berbentuk badan hukum bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian dari konsumennya yakni nasabahnya akibat produk jasa yang diberikan, yaitu pelayanan e-banking melalui media elektronik, upaya yang dilakukan pihak bank dan nasabah atas berkurangnya dana akibat skimming dalam bank adalah pihak bank dapat memperketat keamanan saat transaksi dilakukan khususnya di ATM, dan untuk nasabah jika mengalami kejadian berupa skimming agar segera melaporkan ke pihak bank.","PeriodicalId":177463,"journal":{"name":"Jurnal Analogi Hukum","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116085757","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Hak Eksekutorial Lembaga Perkreditan Desa Terhadap Benda Jaminan Hak Tanggungan yang Berkedudukan di Luar Wilayah Desa Adat

Jurnal Analogi Hukum Pub Date : 2021-09-30 DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.183-187

I. Gunawan, I. Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti

{"title":"Hak Eksekutorial Lembaga Perkreditan Desa Terhadap Benda Jaminan Hak Tanggungan yang Berkedudukan di Luar Wilayah Desa Adat","authors":"I. Gunawan, I. Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti","doi":"10.22225/ah.3.2.2021.183-187","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.183-187","url":null,"abstract":"LPD adalah suatu badan perniagaan yang dipunyai oleh Desa Adat yang bertempat pada daerah wewidangan Desa Adat. Selanjutnya akan dibahas permasalahan: (1) Bagaimana Pengaturan Lembaga Perkreditan Desa Sebagai Lembaga Keuangan Desa Adat di Bali, (2) Bagaimana Eksistensi Lembaga Perkreditan Desa Terhadap Benda Jaminan Hak Tanggungan Yang Berkedudukan di Luar Desa Adat. Metode penelitian adalah normatif dan Jenis pendekatan Masalah ini terdiri dari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber Bahan Hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan dan Bahan Hukum Sekunder meliputi bentuk tulisan ilmiah tentang hukum. Teknik Pengumpulan Bahan hukum melalui teknik studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis Bahan Hukum melalui teknik deskripsi, interpretasi dan argumentasi. Dan kesimpulan dari skripsi adalah sah sesuai aturan Pasal 5 ayat (1) Pergub No. 44/2017 serta pada UU No. 4/1996 memberikan keabsahan eksekutorial Lembaga Perkreditan Desa yang memberikan hak pada pihak kreditor guna melaksanakan pelelangan dalam rangka menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan diri sendiri. \u0000 ","PeriodicalId":177463,"journal":{"name":"Jurnal Analogi Hukum","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126324404","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Pemanfaatan Tanah Pekarangan Desa di Desa Adat Gelgel Kabupaten Klungkung

Jurnal Analogi Hukum Pub Date : 2021-09-30 DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.165-169

Nyoman Andi Widjaya, I. N. G. Sugiartha, Diah Gayatri Sudibya

引用次数: 0

Sanksi Pidana Terhadap Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat 对严重伤害的刑事惩罚

Jurnal Analogi Hukum Pub Date : 2021-09-30 DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.225-229

I. K. B. P. Suma, I. W. Rideng, I. Widia

引用次数: 0

Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Gandadi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klungkung

Jurnal Analogi Hukum Pub Date : 2021-09-30 DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.152-155

I. Dinata, A. A. S. L. Dewi, L. Suryani

{"title":"Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Gandadi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klungkung","authors":"I. Dinata, A. A. S. L. Dewi, L. Suryani","doi":"10.22225/ah.3.2.2021.152-155","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.152-155","url":null,"abstract":"Tanah atau wilayah merupakan unsur utama dari suatu negara. Besarnya pengaruh tanah terhadap kehidupan manusia, menjadikan Negara berkewajiban untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah itu walaupun hak tersebut tetap dibatasi oleh kepentingan orang lain, masyarakat, dan terlebih lagi negara. Dari latar belakang dapat dirumuskan permasalah seperti 1). Bagaimanakah penyelesaian sengketa sertipikat ganda melalui mediasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klungkung? 2). Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam menyelesaikan sengketa sertipikat ganda di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klungkung? Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan melakukan mendeskripsikan hukum sebagai law in action. Kebijakan negara atas kepastian jaminan kepemilikan tanah itu diperkuat dan diatur hak dan kewajibannya dalam Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) yang diterbitkan pada tahun 1960. Meskipun demikian, permasalah tanah tidak dapat luput dari kehidupan masyarakat. salah satu permasalah yang sering terjadi yakni adanya sertipikat ganda. Dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional memiliki peran penting untuk dapat menyelesaikannya. \u0000 ","PeriodicalId":177463,"journal":{"name":"Jurnal Analogi Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125015711","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1