Jurnal Analogi Hukum最新文献_第2页

Pemanfaatan Tanah Pekarangan Desa di Desa Adat Gelgel Kabupaten Klungkung

Jurnal Analogi Hukum Pub Date : 2021-09-30 DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.165-169

Nyoman Andi Widjaya, I. N. G. Sugiartha, Diah Gayatri Sudibya

引用次数: 0

Sanksi Pidana Terhadap Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat 对严重伤害的刑事惩罚

Jurnal Analogi Hukum Pub Date : 2021-09-30 DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.225-229

I. K. B. P. Suma, I. W. Rideng, I. Widia

引用次数: 0

Penyelesaian Wanprestasi Antara Bank dan Nasabah Melalui Mediasi di BPR Werdhi Sedana Gianyar 通过调解银行和客户之间的成就

Jurnal Analogi Hukum Pub Date : 2021-09-30 DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.201-205

Vijayetta Sriratih Viswari, Nella Hasibuan O'leary, Desak Gde Dwi Arini

{"title":"Penyelesaian Wanprestasi Antara Bank dan Nasabah Melalui Mediasi di BPR Werdhi Sedana Gianyar","authors":"Vijayetta Sriratih Viswari, Nella Hasibuan O'leary, Desak Gde Dwi Arini","doi":"10.22225/ah.3.2.2021.201-205","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.201-205","url":null,"abstract":"Meningkatnya kepercayaan dan minat masyarakat untuk menggunakan jasa bank menimbulkan banyak terjadinya sengketa wanprestasi dimana perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah dan peraturan tentang penyelesaian sengketa yang terjadi di bank diperlukan. Mediasi perbankan merupakan salah satu pilihan yang sering digunakan pihak bank untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi yang terjadi. Adapun rumusan masalah (1) Bagaimanakah perlindungan hukum nasabah di BPR Werdhi Sedana Gianyar? (2) Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi di BPR Werdhi Sedana Gianyar? Penelitian yang dipakai pada penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan yang ada dan hasil penelitian kasus. Dalam hasil penelitian ini hal-hal yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada BPR Werdhi Sedana Gianyar yaitu penurunan omset atau kebangkrutan yang menyebabkan debitur tidak mampu atau terlambat memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang sudah diperjanjikan atau ditetapkan. Penyelesaian wanprestasi yang digunakan BPR Werdhi Sedana Gianyar yaitu dengan cara preventif (pencegahan) dan represif dengan mengeluarkan surat pemberitahuan tunggakan dan surat peringatan, apabila debitur masih belum melunasi kewajibannya jalan terakhir yang ditempuh yaitu dengan cara penyitaan.","PeriodicalId":177463,"journal":{"name":"Jurnal Analogi Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133791586","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Kedudukan Pengemban Jabatan Legal Officer dalam Menjamin Aktivitas Suatu Perseroan Terbatas 负责法律官员的职位，保证人员的行为是有限的

Jurnal Analogi Hukum Pub Date : 2021-09-30 DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.210-214

I. M. Y. Suarmagita, N. Mahendrawati, I. Astiti

{"title":"Kedudukan Pengemban Jabatan Legal Officer dalam Menjamin Aktivitas Suatu Perseroan Terbatas","authors":"I. M. Y. Suarmagita, N. Mahendrawati, I. Astiti","doi":"10.22225/ah.3.2.2021.210-214","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.210-214","url":null,"abstract":"Pengemban jabatan Legal Officer adalah suatu profesi yang tugasnya mengatur dokumennya, perizinannya, dan masalah hukum terjadi pada perusahaan. Skripsi ini mengambil rumusan masalah, yaitu Bagaimana pengemban jabatan legal officer dalam menjamin aktivitas suatu perseroan terbatas?Bagaimana pengemban jabatan legal officer dalam menjamin aktivitas suatu perseroan terbatas?Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif.Pendekatan Penelitian Adalah pendekatan perundangan, konseptual, kasus, analisis, serta pendekatan filosofis. Teknik yang dipakai ialah studi dokumen ataupun studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kedudukan Legal Officer dalam perusahaan berada langsung dibawah Direksi, merujuk pada fungsi dari Legal officer saat menjalankan suatu perusahaan melakukan pengurusan surat-surat perusahaan yang meliputi dokumen-dokumennya, perizinan-perizinannya, surat- suratnya, dan langkah-langkah hukumnya yang sebaiknya ditempuh kalau adanya permasalahan hukum baik untuk masalah perdata maupun pidana. Legal officer tentu bertugas untuk penyesuaian terhadap aturan baru yang diterbitkan oleh pemerintah yang ada kaitan dengan operasional perusahaan, supaya legalitas dari perusahaan tetap dapat pengakuan oleh pemerintah.","PeriodicalId":177463,"journal":{"name":"Jurnal Analogi Hukum","volume":"63 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133259025","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstran Terhadap Perusakan Fasilitas Umum dan Penyerangan Petugas Kepolisian (Studi Kasus Penolakan Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) 抗议者对破坏公共设施和警察袭击的无政府主义法律的影响(2020年《版权保护法》第11条

Jurnal Analogi Hukum Pub Date : 2021-09-30 DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.251-255

Ida Ayu Intan Dwiyanti, I. Budiartha, I. Widyantara

引用次数: 1

Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Gandadi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klungkung

Jurnal Analogi Hukum Pub Date : 2021-09-30 DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.152-155

I. Dinata, A. A. S. L. Dewi, L. Suryani

{"title":"Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Gandadi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klungkung","authors":"I. Dinata, A. A. S. L. Dewi, L. Suryani","doi":"10.22225/ah.3.2.2021.152-155","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.152-155","url":null,"abstract":"Tanah atau wilayah merupakan unsur utama dari suatu negara. Besarnya pengaruh tanah terhadap kehidupan manusia, menjadikan Negara berkewajiban untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah itu walaupun hak tersebut tetap dibatasi oleh kepentingan orang lain, masyarakat, dan terlebih lagi negara. Dari latar belakang dapat dirumuskan permasalah seperti 1). Bagaimanakah penyelesaian sengketa sertipikat ganda melalui mediasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klungkung? 2). Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam menyelesaikan sengketa sertipikat ganda di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klungkung? Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan melakukan mendeskripsikan hukum sebagai law in action. Kebijakan negara atas kepastian jaminan kepemilikan tanah itu diperkuat dan diatur hak dan kewajibannya dalam Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) yang diterbitkan pada tahun 1960. Meskipun demikian, permasalah tanah tidak dapat luput dari kehidupan masyarakat. salah satu permasalah yang sering terjadi yakni adanya sertipikat ganda. Dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional memiliki peran penting untuk dapat menyelesaikannya. \u0000 ","PeriodicalId":177463,"journal":{"name":"Jurnal Analogi Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125015711","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Fungsi Pengawasan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyaluran Kredit bagi Badan Usaha Milik Swasta 银行监管职能由财务服务管理局在向私营企业提供信贷方面发挥作用

Jurnal Analogi Hukum Pub Date : 2021-09-30 DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.156-160

I. K. A. W. Amerta, Ni Komang Arini Satyawati, Desak Gde Dwi Arini

{"title":"Fungsi Pengawasan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyaluran Kredit bagi Badan Usaha Milik Swasta","authors":"I. K. A. W. Amerta, Ni Komang Arini Satyawati, Desak Gde Dwi Arini","doi":"10.22225/ah.3.2.2021.156-160","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.156-160","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan Bagaimanakah fungsi pengawasan Bank oleh OJK dalam penyaluran kredit bagi Badan Usaha Milik Swasta, Bagaimanakah tindak lanjut pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam penyaluran kredit bagi Badan Usaha Milik Swasta? Penelitian dilakukan secara hukum normatif. Sumber bahan hukum primer dari peraturan perundang- undangan yang berlaku seperti UU Nomor 21 / 2011. Sumber bahan hukum sekunder dari literatur. Analisis penelitian dilakukan secara kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian bahwa fungsi pengawasan bank oleh OJK dalam penyaluran kredit bagi Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) sesuai Pasal 6 UU Nomor 21/2011 bahwa pengawasan Bank dilakukan untuk mendorong bank agar melaksanakan secara konsisten ketentuan perbankan dan mengacu pada prinsip kehati-hatian. Tindak lanjut pengawasan OJK dalam penyaluran kredit bagi BUMS bila terjadi kesulitan atau kredit macet maka OJK bekerja sama dengan Bank Indonesia sebagai Lender of Last Resort untuk mengatasi permasalahan kesulitan bank tersebut guna menjaga stabilitas perbankan serta menjamin keamanan keuangan nasabah selaku konsumen. \u0000 ","PeriodicalId":177463,"journal":{"name":"Jurnal Analogi Hukum","volume":"68 12","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120987822","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Mendapatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Tabanan 在塔巴南区对残疾人士实施法律保护，以获得公共服务

Jurnal Analogi Hukum Pub Date : 2021-09-30 DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.170-176

I. P. Sumardika, I. W. W. Astara, I. N. Sutama

{"title":"Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Mendapatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Tabanan","authors":"I. P. Sumardika, I. W. W. Astara, I. N. Sutama","doi":"10.22225/ah.3.2.2021.170-176","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.170-176","url":null,"abstract":"Bagi penyandang disabilitas keleluasaan atas mobilitas menjadi hal penting, terkhusus pada perolehan layanan publik lewat perluasan aksesibilitas sehingga terhindarlah mereka dari diskriminsai sebab keutuhan perannya atas partisipasi pada kegiatan sosial. Penelitian ini ditujukan pada pembahasan perihal bagaimana bentuk proteksi hukum dan pelaksanaannya bagi warga kabupaten tabanan yang berkebutuhan khusus. Kemudian, ditargetkan pula pada riset ini perihal kondisi penyelenggaraan penjaminan hukum bagi mereka atas akses terhadap pelayanan public. Riset ini tergolong kepada kajian hukum empiris dimana dimanfaatkan bergumam pendekatan metodologis, antara lain sosiologi hukum, konseptual dan perundang-undangan. Sementara, sejumlah data kajian yang terkumpul didapatkan dari studi literatur, wawancara, dan observasi. Didapati hasil pada akhir penelitian yakni berkenaan kepadaan ketetapan aturan yang membahas perlindungan hukum bagi warga disabilitas dimana pelingkupan hak asasi mereka telah terpenuhi pada pencantuman keberlakuan undang-undang terkait. Bagi penyandang disabilitas, ditemui sejumlah hambatan pada pelaksanaan perlindungan hukum atas akses layanan publik terdapat hambatan diantaranya ialah keterbatasan pada kesadaran orang tua dengan anak disabilitas dan anggaran pembiayaan, serta kurangnya profesionalisme sumber daya manusia pelaksananya. Terakhir, aturan yang dibentuk terkait perlindungan hak asasi penyandang disabilitas semestinya dijadikan peraturan kabupaten Tabanan. \u0000 ","PeriodicalId":177463,"journal":{"name":"Jurnal Analogi Hukum","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129434733","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Tanggung Jawab Perdata Pemborong Akibat Kegagalan Bangunan dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia 从积极的印尼法律角度来看，承包商的民事责任是失败的

Jurnal Analogi Hukum Pub Date : 2021-09-30 DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.215-220

I. K. Suardika, I. Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti

引用次数: 0

Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Online Market Place Akibat Dampak Covid-19 受Covid-19影响的在线市场消费者的法律保护政策

Jurnal Analogi Hukum Pub Date : 2021-09-30 DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.135-141

I. M. Wiguna, I. Budiartha, Ida Ayu Putu Widiati

{"title":"Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Online Market Place Akibat Dampak Covid-19","authors":"I. M. Wiguna, I. Budiartha, Ida Ayu Putu Widiati","doi":"10.22225/ah.3.2.2021.135-141","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.135-141","url":null,"abstract":"Peningkatan pengguna online marketplace terus meningkat juga membuat meningkatnya tindak kejahatan, disisi lain lemahnya peraturan perlindungan hukum. Rumusan masalah yang diangkat yaitu Bagaimanakah kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen online marketplace berdampak covid-19?, Bagaimanakah implikasi hukum penyebaran covid-19 terhadap konsumen online marketplace? Penelitian skripsi ini dilaksanakan menggunakan tipe penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukan pelindungan hukum terhadap konsumen pada transaksi online marketplace belum efektif dilakukan karena didalam peraturan UUPK, UU ITE, UU Perdagangan, PP PSTE, dan PP PMSE, isi peraturannya tumpang tindih serta tidak kosisten perlu diselaraskannya peraturan tersebut. Diperlukam regulasi kebijakan perlindungan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini dan kedepan, agar dapat melindungi konsumen, menyokong jalannya transaksi online marketplace. Maka memberikan referensi untuk pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam rangka memperbaiki regulasi kebijakan perlindungan hukum terkait transaksi online; 1) Membenahi aturan perlindungan hukum, 2) Dalam membuat aturan perlu melibatkan pihak swasta, 3) Perlunya koordinasi yang baik antar institusi pemerintah, 4) Melakukan penyelesaian sengketa konsumen secara online dengan efektif memakai SiPENA. \u0000 ","PeriodicalId":177463,"journal":{"name":"Jurnal Analogi Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128298525","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0