Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Ni Kadek Ceryna Dewi, Desak Gde Dwi Arini, L. Suryani
{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri","authors":"Ni Kadek Ceryna Dewi, Desak Gde Dwi Arini, L. Suryani","doi":"10.22225/ah.3.1.2021.37-41","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Dalam hal Penempatan Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri yang diselenggarakan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia harus sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Setelah syarat dan prosedur terpenuhi, maka dibuat perjanjian kerja yang menyangkut perlindungan hukum terhadap hak-hak Tenaga Kerja Indonesia. Dengan adanya perjanjian kerja, maka Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri akan memperoleh perlindungan hukum pada saat pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan perjanjian kerja dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan utama yaitu pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual Approach) sebagai penunjang pendekatan perundang-undangan, sumber bahan hukum penulisan diperoleh dari kepustakaan dengan jenis bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Lemahnya perlindungan tenaga kerja Indonesia ini dikarenakan dua faktor utama yaitu faktor implementasi dari Undang-Undang perlindungan yang di keluarkan oleh pemerintah tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, dan faktor kordinasi yang kurang antar stakeholder terkait. \n ","PeriodicalId":177463,"journal":{"name":"Jurnal Analogi Hukum","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-03-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Analogi Hukum","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.37-41","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Dalam hal Penempatan Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri yang diselenggarakan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia harus sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Setelah syarat dan prosedur terpenuhi, maka dibuat perjanjian kerja yang menyangkut perlindungan hukum terhadap hak-hak Tenaga Kerja Indonesia. Dengan adanya perjanjian kerja, maka Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri akan memperoleh perlindungan hukum pada saat pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan perjanjian kerja dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan utama yaitu pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual Approach) sebagai penunjang pendekatan perundang-undangan, sumber bahan hukum penulisan diperoleh dari kepustakaan dengan jenis bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Lemahnya perlindungan tenaga kerja Indonesia ini dikarenakan dua faktor utama yaitu faktor implementasi dari Undang-Undang perlindungan yang di keluarkan oleh pemerintah tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, dan faktor kordinasi yang kurang antar stakeholder terkait.  
随后被称为TKI的印尼工人是每一个有资格在国外工作一段时间的印尼人,他们都得到了一份工资。在安排印尼劳工出境的情况下,印尼劳工服务公司应符合现行法律规定的条件和程序。一旦条款和程序得到满足,就签订了一项涉及保护印尼劳动力权利的法律协议。根据协议,在安置、安置和安置前,在海外工作的印尼工人将获得法律保护。本研究的问题是安排印尼的劳工协议和安置在国外,并提供一种保护印尼劳动力的法律保护。在这篇文章的讨论中使用的研究方法,作者使用主要的法律方法,即法法方法(《康提亚法》)和概念法方法作为法律方法的支持,写作法律材料的来源是通过主要法律材料和次要法律材料的法律类型从文学中获得的。这项研究发现,印尼劳动力保护不足的原因有两个主要因素,即政府制定的《保护法》的实施方式不正常,以及相关利益相关者之间的协调因素。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 求助全文
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信