Pamulang Law Review最新文献_第2页

Penerapan Fungsi Kontrol Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kegiatan pada Bank Syariah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Pamulang Law Review Pub Date : 2022-11-11 DOI: 10.32493/palrev.v5i2.25523

Ichwan Kurnia

{"title":"Penerapan Fungsi Kontrol Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kegiatan pada Bank Syariah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah","authors":"Ichwan Kurnia","doi":"10.32493/palrev.v5i2.25523","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/palrev.v5i2.25523","url":null,"abstract":"Berkaitan dengan kegiatan usaha bank syariah, maka pengawasan bank adalah merupakan tugas pokok bagi bank sentral atau lembaga yang dibentuk secara khusus untuk melakukan pengawasan yang dalam hal ini adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mana DPS mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Namun Dewan DPS belum mampu menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk Bank Syari’ah kepada umat Islam khususnya untuk menggunakan bank syari’ah. Adapun permasalahan yang diangkat oleh Penulis dalam pembahasan Artikel ini adalah terkait dengan bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah dalam pembiayaan yang dilaksanakan oleh Perbankan Syariah? Untuk menjawab permasalahan di atas penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan cara menganalisis data primer dan sekunder dan tersier serta bahan wawancara sehingga menghasilkan jawaban dari setiap permaslaahan yang di kemukakan. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan Pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah belum dapat berjalan sebagaimana mestinya baik sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang ataupun fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Hal ini yang penulis kira menjadi penyebab “semeraut”nya proses perbankan dalam menerapkan prinsip syariah.","PeriodicalId":158703,"journal":{"name":"Pamulang Law Review","volume":"62 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126269088","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Problematika Pemberlakuan Hukuman Mati Terhadap Bandar Narkoba di Indonesia

Pamulang Law Review Pub Date : 2022-08-15 DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23605

Ary Oktaviyanti

引用次数: 0

Peralihan Kewenangan Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia 根据印尼正法律向印尼银行授权(OJK)过渡

Pamulang Law Review Pub Date : 2022-08-15 DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23608

Henlia Peristiwi Rejeki

引用次数: 0

Kedudukan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik 党法院在解决政党内部争端中的立场

Pamulang Law Review Pub Date : 2022-08-15 DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23606

Toni Sastra Jaya

引用次数: 0

Azas Monogami dan Azas Poligini Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Beserta Sanksi Terhadap Pelanggarnya 在印尼的婚姻法律体系中，一夫一妻制和一夫一妻制以及对违反者的惩罚

Pamulang Law Review Pub Date : 2022-08-15 DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23614

Edy Mulyanto

{"title":"Azas Monogami dan Azas Poligini Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Beserta Sanksi Terhadap Pelanggarnya","authors":"Edy Mulyanto","doi":"10.32493/palrev.v5i1.23614","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/palrev.v5i1.23614","url":null,"abstract":"Monogami sebagai asas sistem hukum perkawinan di Indonesia yang telah dinyatakan secara tegas dalam UU No. 1/1974 tampaknya ketegasan tersebut juga diperlukan terhadap aturan-aturan hukum pelaksananya sehingga tidak terjadi pengaburan berlakunya sistem monogami dalam hukum perkawinan di Indonesia. Antara azas monogami yang diterapkan secara relatif dan azas poligini sangat tipis perbedaannya mana kala diimplementasikan sehingga perlu dipertimbangkan mengenai pengkualifikasian perbuatan hukum beserta sanksi apabila terjadi pelanggaran. Penelitian ini sebenarnya mengangkat suatu permasalahan yang klise dalam sistem perkawinan di Indonesia, akan tetapi untuk kepastian dan tertib hukum serta pembaharuan hukum tetap perlu dilakukan, mengingat seringkali hukum selalu tertinggal oleh perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia. Bagaimanakah keberadaan asas monogami dan asas poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah permasalahan pertama yang penulis angkat disamping permasalahan yang kedua, yakni bagaimanakah eksistensi pasal 279 KUHP terhadap pelanggaran asas monogami? Peneliltian ini adalah studi pustaka di bidang ilmu hukum yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).","PeriodicalId":158703,"journal":{"name":"Pamulang Law Review","volume":"62 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127929403","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Progresifitas Peran Organ Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governenance) 地方政府机构在实现良好治理方面的作用的进步

Pamulang Law Review Pub Date : 2022-08-15 DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23612

Asip Suyadi, Imam Sofi’i

引用次数: 0

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-undang Dasar Tahun 1945 1945年《宪法》第31条审查印尼公民在教育领域的权利和义务

Pamulang Law Review Pub Date : 2022-08-15 DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23611

Imma Rahmani

{"title":"Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-undang Dasar Tahun 1945","authors":"Imma Rahmani","doi":"10.32493/palrev.v5i1.23611","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/palrev.v5i1.23611","url":null,"abstract":"Tugas yang sangat penting sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) tentang perwuju dan hak atas pendidikan. Kesadaran dan konsistensi tersebut termaktub dalam konstitusi menunjukan bahwa hal tersebut telah menjadi perhatian para Founding Fathers bangsa sejak awal. Oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai warga negara memperoleh hak dan kewajiban di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 UUD 1945 dan juga mengenai warga negara telah memenuhi hak dan kewajibannya di bidang pendidikan. Metode penelitian normatif, dirancang untuk menjawab pertanyaan tentang sistem pendidikan beserta aturan dan normanya serta penerapan materi hukum utama yaitu UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Perundang-undangan 2003. Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sistem pendidikan Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjalanan pembangunan bangsa, pemenuhan hak atas pendidikan masih menghadapi permasalahan yang sangat serius. Pertanyaan yang dihadapi secara langsung maupun tidak langsung adalah betapa sulitnya mendapatkan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia.","PeriodicalId":158703,"journal":{"name":"Pamulang Law Review","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115027875","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Kedudukan Atas Peran Masyarakat Terhadap Kejahatan Seksual yang Terjadi Kepada Anak 社会对儿童性犯罪的作用

Pamulang Law Review Pub Date : 2022-08-15 DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23615

Erma Hari Alijana

引用次数: 0

Problematika Hak dan Martabat Perempuan Antara Regulasi dan Peristiwa 妇女在监管和事件之间的权利和尊严问题

Pamulang Law Review Pub Date : 2022-08-15 DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23613

Ernawati Suwarno

{"title":"Problematika Hak dan Martabat Perempuan Antara Regulasi dan Peristiwa","authors":"Ernawati Suwarno","doi":"10.32493/palrev.v5i1.23613","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/palrev.v5i1.23613","url":null,"abstract":"Dalam perkembangan hukum di Indonesia konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita telah diratifikasi oleh Indonesia, sebagai bentuk keseriusan menangani kekerasan seksual di Indonesia. Akan tetapi, apakah hal tersebut sudah terlaksana atau belum hal tersebut yang menjadi perhatian penulis. Metode Penelitian dalam penulisan paper ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Seiring berjalannya waktu modus operandi kekerasan seksual semakin bermacam-macam, sehingga hukum positif saat ini tidak mampu untuk mengakomodir berbagai macam modus operandi yang terjadi dewasa ini, seperti pelecehan seksual non fisik dan fisik, pelecehan seksual berbasis elektronik, pemaksaan penggunaan kontrasepsi atau sterilisasi. Selain itu, dalam tataran praktis aparat penegak hukum masih mengalami kesulitan dalam menindak lanjut perbuatan kekerasan seksual yang tidak ada pengaturan menurut hukum positif. Hukum positif tentang kekerasan seksual saat ini rata-rata masih memiliki permasalahan, baik dari segi norma maupun implementasinya. Masih terbukanya ruang untuk mengkriminalisasi korban seperti UU ITE, dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam penegakan hukumnya seperti tindak pidana aborsi yang diatur dalam UU Kesehatan.","PeriodicalId":158703,"journal":{"name":"Pamulang Law Review","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130649566","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Konstruksi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Dinasti Korupsi Sebagai Upaya Penjeraan 在一个腐败的王朝，对腐败罪犯的建设是一种威慑

Pamulang Law Review Pub Date : 2022-08-15 DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23609

Sulis Setyowati

引用次数: 0